Oleh: maulanusantara | Agustus 17, 2013

Pahlawan Yang Dikriminalisasi

Sultan Hamid II dari Kerajaan Kadriah Pontianak

Sultan Hamid II merupakan sosok Pahlawan Nasional  namun telah diabaikan oleh negara bahkan dalam beberapa media sering disebutkan sebagai pemberontak termasuk Catatan Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamid_II) perlu kita benahi, mari kita simak kembali penuturan yang lebih jelas seperti catatan dibawah ini:

Biografi:

Sultan Hamid II adalah Pencipta Lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila (Elang Rajawali Garuda Pancasila). Namun, nama bekas Menteri Negara RIS (Republik Indonesia Serikat) ini ditenggelamkan pemerintah Sukarno karena dikaitkan dengan pemberontakan Westerling yang sampai dengan sekarang tidak pernah terbukti secara yuridis, pun dengan paham politik yang berseberangan. Di hari peringatan ke-60 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2005 yang lalu pihak keluarga Sultan Hamid II sempat meminta pemerintah tidak melupakan jasa Tokoh Politik asal Kalimantan Barat tersebut, akan tetapi sampai sekarang sejarah itu tetap disembunyikan pemerintah saat ini.

Namun, pembuktian terhadap fakta sejarah tentang Sultan Hamid II terus dilakukan oleh Yayasan Sultan Hamid II. Max Yusuf Al-Qadrie, Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II, pun seorang yang dulunya Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II, terus melakukan upaya-upaya terhadap pelurusan Sejarah ini, dengan support kepada Peneliti-peneliti Akademik asal Kalimantan Barat.

Turiman Fachturrahman Nur, seorang Peneliti dan Tenaga Pengajar pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan Barat, mencoba membuktikan kebenaran ini dalam Tesisnya di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 11 Agustus 1999 dengan judul “Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Perundang-undangan)”, Turiman mempertahankan secara yuridis dengan data-data yang akurat mengenai siapa sebenarnya pencipta lambang negara Burung Garuda, dari hasil penelitian Tesisnya, Turiman menegaskan bahwa Sultan Hamid II merupakan Perancang/Pencipta Lambang Negara Indonesia. Saat ini penelitian tersebut dilanjutkan dalam jenjang yang lebih tinggi yaitu pada Disertasi Doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tak sampai disitu penbedahan ulang terhadap Sejarah dilakukan. Pada tanggal 24 Januari 2012, seorang Peneliti Muda asal Tanah Khatulistiwa (Pontianak – Kalimantan Barat) bernama Anshari Dimyati, menerabas sebuah kasus yang telah lama dilupakan, ia mencoba membuktikan kebenaran pada Kasus ‘Makar’ yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II di tahun 1950-1953, yang kasus tersebut atas kaitan dengan pemberontakan Westerling. Peneliti yang juga berprofesi sebagai Konsultan Hukum itu mencoba mempertahankan hasil Penelitian Tesisnya di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis tersebut berjudul “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia; (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)”. Alhasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa Sultan Hamid II tak terbukti secara hukum atas tuduhan ‘Makar’ (terkait Westerling) yang dituduhkan kepadanya. Anshari Dimyati membuktikan, mempertahankan, dan mempertanggungjawabkan hasil Penelitian Tesisnya itu dihadapan tiga orang Pakar Hukum Pidana Indonesia.

Allahyarham Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie atau biasa disebut dengan nama Sultan Hamid II adalah Sultan ke-VII Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II adalah Putra Sulung dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie (Sultan ke-VI Kesultanan Pontianak) dan Shaikha Jamila Sharwani. Sultan Hamid II lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Sultan Hamid II melewati masa kecilnya di Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak yang dibangun pada 1771 Masehi. Sultan Hamid II yang juga seorang Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada tahun 1948 itu dikenal cerdas. Ia juga diangkat menjadi Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah Pangkat Tertinggi sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda (Ratu Wilhelmina). Sultan Hamid II adalah orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam dunia Kemiliteran di Indonesia (dulu Hindia Belanda), yaitu dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal KNIL. Sultan Hamid menempuh pendidikan “ELS” di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. “HBS” di Bandung satu tahun, “THS” (Sekarang ITB) Bandung tidak tamat, kemudian “KMA” di Breda, Belanda hingga tamat dan berpangkat Letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Sultan Hamid II adalah orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan di Akademi Militer Belanda (KMA) di Breda, Belanda, seperti AKABRI dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1936.

Sultan Hamid II merupakan salah satu tokoh penting nasional dalam mendirikan Negara di Kepulauan Melayu (the Malay Archipelago) ini bersama rekan sejawatnya, Sukarno, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Roem, Mohammad Natsir, Muhammad Yamin, Tengku Mansoer, Ide Anak Agung Gde Agung, dan banyak lainnya. Dalam transisi pendirian Indonesia, Sultan Hamid II pernah menjadi Ketua Delegasi BFO (Bijeenkomst Federaale Overleg/Musyawarah Istimewa Kaum Federal dan Strategi Konseptor Negara Federal) dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949, ia pun menjadi Ketua BFO untuk Negara-negara Federal kala itu.

Sepak terjangnya di dunia politik menjadi salah satu alasan bagi Presiden Sukarno untuk mengangkat Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara di Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 1949-1950. Pada 13 Juli 1945 dalam Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, salah satu anggota Panitia mengusulkan tentang lambang negara. Pada 20 Desember 1949, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat sebagai Menteri Negara RIS. Dalam kedudukannya ini, Sultan Hamid II ditugaskan oleh Presiden Sukarno untuk mengkoordinasi kegiatan perancangan Lambang Negara.

Dalam buku Bung Hatta Menjawab, Hatta saat itu menjadi Perdana Menteri RIS – tertulis Menteri Priyono yang ditugaskan oleh Sukarno melaksanakan sayembara lambang negara menerima hasil dua buah gambar rancangan lambang negara yang terbaik. Yaitu Burung Garuda karya Sultan Hamid II dan Banteng Matahari karya Muhammad Yamin. Namun, yang diterima oleh Presiden Sukarno adalah karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin ditolak. Melalui proses rancangan yang cukup panjang, akhirnya pada 10 Februari 1950, Menteri Negara RIS Sultan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang. Hasil akhirnya adalah lambang negara Garuda Pancasila yang dipakai hingga saat ini.

Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS yang dipimpin Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat (PM RIS) Mohammad Hatta pada 11 Februari 1950. Empat hari berselang, tepatnya 15 Februari, Presiden Sukarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara karya Sultan Hamid II kepada khalayak umum di Hotel Des Indes (sekarang Duta Merlin) Jakarta. Pada 20 Maret 1950, bentuk final lambang negara rancangan Menteri Negara RIS Zonder Forto Polio, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Sukarno dan mendapat disposisi persetujuan presiden. Selanjutnya Presiden Sukarno memerintahkan pelukis Istana bernama Dullah untuk melukis kembali gambar itu sesuai bentuk final dan aslinya.

Lambang negara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 111 dan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 1951 pada 28 November 1951. Sejak saat itu, secara yuridis gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II secara resmi menjadi Lambang Negara Kesatuan RI. Sebelum meninggal dunia, Sultan Hamid II yang didampingi sekretaris pribadinya, Max Yusuf Alkadrie menyerahkan gambar rancangan asli lambang negara yang sudah disetujui Presiden Sukarno kepada Haji Mas Agung–Ketua Yayasan Idayu, pada 18 Juli 1974. Gambar rancangan asli itu sekaligus diserahkan kepada Haji Mas Agung di Jalan Kwitang Nomor 24 Jakarta Pusat.

Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II dikait-kaitkan dengan peristiwa Westerling (yang tidak pernah terbukti secara yuridis/hukum) sehingga harus menjalani proses hukum (tanpa hukum/politisasi) dan dipenjara selama 10 tahun oleh pemerintah Sukarno (dikarenakan pergolakan poltik pada saat itu). Sejak itulah, nama Sultan Hamid II seperti dicoret dari catatan sejarah. Jarang sekali buku sejarah Indonesia yang terang-terangan menyebutkan Sultan Hamid sebagai pencipta lambang negara Burung Garuda. Sejarawan Indonesia lebih sering menyebut nama Muhammad Yamin sebagai pencipta lambang negara. Gelar kepahlawanan yang seharusnya disandang Sultan Hamid II yang sangat berjasa sebagai perancang lambang negara tersebut sengaja dihilangkan oleh pemerintahan Sukarno, Suharto, hingga saat ini. Kesalahan sejarah itu berlangsung bertahun-tahun hingga pemerintahan Orde Baru dan sampai dengan sekarang belum sepenuhnya terungkap.

Dalam tesisnya, Turiman menyimpulkan, sesuai Pasal 3 Ayat 3 (tiga) UUD Sementara 1950 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Berdasarkan Pasal 23, 3, jo PP Nomor 60/1951 itu ditentukan bahwa bentuk dan warna serta skala ukuran lambang negara RI adalah sebagaimana yang terlampir secara resmi dalam PP 66/51, Lembaran Negara Nomor 111 serta bentuk lambang negara yang dimaksud adalah lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid Alkadrie II yaitu Burung Garuda. Bukan lambang negara yang dibuat oleh Muhammad Yamin yang berbentuk banteng dan matahari.

Sultan Hamid II meninggal dunia pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang. Sudah sepatutnya negara mengembalikan nama baik Sultan Hamid II dan mengakui Sultan Hamid II sebagai Pencipta Lambang Negara Garuda Pancasila, terlepas dari permasalah atau pertentangan paham politik yang terjadi. Pemutarbalikan fakta sejarah yang terjadi saat ini sangat merugikan generasi mendatang. Sejarah harus diletakkan pada porsinya semula dan sejarah harus diluruskan agar generasi mendatang tau tentang pencipta lambang negaranya Burung Garuda, serta generasi bangsa tidak salah dalam melihat sejarah. Begitupula dengan memberikan penghormatan atas maha karya yang dibuat Sultan Hamid II yaitu Lambang Negara Garuda Pancasila, seperti halnya W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya, Fatmawati sebagai pembuat Bendera pusaka Indonesia, dan lainnya.

Sejarah patut diluruskan.

Sumber: http://ngaran-ku.blogspot.com/2013/06/sultan-hamid-ii-pahlawan-dianggap.html

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 102 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: