Oleh: maulanusantara | April 30, 2008

Menepis Prasangka, Memupuk Toleransi Untuk Multikulturalisme

(Sebuah Dukungan Dari Psikologi Sosial)

Pada saat kita mengadakan seminar ini, selain berita bencana tsunami di Aceh yang meremukkan hati, kita masih terus dihujani headlines lain semacam berikut: korban Amerika Serikat dalam perang terhadap Irak terus berjatuhan, Kristen fundamentalis menyerang Islam setelah serangan teroris 9/11, kelompok militan Hindu dan Muslim saling bunuh di Ayodha-India, konflik antara Israel dan Palestina terus bergolak memakan korban, prasangka rasial kulit putih terhadap kulit hitam di Amerika Serikat menyulut kerusuhan berdarah, diskriminasi kekerasan terhadap minoritas Cina terjadi lagi di Pekalongan, penggunaan bangunan sebagai gereja di Depok diprotes keras warga Muslim, sebuah gereja di Palu dibom menjelang Natal, waspadai praktek adopsi anak korban tsunami di Aceh bermotif kristenisasi, workshop Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah dibubarkan paksa oleh kelompok yang mengatasnamakan KOKAM Muhammadiyah Kartasura.

Daftar contoh kekerasan dalam interaksi sosial bernuansa intoleransi dan permusuhan terhadap kemajemukan dan perbedaan ini –mulai dari skala inter-faith dan internasional sampai pada skala intra-faith dan lokal— masih bisa dibuat amat panjang. Banyaknya fenomena-fenomena seperti itu kian menegaskan bahwa kita hidup dalam dunia yang sangat majemuk, tetapi sebagian dari kita memiliki toleransi dan respek yang rendah terhadap kemajemukan tersebut. Akibatnya, ketegangan dan bahkan konflik sosial penuh kekerasan yang kerap destruktif pun terjadi.

Makalah ini mencoba menilik persoalan prasangka (prejudice) antarkelompok dari perspektif psikologi, khususnya psikologi sosial, untuk melengkapi kajian dari perspektif keilmuan lainnya mengenai multikulturalisme. Saya memilih topik prasangka sebagai pijakan dasar membincangkan multikulturalisme, karena banyak literatur psikologi sosial menengarai bahwa prasangka memiliki atribusi penting terhadap intoleransi, kebencian (hatred), permusuhan (enmity) dan kekerasan (violence) antar-kelompok dalam masyarakat multikultur. Saya juga akan lebih berfokus pada angle teoritis, karena menyadari bahwa seminar ini merupakan forum pematangan gagasan untuk merancang dan melaksanakan workshop, pelatihan pelatih, dan Serambi Kajian Multikultural yang akan diselenggarakan PSB-PS UMS dalam tahun ini juga.

Untuk sekedar mempersegar ingatan kita mengenai definisi cakupannya, psikologi sosial adalah disiplin yang mengkaji perilaku individual atau kelompok sebagaimana ia dipengaruhi  oleh  pikiran,  perasaan, dan  perilaku  orang-orang lain, komunitas serta masyarakatnya. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang termasuk paling awal dalam mengkaji persoalan stereotip, prasangka, diskriminasi, konflik dan perdamaian. Namun perlu dicatat, pastilah psikologi hanya mampu menyediakan sebagian saja dari  penjelasan tentang persoalan prasangka maupun relasi antarkelompok multikultur yang kompleks ini –persoalan penting yang kian hari kian aktual dan relevan dikaji dalam masyarakat global dewasa ini.

Pengantar: Pseudo-speciation

Erik H. Erikson, seorang tokoh psikologi perkembangan-sosial terkemuka, mengintodusir terma pseudo-speciation. Species berarti klasifikasi mahluk hidup kedalam ciri-ciri biologis yang sama, dimana anggota kelompok yang sama dapat saling mengawini dan beranak-pinak, tetapi anggota kelompok yang  berbeda tidak bisa  melakukannya. Pseudo berarti  palsu atau semu. Berdasarkan spesiasi biologisnya (genetic-speciation), manusia adalah spesies yang sama. Tetapi menurut Erikson, secara sosial-budaya (psychosocial-speciation), spesies manusia yang satu ini lalu memecah diri menjadi ribuan bahkan ratusan ribu suku bangsa, kasta, kelas, agama, ideologi, dan seterusnya. Terma pseudo-speciation atau spesiasi-semu karenanya menunjuk pada fakta bahwa, meskipun umat manusia berasal dari satu jenis spesies, manusia terus-menerus membuat pemilahan-pemilahan kedalam berbagai kelompok berdasarkan proses dan kategori sosial, yang mewujud dalam kotak-kotak clan, suku, kebangsaan, kasta, kelas sosial, agama, dan ideologi.

Pengkotakan ini memberi sense of identity yang membuat para anggota suatu kelompok merasa berbeda dan memiliki kelebihan/ superioritas dibanding kelompok-kelompok lain. Setiap kelompok merasa bahwa kelompoknya adalah istimewa; merasa diciptakan untuk hadir ke tengah semesta oleh kehendak supranatural dengan tujuan paling mulia. Masing-masing mereka merasa memiliki lokus geografis, ekonomi, sosial-budaya dan teokrasi yang berbeda dan lebih unggul dari kelompok-kelompok lainnya. Perasaan ini pada gilirannya membuat setiap kelompok ingin mendapatkan ruang dan momentum yang tepat dalam berada (to exist) dan menjadi (to be) di tengah alam semesta. Perasaan menjadi “pusat alam semesta” (center of the universe) ini makin mengafirmasi superioritasnya di atas segala kelompok-kelompok lain.

Spesiasi-semu mendorong manusia untuk membekali diri, kelompok dan semestanya dengan peralatan dan senjata, peran dan aturan, legenda, mitos, dan ritus. Semua ini berfungsi untuk mengikat anggotanya dalam kebersamaan, dan memberi anggotanya identitas jadi diri sebagai individu yang superior, serta memiliki arti penting di dunia. Pada urutannya, secara positif  identitas jati diri mampu melahirkan loyalitas, heroisme, seni susastra. Pendek kata, identitas jati diri kelompok mampu memberi kontribusi penting dalam menggerakkan peradaban manusia. Ini adalah sisi terang dari spesiasi-semu.

Namun, spesiasi-semu juga memiliki sisi gelap. Sejarah menunjukkan bahwa hanya sedikit suku bangsa dan kelompok budaya yang berhasil menjalankan proses spesiasi-semu ini secara damai dalam kurun waktu lama. Ketika terjadi periode perubahan yang penuh goncangan, maka idea menjadi spesies paling unggul dipertahankan melalui ketakutan yang fanatis dan kebencian terhadap kelompok lain. Kelompok lain dianggap sebagai ancaman yang akan mengurangi kedigdayaan, kesejahteraan dan keunggulan kelompok sendiri, dan karenanya, harus dilemahkan atau dihilangkan dengan cara menyerang dan menaklukkan (perang), atau dengan membuat aturan, adapt, dan perundangan yang diskriminatif terhadap “kelompok lain” dan “orang asing”.

Dinamika survival dasar ini dimiliki oleh umat manusia secara universal. Sisi gelap spesiasi-semu dapat menjadi lebih intens dan dominatif di bawah pengaruh displasi sejarah dan deprivasi ekonomi, yang membuat idealisasi-diri (self-idealization) masing-masing kelompok lebih eksklusif dan defensif. Sejarah modern pun mencatat bahwa mentalitas spesiasi-semu tidak secara otomatis hilang, walaupun manusia telah banyak mengalami kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Bahkan negara-negara yang dianggap paling beradab dan “maju” pun dapat dicengkeram oleh mentalitas spesiasi-semu yang fanatik, brutal dan banal. Kemenangan cengkeraman mentalitas ini dicontohkan oleh Nazi Jerman di bawah kekuasaan Hitler. Sisi gelap spesiasi-semu semacam ini, sedihnya, kini semakin kerap terjadi dan menjadi obsesi resiprokal dari banyak kelompok, seiring dengan semakin berkurangnya sumberdaya yang mampu mencukupi kebutuhan semua umat manusia di bumi yang makin renta ini.

Sifat dan Dinamika Psikososial dari Prasangka dan Intoleransi

Definisi stereotip, prasangka dan intoleransi, dan diskriminasi.

Stereotip, prasangka, intoleransi dan diskriminasi memiliki dinamika psikososial yang kontinuum dan dinamis. Stereotip adalah pendapat dan pikiran yang menggeneralisir ciri-ciri sifat dari seseorang atau sekelompok orang berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Jadi, stereotip bersemayam dalam alam kognitif atau pikiran kita. Stereotip bisa berupa pendapat negatif (misalnya, si Tuti adalah perempuan Jawa, karena itu ia pastilah pasif-submisif), maupun pendapat positif (misalnya, si John adalah orang Ingrris, karena itu pastilah ia independen dan berpengetahuan luas). Orang yang berpandangan stereotip negatif biasanya akan memiliki prasangka atau prejudice, yaitu perasaan atau sikap negatif (misalnya tidak suka, benci) terhadap orang/kelompok yang dilekati stereotip negatif tersebut. Jadi, prasangka bersemayam dalam alam afektif atau emosi kita. Selanjutnya, prasangka ini dapat menjadi diskriminasi jika diwujudkan dalam perilaku kongkrit yang membedakan secara tak adil terhadap orang/kelompok tersebut, misalnya si Tuti tidak diterima di Fakultas Teknik karena ia diasumsikan tak akan mampu di bidang keilmuan maskulin ini, sedangkan si John mendapat gaji lebih tinggi dibanding para koleganya yang non-Barat untuk posisi kerja yang sama). Jadi, diskriminasi berlokus dalam tingkah laku nyata kita.

Sementara itu, toleransi adalah kemampuan untuk menahankan hal-hal yang tidak kita setujui atau tidak kita sukai, dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. Toleransi mensyaratkan adanya penerimaan dan penghargaan terhadap pandangan, keyakinan, nilai, serta praktik orang/kelompok lain yang berbeda dengan kita. Intoleransi  –ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk bertoleransi–, muncul karena kita tak bisa atau tak mau menerima dan menghargai perbedaan. Intoleransi bisa terjadi pada tataran hubungan interpersonal (misalnya antara kakak dan adik, orangtua dan anak, suami dan istri, antarteman) maupun antarkelompok (suku, agama, bangsa, ideologi).

Berikut saya akan memaparkan beberapa penyebab munculnya prasangka dan intoleransi yang paling relevan dengan konteks Serambi Kajian Multikultural.

Sumber Emosional dari Prasangka:
Scapegoat theory: Prasangka terjadi karena kita mengalihkan frustrasi, kekecewaan dan kemarahan kepada pihak lain (redirecting hostility & aggression displacement), padahal penyebabnya bukan mereka. Contohnya adalah tuan-tuan tanah kulit putih pada masa perbudakan di AS lebih banyak menggantung mati budak kulit hitam saat terjadi depresi ekonomi besar pada 1930-an. Contoh lainnya: saat sebagian Muslim merasa terpinggirkan oleh peradaban modern, maka pihak lain (“Barat”, “kafir”) menjadi sasaran kekerasan.

Authoritarian personality: Prasangka dan intolerasi ditujukan kepada pihak yang lemah atau berbeda, karena pelaku memiliki kepribadian otoriter yang bercirikan sifat punitive (sifat gemar menghukum, meski kadang dijustifikasi dengan “alasan edukatif”), dan respek submisif atau kepatuhan membuta pada otoritas ingroup (misalnya pada pemimpin kelompok atau pada aturan eksklusif yang dibuat kelompoknya sendiri). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Theodor Adorno (1950) berdasarkan analisisnya terhadap Nazi Jerman di bawah Hitler.

Sumber Sosial dari Prasangka:
Ketimpangan Sosial: Menurut teori ini, status sosial yang tak setara akan melahirkan prasangka. Pihak yang lebih tinggi status sosialnya memiliki prasangka berdasar superioritasnya  terhadap pihak yang statusnya lebih rendah, demikian pula sebaliknya. Disini juga terjadi proses resiprokal: prasangka atas dasar superioritas akan melegitimasi diskriminasi, dan pada gilirannya diskriminasi memperkuat prasangka atau melahirkan prasangka baru.

Kelompok Dalam dan Kelompok Luar: Proses pendefinisian sosial tentang siapa-diri-kita –seperti yang dipaparkan dalam bagian mengenai psesiasi-semu di atas–, berdasarkan kategori sosial (suku, jenis kelamin, profesi, agama, ideologi) akan secara otomatis mengimplikasikan pendefinisian tentang siapa-bukan-kita. Lingkaran yang memasukkan (include) kita akan menjadi kelompok dalam bagi kita (ingroup, us), dan dalam tarikan nafas yang sama akan mengeluarkan (exclude) mereka menjadi kelompok luar atau kelompok lain (outgroup, them).

Konformitas: Sekalinya tercipta, prasangka biasanya akan menetap oleh inersia, sulit berubah karena orang yang bersangkutan merasa sudah nyaman dan aman berada di dalam kotak atau kelompoknya sendiri. Penelitian menemukan bahwa orang-orang yang berprasangka bukanlah orang berkepribadian “sakit” tetapi orang normal yang memilih melakukan konformitas atau penyamaan dan penyetujuan pada norma kelompok. Supaya diterima oleh kelompoknya, orang cenderung mengikuti sikap kelompok. Harga yang harus dibayar jika orang tidak mau melakukan persetujuan dengan kelompoknya sering bisa mahal, dari dikucilkan sampai “dibuang” (misalnya, anak yang diusir karena memilih jodoh berbeda agama yang tak disetujui orangtua, aktivis yang ditahan atau dibunuh karena menolak ideologi dari rezim yang berkuasa).

Dukungan Institusional: Lembaga-lembaga agen sosialisasi semacam sekolah, rumah ibadah, pemerintah dan media sangat berpengaruh dalam mengurangi atau menguatkan prasangka. Aho (1994) mengintrodusir terma library of infamy untuk mengatakan bahwa bacaan pun dapat menjadi sumber prasangka. Aho mencontohkan para pendukung gerakan agama ekstrimis sayap kanan belajar mencintai pahlawan dan membenci musuh melalui apa yang mereka baca, misalnya buku-buku anti-Islam, anti-Kristen, anti-barat, anti-zionism, anti-komunis, dan semacamnya.

Prasangka dan Intoleransi Agama: Mengapa Relevan Dikaji?

Pada bagian ini, saya akan secara khusus memberi penekanan pada prasangka dan intoleransi agama, untuk sebab yang sesungguhnya self-explanatory: karena akhir-akhir ini fenomena prasangka dan intoleransi bernuansa agama menguat, terutama setelah peristiwa pengeboman WTC New York pada 11 September 2001. Dengan demikian, konflik yang terjadi dewasa ini bukan hanya konflik realistik berdasar perebutan sumberdaya yang terbatas, tetapi juga konflik identitas, termasuk identitas agama, meski konflik realistik dan konflik identitas tak dapat dipisahkan oleh garis batas yang jelas, bahkan keduanya kerap saling mempengaruhi.

Tak dapat dibantahkan bahwa agama memainkan peran sangat penting dalam memajukan peradaban manusia. Dalam upayanya mencari kedamaian dan kebahagiaan, banyak manusia mengandalkan agama sebagai jalan menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri, maupun sebagai jalan menciptakan perdamaian bagi kemanusiaan di muka bumi. Lebih dari membentuk manusia memiliki kesadaran moral dan etika sosial, sejarah sosial juga menunjukkan bahwa agama mampu menjadi inspirasi dan sumber penggerak bagi perubahan sosial positif, termasuk untuk civil rights (Giddens, 2001). Sebagai misal, di Jerman pada 1934,  45% pemimpin agama bergabung dengan Confessing Church melawan rasisme Nazi. Contoh lain, Martin Luther King Jr. dan Malcolm X mendobrak penindasan kulit putih terhadap kulit hitam di AS, masing-masing berlandaskan teologi liberatif dari Kristen dan Islam (Myers, 1994).

Namun, pada saat yang sama, agama dan ajaran agama juga dipakai untuk melegitimasi penganiayaan dan penghukuman terhadap orang dan kelompok yang tak memiliki keyakinan yang sama. Jadi, ada juga bahaya yang mengintai dari balik wajah indah agama, antara lain berupa prasangka dan intoleransi, yang pada gilirannya menjustifikasi kekerasan dan kekejaman. William James, psikolog yang meletakkan fondasi psikologi agama, menyatakan: “Piety is the mask” (1902). Kesalehan adalah topeng. Ia merujuk pada agama yang kadang menampilkan ekspresi indah sambil menyembunyikan motif buruk. Adagium ini tetap relevan hingga saat ini. Sebagai contoh, pastor G. Zabelka saat pemboman Hiroshima di akhir PD II, dan George W. Bush saat menyerbu Irak di 2003, sama-sama menyatakan: “God is on the side of our country; God is our friend.” Tetapi, kalimat serupa juga diucapkan oleh Osama Bin Laden, para pelaku pengeboman Bali, dan separatis Chechnya saat menyandera dan membunuh anak-anak sekolah di Beslan-Russia.

Penelitian psikologis banyak menemukan hubungan korelatif antara agama dan prasangka, meski hubungan itu tidak selalu berupa kausalitas. Penelitian Allport (1954), misalnya, mendapati pemeluk yang menganggap agama sebagai pandangan hidup (beragama secara intrinsik) kurang berprasangka dibanding pemeluk yang keberagamaannya bermotifkan penerimaan sosial (beragama secara ekstrinsik). Ini menunjukkan bahwa orang yang beragama secara mendalam kurang memiliki prasangka disbanding orang yang keberagamaannya superfisial. Sedangkan Batson & Ventis (1982), mendapati jema’at yang jarang menghadiri misa gereja lebih berprasangka daripada jema’at yang rajin ke gereja. Hal ini ternyata disebabkan karena ajaran keagamaan dari gereja yang diteliti tersebut menyebarkan paham egalitarianisme.

John M. Hull dari Birmingham University, Inggris, menciptakan terma religionisme (1992, 2000), yang dimaksudkannya sebagai sebuah isme atau ideologi –serupa seperti rasisme— yang meyakini bahwa agama milik sendirilah yang satu-satunya benar dan valid, sedangkan agama orang lain salah. Religionisme –saya menterjemahkannya sebagai ‘agamaisme’—, menurut Hull, cenderung mendorong para penganutnya pada solidaritas tribalistik. Identitas yang digunakan oleh agamaisme bersandar pada sikap penolakan dan eksklusifisme atau ketertutupan: “kami lebih baik dari mereka; kami terselamatkan, mereka terlaknat; kami shaleh, mereka murtad; kami beriman, mereka kafir”. Mereka adalah orang asing, orang lain, yang mengancam kita dan mengancam jalan hidup kita.

Menurut Hull, agamaisme terbentuk bukan semata-mata karena tipe kepribadian atau corak beragama individu. Agamaisme memiliki akar sosio-historis dalam ideologi yang dianut masyarakat dan dikuatkan serta dilanggengkan oleh lembaga-lembaga agen sosialisasi. Struktur agamaisme merengkuh jauh melampaui batas-batas yang ada di benak dan kalbu individu. Secara spesifik, Hull mengarahkan kritiknya pada pelajaran agama di sekolah yang mengajarkan pada murid hanya tentang agama yang dipeluk oleh murid yang bersangkutan, bukan tentang berbagai agama yang ada di lingkungan sekitar murid, atau lebih luas lagi, yang ada di dunia. Akibatnya, muncullah pandangan dan sikap self-glory (kami lebih mulia), self-righteous (kami lebih benar), dan holier-than-thou (kami lebih saleh). Sikap-sikap ini perlu diwaspadai karena cenderung memperburuk konflik sosial, bukan menyelesaikannya.

Senada dengan Hull, Johan Galtung (1996) mengemukakan terma hard religion sebagai lawan dari soft religion. Setiap agama memiliki elemen keras dan lembut, dalam berbagai derajatnya. Dengan elemen lembut atau lunak agama, dimaksudkannya sebagai “warm, compassionate, reaching out horizontally to everybody, to all life, to the whole world.” Sedangkan sisi keras agama diidentifikasikan melalui “its simple, primitive sentiments and a sense of chosenness: ‘my religion is right, yours is simply wrong; the world would be better without you’.” Dalam agama keras: “Hati menjadi beku, cinta tak lagi mendapat jalan; yang mampu dilihat hanyalah apa yang memecah-belah, bukan apa yang menyatukan atau merengkuh yang lain, semua yang lain. Eksklusivitas terbangun dalam pikiran mereka melalui dogma yang aksiomatis, dan dalam perilaku mereka melalui lembaga agama vertikal. Dogma, dan lembaga kuil/sinagog/gereja/masjid merampas hidup mereka dan membawanya jauh dari pesan persatuan, kesatuan, dan kesetaraan; mereka makan dari jiwa yang dingin, yang membeku. Kebencian, kekerasan, dan perang sangat mudah tumbuh subur manakala cinta telah mati.”

Di tengah konteks penguatan agamaisme dan hard religion dewasa ini, makin penting bagi penganut agama yang pacifist (cinta damai) dan inklusif untuk melakukan upaya-upaya eliminasi prasangka dan intoleransi beragama melalui berbagai program strategis secara sistemik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir prasangka dan intoleransi beragama, terutama melalui paradigma pendidikan multikultural, dipaparkan pada bagian berikut.

Multikulturalisme: Respon Pendidikan Menantang Prasangka dan Intoleransi

Prasangka dan intoleransi yang dibentuk oleh sosialisasi melalui sistem pendidikan yang berjalin-berkelindan dengan pemahaman agama dogmatis-divisif semacam di atas, jelaslah tidak mengapresiasi dan menyantuni multikulturalitas dan pluralitas, melainkan justru menegasikannya sehingga ikut mempertajam segregasi sosial dan mengeskalasi konflik sektarian. Dalam konteks masalah seperti ini, maka amat mendesak dan strategis bagi kita untuk segera merumuskan dan mengimplementasikan paradigma, pendekatan, dan metode pendidikan yang mampu menyantuni multikulturalisme dan pluralisme, sehingga ketegangan dan pertikaian etnoreligius antarkelompok dapat dikurangi, digantikan oleh kehidupan bersama yang lebih adil, damai, dan menebarkan berkah bagi seluruh warga masyarakat. Karena itu, salah satu tugas utama lembaga pendidikan dan agama yang strategis dan mendesak adalah membentuk karakter pasifis atau cinta damai di kalangan peserta didik, serta menginternalisasikan sikap toleran dan apresiatif terhadap perbedaan dan keanekaragaman (diversity).

Dasar pemikirannya adalah bahwa lembaga agama dan lembaga pendidikan mempunyai peran besar dalam membentuk karakter para jamaah/penganut dan peserta didiknya secara klasikal, dimana lembaga-lembaga ini secara langsung maupun tak langsung mengajarkan dan mentransmisikan muatan budaya tertentu, berupa nilai-nilai, sikap, peran, dan pola-pola perilaku. Lembaga agama dan pendidikan seharusnya mampu menjadi guiding light yang berfungsi menuntun manusia berakhlak dan berbudi pekerti luhur, misalnya mampu mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dan keadaban (civility), seperti menghargai pandangan dan hak asasi orang lain, menghindari kekerasan, menghormati keanekaragaman, dan mematuhi hukum. Sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi pluralitas harus dipandang sebagai salah satu indikator integral dari akhlak atau budi pekerti luhur. Banyak literatur menyatakan (Mays, 1998; Stephan,1996; St. John, 1975; Allport, 1954), salah satu prasyarat bagi terwujudnya hubungan antarkelompok yang lebih harmonis adalah menghilangkan stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok lain.

Lembaga agama dan pendidikan dapat membantu mengurangi prasangka antarkelompok ini dengan menerapkan dakwah dan sistem pendidikan yang mengapresiasi pluralitas dan multikulturalitas. Tak kurang dari UNESCO menegaskan bahwa fungsi utama pendidikan bukanlah hanya terbatas pada learning to know, learning to do dan learning to be, tetapi juga learning to live together. Artinya, pendidikan seharusnya mengajarkan kepada setiap anggota masyarakat untuk menghargai kemajemukan dan membekali mereka dengan kemampuan untuk hidup bersama secara rukun sebagai sesama umat manusia. Ini sejalan pula dengan Aho (1994), bahwa karena konstruksi “musuh” terjadi secara sosial, maka imaji musuh pun harus didekonstruksi secara sosial pula. Artinya, upaya mengeliminir permusuhan, kebencian, dan intoleransi perlu dilakukan di tingkat institusional-kelembagaan, tremasuk institusi pendidikan dan agama. Aho menganggap terapi dan konseling individual tidak akan efektif menetralisir imaji tentang “musuh” yang telah dibangun secara sosial.

Langkah strategis pertama yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita besar ini adalah merubah paradigma dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan budaya dalam lembaga keagamaan dan sistem pendidikan. Wawasan pluralisme dan multikulturalisme yang inklusif, toleran, dan non-sektarian perlu dikembangkan sebagai wujud nyata motto kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang telah lama diingkari melalui uniformitas yang dipaksakan melalui dominasi sosial-politik Orde Baru yang berlanjut hingga sekarang. Pendekatan truth-claim dogmatis dalam dakwah dan pendidikan agama, serta pendekatan sentralistik dan segregatif dalam pendidikan selama ini kurang mempertimbangkan keunikan lokal indigenous dengan nilai sosial budayanya yang kaya dan beragam, sehingga kurang memberi ruang bagi tumbuhnya apresiasi terhadap budaya-budaya “yang lain” (the others). Pendekatan semacam ini perlu diubah menjadi pendekatan desegregasi, toleransi dan apresiasi yang mengajarkan kepada penganut agama dan peserta didik untuk menghargai dan mengembangkan potensi dan sumber daya sosial-budaya yang ada dalam komunitasnya masing-masing, namun pada saat yang sama mereka juga mampu mengenali dan mengapresiasi budaya-budaya lain yang berbeda.

Langkah selanjutnya adalah melakukan reorientasi visi dan misi, serta restrukturisasi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan mata pelajaran agama, yang sejalan dengan wawasan multikulturalisme. Berkaitan dengan ini, juga diperlukan merumuskan kembali shared concerns dan common goals dari berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup bersama dalam payung kebangsaan Indonesia dan paying kemanusiaan yang satu, untuk kemudian mengimplementasikannya bersama-sama. Tugas besar berikutnya adalah menyusun kurikulum yang berpendekatan lintas-budaya (cross-cultural), dan merumuskan metode belajar-mengajar alternatif yang bertujuan menghasilkan warga masyarakat yang mempunyai sikap inklusif dan toleran terhadap kemajemukan masyarakat di sekelilingnya (Mays, 1998). Beberapa gagasan dasar yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan untuk menyusun metode pendidikan yang menyantuni multikulturalisme akan dikemukakan berikut ini:

Pertama, menjadikan program pendidikan apresiasi multikulturalisme/pluralisme sebagai kebijakan resmi oleh institusi pendidikan dan institusi agama, untuk kemudian diterjemahkan dan dijabarkan melalui prinsip-prinsip otonomi pendidikan dan manajemen pendidikan berbasis kompetensi sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan komunitas lokal di daerah masing-masing. Materi program ini berisi pengetahuan dan kompetensi interrelasi antarbudaya, yang menekankan pada pembelajaran untuk tinggal dan hidup bersama dengan orang-orang yang berlatar budaya berlainan. Program ini memiliki dua fokus: pelestarian budaya dan partisipasi budaya.

Kedua, mengembangkan proses dan metode belajar-mengajar yang memanfaatkan sebanyak mungkin potensi sosial yang ada pada komunitas lokal setempat, untuk menumbuhkembangkan social competence anak didik (secara individual) dan social capital (secara kolektif), dengan tujuan menciptakan dan memelihara harmoni dalam relasi sosial. Untuk ini perlu dikembangkan materi ajar yang mengadopsi pengetahuan lokal dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Curriculum-based education harus diimbangi dengan community-based education yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas lokal, penghargaan pada pluralitas, pemecahan masalah secara kreatif, penyelesaian konflik secara damai, dan penumbuhan moralitas publik serta akhlak sosial.

Ketiga, menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten dalam menerjemahkan muatan etika relasi sosial, dan berfungsi sebagai role model yang nyata (living model) dalam menanamkan sikap tepa slira (empathy) dan toleransi serta apresiasi yang inklusif pada anak didik. Tenaga pendidik harus mampu memberi teladan penegakan asas demokrasi yang mengakomodasi perbedaan, baik dalam interaksi vertikal (antara guru dan murid) maupun interaksi horizontal (murid dengan murid atau guru dengan guru). Metode pengajaran otoriter-dogmatis yang menuntut kepatuhan buta harus dihindari, karena ia hanya menghasilkan manusia-manusia robotik yang tidak memiliki sensitivitas terhadap lingkungan sosialnya. Sebagai gantinya, perlu dikembangkan metodologi pengajaran yang dialogis dan interaktif, serta mampu mengembangkan daya pikir, daya nalar, dan empati anak didik. Tenaga pendidik harus membekali anak didik tidak saja dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional (Daniel Goleman, 1995) dan kecerdasan moral (Robert Coles, 1997).

Keempat, memodifikasi kurikulum agar lebih banyak berisi muatan toleransi dan apresiasi terhadap budaya dan kelompok lain. Menanamkan sikap toleran dan apresiatif-inklusif dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, disisipkan pada mata pelajaran Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dasar pemikirannya adalah karena toleransi dan apresiasi terhadap kemajemukan dan perbedaan adalah bagian integral dari sikap keberagamaan yang inklusif dan sikap sebagai warga negara yang santun-beradab, sehingga mata pelajaran Agama dan PPKn tidak dapat menanggalkan pendidikan toleransi. Kedua, diberikan secara mandiri dalam mata pelajaran tersendiri, misalnya dengan nama pelajaran Pendidikan Damai (Peace Education). Dasar pemikirannya adalah karena jika hanya disisipkan pada mata pelajaran lain maka dikhawatirkan penanaman sikap toleran dan inklusif kurang mendapat prioritas dan reinforcement.

Kelima, mempopulerkan program-program pertukaran budaya (cross-cultural exchange program), seperti program Schools Combat Racism di Amerika Serikat misalnya, yang memfasilitasi kontak, komunikasi, interaksi, dan kerja sama di antara anak didik yang berasal dari kelompok etnis dan agama yang berbeda-beda (Slovan, 1997). Exchange program perlu disemarakkan terutama pada sekolah-sekolah yang berafiliasi agama yang cenderung divisif-segregatif. Sekolah yang berbasis agama tertentu perlu difasilitasi untuk banyak melakukan kontak, interaksi, dan kerja sama dengan sekolah berbasis agama berbeda. Dasar pemikirannya adalah bahwa dalam kegiatan pertukaran budaya biasanya terjadi sharing perasaan, pengalaman, dan memori kolektif. Terjadi pertukaran harapan, kecemasan, kerinduan, dan visi tentang masa depan bersama. Juga terjadi komunikasi dan dialog empatik mengenai keserupaan dan keragaman sehingga mampu mengeliminir bias, stereotip dan prasangka, yang pada gilirannya membuat kerukunan dalam kehidupan bersama lebih mudah terwujud. Menurut Allport (1954) dalam bahasannya tentang contact hypothesis, prasyarat agar kontak antarkelompok dapat memberi hasil efektif adalah: a) didukung oleh otoritas –misalnya lembaga agama atau pemimpin masyarakat—secara konsisten; b) frekuensi kontak harus sering supaya anggota kelopmpok mengenal satu sama lain secara lebih utuh, tidak sepenggal-sepenggal; c) setiap kelompok harus menganggap kelompok-kelompok lainnya mempunyai status sederajat dalam situasi kontak; d) terutama pada fase perkenalan, situasi kompetisi harus dihindari sedangkan iklim kooperatif perlu didorong, khususnya antar kelompok yang memiliki ketegangan sosial.

Penutup

Mentalitas spesiasi-semu, merujuk kembali pada terma dari Erik Erikson, dapat dijinakkan melalui pengembangan identitas yang lebih luas dan inklusif (wider, inclusive identities), disertai dengan realisme dan kekuatan spiritual agar manusia mampu hidup berdampingan dengan sesamanya dengan rasa saling hormat. Dengan identitas inklusif, manusia tidak hanya mampu melakukan identifikasi empatik dengan orang lain, tetapi juga memiliki kerelaan untuk memahami the otherness (perbedaan) dan persamaan diantara sesamanya dengan mentransendir kotak-kotak dan kategori-kategori sosial yang artifisial. Spesiasi-semu misalnya dapat dieliminir dengan belajar menghargai budaya lain, menanggalkan arogansi nasionalisme dan glorifikasi budaya sendiri yang berlebihan, serta mengakui dan menghargai norma dan tradisi budaya lain dengan menganggapnya memiliki hak hidup dan kesakralan yang sama dengan norma dan tradisi kita sendiri.

Prasangka dan intoleransi agama, merujuk pada John Hull, dapat dieliminir oleh strategi pendidikan yang menghargai perbedaan dan pluralitas agama dan budaya di sekolah-sekolah dan agen-agen sosialisasi penting lainnya, seperti gereja/masjid/ sinagog/kuil/pura, keluarga, dan juga media massa dalam artiannya yang luas. Hull merekomendasikan tiga strategi: 1) mengganti agamaisme dengan tradisi spiritual yang genuine dan otentik, sambil mengupas bias politik dan sejarah yang divisif, 2) menekankan bahwa tujuan universal agama-agama adalah sama, bahwa semua agama bekerja untuk tujuan yang sama (common goals), yaitu menghadirkan spirit Tuhan di bumi, menciptakan surga di muka bumi, 3) mengganti dakwah agamaisme yang cenderung menghujat agama lain dan bertujuan mengkonversi pemeluk agama lain dengan dakwah agama otentik yang bertujuan menegakkan keadilan dan perdamaian, serta menghadirkan Tuhan dalam kehidupan fana manusia.

Terakhir, meminjam Johan Galtung tentang soft religion, maka upaya menciptakan perdamaian di dunia dapat pula dicapai dengan melakukan dialog intra-agama dan antar-agama, yang mengedepankan aspek lembut dari keberagamaan dan agama yang otentik. [Yayah Khisbiyah]

BACAAN LANJUT:
Adorno, T.W., Frenkel-Brunswick, E., Levinson, D.J., and Sanford, R.N. (1950/1982) The Authoritarian Personality. New York: Harper.
Aho, J.A. (1994). This Thing of Darkness: A Sociology of the Enemy. Seattle: University of Washington Press.
Allport, G.W. (1954). The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley.
Altemeyer, B. (1988) Enemies of Freedom: Understanding Right-Wing Authoritarianism. San Francisco: Jossey-Bass.
Augoustinos, M. and Reynolds, K. (2001). Prejudice, racism, and social psychology. In Augoustinos, M. and Reynolds, K. (eds.), Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict (pp. 1-23).  London: Sage Publications.
Barnes, L. P. (2002). The Representation of Religion in Education: A Critique of John Hull’s Interpretation of  and Religious Intolerance. IJER III, 2, 97-116.
Billig, M., Condor, S., Edwards, M., Middleton, D., and Radley, A. (1988). Ideological Dilemmas: A social Psychology of Everyday Thinking. London: Sage.
Brewer, M.B. and Sneider, M. (1990). Social identity and social dilemmas: A double-edged sword. In D. Abrams and M. Hogg, (eds.), Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances, (pp. 169-184). London: Harvester Wheatsheaf.
Brewer, M.B. (1999). “The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?” Journal of Social Issues, 55 (3), p. 429–444.
Brown, R.J. (1995). Prejudice. Its Social Psychology. Oxford, UK: Blackwell.
Davey, A.G. (1983). Learning to be Prejudiced: Growing Up in Multi-Ethnic Britain. London: Edward Arnold.
de la Rey, C. (2001). Reconciliation in Divided Societies. In D.J. Christie, R.V. Wagner,  and D.D. Winter, Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21th Century. New Jersey: Prentice Hall.
Deutsch, M. (1985). Distributive Justice: A Social Psychological Perspective. New Haven: Yale University Press.
Duckitt, J. (1989). Authoritariansm and group identification: A new view in an old construct. Political Psychology, 10, 63-84.
Ellens, J.H. (2002). Psychological Legitimation of Violence by Religious Archetypes. In C.E. Stout, The Psychology of Terrorism, (pp. 149-162), Westport: Praeger.
Erikson, E. [tanpa tahun]. Pseudo-speciation. Makalah yang diberikan sebagai bahan kuliah Sociology of Peace, oleh Kai Erikson, di European Peace University, Stadtschlaining, Austria, 1994.
Fowers, B., and Richardson, F. (1996). Why is multiculturalism good? American Psychologist, 51, 609-621.
Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. PRIO: International Peace Research Institute of Oslo and Sage Publications.
Giddens, A. (2002). Sociology (4th ed.). Cambridge: Polity Press.
Hogg, M.A. and Abrams, D. (1993). Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes. London: Routlegde.
Horowitz, D. (1985) Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press.
Hull, J. M. (1992). The Transmission of Religious Prejudice. British Journal of Religious Education, 14(2), 69-72.
——– (2000).  and Religious Education. In M Leicester and S. Modgil (eds.), Spirit and Religious Education (pp. 75-85). London: Falmer Press.
James, W. (1997, cetakan asli: 1902). The Varieties of Religious Experience. New York: Simon & Schuster Inc.
Juergensmeyer, Mark. (2003). Terror in the Mind of God. Berkeley: University of California Press.
Myers, D.G. Social Psychology. (1993). New York: McGrawHill.
Pettigrew, T.F. (1958). Personality and socio-cultural factors in intergroup attitudes: A cross-national comparison. Journal of Conflict Resolution, 2, 29-42.
Pettigrew, T.F. (1997) Intergroup contact theory. Annual Review of Psychology, 49, 65-85.
Platow, M.J. and Hunter, J.A. (2001) Realistic intergroup conflict: Prejudice, power and protest. In Augoustinos, M. and Reynolds, K. (eds.), Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict (pp. 195-214).  London: Sage Publications.
Rockeah, M., Smith, P., and Evans, R. (1960). Two kinds of prejudice or one? In M. Rockeah (ed.), The Open and the Closed Mind, (pp. 132-168). New York: Basic. Books.
Sherif, M. (1966/1967). Group Conflict and Co-operatuon: Their Social Psychology. London: Routledge and Kegan Paul.
Staub, E. (1989). The Roots of Evil: The Origin of Genocide and Other Group Violence. Cambridge: Cambridge University Press.
Stephan, W.G. and Stephan, C.W. (1985) Intergroup Anxiety. Journal of Social Issues, 41, 157-175.
Stephan, W.G. and Stephan, C.W. (1996). Intergroup Relations. Boulder: Westview.
Tajfel, H. (1982). Introduction. In H. Tajfel (ed.), Social Identity and Intergroup Relations, (pp. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press.
Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behaviour. In S. Worchel and W. G. Austin (eds.), Psychology of Intergroup Relations, (pp. 7-24). Chicago: Nelson Hall.
Vogt, W.P. (1997). Tolerance and Education: Learning to Live with Diversity and Difference. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

SUPLEMEN:
Eight keys of UNESCO’s Culture of Peace:
1. Respect for all life: Respecting the rights and dignity of each human being
2. Non-violence: Rejection of violence, obtaining justice by convincing and understanding
3. Sharing: Developing attitudes and skills for living together in harmony, putting an end to exclusion and oppression
4. Listening to understand: Giving everyone a chance to learn and share through the free flow of information
5. Preserving the planet: Making sure that progress and development are good for everyone and for the environment.
6. Tolerance and solidarity: Appreciating that people are different and that everyone has something to contribute to the community
7. The equality of women and men: Ensuring an equal place for women and men in building society
8. Democracy: Participation by everyone in making decisions

Peace is more than the absence of war.
-“Building Peace Where I Live”
A Culture of Peace Teaching Pack for 7 -14 year olds from the National Peace Council
http://www.peacecouncil.org.uk/
-Universal Forum of Cultures.
Forum 2004 Barcelona. The Education Project.
– Education, in the words of Koichiro Matsuura, Director-general of UNESCO, “is an absolute priority, because it is the precondition for sustainable development, the reduction of unemployment and poverty, social and cultural progress, and for the promotion of democratic values, i.e. for the full development of human potential”.
-The Universal Forum of Cultures, in accord with the assessment of UNESCO and its Director-general, has developed the present education project as an opportunity to promote new educational ideas and methods all over the world. These will give future citizens the knowledge they need to confront the requirements of societies in rapid evolution, growing in their respect for diversity without losing their roots in their immediate environment.
http://www0.barcelona2004.org/serveis/00000209.nsf/public/home_en (English, Catalan, Spanish, French)

The Culture of Peace Project.
For teachers and students to explore the themes of a Culture of Peace, the Australian UNESCO Associated Schools Project (ASP) is coordinating a simple Culture of Peace project through which we invite schools across the world to participate in and contribute to. This project will highlight and support the work of students and teachers in their involvement in this, the year for a “Culture of Peace.”
http://www.cultureofpeace.org
You can download the Culture of Peace Teachers’ Booklet with a lot of activities and other resources.
There is also the possibility to have access to these activities in
http://www.cultureofpeace.org/activit.htm

* Makalah dibentangkan pada seminar Serambi Kajian Multikultural, diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada 8 Januari 2005, di Surakarta.

** Yayah Khisbiyah adalah Staf pengajar pada Fakultas Psikologi, dan pendiri-penggiat di Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kini sedang menempuh studi S3 di Departemen Psikologi, bidang Psikologi Perdamaian dan Resolusi Konflik, di University of Melbourne, Australia.

About these ads

Responses

  1. sebuah pikiran yang luar biasa untuk multikultural
    sering-sering aja tulisan kayak gini dimuat


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 102 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: