RUANG publik dibuka seluas-luasnya bagi kelompok “untouchables”, khususnya komunitas Dalit, dalam Forum Sosial Dunia (FSD) IV di Mumbay, India. Mereka dengan bebas mengekspresikan diri di jalan dan di panggung-panggung pertunjukan untuk perjuangan menghapuskan diskriminasi atas dasar kasta.

SANGAT mengesankan, ujar Laskhmi, seorang relawan FSD IV. “Namun, realitas sosial komunitas Dalit terus terdiskriminasi,” tuturnya. Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Dalit hidup dengan segala sesuatu yang dipisahkan dari masyarakat lainnya. Segala yang mereka sentuh dianggap haram oleh kasta lain.

Mereka mengambil air dari mata air terpisah dari yang digunakan oleh anggota masyarakat lainnya. Mereka bisa dihukum setimpal kalau berani mengangkat kepalanya dan akan dihukum berat kalau berani menikah dengan kasta lain. Kelompok ini menjadi korban dari banyak tindak kekerasan, tetapi polisi enggan mencatat kasus-kasus tersebut karena mungkin mereka pun terlibat di dalamnya.

Diskriminasi luar biasa terhadap komunitas Dalit semakin banyak dibicarakan mulai awal tahun 1990-an, dan menjadi isu hangat dalam Konferensi Dunia menentang Diskriminasi Rasial, Ras, dan Xenophobia serta berbagai Ketidaktoleranan Terkait (WCAR) di Durban, Afrika Selatan, tahun 2001.

Menurut Human Rights Watch di New York, sedikitnya 100.000 kekejian, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan, terjadi setiap tahun terhadap warga kelompok Dalit. Kelompok itu, dalam pandangan tradisionalis Hindu, tidak diperbolehkan, bahkan untuk duduk di dalam bis yang sama dengan kasta lain yang lebih tinggi.

Komunitas Dalit mengalami diskriminasi selama berabad-abad sebagai kelompok “untouchable” dari sistem kasta Hindu di India. Meskipun konstitusi India melarang diskriminasi tersebut, sebagian besar dari sekitar 160 juta anggota suku ini tetap terpinggirkan.

Diskriminasi menyebabkan sebagian besar akses yang mendukung hidup mereka dibatasi, kalau tidak ditutup. Akibatnya, sebagian besar anggota kelompok ini hidup dalam kemiskinan dalam arti luas. Selain kelompok Dalit, di India terdapat sekitar 520 juta orang dari kasta terendah yang disebut sebagai “kelas terbelakang lainnya” (OBCs). Mereka juga mengalami diskriminasi meski secara ekonomi tidak separah yang dialami kelompok Dalit.

DISKRIMINASI oleh kasta tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Seperti dikemukakan tokoh Dalit terkemuka pada tahun 1936, Dr BR Ambedkar, yang juga dikenal sebagai arsitek utama konstitusi India merdeka, di bawah sistem kasta, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak setara. Kasta, dalam berbagai aspeknya, menolak notion kesetaraan manusia dan mengesahkan diskriminasi atas dasar ketidaksetaraan yang bertingkat.

Kasta membagi secara ekstrem kekuatan sosial politik. Mereka yang masuk dalam kategori “untouchable” mengalami perlakuan paling diskriminatif dibandingkan kasta terendah sekalipun. Menurut Ambedkar, hukum saja tidak bisa melindungi hak-hak asasi manusia kalau tidak ada kesadaran moral dan sosial masyarakat.

India juga mempunyai undang-undang yang menjamin kursi bagi kelompok Dalit di parlemen dan di lembaga-lembaga pendidikan, namun di berbagai negara bagian di India, komunitas ini tetap mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan terancam sanksi keagamaan yang diskriminatif dan kejam.

Perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan di dalam sistem kasta sudah dimulai pada awal abad lalu, ketika India dijajah Inggris. Anggota komunitas Dalit kemudian memperoleh manfaat dari program affirmative action secara lebih luas setelah kemerdekaan tahun 1947 dan program yang sama pada tahun 1989 di bidang reservasi kepegawaian. Namun, seluruh tingkat kekuasaan politik, media, birokrasi, bank, pendidikan tinggi, dan lain-lain tetap dikontrol oleh kasta tinggi di India yang jumlahnya sekitar 120 juta.

Persoalan Dalit sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak ingin disentuh oleh pemerintah. “Kasta bukanlah ras,” begitu alasan pemerintah, seperti dikemukakan aktivis Nalini Nayak dari Kerala. Karena itu, Pemerintah India ingin menghalangi pembahasan soal kasta dalam agenda WCAR. Yang mengejutkan, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional India pun mendukung sikap pemerintah.

BENTUK diskriminasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari terhadap kelompok Dalit bisa disimak dari penuturan Vima Valmiky pada Zafeen Ebrahim dari Terraviva. Perempuan yang mengenyam pendidikan hanya sampai kelas V tingkat sekolah dasar ini telah berulang kali membantu persalinan para perempuan dari kasta Hindu yang lebih tinggi. Tetapi, setiap saat ia harus meninggalkan rumah “pasiennya” dengan perasaan tidak enak.

“Mereka langsung membersihkan kotoran akibat persalinan. Tetapi yang dibersihkan tak hanya ibu dan bayinya. Mereka juga menyiramkan air suci di seluruh rumah,” ujarnya. Pengalamannya tersebut adalah sesuatu yang otentik di sebuah negara yang merdeka dan mengklaim sebagai negara “demokrasi” terbesar di dunia.

Penuturan Vima Valmiky ini memperlihatkan bahwa di dalam sistem hierarkial kasta Hindu, konsep suci dan tidak suci terus dikukuhi, dan perempuan Dalit dianggap tidak suci. Mereka diperlakukan sebagai “untouchable” dan berada di luar kasta. Kelompok fundamentalis Hindu terus berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Brahmin melalui berbagai upacara ritual untuk memelihara sistem kasta.

Vima mengikuti FSD bersama 20 perempuan lainnya dari berbagai tingkatan usia dan mata pencaharian. Mereka tergabung dalam rombongan besar berjumlah sekitar 25.000 orang dari 20 negara bagian yang ingin merebut ruang untuk bersuara di forum internasional itu.

Menurut Xavier Joe Freddie dari Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit, beberapa perjalanan dimulai pada tanggal 6 Desember 2003 dengan menggelar Swadikhar Rally, suatu reli nasional yang bersejarah dalam perjuangan HAM. Reli dimulai dari empat titik yang berbeda di India, yaitu Jammu, Kanyakumari, Kolkata, dan Delhi, serta berakhir di Mumbay pada 16 Januari 2004, tepat pada saat pembukaan FSD IV.

Sahu Devi, perempuan berusia sekitar 50 tahun, mengaku baru sekali itu keluar dari desanya di Barmer, Rajasthan. “Butuh empat hari untuk sampai ke sini. Saya ingin mendengar dan belajar dan kalau saya pulang, saya bisa menceritakan pada teman-teman saya mengenai pengalaman ini.”

Khatu Devi, yang tampak serasi dengan sari berwarna kuning dan gelang kaki serta tangan berwarna merah, mengatakan, “Kami datang untuk menceritakan seberapa jauh diskriminasi tersebut. Kami menuntut dikembalikannya hak asasi kami sebagai manusia, dan kami yakin forum ini adalah tempat yang tepat untuk mengungkapkan apa yang kami alami kepada dunia.”

Gadis ini tampak sangat cerdas. Ia rela kehilangan 50 rupee (Rp 10.000) sehari dari pekerjaannya memasak, menjaga anak, atau mengambil air. “Upah yang hilang tersebut tidak lebih tinggi dibanding apa yang kami dapatkan di sini karena kami bisa membawa perubahan dalam pemikiran,” ujarnya optimistis.

Aktivis Dalit, Ghumpat Lal Mehra, mengatakan, diskriminasi terhadap kelompok Dalit dialami secara bertubi-tubi oleh kaum perempuan. Mereka tidak hanya miskin, tetapi karena mereka juga anggota kelompok Dalit, maka “Di satu sisi mereka adalah ’untouchable’. Akan tetapi, di sisi lain orang-orang dari kasta tinggi dapat menyentuh mereka demi kesenangannya sendiri.”

Dalam situasi di mana suatu kelompok komunitas mengalami diskriminasi yang luar biasa, maka posisi perempuan menjadi lebih sulit. Jumlah mereka mencapai 49,96 persen dari total populasi Dalit. Studi Oxfam GB pada tahun 2001 mengenai situasi perempuan Dalit memperlihatkan, mereka berada di tingkat yang paling bawah dari hierarki sosial masyarakat India. Mereka merupakan kelompok terbesar di dunia yang tersegregasi dan menghadapi bentuk-bentuk terburuk dari penindasan, eksploitasi, dan peminggiran sosial.

Sebagian besar dari mereka juga merupakan kelompok penduduk termiskin dari yang paling miskin. Sebagian dari mereka tinggal di pedesaan dan menerima upah kurang dari satu dollar AS per hari dari pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti membersihkan selokan, mengaspal jalan, memulung sampah, dan lain-lain.

Jam kerja perempuan Dalit, menurut data dari International Movements Against All Forms of Discrimination and Racism, tiga kali lebih panjang dibandingkan laki-laki. Tingkat kesehatannya rendah, kurang gizi, dan menderita anemia. Angka kematian bayi di kelompok itu cukup tinggi, mencapai 90 per 1.000 kelahiran hidup. Perempuan Dalit juga menjadi sasaran program Keluarga Berencana pemerintah. Mereka menjadi kelinci percobaan dari obat-obatan dan alat-alat kontrasepsi yang baru.

Terlepas dari beberapa perempuan Dalit yang muncul di panggung politik, sekitar 76 persen perempuan Dalit masih buta huruf. Mereka terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Meskipun Amandemen ke-73 mendorong perempuan Dalit menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan lokal, mereka tetap tidak punya suara meskipun terpilih.

Laporan itu mencatat, Menaka, perempuan Dalit dan Presiden Panchayat desa, dibunuh pada siang bolong. Ranganayaki dipecat karena pernikahan antarkasta. Banwari diperkosa beramai-ramai ketika ia menolak pernikahan usia kanak-kanak di desanya.

MENURUT kajian Oxfam itu, perempuan Dalit menghadapi tiga poros diskriminasi dan pemarjinalan dari kasta, kelas, dan jender. Perkelinan antara kasta dan jender saja telah menghadapkan perempuan Dalit pada diskriminasi yang sangat khas dari luar dan dari dalam komunitasnya. Dari luar, perempuan Dalit terancam oleh pemerkosaan dan kekerasan kolektif oleh kasta yang lebih tinggi.

Laporan Amnesty International menyebutkan, dari 20 persen kasus perkosaan yang dilaporkan tahun 2001, lima persen di antaranya terjadi terhadap perempuan Dalit. Jumlah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan Dalit juga meningkat. Di negara bagian Andhra Pradesh, misalnya, kenaikannya mencapai delapan persen per tahun.

Posisi perempuan Dalit di dalam komunitasnya berbeda dengan posisi perempuan kasta lain. Perempuan Dalit tidak dikurung di dalam rumah. Praktik-praktik budaya seperti sati (janda yang membakar diri kalau suaminya meninggal) dan dowry (mas kawin) tidak mudah ditemukan di dalam komunitas ini.

Meskipun demikian, posisi mereka tidak bisa dikatakan setara dengan laki-laki di dalam komunitas dan keluarganya. Pekerjaan di luar rumah memberikan beban dan tanggung jawab berganda karena perempuan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, merawat anak, dan harus berpenghasilan.

Posisi perempuan Dalit mengungkapkan beberapa persoalan dalam gerakan sosial komunitas Dalit. Dalam perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua anggota komunitas, pertanyaannya adalah siapa pemegang posisi kepemimpinan dalam gerakan. Ternyata posisi kepemimpinan didominasi oleh laki-laki.

Hal selanjutnya yang penting dari gerakan ini adalah kesetaraan. Pengalaman perempuan tidak bisa lagi dipandang secara universal. Kalau di Barat persoalan ras dan etnisitas penting dalam perjuangan kesetaraan, persoalan kasta sebagai isu khas bagi perempuan Dalit mengemuka sebagai isu utama di India. Pendulum bergerak jauh ke arah yang lain, membawa realitas kasta menjadi tampak semakin tajam, sementara penindasan perempuan di dalam komunitas Dalit tetap tertutup rapat.

Masalah lainnya berkaitan dengan persepsi perempuan Dalit terhadap dirinya sendiri. Identitas Dalit telah mengesampingkan berbagai identitas lainnya dan perempuan Dalit melihat dirinya pertama-tama adalah sebagai Dalit. Padahal, di dalam identitas yang utama itu mereka mengalami kekerasan dan penindasan yang intensif.

Persoalan tentang ketidaksetaraan jender di dalam komunitas Dalit, baik pada perempuan maupun laki-laki, adalah pertanyaan sekunder.

Sampai saat ini tak banyak perempuan Dalit menyadari bahwa gerakan sosial menghapuskan diskriminasi atas dasar kasta belum tentu memperbaiki posisi dan status sosial mereka sebagai perempuan di dalam komunitasnya. (nes/mh)

Source: Kompas, Senin, 2 Februari 2004

Your response: