Bulan September 2009 adalah bulan yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh jutaan petani gurem di negeri ini. Di bulan itu, petani gurem yang hanya memiliki lahan kuran dari 0,5 hektar pantas resah. Pasalnya, pada bulan itu DPR mengesahkan Undang Undang (UU) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB).

Sebelumnya jutaan petani gurem di Indonesia tentu berharap UU PLPPB itu dapat mengentaskan mereka dari sepiral kemiskinan yang selama ini menyesakan kehidupannya. Sepiral kemiskinan itu adalah akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan. Namun harapan petani gurem itu ternyata bertepuk sebelah tangan.

UU PLPBB justru semakin meminggirkan  petani gurem secara legal. Kini, nasib petani gurem laksana di ujung tanduk. Bagaimana tidak melalui UU PLPPB itu pemerintah mengijinkan masuknya korporasi besar ke sektor pertanian pangan. Artinya, harapan petani gurem untuk memiliki akses terhadap lahan pertanian secara lebih layak semakin tipis.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Hilman Manan, keputusan untuk mengundang korporasi dalam pertanian pangan disebabkan oleh  tren ke depan pengembangan pertanian pangan dalam skala besar oleh korporasi.

Dibukanya pintu bagi korporasi besar dalam pertanian pangan ini dipastikan akan segera diikuti dengan pembukaan lahan yang besar-besaran bagi korporasi yang bersangkutan. Sebelumnya roadmap  investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengusulkan pemberian insentif berupa akses lahan secara luas kepada para pemilik modal yang masuk ke sektor pertanian pangan. Ketentuan UU PLPPB jelas mengabaikan realitas kehidupan petani di Indonesia yang didominasi oleh petani gurem.

Lahan Petani Gurem Berkurang
Padahal dari tahun ke tahun akses petani gurem atas lahan pertanian semakin berkurang. Menurut Dosen Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Ahmad Erani, Ph.D, jika pada tahun 1980-an kepemilikan lahan pertanian di Jawa rata-rata kurang dari 0,5 hektar, maka sekarang kepemilikan lahan pertanian itu tinggal 0,25  hektar saja. Meningkatnya jumlah petani gurem diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS).

Data BPS menyebutkan bahwa jumlah petani gurem dalam kurun waktu tahun 1993 hingga 2003 meningkat rata – rata sebesar 2,6 persen per tahunnya. Di Pulau Jawa jumlah petani gurem mencapai 75 persen dari seluruh total rumah tangga petani.

Sebaliknya, penguasaan lahan yang sangat luas justru diperlihatkan oleh korporasi-korporasi besar. Di negeri ini, kurang lebih 470 perusahaan perkebunan telah menguasai 56,3 juta hektar lahan. Atau dengan kata lain, setiap perusahaan rata-rata menguasai 120 ribu hektar lahan. Bahkan pada tahun 1998, sebanyak 10 konglomerat di Indonesia telah menguasai lahan seluas 65 ribu hektar.

UU PLPPB jika diimplementasikan justru akan melestarikan ketimpangan kepemilikan lahan seperti tersebut di atas. Dengan dalih mengusahakan pertanian pangan, para pemilik modal akan segera menguasai lahan di negeri ini secara labih luas. Dampak sosial dari penguasaan lahan bagi pemilik modal terhadap lahan pertanian secara luas tersebut adalah semakin tertutupnya akses petani gurem atas lahan pertanian.

Sangat mungkin nantinya para petani gurem tersebut akan menjual lahan yang dimilikinya kepada para pemilik modal yang telah menguasai lahan secara lebih luas dan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya para petani gurem tersebut akan beralih profesi menjadi sekedar buruh tani bagi para korporasi di sektor pertanian pangan tersebut.

Jutaan petani gurem yang ada di Jawa dan luar Jawa akan dibiarkan berkompetisi dengan korporasi-korporasi pertanian yang mampu menguasai lahan secara luas. Akhir dari kompetisi itu pun sudah dapat ditebak, yaitu dengan kemenangan telak korporasi-korporasi pertanian pangan.

Tunda UU PLPPB
Selain itu, ketentuan UU PLPPB dipastikan akan menambah jumlah konflik agraria di negeri ini. Hingga tahun 2006 saja telah terdapat 1753 kasus konflik agraria. Perebutan penguasaan atas lahan produktif berupa lahan perkebunan atau pertanian adalah salah satu konflik yang sering terjadi di negeri ini. Dalam konflik agraria tersebut petani bukan hanya melawan negara namun juga melawan korporasi-korporasi besar yang mendapat dukungan negara dalam menguasai lahan secara luas.

Sebagai pihak yang diberikan mandat untuk melindungi masyarakat, utamanya masyarakat yang rentan, negara sejatinya harus berpihak kepada petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Artinya, kebijakan negara seharusnya bukan membuka pintu bagi korporasi-korporasi besar untuk bergerak dibidang pertanian pangan dengan insentif penguasaan lahan secara luas.

Negara harusnya, meningkatkan produktifitas petani gurem dalam pertanian pangan. Peningkatan produktifitas petani gurem itu hanya dapat dilakukan bila ketimpangan kepemilikan lahan dapat diatasi. Akses lahan harus dibuka seluas-luasnya bagi petani gurem bukan bagi korporasi besar. Tanpa akses terhadap lahan yang memadai, segala upaya untuk memberdayakan petani gurem hanya sekedar jargon politik saja.

Terkait dengan hal itulah, ada baiknya bila ketentuan dari UU PLPPB ditunda pelaksanaanya hingga tercapai keseimbangan penguasaan lahan pertanian bagi petani gurem di negeri ini. Tanpa ada keadilan penguasaan lahan maka masuknya korporasi besar di dalam pertanian pangan tak lebih hanya sebuah mimpi buruk bagi jutaan petani gurem di Indonesia.

Pernah dimuat di kolom Opini Harian Ekonomi KONTAN, Rabu, 21 Oktober 2009

Sumber: http://politikana.com/baca/2009/10/29/undang-undang-lahan-pertanian-hanya-memperburuk-nasib-petani-gurem.html

Ir. Soekarno

“Apakah demokrasi itu?

Demokrasi adalah ’pemerintahan rakjat’.

Tjara pemerintahan ini

memberi hak kepada semua rakjat untuk ikut memerintah.

Tjara pemerintahan ini

sekarang menjadi tjita-tjita semua partai nasionalis Indonesia.

Tetapi dalam mentjita-tjitakan faham dan tjara-pemerintahan demokrasi itu,

kaum Marhaen toch harus berhati-hati.

Artinya:

djangan meniru sahaja ’demokrasi-demokrasi’

yang kini dipraktekkan di dunia luaran….“

Ir Soekarno, “Di Bawah Bendera Revolusi” (1965)

Soekarno mempunyai pandangan sendiri mengenai demokrasi. Demokrasi khas Eropa dinilai tak sesuai dengan demokrasi kaum Marhaen di Indonesia. Ia menulis, “demokrasi” yang begitu hanyalah demokrasi parlemen saja, hanya demokrasi politik saja, sementara demokrasi ekonomi tak ada. Soekarno menulis: demokrasi politik saja belum menyelamatkan rakyat. Kaum nasionalisme Indonesia tak boleh mengeramatkan “demokrasi” seperti itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi ia harus mencari selamatnya semua manusia.

Selamatnya rakyat menjadi titik sentral dari pandangan Soekarno. Pandangannya soal nasionalisme sebuah bangsa selalu dikaitkan dengan pandangannya soal humanisme. Ia menyebut, nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang mencari selamatnya perikemanusiaan. Mencari demokrasi Demokrasi selalu menyertai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada demokrasi parlementer atau demokrasi liberal (1950-1959), ada demokrasi terpimpin (1959-1966) di bawah Soekarno, ada juga demokrasi Pancasila yang dikontrol Soeharto (1967-1998). Pasca-Soeharto, Indonesia kembali memasuki era demokrasi pascatransisi, entah liberal atau demokrasi model lain.

Tujuh puluh lima tahun kemudian, pandangan Soekarno mengenai demokrasi sebagaimana ditemukan di halaman 171 buku Di Bawah Bendera Revolusi menarik untuk diperbincangkan. Berhentinya Soeharto tahun 1998 mengantarkan Indonesia ke era demokrasi pascatransisi dengan sistem multipartai yang ekstrem. Perubahan UUD 1945 menjadi kunci pembuka.

Komisi negara tumbuh. Pers menikmati kebebasan. Orang bebas berpendapat dan berorganisasi. Rakyat berhak memilih sendiri siapa pemimpinnya. Sekali merdeka, merdeka sekali! Begitu ungkapan sinis orang. Proses pencarian demokrasi terus berlanjut sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan landasan konstitusional bolehnya calon perseorangan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Apakah itu potret demokrasi yang memang kita dambakan? Salah seorang panelis dalam diskusi politik “Sepuluh Tahun Krisis Multidimensi” berpendapat, “Sejak awal kita tidak memiliki cetak biru mengenai demokrasi Indonesia.” Ia juga menyebutkan pembangunan demokrasi di era 1998-an terlalu difokuskan pada politik Jakarta.

Meskipun demikian, kehadiran demokrasi di Indonesia bukanlah tidak membawa manfaat. Partisipasi politik yang tinggi adalah buah dari hadirnya sistem demokrasi. Rakyat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi politik melahirkan lompatan yang besar. Pada sisi lain, rakyat mereguk kembali kebebasan sipil dan politik mereka. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat. Rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Secara umum, kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak fundamental dari sekelompok masyarakat—bisa dengan penilaian sesat atau menyimpang—bisa dihilangkan begitu saja oleh kelompok masyarakat lain.

Pada kondisi ini, kekhawatiran Fareed Zakaria, editor Newsweek International, menjadi relevan. Demokrasi menjadi tidak liberal. Kebebasan politik mendapat tempat, tetapi kebebasan sipil (civil liberties), khususnya kebebasan beribadah kelompok minoritas, justru terancam. Dalam era demokrasi sekarang, kompetisi politik untuk meraih jabatan publik relatif terbuka. Seorang demagog bisa bersaing dengan seorang politisi atau bahkan negarawan untuk memperebutkan ruang-ruang publik. Demokrasi membuka ruang persaingan antarkelompok rakyat (popular rivalries) ataupun propaganda elite.

Proses seleksi pejabat publik menjadi transparan dan relatif akuntabel meskipun dalam kenyataannya perekrutan pejabat publik membutuhkan biaya yang mahal dan hasilnya pun masih bisa mengundang keraguan publik.

Kendati demikian, sistem demokrasi telah melahirkan sejumlah hal positif. Praktik demokrasi Indonesia membutuhkan penyempurnaan. Kesepakatan atas ideologi negara hukum (rule of law) dan penegakan hukum tentu merupakan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Penegakan hukum, khususnya soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan amanat reformasi, masih dipandang diskriminatif. Meskipun ruang kompetisi terbuka, kelemahan justru menerpa akuntabilitas, baik vertikal maupun horizontal. Sistem pemilihan umum yang dibangun tidak menghasilkan sistem akuntabilitas yang jelas. Tak jelas relasi antara pejabat terpilih dan orang yang memilih. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan batas teritorial yang jelas juga tak menciptakan sistem akuntabilitas yang jelas. Bagaimana mekanisme pelaporan anggota DPD Jakarta atau Yogyakarta, misalnya, terhadap rakyat yang memilihnya tetaplah menjadi sebuah pertanyaan. Rakyat berdaulat tiap lima tahun. Akuntabilitas horizontal juga bermasalah. Saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, termasuk dengan komisi-komisi negara, juga menimbulkan masalah yang tak kalah rumitnya.

Parameter lain menyangkut responsivitas sistem demokrasi Indonesia masih mengundang masalah. Bagaimana sistem politik merespons korban lumpur Lapindo menunjukkan sistem politik demokrasi tak berjalan. Interpelasi memang digalang sejumlah anggota DPR, tetapi interpelasi hanyalah menciptakan kegaduhan politik yang tak membawa manfaat. Tingkat responsivitas sistem politik demokrasi dirasakan berada dalam titik nadir. Sistem politik demokrasi seakan tak berdaya untuk mengatasi melonjaknya kemiskinan. Tak bisa berbuat apaapa untuk menyediakan lapangan kerja. Pilihan demokrasi disalahkan! Ditawarkanlah sistem politik lain yang sebenarnya juga sama-sama diragukan.

Namun, pertanyaan: apakah kelambatan merespons keadaan merupakan kelambatan dari sistem politik demokrasi atau dari aktor-aktor demokrasi itu sendiri? Dalam kenyataan seperti itulah, pandangan Soekarno menjadi relevan. Demokrasi politik tidaklah cukup. Orang tidak cukup hanya bisa hidup dari politik, melainkan juga demokrasi ekonomi. Bicara soal hak asasi bukan hanya soal hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi sosial budaya. Bicara soal hak asasi manusia diawali dengan sarapan pagi. Robert Dahl dalam buku On Democracy (1999) menyebutkan persyaratan penting bagi demokrasi, antara lain pengawasan militer/polisi oleh pejabat sipil, keyakinan demokrasi dan kebudayaan politik, serta tidak ada kontrol asing yang memusuhi demokrasi.

Mengutip pendapat Jack Snyder dalam buku Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah (2003), demokrasi Indonesia belumlah matang. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang dipresentasikan pada Mei 2006 mengonfirmasi keraguan orang akan demokrasi. Survei itu menunjukkan pandangan: demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik mencapai 72 persen. Padahal, di negara demokrasi yang sudah mapan dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik rata-rata 84 persen.

Demokrasi Indonesia memang masih dalam proses. Demokrasi membutuhkan sosok yang mampu mengarahkan ke mana demokrasi akan dibawa. Sosok yang mempunyai visi yang benar mengenai demokrasi, memiliki cara komunikasi politik yang penuh empati, serta mempunyai kecerdasan akademik dan emosional untuk membawa Indonesia ke dalam sistem politik demokratis. Masalahnya: Indonesia inflasi dengan “demokrasi”, (orang bebas bicara apa pun atas nama demokrasi, orang memblokir jalan tol yang merugikan kepentingan publik dengan dalih demokrasi, atas nama demokrasi orang bisa menghakimi kelompok lain yang dicap sesat), tetapi di sisi lain Indonesia mengalami defisit demokrat. Inilah tantangannya!

Sumber: http://www.banyumaskab.go.id/bmskita/data%20umum/artikel/Melongok%20Demokrasi%20Indonesia.pdf

Penulis: Budiman Tanuredjo

Dalam terminology politik dan pemilu, ada yang disebut sebagai kampanye hitam atau black campaign. Istilah ini bukan berarti kampanye yang dilakukan malam hari, atau kampanye yang dilakukan oleh (maaf) orang berkulit hitam. Black Campaign, memang istilah “prokem” atau istilah serapan dari bahasa asing (Inggris). Sebelum kita mengetahui apa definisi dari istilah black campaign atau kampanye hitam, secara sistematis kita harus mengetahui dahulu apa arti dari kampanye.

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disebut sebagai kampanye adalah: kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas, kampanye dalam perhelatan pemilu, apapun bentuk pemilu itu (Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wapres, Bupati, Walikota, Kepala Desa, dan pemilihan lain dalam konteks pemberian suara oleh masyarakat), harus dilakukan dengan cara yang lurus, bersih dan terang.

Artinya, kampanye adalah sebuah propose to something. Kampanye adalah suatu perilaku dari seorang calon atau dari orang-orang atau partai atau kelompok yang mendukungnya, untuk meyakinkan orang-orang agar mau memilihnya, dengan menunjukkan dan menawarkan atau menjanjikan apa yang akan diperbuat, apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperjuangkan, apabila orang-orang memilih calon tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi kampanye menurut Undang-Undang 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah definisi yang positif.

Jika kemudian ada definisi yang positif, tentu harus ada definisi yang negatif. Mari kita lihat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalam Pasal 84 tersebut terdapat larangan terhadap kampanye pemilu yang tidak boleh dilakukan, Pertama, kampanye tidak boleh mempersoalkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kampanye tidak boleh dilakukan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, agama, golongan calon atau peserta pemilu yang lain. Keempat, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Kelima, mengganggu ketertiban umum. Keenam, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Ketujuh, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu. Kedelapan, menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Kesembilan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. Kesepuluh, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kesepuluh larangan kampanye tersebut itulah yang bisa dikategorikan sebagai kampanye negatif.

Larangan kampanye yang pertama dan kedua adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye yang inskonstitusional atau melanggar UUD 1945. Larangan kampanye yang ketiga dan keempat inilah yang disebut sebagai black campaign. Larangan kampanye yang kelima, keenam dan ketujuh adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye yang anarkhis dan chaos atau yang rawan menimbulkan huru hara dan kerusuhan. Larangan kampanye yang kedelapan dan kesembilan adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye terselubung. Larangan kampanye yang kesepuluh, adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye money politics atau kampanye menggunakan kekuasaan uang.

Sehingga berdasarkan pada definisi Pasal 1 angka 26 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud black campaign adalah suatu model atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya.

Terhadap black campaign ini, maka Pasal 270 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Sumber: http://dodynurandriyan.blogspot.com/2009/02/black-campaign.html

Setelah tidak berhasil memaksa Susilo Bambang Yudoyono (SBY) calon presiden dari koalisi pimpinan PD (Partai Demokrat) untuk membatalkan memilih Boediono sebagai wakil presiden, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mencoba menawar dengan mempersoalkan istri dari keduanya, SBY dan Boediono, untuk berkerudung. Alasan dari dua tuntutan PKS atas pasangan capres-cawapres SBY-Boedino sama, yaitu tuntutan umat.

Boediono dipersoalkan karena dia tidak berasal dari partai Islam atau partai nasionalis Islam, salah satu sayap dalam koalisi itu sehingga dianggap tidak mewakili umat Islam, di samping sayap nasionalis yang paling besar diwakili oleh PD sendiri. PKS bahkan sempat memobilisasi partai-partai tersebut, yaitu PPP, PKB dan PAN untuk kemungkinan membangun poros tersendiri menandingi SBY-Boediono, namun gagal sehingga kembali merapat ke SBY.

Kerudung sesungguhnya bukan sesuatu yang buruk melainkan bisa saja sesuatu yang baik sebagai sebuah kesepakatan umum. Tetapi tuntutan untuk memakainya dalam konteks politik dengan alasan umat patut dipersoalkan. Di luar bahwa klaim umat memang mudah untuk dimanipulasi dengan tujuan kepentingan politik, maka dalam konteks politik kata “umat” harus didefinisikan secara jelas dan proporsional.

Umat Islam di Indonesia adalah plural. Seperti pernah ditulis oleh Sidney Jones beberapa puluh tahun lalu, kata “umat” mengalami proses mengembang dan mengerut sesuai dengan definisi dan cakupan kelompok dan konteks yang terlingkup. Dan akibatnya kata itu bisa diklaim sesuai dengan kapasitas kekuasaan yang melingkupinya. Sebuah negara mayoritas Muslim bisa saja mengkalim bahwa keseluruhan umat Islam di negara itu adalah satu umat di bawah kekuasaan tersebut dengan mengabaikan perbedaan pandangan politik dan afiliasi. Tetapi kelompok pengajian di sebuah mushola betatapun kecilnya, memiliki hak yang sama. Karena itu klaim atas kata “umat” tanpa batasan yang jelas berisiko manipulatif dan mengundang otoritarian.

Maka, dalam konteks politik di Indonesia, kata “umat” tidak bisa didefinisikan keseluruhan pemeluk Islam di Indonesia. Klaim PKS atau partai lain atas umat, dalam politik, harus dihitung dari perolehan suara bersangkutan. Sebuah tuntutan yang didasarkan pada klaim “umat” lebih dari perolehan suara dalam pemilu dalam politik, patut dipersoalkan sebagai klaim yang tidak riil. Yang lebih aneh sesungguhnya adalah seandainya SBY-Boediono takluk tehadap tuntutan tersebut sehingga memaksa istri mereka memakai kerudung. Jika hal itu terjadi maka akan bisa meruntuhkan kredibilitas SBY-Boediono sendiri karena hanya mendengar tuntutan anggota koalisi yang sesungguhnya minoritas.

Lebih dari itu, sebagai Muslim, SBY maupun Boediono memiliki hak ekspresinya sendiri yang terlingkup di dalam “umat” dimana dia berafiliasi, misalnya Partai Demokrat. Meskipun tidak berasas Islam, tetapi mayoritas anggota dan pemimpin PD adalah Muslim. Dan tidak diragukan lagi bahwa cara hidup dan tata krama mereka tidak mencerminkan bertentangan dengan substansi Islam. Boleh jadi malah lebih dari partai Islam itu sendiri.

PKS juga tampaknya tergoda untuk memperbandingkan capres-cawapres koalisinya dengan calon lain, JK-Win misalnya, yang istri mereka memakai kerudung. Perbandingan demikian sungguh tidak menguntungkan bagi SBY-Boediono, karena dengan demikian akan terbangun persepsi publik tentang belum tuntasnya dan tidak solidnya koalisi, dengan pengakuan anggota koalisi atas keunggulan pihak lain dalam hal yang simbolik sekalipun. Di samping itu, ia juga akan berdampak bagi orang lain khususnya pemilih PKS untuk kemungkinan lebih bersimpati memilih calon dengan simbol berkerudung yang terkesan lebih diapresiasi oleh petinggi PKS.

Karena itu, pemunculan isu yang simbolik dan artifisial seperti itu bisa berbuah bomerang bagi koalisi SBY-Boediono. Sebuah black campaign atas koalisinya sendiri dan dalam waktu yang sama bisa meruntuhkan seluruh image yang telah dimiliki SBY sebagai seorang yang melayani semua golongan, santun, dan prestasinya dalam pencapaian ekonomi serta kestabilan politik, digantikan dengan pengingkaran terhadap sesuatu yang simbolik dan artifisial semata.

Di atas itu semua, yang lebih mengherankan adalah kontradiksi di dalam PKS sendiri, antara imagePKS sebagai partai perkotaan yang sarat dengan intelektual dan teknokrat dengan tuntutan yang sangat artifisial dan simbolik tersebut. Namun mungkin saja tuntutan simbolik dan artifisial itu sebagai cara untuk menaikkan bargainingdalam politik. Namun, sayangnya, tanpa disadari hal itu akan lebih merugikan bersama dalam koalisi ketimbang meningkatkan image positif.

Mungkin akan lebih masuk akal dan dalam waktu yang sama menaikkan citra koalisi seandainya PKS justeru menawarkan program yang menyentuh kehidupan orang banyak dan menaikkan tingkat kehidupan rakyat secara obyektif. Tuduhan banyak pihak bahwa SBY-Budiono sebagai kaki tangan neoliberalisme yang cenderung hanya menguntungkan pemilik modal dan pihak asing, misalnya, lebih menuntut jawaban kongkrit dan pembangunan citra.

PKS, yang mengklaim diri sebagai partai intelek, memiliki kredibilitas untuk mengajukan argumen dan pembelaan keperpihakan SBY-Boediono dan koalisinya atas rakyat miskin, distribusi ekonomi yang lebih adil dan tidak mengekor pada modal asing dan Barat. Dari sanalah soliditas koalisi mustinya bisa terus dibangun.

Sumber: Ahmad Suaedy dalam www.wahidinstitute.org

1:10 Siang (Lokal)

PRESIDEN OBAMA:  Terima kasih.  Selamat siang.  Saya merasa terhormat untuk berada di kota Kairo yang tak lekang oleh waktu, dan dijamu oleh dua institusi yang luar biasa. Selama lebih seribu tahun, Al Azhar telah menjadi ujung tombak pembelajaran Islam, dan selama lebih seabad, Universitas Kairo telah menjadi sumber kemajuan Mesir.. Bersama, anda mewakili keselarasan antara tradisi dan kemajuan. Saya berterima kasih atas keramahan anda, dan keramahan rakyat Mesir. Dan saya juga bangga untuk membawa bersama saya niat baik rakyat Amerika, dan salam perdamaian dari warga muslim di negara saya: “assalamu’alaikum” .

Kita bertemu pada saat ada ketegangan besar antara Amerika Serikat dan warga Muslim seluruh dunia – ketegangan yang berakar pada kekuatan-kekuatan sejarah yang melampaui setiap perdebatan kebijakan yang kini berlangsung. Hubungan antara Islam dan Barat selama ini mencakup berabad-abad koeksistensi dan kerja sama, tapi juga konflik dan perang-perang bernuansa agama. Akhir-akhir ini, ketegangan muncul akibat kolonialisme yang menyangkal hak dan peluang bagi banyak warga Muslim, serta sebuah Perang Dingin yang membuat banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim diperlakukan sebagai boneka tanpa mengacuhkan aspirasi mereka sendiri. Lebih jauh lagi, perubahan besar yang dibawa modernitas dan globalisasi membuat banyak Muslim menilai Barat bersikap memusuhi tradisi Islam.

Kalangan ekstrimis yang keras telah mengeksploitasi ketegangan-ketegang an yang ada dalam segmen kecil namun merupakan minoritas kuat di kalangan Muslim ini. Serangan pada tanggal 11 September 2001 dan upaya berkelanjutan dari kalangan ekstrimis ini untuk menyerang warga sipil telah membuat sebagian kalangan di negara saya untuk menilai Islam tidak saja memusuhi Amerika dan negara-negara Barat, tapi juga hak asasi manusia. Semua ini telah memupuk rasa takut dan lebih banyak rasa tidak percaya.

Selama hubungan kita ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kita, kita akan memperkuat mereka yang menyebarkan kebencian bukan perdamaian, mereka yang mempromosikan konflik bukan kerja sama yang dapat membantu semua rakyat kita mencapai keadilan dan kemakmuran. Lingkaran kecurigaan dan permusuhan ini harus kita akhiri.

Saya datang ke Kairo untuk mencari sebuah awal baru antara Amerika Serikat dan Muslim diseluruh dunia, berdasarkan kepentingan bersama dan rasa saling menghormati – dan didasarkan kenyataan bahwa Amerika dan Islam tidaklah eksklusif satu sama lain, dan tidak perlu bersaing. Justru keduanya bertemu dan berbagi prinsip-prinsip yang sama – yaitu prinsip-prinsip keadilan dan kemajuan; toleransi dan martabat semua umat manusia.

Saya mengakui bahwa perubahan tidak dapat terjadi dalam semalam. Saya tahu sudah banyak pemberitaan mengenai pidato ini, tetapi tidak ada satu pidato tunggal yang mampu menghapus ketidakpercayaan yang terpupuk selama bertahun-tahun, dan saya pun tidak mampu dalam waktu yang saya miliki siang ini menjawab semua pertanyaan rumit yang membawa kita ke titik ini. Tapi saya percaya bahwa supaya kita bisa melangkah maju, kita harus secara terbuka mengatakan kepada satu sama lain hal-hal yang ada dalam hati kita, dan yang seringkali hanya diungkapkan di belakang pintu tertutup. Harus ada upaya yang terus menerus dilakukan untuk mendengarkan satu sama lain; untuk belajar dari satu sama lain; untuk saling menghormati, dan untuk mencari persamaan. Sebagaimana kitab suci Al Qur’an mengatakan, “Ingatlah kepada Allah dan bicaralah selalu tentang kebenaran.” (Tepuk tangan.)  Ini yang saya akan coba lakukan hari ini – untuk berbicara tentang kebenaran sebaik kemampuan saya, dengan direndahkan hati oleh tugas di depan kita, dan dengan keyakinan bahwa kepentingan yang sama-sama kita miliki sebagai umat manusia jauh lebih kuat daripada kekuatan-kekuatan yang memisahkan kita.

Nah, sebagian dari keyakinan ini berakar dari pengalaman saya pribadi. Saya penganut Kristiani, tapi ayah saya berasal dari keluarga asal Kenya yang mencakup sejumlah generasi penganut Muslim. Sewaktu kecil, saya tinggal beberapa tahun di Indonesia dan mendengar lantunan adzan di waktu subuh dan maghrib. Ketika pemuda, saya bekerja di komunitas-komunitas kota Chicago yang banyak anggotanya menemukan martabat dan kedamaian dalam keimanan Islam mereka.

Sebagai pelajar sejarah, saya juga mengetahui peradaban berhutang besar terhadap Islam. Adalah Islam – di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar – yang mengusung lentera ilmu selama berabad-abad, dan membuka jalan bagi era Kebangkitan Kembali dan era Pencerahan di Eropa. Adalah inovasi dalam masyarakat Muslim – (tepuk tangan) — yang mengembangkan urutan aljabar; kompas magnet dan alat navigasi; keahlian dalam menggunakan pena dan percetakan; dan pemahaman mengenai penularan penyakit serta pengobatannya. Budaya Islam telah memberikan kita gerbang-gerbang yang megah dan puncak-puncak menara yang menjunjung tinggi; puisi-puisi yang tak lekang oleh waktu dan musik yang dihargai; kaligrafi yang anggun dan tempat-tempat untuk melakukan kontemplasi secara damai. Dan sepanjang sejarah, Islam telah menunjukkan melalui kata-kata dan perbuatan bahwa toleransi beragama dan persamaan ras adalah hal-hal yang mungkin. – (tepuk tangan)

Saya juga tahu bahwa Islam selalu menjadi bagian dari riwayat Amerika. Negara pertama yang mengakui negara saya adalah Maroko. Saat menandatangani Perjanjian Tripoli pada tahun 1796, presiden kedua kami John Adams menulis, “Amerika Serikat tidaklah memiliki karakter bermusuhan dengan hukum, agama, maupun ketentraman umat Muslim.” Dan sejak berdirinya negara kami, umat Muslim Amerika telah memperkaya Amerika Serikat. Mereka telah berjuang dalam perang-perang kami, bekerja dalam pemerintahan, memperjuangkan hak-hak sipil, mengajar di perguruan-perguruan tinggi kami, unggul dalam arena-arena olah raga kami, memenangkan Hadiah Nobel, membangun gedung-gedung kami yang tertinggi, dan menyalakan obor Olimpiade. Dan ketika warga Muslim-Amerika pertama terpilih sebagai anggota Kongres belum lama ini, ia mengambil sumpah untuk membela Konstitusi kami dengan menggunakan Al Quran yang disimpan oleh salah satu Bapak Pendiri kami – Thomas Jefferson – di perpustakaan pribadinya. (tepuk tangan)

Jadi saya telah mengenal Islam di tiga benua sebelum datang ke kawasan tempat agama ini pertama kali diturunkan. Pengalaman tersebut memandu keyakinan saya bahwa kemitraan antara Amerika dan Islam harus didasarkan pada apakah Islam itu, bukan pada apakah yang bukan Islam. Dan saya menganggap ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memerangi stereotip negatif tentang Islam di mana pun munculnya. (tepuk tangan)

Tapi prinsip yang sama harus diterapkan pada persepsi tentang Amerika.  (tepuk tangan) Seperti halnya umat Muslim tidak sesuai dengan stereotip yang mentah, Amerika juga bukan stereotip mentah tentang sebuah kerajaan yang hanya punya kepentingan sendiri. Amerika Serikat telah menjadi salah satu sumber kemajuan terbesar yang dikenali dunia. Kami lahir akibat revolusi melawan sebuah kerajaan. Kami didirikan berdasarkan sebuah ide bahwa semua orang diciptakan sama, dan kami telah menumpahkan darah dan berjuang selama berabad-abad untuk memberikan arti kepada kata-kata tersebut – di dalam batas negara kami, dan di sekeliling dunia. Kami terbentuk oleh setiap budaya, yang datang dari setiap sudut bumi, dan berdedikasi pada sebuah konsep sederhana: E pluribus unum: “Dari banyak menjadi satu”.

Banyak yang telah dikatakan mengenai fakta bahwa seorang Amerika keturunan Afrika dengan nama Barack Hussein Obama dapat terpilih sebagai presiden. (tepuk tangan) Tapi kisah pribadi saya bukanlah sesuatu yang unik. Mimpi akan kesempatan bagi semua belumlah terwujud bagi setiap orang di Amerika, tapi janji itu diberikan bagi semua yang datang ke pantai kami – termasuk hampir tujuh juta warga Muslim Amerika di negara kami saat ini yang memiliki pendapatan dan pendidikan lebih tinggi dari rata-rata. (tepuk tangan)

Lebih jauh lagi, kebebasan di Amerika tidaklah terpisahkan dari kebebasan memraktikkan agama. Itu sebabnya ada masjid di setiap negara bagian di negeri kami, dan ada lebih dari 1200 masjid di dalam batas negara kami. Itu sebabnya pemerintah Amerika telah maju ke pengadilan untuk membela hak wanita dan anak perempuan mengenakan hijab, dan untuk menghukum mereka yang mengingkarinya. (tepuk tangan)

Jadi janganlah ada keraguan: Islam adalah bagian dari Amerika. Dan saya percaya bahwa Amerika memegang kebenaran dalam dirinya bahwa terlepas dari ras, agama, dan posisi dalam hidup, kita semua memiliki aspirasi yang sama – untuk hidup dalam damai dan keamanan; untuk memperoleh pendidikan dan untuk bekerja dengan martabat; untuk mengasihi keluarga kita, masyarakat kita, dan Tuhan kita. Ini adalah hal-hal yang sama-sama kita yakini. Ini adalah harapan dari semua kemanusiaan.

Tentu saja, mengenali persamaan kemanusiaan kita hanyalah awal dari tugas kita. Justru ini adalah sebuah awal. Kata-kata saja tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat kita. Kebutuhan-kebutuhan itu baru terpenuhi jika kita bertindak berani di tahun-tahun mendatang; Dan kita harus bertindak dengan pemahaman bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah tantangan bersama, dan kegagalan kita mengatasinya akan merugikan kita semua.

Karena kita telah belajar dari pengalaman baru-baru ini bahwa ketika sistem keuangan melemah di satu negara, kemakmuran di mana pun ikut dirugikan. Ketika jenis flu baru menulari satu orang, semua terkena risiko. Ketika satu negara membangun senjata nuklir, risiko serangan nuklir bagi semua negara ikut naik. Ketika kelompok ekstrim keras beroperasi di satu rangkaian pegunungan, rakyat di seberang samudera pun ikut menghadapi bahaya. Dan ketika mereka yang tak bersalah di Bosnia dan Darfur dibantai, itu menjadi noda dalam nurani kita bersama. (tepuk tangan)  Itulah artinya berbagi dunia di abad ke-21. Inilah tanggung jawab kita kepada satu sama lain sebagai umat manusia.

Dan ini adalah tanggung jawab yang sulit diemban.. Karena sejarah manusia telah merekam berbagai bangsa dan suku yang mencoba menaklukkan satu sama lain demi kepentingan sendiri. Tapi di era baru ini, sikap seperti itu justru akan mengalahkan diri sendiri. Karena saling ketergantungan kita, setiap tatanan dunia yang mengangkat satu bangsa atau sekelompok orang lebih tinggi dari yang lain pada akhirnya akan gagal. Jadi apa pun pikiran kita mengenai masa lalu, kita tidak boleh terperangkap olehnya. Masalah-masalah kita harus ditangani dengan kemitraan; kemajuan harus dibagi bersama. (tepuk tangan)

Nah, itu tidak berarti kita tidak mengindahkan sumber-sumber ketegangan. Justru yang disarankan adalah sebaliknya: kita harus menghadapi ketegangan-ketegang an ini secara langsung. Dan dalam semangat ini, saya akan berbicara sejelas dan segamblang mungkin mengenai isu-isu spesifik yang saya percaya akhirnya harus kita hadapi bersama.

Isu pertama yang harus kita hadapi adalah ekstrimisme keras dalam semua wujudnya.

Di Ankara, saya telah menjelaskan bahwa Amerika tidak sedang – dan tidak akan pernah – berperang dengan Islam.  (tepuk tangan) Kami akan, meski demikian, tak lelah-lelahnya melawan kelompok ekstrim keras yang mengancam serius keamanan kami. Karena kami menolak apa yang juga ditolak oleh semua orang beragama: yaitu pembunuhan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah. Dan adalah tugas saya yang pertama sebagai Presiden untuk melindungi rakyat Amerika.

Situasi di Afghanistan mendemonstrasikan sasaran-sasaran Amerika dan kebutuhan kita untuk bekerja sama. Lebih tujuh tahun lalu, Amerika Serikat mengejar Al Qaida dan Taliban dengan dukungan internasional yang luas. Kami tidak melakukannya karena ada pilihan, kami melakukannya karena perlu. Saya sadar bahwa sejumlah orang mempertanyakan atau membenarkan peristiwa serangan 11 September. Tapi mari kita perjelas: Al Qaida membunuh hampir 3000 orang pada hari itu. Para korban adalah kaum pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah dari Amerika dan banyak negara lain yang tidak berbuat apa-apa untuk melukai orang lain. Tapi Al Qaida memilih untuk dengan kejam membunuh mereka, mengklaim pujian atas serangan tersebut, dan bahkan sekarang menyatakan tekad mereka untuk membunuh lagi dalam skala sangat besar. Mereka memiliki kaki tangan di banyak negara dan sedang mencoba untuk memperluas jangkauan mereka. Ini bukan opini yang dapat diperdebatkan; ini adalah fakta yang harus dihadapi.

Janganlah salah paham: kami tidak menginginkan tentara kami di Afghanistan. Kami tidak berencana mendirikan basis militer di sana. Sangat menyakitkan bagi Amerika untuk kehilangan nyawa banyak warga pria dan wanita kami. Adalah mahal dan sulit secara politik untuk melanjutkan konflik ini. Kami dengan senang hati akan memulangkan setiap tentara kami jika kami bisa yakin bahwa tidak ada kaum ekstrimis keras di Afghanistan dan Pakistan yang bertekad membunuh sebanyak mungkin orang Amerika sebisa mereka.  Tetapi hal itu tidak bukanlah kenyataan yang ada sekarang.

Itulah sebabnya kami bermitra dengan koalisi 46 negara.  Dan meksi biayanya besar, niat Amerika tidak akan melemah. Tak satu pun dari kita yang seharusnya mentoleransi kaum ekstrimis seperti ini. Mereka telah membunuh di banyak negara. Mereka telah membunuh orang dari beragam agama – lebih dari yang lain, mereka telah membunuh umat Muslim. Tindakan-tindakan mereka sangat bertentangan dengan hak umat manusia, kemajuan bangsa-bangsa, dan dengan Islam. Kitab suci Al Quran mengajarkan bahwa siapa yang membunuh orang tak bersalah, maka ia seperti telah membunuh semua umat manusia; dan siapa yang menyelamatkan satu orang; maka ia telah menyelamatkan semua umat manusia. (tepuk tangan)  Iman indah yang diyakini oleh lebih semiliar orang sungguh lebih besar daripada kebencian sempit sekelompok orang. Islam bukanlah bagian dari masalah dalam memerangi ekstrimisme keras – Islam haruslah menjadi bagian penting dari penggalakkan perdamaian.

Kami juga tahu bahwa kekuatan militer saja tidak akan memecahkan masalah di Afghanistan dan Pakistan. Itu sebabnya kami berencana untuk menanam investasi sebesar 1,5 miliar dolar setiap tahun selama lima tahun ke depan untuk bermitra dengan warga Pakistan membangun sekolah, rumah sakit, jalan-jalan, dan usaha, dan ratusan juta untuk membantu mereka yang telah kehilangan tempat tinggal. Dan itu sebabnya kami menyediakan lebih dari 2.8 miliar dolar untuk membantu rakyat Afghanistan membangun ekonomi mereka dan menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Kini saya akan berbicara tentang masalah Irak. Tidak seperti Afghanistan, Irak adalah perang karena pilihan yang telah menimbulkan perbedaan-perbedaan kuat di negara saya dan di dunia. Meski saya percaya bahwa rakyat Irak pada akhirnya lebih baik tanpa tirani Saddam Hussein, saya juga percaya bahwa peristiwa-peristiwa di Irak telah mengingatkan Amerika tentang perlunya menggunakan diplomasi dan membangun konsensus untuk mengatasi masalah-masalah kita kapan pun memungkinkan. (tepuk tangan)  Kita bahkan dapat mengingat kata-kata salah satu presiden terbesar kami, Thomas Jefferson, yang mengatakan: “Saya berharap kebijakan kita akan bertambah sejalan dengan kekuatan kita, dan mengajarkan kita bahwa semakin sedikit kita menggunakan kekuatan, justru semakin besar kekuatan itu.”

Hari ini Amerika memiliki dua tanggung jawab: yaitu untuk membantu Irak membangun masa depan yang lebih baik, dan untuk menyerahkan Irak ke tangan rakyat Irak.  (tepuk tangan)  Saya telah menjelaskan kepada warga Irak bahwa kami tidak berencana mendirikan basis di sana, dan tidak mengklaim baik teritori maupun sumber daya mereka. Kedaulatan Irak ada di tangan mereka sendiri. Itu sebabnya saya memerintahkan pencabutan brigade-brigade tempur kami sampai bulan Agustus mendatang. Itu sebabnya kami akan menghormati kesepakatan kami dengan pemerintah Irak yang terpilih secara demokratis untuk menarik pasukan tempur dari kota-kota Irak pada Juli mendatang, dan untuk memulangkan semua tentara kami dari Irak pada tahun 2012. Kami akan membantu Irak melatih Tentara Keamanan dan membangun ekonominya. Tapi kami akan mendukung Irak yang aman dan bersatu sebagai mitra, dan tidak pernah sebagai pelindung.

Dan akhirnya, seperti halnya Amerika tidak pernah bisa mentoleransi kekerasan oleh kaum ekstrimis, kami tidak pernah boleh mengompromikan prinsip-prinsip kami. Serangan 11 September adalah trauma besar bagi negara kami. Rasa takut dan marah yang muncul karenanya bisa dipahami, tapi dalam sejumlah kasus, itu telah membuat kami bertindak berlawanan dengan pemikiran-pemikiran kami. Kami sedang mengambil langkah-langkah konkret untuk mengubah arah. Saya telah sepenuhnya melarang praktik penyiksaan oleh Amerika Serikat, dan saya telah memerintahkan penutupan penjara di Teluk Guantanamo awal tahun depan.

Jadi Amerika akan membela diri, dengan menghormati kedaulatan bangsa-bangsa dan aturan hukum. Dan kami akan melakukannya dalam kemitraan dengan masyarakat-masyarak at Muslim yang juga terancam. Semakin cepat kaum ekstrimis diisolasi dan diusir dari dalam masyarakat-masyarak at Muslim, semakin cepat kita semua akan menjadi selamat.

Sumber ketegangan besar yang kedua yang perlu kita diskusikan adalah situasi antara warga Israel, Palestina, dan dunia Arab..

Ikatan yang kuat antara Amerika dan Israel telah banyak diketahui. Ikatan ini tidak dapat dipatahkan. Ini lahir berdasarkan ikatan budaya dan sejarah, serta pengakuan bahwa aspirasi atas sebuah tanah air Yahudi berakar dari sebuah sejarah tragis yang tidak bisa diingkari.

Di seantero dunia, kaum Yahudi telah ditindas selama berabad-abad, dan anti-Semitisme di Eropa memuncak dalam peristiwa Holocaust yang tidak pernah ada sebelumnya. Besok saya akan mengunjungi Buchenwald yang menjadi bagian dari jaringan kamp-kamp tempat kaum Yahudi diperbudak, disiksa, ditembak, dan digas hingga tewas oleh Third Reich. Enam juta orang Yahudi terbunuh – lebih banyak dari seluruh populasi Yahudi di Israel hari ini. Mengingkari fakta tersebut adalah tidak berdasar, bodoh, dan penuh kebencian. Mengancam Israel dengan penghancuran – atau mengulangi stereotip keji tentang umat Yahudi – sungguh sangat salah dan hanya akan membangkitkan kembali ingatan yang terperih di benak umat Yahudi sembari mencegah perdamaian yang patut dimiliki rakyat di kawasan ini..

Di sisi lain, tidak bisa diingkari bahwa rakyat Palestina – baik yang Muslim maupun yang Kristen – telah menderita dalam perjuangan memperoleh tanah air. Lebih dari enam puluh tahun, mereka telah merasakan sakitnya tidak memiliki tempat tinggal. Banyak yang menunggu di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, Gaza, dan tanah-tanah tetangga untuk sebuah kehidupan yang damai dan aman yang belum pernah mereka jalani. Mereka menerima hinaan setiap hari – besar dan kecil – yang hadir bersama pendudukan. Jadi janganlah ada keraguan: situasi yang dihadapi rakyat Palestina tidaklah dapat ditoleransi. Amerika tidak akan bersikap tidak acuh terhadap aspirasi sah Palestina atas martabat, kesempatan, dan sebuah negara milik mereka sendiri. (tepuk tangan)

Selama beberapa dekade, yang ada hanyalah jalan buntu: Dua rakyat dengan aspirasi yang sah, masing-masing memiliki sejarah menyakitkan yang membuat kompromi sulit dilakukan. Adalah mudah untuk menuding – rakyat Palestina menuding hilangnya tempat tinggal akibat berdirinya negara Israel, dan rakyat Israel menuding permusuhan yang terus menerus dan serangan dari dalam batas negaranya sendiri dan dari luar sepanjang sejarah negara tersebut. Tapi jika kita melihat konflik ini hanya dari satu sisi mana pun, maka kita akan dibutakan dari kebenaran: satu-satunya resolusi adalah aspirasi kedua pihak diwujudkan melalui dua negara, di mana rakyat Israel dan Palestina masing-masing hidup dalam damai dan keamanan. (tepuk tangan)

Ini adalah kepentingan Israel, kepentingan Palestina, dan kepentingan Amerika. Itu sebabnya saya berniat untuk secara pribadi mengejar hasil ini, dengan segala kesabaran yang dituntut oleh tugas ini.. (tepuk tangan)  Kewajiban-kewajiban yang telah disepakati pihak-pihak menurut Peta Jalan telah jelas. Supaya perdamaian terwujud, waktunya bagi mereka – dan bagi kita semua – untuk melakukan tanggung jawab kita.

Warga Palestina harus meninggalkan kekerasan. Perlawanan lewat kekerasan dan pembunuhan adalah salah dan tidak akan berhasil.  Selama berabad-abad, rakyat kulit hitam di Amerika menderita hentakan pecut sebagai budak dan penghinaan akibat pemisahan berdasarkan warna kulit. Tetapi bukan kekerasan yang memenangkan hak-hak persamaan sepenuhnya. Sebuah tuntutan damai namun penuh tekad bagi realisasi kondisi ideal yang merupakan inti dari pendirian Amerika. Kisah sama ini juga diceritakan oleh rakyat mulai dari Afrika Selatan sampai Asia Selatan; dari Eropa Timur sampai Indonesia.  Sebuah kisah yang mengandung kebenaran yang sederhana: bahwa kekerasan merupakan sebuah jalan buntu. Bukanlah sebuah tanda keberanian atau kekuasaan kalau menembak roket ke anak-anak yang sedang tidur, atau meledakkan perempuan tua di dalam bis. Itu bukanlah cara untuk mengklaim moralitas; namun itu merupakan cara untuk menghilangkannya.

Kini waktunya untuk warga Palestina memusatkan perhatian kepada apa yang bisa mereka bangun. Penguasa Palestina harus mengembangkan kemampuan untuk memerintah, dengan institusi yang melayani kebutuhan rakyatnya. Hamas memiliki dukungan di sebagian kalangan rakyat Palestina, tetapi mereka juga punya tanggung jawab. Guna memainkan peran yang memenuhi aspirasi rakyat Palestina, dan untuk mempersatukan rakyat Palestina, Hamas harus mengakhiri kekerasan, menghormati persetujuan di masa lalu dan mengakui hak eksistensi Israel.

Secara bersamaan, rakyat Israel harus mengakui bahwa sebagaimana hak Israel untuk eksis tidak bisa dibantah, demikian pula halnya dengan hak Palestina. Amerika Serikat tidak menerima keabsahan dari mereka yang berniat melenyapkan Israel ke dalam laut, tetapi kami juga tidak menerima keabsahan dari penerusan pembangunan pemukiman (tepuk tangan)  Yahudi. Pekerjaan konstruksi ini melanggar persetujuan sebelumnya dan melemahkan usaha mencapai perdamaian. Sudah tiba waktunya pembangunan pemukiman ini dihentikan.  (tepuk tangan)

Israel harus memenuhi kewajibannya untuk memastikan rakyat Palestina bisa hidup dan bekerja serta membangun masyarakat mereka. Selain menghancurkan banyak keluarga Palestina, terus berlangsungnya krisis kemanusiaan di Gaza juga tidak memperkuat keamanan Israel; begitu pula halnya dengan terus berlangsungnya kelangkaan peluang di Tepi Barat. Kemajuan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Palestina harus menjadi bagian dari peta jalan menuju perdamaian, dan Israel harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberdayakan kemajuan semacam itu.

Akhirnya, Negara-Negara Arab harus menyadari bahwa Inisiatif Perdamaian Arab merupakan awal yang penting, tetapi bukan akhir dari tanggung jawab mereka. Konflik Arab – Israel tidak bisa lagi dipakai untuk mengalihkan perhatian rakyat negara-negara Arab dari masalah-masalah lainnya. Sebaliknya, konflik itu harus menjadi penggerak untuk membantu rakyat Palestina mengembangkan institusi yang akan melanggengkan negara mereka; mengakui hak Israel; serta memilih kemajuan ketimbang fokus pada masa lalu yang begitu melemahkan.

Amerika akan menyesuaikan kebijakannya dengan mereka yang memperjuangkan perdamaian dan mengatakan secara terbuka apa yang kami katakan secara pribadi kepada warga Israel, Palestina, dan Negara-Negara Arab.   (tepuk tangan)  Kita tidak bisa memaksakan perdamaian. Tetapi secara pribadi, banyak orang Muslim menyadari bahwa Israel tidak akan lenyap; juga banyak orang Israel menyadari perlunya kehadiran sebuah negara Palestina. Waktunya sudah tiba bagi kita untuk bertindak berdasarkan apa yang oleh setiap orang diketahui merupakan hal yang benar.

Terlalu banyak air mata sudah diteteskan. Terlalu banyak darah sudah ditumpahkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk berjuang menciptakan sebuah masa dimana para ibu Israel dan Palestina bisa menyaksikan anak-anak mereka tumbuh tanpa ketakutan; masa dimana Tanah Suci dari ketiga agama besar merupakan tempat perdamaian yang diinginkan Allah; masa dimana Jerusalem merupakan tempat tinggal aman dan langgeng bagi orang Yahudi dan Kristen dan Muslim, dan merupakan sebuah tempat untuk semua keturunan Abraham hidup bersama secara damai sebagaimana dikisahkan dalam ISRA, ketika Musa, Yesus dan Muhammad (damai bersama mereka) bergabung dalam ibadah doa. (tepuk tangan)

Sumber ketegangan ketiga adalah kepentingan kita bersama sehubungan hak-hak dan tanggung jawab negara-negara atas senjata nuklir. Isu ini menjadi sumber ketegangan baru-baru ini antara Amerika dan Republik Islam Iran. Selama bertahun-tahun, Iran mendefinisikan dirinya sebagian lewat oposisinya terhadap negara saya, dan memang ada sejarah yang kacau di antara kami. Di tengah-tengah Perang Dingin, Amerika memainkan peran dalam penggulingan pemerintah Iran yang terpilih secara demokratik. Sejak Revolusi Islam, Iran telah memainkan peran dalam tindak penyanderaan dan kekerasan terhadap pasukan dan warga sipil Amerika. Sejarah ini diketahui secara luas. Daripada terperangkap dalam masa lalu, saya telah menjelaskan kepada para pemimpin dan rakyat Iran bahwa negara saya siap untuk melangkah maju. Pertanyaannya kini, bukanlah apa yang ditentang Iran, tetapi masa depan apa yang ingin dibangunnya.

Sulit untuk mengatasi puluhan tahun ketidakpercayaan, tetapi kami akan maju dengan keberanian, kebenaran dan tekad. Banyak isu yang harus dibahas oleh kedua negara kita, dan kami siap melangkah maju tanpa prasyarat namun didasarkan pada sikap saling menghormati. Tetapi jelas bagi semua pihak yang berkepentingan bahwa dalam soal senjata nuklir kita telah mencapai titik yang menentukan. Ini bukan sekedar terkait kepentingan Amerika, ini berhubungan dengan pencegahan perlombaan senjata nuklir yang bisa menyebabkan wilayah ini terjerumus ke dalam jalur sangat berbahaya dan menghancurkan tatanan non-proliferasi global.

Saya memahami mereka yang memprotes bahwa beberapa negara memiliki senjata sementara yang lainnya tidak. Tak satupun negara bisa menentukan negara-negara mana yang boleh memiliki senjata nuklir. Itulah sebabnya saya secara kuat mempertegas komitmen Amerika untuk mengusahakan sebuah dunia di mana tak satu pun negara memiliki senjata nuklir. (tepuk tangan)  Dan setiap negara – termasuk Iran – harus punya akses ke energi nuklir untuk tujuan damai apabila ia patuh pada tanggung jawabnya dibawah Persetujuan Non-Proliferasi Nuklir. Komitmen itu merupakan inti dari Persetujuan itu, dan harus diberikan kepada semua pihak yang mematuhinya.

Isu keempat yang akan saya tanggapi adalah demokrasi. (tepuk tangan)

Saya percaya pada sebuah sistem pemerintahan yang memberi hak bersuara kepada rakyatnya, dan yang menghormati penegakan hukum serta hak untuk semua manusia. Saya tahu bahwa ada kontroversi tentang penggalakkan demokrasi dalam tahun-tahun terakhir ini, dan sebagian dari kontroversi ini terkait dengan perang di Irak. Saya perjelas: sistem pemerintahan apa pun tidak bisa dipaksakan kepada sebuah negara oleh negara lainnya.

Tetapi hal itu tidak mengurangi komitmen saya kepada negara-negara yang mencerminkan keinginan rakyatnya.  Setiap negara menghidupkan prinsip-prinsipnya dengan caranya sendiri, yang berasal dari tradisi rakyatnya. Amerika tidak berpretensi tahu apa yang terbaik untuk semua orang, sebagaimana juga kami tidak berpretensi bahwa kami bisa menentukan hasil dari sebuah pemilihan damai. Tetapi saya memiliki keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa semua orang merindukan hal-hal tertentu: Kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan ikut menentukan bagaimana bentuk pemerintahan; mempercayai penegakan hukum dan penyelenggaraan keadilan yang sama untuk setiap orang; pemerintahan yang transparan dan tidak mencuri dari rakyatnya; kebebasan untuk hidup sesuai pilihan masing-masing. Itu bukan sekedar ide-ide Amerika, itu adalah hak asasi manusia dan oleh karena itu kami akan mendukungnya di mana saja.

Tak ada garis lurus untuk menciptakan janji itu. Tetapi yang jelas adalah: pemerintahan- pemerintahan yang melindungi hak-hak ini pada akhirnya akan lebih stabil, sukses dan aman. Tak ada garis lurus untuk menciptakan janji itu. Tetapi yang jelas adalah: Memberangus ide-ide tidak pernah berhasil melenyapkannya. Amerika menghormati hak-hak dari semua suara damai dan patuh hukum agar didengar di seluruh dunia meskipun kita tidak sepakat dengan mereka. Dan kami menyambut gembira semua pemerintahan terpilih dan damai – asalkan mereka memerintah dengan menghormati rakyatnya. Dimanapun kekuasaan itu berada, pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan standar tunggal untuk semua fihak yang memegang kekuasaan, Butir ini penting karena ada yang memperjuangkan demokrasi hanya pada saat mereka tidak berkuasa; setelah berkuasa, mereka secara keji memberangus hak-hak orang lain. (tepuk tangan)  Di manapun kekuasaan itu berada, pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan standar tunggal untuk semua pihak yang memegang kekuasaan. anda harus mempertahankan kekuasaan lewat konsensus, bukan pemaksaan; anda harus menghormati hak-hak minoritas, dan berpartisipasi dalam semangat toleransi dan kompromi, anda harus mendahulukan kepentingan rakyat anda dan usaha sah dari proses politik di atas kepentingan partai.  Tanpa ramuan ini pemilihan saja tidak akan menciptakan demokrasi yang murni.

ANGGOTA HADIRIN:  Barack Obama, kami cinta anda!

PRESIDEN OBAMA: Terima kasih.  (tepuk tangan)

Isu kelima yang harus kita tanggapi bersama adalah kebebasan beragama. Islam memiliki sebuah tradisi toleransi yang patut dibanggakan.  Kita menyaksikan hal ini dalam sejarah Andalusia dan Kordoba.   Saya menyaksikan hal itu langsung ketika masih kanak-kanak di Indonesia, di mana warga Kristen yang saleh bebas beribadah di sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Itulah semangat yang kita butuhkan kini. Orang di setiap negara harus bebas memilih dan menjalankan keyakinan mereka berdasarkan keyakinan pikiran, hati dan jiwa. Toleransi ini penting agar agama bisa berkembang, tetapi juga ditantang dengan berbagai cara.

Di kalangan Muslim tertentu ada kecenderungan yang merisaukan, yakni mengukur kedalaman keyakinan diri sendiri lewat penolakan keyakinan orang lain. Kebhinekaan agama yang memperkaya harus ditegakkan – apakah itu kelompok Maronit di Lebanon atau Koptik di Mesir.  (tepuk tangan)  Dan garis pemisah juga harus dihilangkan di antara warga Muslim, sebagaimana perpecahan antara Sunni dan Syiah telah mengakibatkan kekerasan yang tragis, khususnya di Irak.

Kebebasan beragama penting bagi kemampuan rakyat hidup bersama. Kita harus senantiasa menelaah cara-cara yang kita pakai untuk melindunginya. Misalnya, di Amerika Serikat, peraturan sumbangan amal telah mempersulit warga Muslim untuk memenuhi kewajiban agama mereka. Itulah sebabnya saya bertekad untuk bekerja sama dengan warga Muslim Amerika guna memastikan mereka bisa memenuhi zakat.

Juga penting agar negara-negara Barat mencegah larangan kepada warganegara Muslim untuk mempraktikkan agama sesuai kehendak mereka – misalnya, dengan mendikte pakaian apa yang boleh dikenakan seorang perempuan Muslim. Sederhananya, kita tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangan terhadap agama apapun lewat alasan liberalisme.

Keyakinan seharusnya mempersatukan kita. Itulah sebabnya kami mengikhtiarkan proyek-proyek di Amerika yang mempertemukan warga Kristen, Muslim dan Yahudi. Itulah sebabnya kami menyambut gembira usaha dialog Antar Agama Raja Abdullah dan kepemimpinan Turki dalam Aliansi Keberadaban. Di seluruh dunia kita bisa memanfaatkan dialog menjadi pelayanan Antar Keyakinan, sehingga jembatan di antara berbagai rakyat mengarah pada tindakan – apakah itu berupa perang melawan malaria di Afrika atau menyediakan bantuan bencana alam.

Isu keenam yang ingin saya tanggapi adalah hak-hak perempuan.

Saya tahu ada perdebatan tentang isu ini. Saya menolak pandangan beberapa pihak di Barat bahwa perempuan yang memilih untuk menutupi rambutnya seakan-akan tidak memiliki persamaan hak, tetapi saya juga berpendapat bahwa seorang perempuan yang tidak bisa menikmati pendidikan tidak diberi kesamaan hak. Dan bukan kebetulan bahwa negara-negara di mana kaum perempuannya terdidik secara baik juga makmur.

Saya perjelas: isu-isu mengenai persamaan hak perempuan bukan semata-mata merupakan isu untuk Islam. Di Turki, Pakistan, Bangladesh dan Indonesia, kita saksikan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mereka memilih seorang perempuan untuk memimpin. Sementara itu, perjuangan bagi persamaan hak perempuan masih terus merupakan aspek dalam kehidupan di Amerika, dan di negara-negara di seluruh dunia. Itulah sebabnya Amerika akan bermitra dengan setiap negara yang mayoritas penduduknya Muslim guna mendukung perluasan pemberantasan buta huruf untuk perempuan, dan membantu perempuan muda memperjuangkan pekerjaan lewat pinjaman untuk usaha kecil yang membantu rakyat merealisasikan cita-cita mereka.

Saya yakin putri-putri kita bisa menyumbang kepada masyarakat setara seperti putra-putra kita, (tepuk tangan)  dan kemakmuran kita bersama bisa dimajukan dengan memberi kesempatan kepada semua orang – laki-laki dan perempuan – mencapai potensi mereka sepenuhnya. Saya berpendapat perempuan tidak harus membuat pilihan sama seperti laki-laki agar mencapai kesamaan, dan saya menghormati perempuan yang memilih peran tradisional dalam menjalankan kehidupan mereka. Tetapi hal itu haruslah merupakan pilihan mereka sendiri.

Akhirnya, saya ingin membahas pembangunan ekonomi dan kesempatan.

Saya tahu untuk banyak kalangan, wajah globalisasi bertentangan. Internet dan televisi bisa mengantarkan pengetahuan dan informasi, tetapi juga seksualitas yang bersifat ofensif dan kekerasan tak berperi kemanusiaan. Perdagangan bisa menciptakan kekayaan dan peluang baru, tetapi juga gangguan dan perubahan di masyarakat. Di semua negara – termasuk negara saya – perubahan ini bisa menyebabkan ketakutan. Ketakutan karena akibat modernitas kita kehilangan kendali atas pilihan ekonomi kita, politik kita dan yang terpenting, identitas kita – hal-hal yang paling kita hargai dari masyarakat kita, keluarga kita, tradisi kita dan keyakinan kita.

Tetapi saya juga tahu kemajuan manusia tidak bisa ditampik. Tidak perlu ada kontradiksi antara pembangunan dan tradisi. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan membina ekonomi mereka sambil tetap mempertahankan budaya mereka. Hal yang sama juga berlaku pada kemajuan mengagumkan dalam Islam mulai dari Kuala Lumpur sampai ke Dubai. Di masa kuno dan di masa kita, masyarakat Muslim membuktikan bahwa mereka mampu berada di garis depan inovasi dan pendidikan.

Ini penting karena tak ada strategi pembangunan yang semata-mata didasarkan pada apa yang dihasilkan tanah, dan strategi pembangunan juga tidak bisa dipertahankan kalau generasi mudanya tidak memiliki pekerjaan. Banyak Negara Teluk menikmati kekayaan sebagai akibat penghasilan minyaknya, dan beberapa sudah mulai memusatkan perhatian pada pembangunan yang lebih luas. Tetapi kita semua harus menyadari bahwa pendidikan dan inovasi akan menjadi faktor penentu dari abad ke 21.  (tepuk tangan)  dan di banyak masyarakat Muslim masih kekurangan investasi dalam bidang-bidang ini..Saya tekankan hal itu di negara saya. Dan sementara Amerika di masa lalu memusatkan perhatian pada minyak dan gas alam di bagian dunia ini, kami kini menghendaki hubungan yang lebih luas.

Dalam pendidikan, kami akan memperluas program pertukaran dan memperbanyak bea siswa, seperti yang mengantar ayah saya ke Amerika, sementara juga mendorong lebih banyak warga Amerika untuk belajar di tengah masyarakat Muslim. Dan kami akan menempatkan siswa-siswa Muslim yang menjanjikan di tempat-tempat magang di Amerika; melakukan investasi dalam pembelajaran online untuk guru-guru dan anak-anak di seluruh dunia; dan menciptakan jaringan online baru, sehingga seorang remaja di Kansas mampu berkomunikasi langsung dengan remaja di Kairo.

Dalam rangka pembangunan ekonomi, kami akan menciptakan sebuah korps relawan bisnis baru untuk bermitra dengan counterpartnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Dan saya akan menyelenggarakan KTT Kewiraswastaan tahun ini untuk mengidentifikasi bagaimana kita bisa mempererat hubungan antara pemimpin bisnis, yayasan dan wiraswasta sosial di Amerika dan masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Dalam bidang sains dan teknologi, kami akan meluncurkan sebuah dana baru untuk mendukung pembangunan teknologi di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan membantu mentransfer ide-ide ke pasar-pasar sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Kami akan membuka pusat keunggulan sains di Afrika, Timur Tengah dan Asia Tenggara serta mengangkat Utusan Sains baru untuk bekerja sama dalam program-program yang mengembangkan sumber energi baru, menciptakan lapangan pekerjaan hijau, digitalisasi catatan, air bersih dan menumbuhkan tanaman panen baru.  Dan hari ini saya mengumumkan sebuah usaha global baru bersama Organisasi Konferensi Islam guna memberantas polio. Dan kita juga akan memperluas kemitraan dengan masyarakat Muslim guna menggalakkan kesehatan anak dan ibu.

Semua ini harus dilakukan lewat kemitraan. Rakyat Amerika siap bergabung dengan warganegara dan pemerintahan; organisasi kemasyarakatan, pemimpin agama dan bisnis di masyarakat Muslim diseluruh dunia guna membantu rakyat kita memperjuangkan kehidupan yang lebih baik.

Isu-isu yang telah saya uraikan tidak mudah ditanggapi. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk bergabung demi memperjuangkan dunia yang kita cita-citakan – sebuah dunia di mana ekstremis tidak lagi mengancam rakyat kita, dan pasukan Amerika bisa pulang; sebuah dunia di mana rakyat Israel dan Palestina masing-masing memiliki negara mereka sendiri yang aman, dan energi nuklir dipergunakan untuk tujuan damai; sebuah dunia di mana pemerintahan melayani warganegaranya serta hak-hak dari semua umat Allah dihormati. Ini merupakan kepentingan bersama. Itulah dunia yang kita cita-citakan, tetapi hal itu hanya kita bisa capai bersama.

Saya tahu ada banyak – Muslim dan non-Muslim – yang mempertanyakan apakah kita bisa membina permulaan baru ini. Beberapa ingin menghasut api perpecahan, dan menghalangi kemajuan. Beberapa mengatakan hal ini tidak ada gunanya – bahwa kita sudah ditakdirkan untuk berseteru dan berbagai peradaban ditakdirkan beradu. Banyak lagi yang sekedar skeptis bahwa perubahan nyata bisa terselenggara. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak ketidak percayaan. Tetapi kalau kita memilih untuk terperangkap dalam masa lalu maka kita tidak pernah akan melangkah maju. Dan saya secara khusus ingin mengatakan kepada generasi muda dari setiap kepercayaan, di setiap negara – anda, lebih dari orang lain, memiliki kemampuan untuk menata kembali dunia, menyusun kembali dunia.

Kita semua menghuni dunia ini untuk waktu yang singkat. Pertanyaannya adalah apakah kita melewatkan waktu itu terpusat pada hal-hal yang memecah belah kita, atau apakah kita mendedikasikan diri pada usaha – usaha berkesinambungan – untuk mencapai kesamaan, memusatkan perhatian pada masa depan bagi anak-anak kita dan menghargai harga diri semua insan manusia.

Hal-hal ini tidaklah mudah. Lebih mudah memulai perang ketimbang menghentikannya. Lebih mudah menuduh pihak lain ketimbang melakukan introspeksi diri; untuk melihat apa yang berbeda pada diri seseorang ketimbang menemukan kesamaan kita. Tetapi ada pula sebuah aturan yang merupakan inti setiap agama – bahwa kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Kebenaran ini berlaku lintas negara dan lintas rakyat – sebuah keyakinan yang tidak baru, yang tidak hitam atau putih atau coklat; bukan kebenaran Kristen, atau Muslim atau Yahudi. Ini merupakan keyakinan yang berdetak dalam dari buaian keberadaban, dan masih tetap berdetak dalam jantung miliaran manusia. Ini merupakan rasa percaya pada orang lain, dan hal itulah yang membawa saya kesini hari ini.

Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia yang kita cita-citakan, tetapi hanya apabila kita punya keberanian untuk memasuki awal yang baru, sambil ingat pada apa yang tertulis.

ALKitab Suci Al Quran mengatakan kepada kita, “Wahai manusia! Sesungguhnya kami telah ciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal…”

Talmud mengatakan kepada kita: “Seluruh Torah adalah untuk maksud menggalakkan perdamaian.”

Kitab Suci Injil mengatakan pada kita, “Diberkatilah pencipta perdamaian, karena mereka akan disebut putra-putra Allah.”  (tepuk tangan)

Rakyat seluruh dunia bisa hidup bersama dalam damai. Kita tahu itu merupakan visi Allah. Kini, itu menjadi kewajiban kita di Dunia. Terima kasih. Dan semoga damai Allah bersama anda. Terima kasih banyak. Terima kasih (tepuk tangan) [TAMAT]

2:05 siang (Lokal)

[end transcript]

Source: http://www.america.gov/st/peacesec-english/2009/June/20090604132021abretnuh0.923443.html

KOPERASI sebagai bentuk kerja sama ekonomi secara ideologis memuat makna sebagai usaha penguatan sosial politik untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Akan tetapi, dalam praktiknya, muatan kepentingan politik dan sosial ternyata lebih berat ketimbang muatan ekonominya sehingga usahanya sulit untuk berkembang maju.

Di samping itu, banyak koperasi yang didirikan hanya untuk memenuhi formalitas “ideologis”, sebagai cara yang mudah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang memang mensyaratkan adanya bentuk usaha koperasi. Akibatnya, aspek ekonomi bisnis koperasi kurang berkembang optimal karena hidupnya sepenuhnya menjadi bergantung pada adanya bantuan pemerintah tersebut. Karena itu, banyaknya koperasi tidak dengan sendirinya mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Fenomena munculnya mekanisme persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan internal usaha kecil dan koperasi makin melemahkan solidaritas ekonomi dalam masyarakat. Hal itu juga mendorong terjadinya proses pemiskinan sistematik, yang secara perlahan-lahan menggerogoti kekuatan usahanya tanpa disadari oleh para pelakunya sendiri, seperti yang terlihat pada dekade awal tujuh puluhan, yaitu jatuhnya industri kecil pertenunan dan koperasi batik di Pekalongan, Surakarta, Tasikmalaya, Majalaya, dan di tempat lainnya.

Sekarang ini, di pusat industri kecil dan koperasi, seperti di Ceper, Jepara, dan Tegal, sedang terjadi proses pemiskinan secara bersama-sama, yang menemukan bentuknya pada munculnya kekuatan penekan usaha mereka, yaitu dari para rentenir, pelaku pasar yang membeli produknya dengan pembayaran tempo, dan para pedagang bahan baku yang fluktuatif harganya dan tidak stabil pengadaannya. Situasi demikian telah memerangkap mereka dalam ketergantungan permanen.

Sementara itu, kehidupan internal usaha kecil yang makin penuh sesak telah mendorong terciptanya keadaan saling menghancurkan, kanibalisme untuk saling memakan sesamanya. Itulah sebabnya, koperasi di sektor industri tidak pernah tumbuh menjadi kuat, seperti GKBI, Koperasi Pengecoran di Ceper, Klaten, dan Koperasi Kerajinan Perak di Kota Gede, Yogyakarta.

Peranan usaha kecil dan koperasi, seperti diakui banyak pihak, dalam menyelamatkan krisis ekonomi nasional sangatlah besar. Sebab, usaha ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, dan mempunyai keluwesan untuk berubah, sehingga mudah berkelit di saat sulit.

Akan tetapi, lahan bermain bagi usaha kecil dan koperasi terasa makin penuh, bergesekan tanpa inovasi dan standardisasi, dan tidak memberikan harapan terjadinya perubahan struktural di dalamnya. Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidaklah mungkin jika tidak ada perubahan struktural dalam sistem industrial yang menopangnya.

Proses pemiskinan rakyat

Problem kemiskinan rakyat kecil bukanlah problem ekonomi semata-mata, tetapi merupakan problem yang kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, politik, budaya, hukum, maupun agama. Rakyat kecil pada umumnya berpandangan bahwa persoalan kaya dan miskin sepenuhnya berkaitan dengan suratan nasib. Pandangan demikian dibentuk oleh kesengsaraan dan kesulitan yang selalu melilit kehidupan mereka, dan terbukti telah menguras energi nalarnya, sehingga tidak mampu berpikir untuk mencari jalan keluar dari impitan kemiskinannya.

Akibatnya, mereka percaya bahwa dengan peruntungan sajalah nasib hidup seseorang dapat berubah, dan biasanya mereka berusaha mencapainya dengan cara-cara mistik dan jalan pintas. Merebaknya perjudian dalam berbagai bentuknya di kalangan rakyat kecil, para nelayan dan buruh perkebunan, telah memerangkapnya dalam proses pemiskinan permanen, dan kemudian mendorong kuatnya kecenderungan untuk mengambil jalan pintas, mengubah kemiskinannya secara mendadak.

Fenomena sosial menunjukkan bahwa ternyata nasib para pelaku usaha kecil sama saja dengan nasib para petani yang mengalami proses involusi atau pemiskinan dalam kehidupan internalnya sendiri. Jika proses pemiskinan petani terjadi karena luas tanahnya yang mereka miliki makin sempit, dibagikan melalui warisan kepada anak-anaknya-sementara harga jual produknya pun tidak dapat mengikuti kenaikan harga-harga produk industri, seperti pupuk dan biaya transportasi-maka pemiskinan terhadap pengusaha kecil terjadi karena kelemahan dan ketimpangan struktural di sektor pasar, permodalan, dan teknologi.

Kenyataan bahwa tidak terjadi perluasan pasar bagi usaha kecil dan koperasi, bahkan pasar domestik baginya juga semakin menyempit karena direbut produk luar negeri yang lebih murah dan lebih berkualitas, mengakibatkan usaha mereka jatuh secara bersama- sama. Jika di kandang sendiri saja kalah, betapa sulitnya menang di kandang lawan.

Karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan ilmu ekonomi dengan ilmu sosial, politik, hukum, budaya, dan agama, untuk memahami realitas kemiskinan secara lebih multidimensi. Pendekatan tunggal yang menekankan aspek ekonomi telah gagal untuk memahami realitas kemiskinan secara utuh.

Buktinya, skala prioritas pembangunan ekonomi untuk mengejar angka pertumbuhan ternyata telah melahirkan konglomerasi industri dan perbankan, yang justru memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Akibatnya, bangunan ekonomi konglomerasi ambruk, diterjang oleh konflik sosial, politik, budaya, dan agama yang berkepanjangan, sehingga menciptakan instabilitas sosial dan keamanan, yang secara langsung berdampak terhadap anjloknya investasi.

Paradigma penguatan solidaritas ekonomi

Realitas menunjukkan bahwa kekuatan dan keunggulan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, baik kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, maupun kelautan, ternyata belum sepenuhnya digarap secara sungguh-sungguh dengan jiwa entrepreneurship yang tinggi. Buktinya telah terjadi suatu ironi yang amat memilukan. Indonesia sebagai negara agraris yang mempunyai kekayaan alam yang besar ternyata menjadi pengimpor besar produk-produk agraris itu sendiri, seperti beras, gula, dan buah-buahan. Kalau kita gagal lagi dalam berswasembada pangan, maka kekuatan apalagi yang masih tersisa pada bangsa ini, karena dalam soal pangan pun kita menjadi bangsa yang sepenuhnya bergantung pada luar negeri.

Berkali-kali pemerintah menggalakkan penggunaan produk dalam negeri dan menekankan pentingnya menyelamatkan pasar domestiknya yang besar. Akan tetapi, imbauan semacam itu seperti menaburkan debu di atas batu yang kering, berlalu lenyap begitu saja terempas oleh angin.

Persoalan economic recovery pada hakikatnya menuntut adanya solidaritas ekonomi bangsa yang kuat. Sebab, tanpa adanya solidaritas ekonomi, masing-masing pelaku ekonomi dan bisnis hanya akan mementingkan keselamatan dan kepentingan sendiri serta mempertajam kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila solidaritas ekonomi rapuh, karena digerogoti oleh semakin meluasnya kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, maka solidaritas sosial pun akan mengalami keguncangan sehingga rentan memicu terjadinya konflik. Karena itu, persoalan ketahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya menyangkut soal solidaritas ekonomi, bukanlah persoalan militer yang harus dihadapi dengan kekuatan dan cara-cara militer. Selama persoalan kemiskinan dan ketidakadilan dalam segala aspeknya tidak bisa diatasi secara konsisten, separatisme akan selalu muncul dan tidak akan pernah dapat dimatikan, meskipun banyak korban yang mati untuk mengatasinya.

Jika kita konsisten menjalankan amanat UUD 1945 tentang asas kekeluargaan dalam kehidupan ekonomi rakyat, seharusnya dijabarkan dalam komitmen politik membangun solidaritas ekonomi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dengan melakukan social engineering. Tanpa adanya solidaritas ekonomi yang kuat, koperasi sebagai manifestasi dan soko guru ekonomi rakyat, tidak akan bisa tumbuh kuat. Koperasi dan ekonomi rakyat akan mati jika dalam masyarakat sudah tidak ada lagi solidaritas ekonomi.

Fenomena sosial kehidupan masyarakat kita menunjukkan kuatnya solidaritas sosial dan budaya, tetapi ternyata tidak diikuti oleh menguatnya solidaritas ekonomi, bahkan ada kecenderungan semakin menurun. Lemahnya solidaritas ekonomi ini akan merontokkan kekuatan industri kecil dan menggiring mereka pada proses pemiskinan permanen. Akibatnya, penguatan struktur industri nasional yang saling menopang antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, tidak berkembang menjadi budaya industrial yang kuat, obyektif, dan berkelanjutan.

Koperasi hanya akan bisa hidup dan menjadi kuat jika ditopang oleh kuatnya solidaritas ekonomi bangsa, untuk menjaga pasar domestiknya yang besar dan menggalakkan penggunaan produksi dalam negeri. Tanpa solidaritas ekonomi yang kuat, koperasi hanya tinggal mimpi karena hanya ada dalam rumusan normatif UUD 1945, tetapi tidak pada realitas sosial. Koperasi jadi antirealitas.[Musa Asy’arie, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mantan Ketua Umum Koperasi Batur Jaya Ceper, Klaten]

Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/12/opini/422875.htm

Majalah Rolling Stone bertanya pada kamu, apa yang hendak kamu taruh di dalam kapsul waktu untuk masadepan? Jawaban sangat menarik akan kamu peroleh. Katamu: lagu Bob Dylan “Masters of War”.¹

Baru-baru ini saja aku mendengarkan “Masters of War”. Yaitu di suatu pagi sembari duduk di belakang kemudi mobilku. Kiranya bagus memang jika lagu ini hendak dikemas di dalam kapsul waktu untuk hari depan itu. Tapi aku juga ingin memasukkan lagu Dylan yang lain, yang bicara tentang begitu banyak soal. Lagu-lagunya tentang George Jackson, Hurricane Carter, dan Emmett Till adalah lagu-lagu yang kuat dan selalu muncul di ingatanku. Lagu-lagu ini bicara tentang zaman dan peradaban kita dengan cara yang sangat menyentak.²
Aku melihat penampilan Dylan malam itu di Boston, dan ia memainkan dua lagu antiperang, yaitu lagu “Blowin’ in the Wind”, dengan lirik yang menyentak “Yes, ‘n’ how many deaths will it take till he knows / That too many people have died?” (Ya, dan betapa banyak maut akan merenggut sampai ia jadi tahu / Bahwa terlalu-lalu banyak orang mati?), dan lagu “John Brown”. “John Brown” berkisah tentang seorang prajurit yang pulang kembali dari medan perang dengan tubuh cacat, dan bertemu Ibunya di stasion kereta api:

“Don’t you remember, Ma, when I went off to war
You thought it was the best thing I could do?
I was on the battleground, you were home … acting proud.
You wasn’t there standing in my shoes.

Oh, and I thought when I was there, God, what am I doing here?
I’m a-tryin’ to kill somebody or die tryin’.
But the thing that scared me most was when my enemy came close.
And I saw that his face looked just like mine.”³

[Ingatkah engkau, Ma, saat aku berangkat perang
Mama pikir itulah yang terbaik yang bisa kulakukan?
Aku di medan perang, Mama di rumah … merasa bangga.
Mama tidak ada di tempat aku berada.

Oh, dan di sana aku terpikir, ya Allah, apa yang kulakukan ini?
Aku lagi coba-coba membunuh orang atau coba-coba mati.
Tapi yang paling menakutkan ketika musuhku mendekat.
Dan aku melihat wajahnya percis seperti wajahku].

Kupikir kita perlu juga memasukkan dalam kapsul waktu itu kisah-kisah lain, yang lebih positif dan sekaligus lebih meringankan pikiran. Barangkali lagu-lagu dari Pete Seeger, Bruce Springsteen dan Ani DiFranco. Lagu-lagu yang merayakan apa yang orang lakukan ketika mereka melawan penindasan.

Lagu Bob Dylan lainnya yang agaknya sangat cocok khusus untuk waktu sekarang yaitu “With God on Our Side”. Baru-baru ini George Bush berkata “God is not neutral in this conflict”. Tuhan tidak netral dalam konflik ini. Pemerintah Bush sepertinya mengira bahwa Tuhan ada di pihaknya. Persis sama seperti Osama bin Laden merasa Tuhan berdiri di sisinya.⁴

Baiklah. Jika Tuhan tidak netral, Bush tentunya harus lengser … tapi aku belum pernah menyelidiki benar-tidaknya kenetralan Tuhan itu.

Memohon-mohon pada Tuhan begitu sebenarnya sudah dilakukan oleh semua presiden Amerika Serikat. Jika mengingat apa yang suka dibilang tentang adanya pemisahan antara gereja dengan negara, rasaku “kok” ironis mohon-mohon pada Tuhan begitu. Bahwa setiap presiden sepertinya terobsesi benar untuk menyeru Tuhan agar merestui kita. Ronald Reagan pernah menulis:

“Barangkali tidak ada adat-istiadat yang menyingkapkan karakter kita sebagai suatu bangsa yang begitu jelas, seperti kita merayakan Hari Syukuran (“Thanksgiving Day”). Berakar dalam di dalam warisan Yahudi-Kristen, kebiasaan sesaji syukuran itu menegaskan tentang keimanan kita pada Tuhan yang tidak tergoyahkan, sebagai fondasi dari bangsa kita serta kepercayaan kita yang teguh kepadaNya, karena daripada Dia-lah segala rahmat mengalir.”⁵

Tapi Bush lain lagi. Ia menyeru-nyeru Tuhan lebih dari barangsiapa pun. Maka jika kamu merangkai ini dengan omongannya tentang “kampanye suci” melawan barangsiapa yang melakukan serangan pada 11 September, rangkaianmu itu akan berujung dengan menempatkan Amerika Serikat dalam posisi sebagai negara pejuang suci dengan bersama Tuhan di sisinya.⁶

Menarik bahwasanya Tuhan dibawa-bawa ke dalam peta politik, ketika rezim sedang melakukan tindak kekerasan yang akbar. Barangkali oleh karena ketika kamu sedang melakukan kekerasan akbar itu, maka kamu mati-matian sangat membutuhkan bantuan. Kamu tidak akan menerima bantuan moral apa pun dari setiap orang yang mau berpikir. Tapi lantaran pada saat itu Tuhan sedang tidak berpikir, maka kamu mengira akan bisa menyeret-nyeret Tuhan agar membantu kamu. Keruan saja Tuhan tidak sedang berada dekat denganmu dan untuk menghalangimu.

Cara seperti itu cara yang tidak baik. Menyalah-gunakan fakta banyaknya orang di negeri ini yang percaya pada Tuhan, yang pergi ke gereja karena percaya bahwa Tuhan merupakan kekuatan moral. Padahal kamu menggunakan Tuhan untuk menyokong sepak-terjang yang paling tidak bermoral, yaitu perang.

Dalam sebuah suratnya untuk New York Sun tahun 1915 Eugene Debs menulis: “Jika … Amerika Serikat siap berbicara jujur, bahwa ia menentang kebiadaban dan pembantaian perang dengan menyerukan pernyataan perdamaian, dan memberi contoh perlucutan senjata pada semua bangsa-bangsa di dunia, maka kesiapannya itu harus tidak saja sejalan dengan bualan cita-citanya, tapi jaminan yang seribu kali lebih besar untuk menghormati tetangga-tetangganya serta keamanan dan kedamaiannya sendiri, daripada membebani diri dengan segala perangkat kematian dan kehancuran di atas bumi.”⁷

Debs bicara tentang “kesiapan” oleh karena perang di Eropa telah pecah dan, meskipun Amerika Serikat belum terlibat dalam perang, rakyat telah mulai bicara tentang kesiapan untuk perang. Tentara Amerika telah diperkuat, dan Debs melihat perang sedang mendekat. Ia berpendapat bahwa hal paling baik yang bisa kita lakukan, ialah menyatakan keyakinan kita tentang perdamaian dan menghentikan kesiapan untuk perang. Sebab jika kesiapan kamu untuk berperang, maka momentum akan kamu ciptakan untuk turun ke medan perang. Yang begini ini sudah kita saksikan berulang-kali.

Debs juga mempertanyakan ide, bahwa mengeluarkan uang lebih besar untuk persenjataan, atau “pertahanan”, merupakan satu jalan menjaga perdamaian. Kata-kata ini berkumandang di dalam ulangan debat tentang perlindungan pertahanan misil nasional.

Benar, pemerintah Bush memerlukan pertahanan misil. Bukan saja pemerintah, tapi juga Partai Demokrat yang teorinya saja partai oposisi, tapi terutama dalam soal-soal politik luar negeri sesungguhnya selalu sejalan dengan politik pemerintah. Kaum Demokrat sejalan dengan ide tentang perlindungan misil, walaupun di masa lalu mereka mengecam program “Star Wars”, dan menegaskan apa yang berulang-ulang telah dikemukakan para ilmuwan: bahwa program itu tak akan jalan sama sekali.Percobaan-percobaan yang telah dirancang untuk membuktikan bangunan pertahanan misil hanya membuktikan bahwa bangunan ini memang tidak bisa jalan.

Kemudian kamu juga punya alasan lain terhadap pertahanan misil yang sangat mendesak: Dengan merobek Perjanjian Misil Anti-Balistik dengan Rusia tahun 1972, kamu membuka kemungkinan untuk adanya perlombaan persenjataan yang lebih besar-besaran. Kamu menantang bangsa-bangsa lain untuk mengembangkan persenjataan, yang bisa melangkaui perlindungan pertahanan misil nasional.

Sejarah teknologi persenjataan menunjukkan, bahwa setiap kali kamu mencapai kemajuan dalam teknologi pertahanan, seketika itu kamu pun mencapai kemajuan lainnya dalam teknologi ofensif untuk mengatasinya. Perancis menarik Garis Maginot, yang diperhitungkan untuk melindungi dirinya dari invasi Jerman. Namun kenyataannya, pada saat ketika Garis Maginot diciptakan, ketika itu Perancis sudah terlambat.

Pada hakekatnya pertahanan misil merupakan sebuah program untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendapat bermilyar-milyar dolar dari kontrak pembangunan jaringan itu. Ini pencurian luar biasa terhadap rakyat Amerika. Ingat saja kutipan dari kata-kata Eisenhower berikut ini:
“Setiap senjata yang dibikin, setiap kapal perang yang diluncurkan, setiap roket yang ditembakkan, akhir-wal-akhir berarti pencurian dari orang-orang yang lapar dan tak bisa dikasih pangan, orang-orang yang kedinginan dan tak bisa dikasih sandang. Dunia yang mengangkat senjata tidak hanya menghabiskan uang saja. Tapi ia juga menguras keringat kaum buruhnya, akal-budi para ilmuwannya, harapan anak-anaknya.”⁸

Rosa Luxemburg, tokoh revolusioner Polandia, pada tahun 1911 menulis bahwa “militerisme dalam dua bentuknya — sebagai perang dan sebagai damai yang bersenjata — ibarat seorang anak yang lahir dari perkawinan sah, buah yang masuk-akal belaka dari kapitalisme.”⁹ Apakah ada hubungan antara perang dan cara bagaimana ekonomi dikelola dalam kapitalisme?

Tentu saja ada hubungan antara kapitalisme dan perang. Tapi ini tidak berarti bahwa hubungan itu bersifat eksklusif. Kita sudah mengenal perang sebelum kapitalisme. Kita juga sudah melihat medan perang itu dimasuki oleh pemerintah-pemerintah dari masa prakapitalisme. Kita telah menyaksikan pula perang ditempuh di Uni Soviet, yang bukan benar-benar negara sosialis dan bukan pula negara kapitalis tradisional sejati, malahan terkadang dilukiskan sebagai “kapitalisme negara.”

Sementara kamu tidak harus mempunyai masyarakat kapitalis untuk mengalami perang, tapi teranglah bahwa kapitalisme hidup dari perang dan perang hidup dari kapitalisme. Sesegera kamu mempunyai masyarakat yang dikemudikan oleh si Untung, maka kamu akan berada dalam satu situasi bangsa-bangsa yang berlomba-lomba mengeksploitasi anak-anak negeri lain dan bahan-bahan lain. Kemudian bangsa-bangsa yang bersaing untuk memperebutkan si Untung itu akan terjun ke medan perang untuk saling memerangi satu-sama-lain. Lihatlah saja berapa banyak sudah peperangan ditempuh untuk mencari tanah jajahan, bahan mentah, dan tenaga kerja murah! Itulah yang bernama imperialisme.

Jadi, oleh karena di atas dasar si Untung, kapitalisme memang menyulut api perang di antara bangsa-bangsa. Maka perang untuk merebut sumber perekonomian, kemungkinan amat besar memang tidak bisa dihindari.

Kemudian  kamu pun mempunyai fakta lain tentang kapitalisme. Di bawah kapitalisme perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata menghasilkan keuntungan yang sangat besar dari persenjataan peperangan ini. Karena itu sungguh bahagialah menikmati dua hal sekaligus yaitu baik hal kesiapan berperang maupun hal terjun di kancah peperangan itu. Kamu bersiap untuk perang, maka kamu juga mempunyai perjanjian dengan semua pemerintah tentang ini, dan dari semuanya itulah kamu membikin uang, lalu kamu pun ikut berperang dan akan habislah semua produk itu, sehingga kamu pun harus mengganti semuanya itu lagi.

Jadi begitulah. Hubungan antara kapitalisme dan perang memang erat adanya. Maka itu aku lalu menduga-duga. Seandainya kita bisa membangun satu dunia tanpa kapitalisme, tanpa si Untung menjadi prinsip dominan, namun barangkali tidak bisa kita melenyapkan semua konflik atau kekerasan atau peperangan. Tapi jalan panjang ke arah sana akan kita tempuh.[Howard Zinn]

Catatan Akhir:
1.      Mark Binelli et al., “Howard Zinn,” Rolling Stone, 30 Desember 1996-6 Januari 2000, 66. Bob Dylan, “Masters of War”, dalam Lyrics, 1962-1985 (New York: Knopf, 1985), 56.
2.      Dylan, “George Jackson”, Lyrics, 302; Dyland dan Jacques Levy, “Hurricane”, Lyrics, 375-77; Dyland, “The Death of Emmett Till,” Lyrics, 20.
3.      Dylan, “Blowin’ in the Wind,” Lyrics, 53; Dylan, “John Brown,” Lyrics, 46-47.
4.      Dylan, “With God on Our Side”, Lyrics, 93.
5.      Ronald Reagan, “Thanksgiving Day, 1986,” Christian Science Monitor, 14 November 1986, 6.
6.      Kenneth R. Bazinet, “A Fight Vs. Evil, Bush and Cabinet Tell U.S.,” Daily News (New York), 17 September 2001, 8.
7.      Eugene Debs, “EVD to New York Sun,”(29 November 1915), dalam Letters of Eugene V. Debs, Vol. 2: 1913-1919, ed. J. Roberts Constantine (Urbana: University of Illinois Press, 1990), 205.
8.      Dwight D. Eisenhower, “The Chance for Peace,” pidato untuk Himpunan Editor Suratkabar Amerika, Washington D.C., 16 April 1953.
9.      Rosa Luxemburg, “Peace Utopias,” dalam Rosa Luxemburg Speaks, ed. Mary-Alice Waters (New York:  Pathfinder, 1970), 251.

Kockengen, 23 maret 2003

Artikel ini diterjemahkan oleh Hersri Setiawan dari “The Logic of War”, dalam “Terrorism and War”, Howard Zinn, ed.: Anthony Arnove (Seven Stories Press, New York 2002; hal. 92-98). Dalam artikelnya ini Howard Zinn seolah sedang berbantah dengan Amerika sebagai rezim.

Source: http://www.forums.apakabar.ws/viewtopic.php?f=1&t=5896&start=0

“Siapa pun yang ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dunia, mesti segera membaca buku ini.”

Itulah komentar majalah Rolling Stone tentang buku “The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism” karangan wartawati Kanada, Naomi Klein, yang diterbitkan Penguin Books, London, Inggris (2007).

Buku setebal 558 halaman yang struktur kisahnya rapi dan dinilai koran “The Observer” sebagai buah dari riset mahasempurna ini menyingkap muslihat kaum kapitalis yang secara menyeramkan menggasak aset negara, tak peduli jutaan orang mati dan jatuh melarat karenanya.

Para kapitalis ini mengarsiteki sekaligus mensponsori kudeta-kudeta berdarah di seluruh dunia, swastanisasi aset dan sistem pelayanan publik, krisis moneter, merger dan akuisisi perusahaan pasca krisis, liberalisasi perdagangan, invasi Irak, bahkan gerakan demokratisasi.

Selain mewujud dalam perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), mereka mengotaki Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bahkan organisasi-organisasi bantuan internasional seperti Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Mereka melekat pada lembaga-lembaga “think tank” terkenal seperti American Enterprise Institute, Heritage Foundation dan Cato Institute, sementara ruhnya bersemayam dalam sejumlah universitas Barat yang menjadi tempat berkuliah para teknokrat negara berkembang yang belajar karena biaya asing.

Kaum kapitalis ini tak peduli sebuah rezim zalim atau tidak, demokratis atau tidak, korup atau tidak, yang penting menguntungkan mereka, persis pepatah mantan pemimpin RRC Deng Xioping, “Tak penting kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus.”

Kaum yang disebut Naomi neoliberal ini sangat anti kepemilikan publik dan berupaya membuat pemerintahan di banyak negara lumpuh sehingga merekalah yang sesungguhnya berkuasa atas negara dan sistem transaksi sosial, ekonomi dan politik antar-bangsa.

“Saya ingin postur pemerintah dikerdilkan sampai saya bisa menyeretnya ke kamar mandi untuk kemudian membenamkannya dalam bak mandi,” kata Grover Norquist, pelobi kepentingan bisnis MNCs terkenal di AS sekaligus pembela fanatik neoliberal.

Untuk mengerdilkan pemerintah, mereka mempunyai modus, yaitu mengacaubalaukan negara dengan menciptakan situasi krisis sampai kesadaran nasional negara itu hilang, terutama berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan ekonominya.

Negara itu lalu dipaksa menelan resep ekonomi propasar dalam dosis tinggi nan beruntun, tak peduli rakyatnya bakal sengsara. Hal terpenting, negara itu menjadi amat tergantung pada modal asing(kapitalis) sehingga setiap saat bisa dieksploitasi oleh kaum kapitalis itu.

Metode membuat syok nasional sehingga negara tak sadar telah dikuasai kapitalis ini disebut Naomi Klein sebagai “Shock Doctrine.”

Naomi menganalogikan terapi syok ekonomi ini dengan doktrin militer AS “kejutkan dan takutkan” (shock and awe) dan metode cuci otak ala dinas intelijen AS (CIA), “kubark counter intelligence interrogation.”

Lewat “kubark”, CIA membunuh karakter manusia dengan teknik interogasi mengerikan sehingga memori manusia hilang untuk kemudian diganti karakter baru jadi-jadian, seperti dalam kisah trilogi “Bourne” yang dibintangi aktor Hollywood, Matt Damon.

Dalam format berbeda, para ekonom neoliberal mengaplikasikan metode dekarakterisasi ala CIA ini ke tingkat negara dengan membuat negara berada dalam suasana krisis, sehingga gampang dipaksa untuk menelan resep kebijakan ekonomi prokapitalis yang formula dasarnya adalah liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan swastanisasi aset publik.

Penggagas terapi syok itu adalah ekonom Universitas Chicago, Milton Friedman, seorang penentang intervensi negara dalam pengelolaan ekonomi yang dulu disarankan ekonom besar pasca-Perang Dunia II, John Maynard Keynes.

Friedman percaya bahwa perekonomian harus diserahkan sepenuhnya pada pasar dan ia ingin dunia mempraktikannya tanpa kecuali.

Terinspirasi sukses Mafia Berkeley di Indonesia akhir 1960-an dan junta militer Brazil pimpinan Castello Branco yang mengakhiri ekonomi kerakyatannya, Presiden Joao Gullart pada 1964, Friedman membidik Chile sebagai kelinci percobaan pertamanya.

Chile awal 1970-an diperintah Salvador Allende yang mengusung sistem ekonomi sosialis yang tak mengharamkan kepemilikan swasta, namun mengharuskan negara melindungi kepentingan publik. Ekonomi sosialis Chile berbeda dari komunisme, seperti diklaim AS, bahkan mirip azas demokrasi ekonominya Mohammad Hatta di Indonesia.

Karena ingin menasionalisasi perusahaan asing, maka sosialisme Allende itu lalu dipandang korporasi-korporasi multinasional asal AS sebagai ancaman. Salah satu yang terancam, American Telephone & Telegraph (AT&T), mendesak pemerintah AS untuk mencungkil Allende dari kekuasaannya.

Sebelum mendongkel Allende, AS mendidik mahasiswa-mahasiswa Chile di Universitas Chicago di bawah asuhan Milton Friedman dengan tujuan mengimbangi popularitas para ekonom sosialis pimpinan Pedro Vuskovic Bravo yang menjadi arsitek kebijakan ekonomi Allende.

Untuk mengaburkan intervensi, pemerintah AS bersembunyi dibalik Ford Foundation, yang juga mensponsori para mahasiswa Indonesia berkuliah di Universitas California, Berkeley, pada 1956 hingga menjadi teknokrat Orde Baru.

Para mahasiswa Chile yang dibiasakan mempelajari ekonomi neoliberal ini disiapkan sebagai teknokrat pasca Allende.

Pada 1973, Allende akhirnya digulingkan oleh Jenderal Augusto Pinochet dukungan CIA.

Selagi Pinochet menebarkan teror hingga rakyat Chile syok dalam ketakutan, para ekonom Friedmanis menyuntikan resep propasar(prokapitalis) dalam dosis tinggi hingga Chile terperangkap utang dan kekuasaan asing.

Paparan Chile ini adalah awal cerita horor pasar bebas yang menjadi isi utama buku yang disebut Dow Jones sebagai salah satu literatur ekonomi terbaik abad 21 ini.

Horor berlangsung hingga era pemerintahan George Bush yang disebut sebagai puncak kebrutalan pasar bebas hingga dunia pun muak sampai-sampai Amerika Latin alergi dengan apa pun yang berbau Friedmanis seperti IMF.

“Tuan-tuan, kami ini berdaulat. Kami ingin melunasi utang kami, tapi maaf-maaf saja jika kami harus membuat kesepakatan lagi dengan IMF,” kata Presiden Argentina, Nestor Kirchner.

Sambil membopong diktator dan rezim sokongannya, kaum kapitalis mensponsori para ekonom didikan kampus-kampus neoliberal untuk menyiapkan karpet merah bagi kapitalisme dengan menyusun kebijakan ekonomi reformis propasar, satu eufemisme dari kebijakan prokapitalis.

Afrika Selatan pasca-Nelson Mandela, Rusia di bawah Boris Yeltsin, dan Polandia pasca-komunis adalah beberapa contoh.

Negara-negara yang semula khidmat mendengarkan rekomendasi para ekonom reformis bimbingan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu kemudian sadar telah dibohongi para ekonom dan birokrat bimbingan Barat yang ternyata para calo swastanisasi negara.

Para penyusun kebijakan reformasi ekonomi tersebut memang kerap berperan menjadi mulut korporasi asing, bahkan konsep kebijakan swastanisasi Bolivia semasa Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada disusun para analis keuangan perusahaan asing, seperti Salomon Brothers dan ExxonMobil.

Nelson Mandela adalah salah satu yang kecewa karena cita-cita memakmurkan warga kulit hitam, seperti dipesankan Piagam Perdamaian tak tercapai, justru karena orang dekatnya, Tabo Mbeki, menyusun kebijakan pro-kapitalis sehingga mayoritas rakyat Afsel terpinggirkan.

Polandia juga menyesal mematuhi nasihat pialang George Soros dan ekonom Jeffrey Sachs, seorang Friedmanis dari Universitas Harvard, sehingga aset-aset strategis Polandia jatuh ke tangan asing, justru ketika Partai Solidaritas memerintah negeri itu.

Demikian pula Rusia, yang kehilangan aset-aset strategisnya setelah ekonom reformis Yegor Gaidar, seorang Friedmanis di bawah bimbingan IMF, mempromosikan kebijakan propasar. Vladimir Putin kemudian mengoreksi kesalahan itu, dan mengakhiri hubungan mesra Rusia dengan IMF.

Buku tersebut juga menyebut krisis moneter Asia 1997 sebagai hasil desain kaum kapitalis karena mereka ingin menguasai aset-aset strategis di kawasan itu, mencaplok aset-aset perusahaan nasional Asia yang tumbuh meraksasa, dan hendak menggulingkan rezim-rezim yang berubah kritis, seperti Soeharto di Indonesia.

Menurut Naomi, di masa tuanya, Soeharto yang pro-Barat itu bosan diperah korporasi asing, sehingga ia “berkhianat” dengan membagikan aset nasional kepada kroninya yang berakibat korporasi asing itu berang, lalu merancang pembalasan dengan membesarkan skala krisis moneter Asia.

Ketika Indonesia dan Asia akhirnya lunglai karena krisis moneter, IMF datang menawarkan obat dengan syarat liberalisasi pasar, sebuah formula klasik ala Friedman. Semua Asia menerima resep itu, hanya Malaysia yang menampik formula rente itu.

Hanya dalam 20 bulan, perusahaan-perusahaan multinasional asing berhasil menguasai perekonomian Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Filipina dan juga Malaysia lewat 186 merger dana kuisisi perusahaan-perusahaan besar di negara-negara ini.

“Ini adalah pengalihan aset dari domestik ke asing terbesar dalam limapuluh tahun terakhir,” kata ekonom Robert Wade.

Tak puas di situ, para kapitalis merancang serangan ke Irak setelah Presiden Saddam Hussein memberi keleluasaan pada Rusia menambang minyak di Irak.

Perusahaan-perusahaan minyak seperti Shell, Halliburton, BP dan ExxonMobil lalu mengipasi pemerintah AS dan Inggris untuk mencaplok Irak.

Namun, saat Irak sulit digenggam karena masalah terlalu kompleks, negeri itu disulap menjadi lahan bisnis keamanan sehingga para pedagang senjata, konsultan keamanan perusahaan di wilayah krisis, tentara bayaran dan para spesialis teknologi keamanan mendadak bergelimang uang.

Kemudian, saat kaum kapitalis itu membutuhkan relaksasi setelah penat berburu laba, maka sejumlah lokasi dibidik menjadi situs wisata eksotis, diantaranya Srilangka.

Namun, para nelayan miskin yang mendiami pantai-pantai indah Srilangka tak mau hengkang sampai tsunami menghantam Asia bagian Selatan pada 2004.

Bertopengkan bantuan rekonstruksi pascabencana dan bergerak dalam kerudung USAID, para kapitalis menyandera pemerintah Srilangka, agar “menukarkan” pantai indah Srilangka dengan bantuan tsunami. Situasi serupa berlaku di Thailand dan New Orleans pasca-badai Katrina.

Intinya, kaum kapitalis telah membisniskan perang, teror, anarki, situasi krisis dan bencana alam. Naomi Klein menyebutnya, “kapitalisme bencana”. [A. Jafar M. Sidik, ANTARA]

Source: http://muhsinlabib.wordpress.com/2008/08/06/cara-kapitalis-merampas-negara/

Tidak ada istilah yang paling tepat untuk menjelaskan kecenderungan kapitalisme global saat ini kecuali penjajahan kembali (rekolonialisasi). Dengan sisa-sisa resesi yang masih berlanjut-sebagai akibat akut krisis kelebihan kapasitas produksi dan tingkat penumpukkan modal di atas kertas dan gelembung modal (financial bubble)-maka tidak ada jalan lain bagi kapitalisme global kecuali mengalihkan semua poros perampasan kerjanya ke dalam penguasaan langsung. Mengambil alih langsung semua aset-aset ekonomi dunia ketiga, lengkap dengan pemerintahannya.

Jalan neoliberal tidak cukup ampuh menyelamatkan mereka dari krisis, reformasi-reformasi ekonomi politik bernuansa pasar di negeri-negeri dunia ketiga tidak lagi cukup untuk membiayai mesin-mesin ekonomi yang haus sumber daya alam, dan kompetisi antar imperialis yang haus perluasan pasar. Tidak. Tidak cukup. Negeri terbelakang harus diambil alih. Cakar-cakar imperialis harus kukuh menancap di negeri terbelakang agar tubuh mereka, negara-negara imperialis itu, yang sudah penuh kanker perjuangan kelas tidak terlalu cepat runtuh diterpa badai krisis yang akan terus datang bergelombang.

Sepanjang tahun 2002, berulang-ulang mereka menggombal, mencoba menghibur diri bahwa perekonomian akan membaik. Ternyata hanya cukup dua kuartals (kuartal II dan III tahun 2002) jari-jari mereka kembali mengetuk-ngetuk meja presentasi dengan gelisah sambil kening bersimbah peluh. Ketidakyakinan meluas di mana-mana. Sebagian dari mereka yang tadinya mengusung neoliberalisme kembali berani mengusung Keynesianisme. Sebut saja Joseph Stiglitz dan kawan-kawannya. Bagaimana tidak, sudah satu tahun resesi dinyatakan berlalu, tetapi angka penggunaan kapasitas produksi AS tidak kunjung beranjak keluar dari kisaran 75%. Bukankah neoliberalisme memperluas pasar? Kalau pasar diperluas, maka penggunaan kapasitas produksi akan mencapai angka maksimumnya?

Tetapi angka real ekspor AS dari tahun 2000 sampai sekarang terus menurun dari US$ 75 milyar sampai US$ 62 milyar. Karena ekspornya menurun, maka tidak ada alasan lagi untuk membeli mesin-mesin canggih, sehingga angka pemesanan barang-barang teknologi tidak bisa melebihi US$ 28 milyar selama tiga tahun dan terus menurun. Bandingkan dengan puncaknya pada tahun 2000 yang mencapai US$ 44 milyar. Akibatnya sudah pasti, kaum buruh di dunia pertama dikorbankan (kali ini bersamaan dengan kamerad mereka di dunia ketiga). Antara tahun 2001 sampai Februari 2003 sudah sekitar 2 juta buruh menganggur. Dan dengan fakta mengenai ter PHKnya 75.000 pekerja Wall Street, membuktikan bahwa overkapasitas bukan hanya menjangkiti sektor real.

Karena itu mereka membutuhkan sebuah “poros pertumbuhan baru”, yang akan menjamin berjalannya ekspansi pasar di masa mendatang. Ini kemudian yang menempatkan posisi imperialis, terutama AS, sebagai kekuatan yang tak terbandingkan oleh kelompok kapitalis manapun. Dalam hal ini, persoalan minyak menjadi salah satu tumpuan mereka. Lihatlah bagaimana persaingan diplomatik AS-Inggris melawan Perancis-Jerman-Rusia, tak lama sebelum invasi ke Irak dimulai dalam rangka memperebutkan suara Dewan Keamanan PBB.

Laporan yang dibuat Deutsche Bank dengan judul “Bagdad Bazaar: Big Oil in Iraq?”, memperlihatkan bahwa hasil dari proposal yang dibuat Perancis-berupa kontrak-kontrak minyak yang diberikan Saddam dalam tiga tahun terakhir kepada perusahaan-perusahaan minyak Perancis, Rusia, dan Cina-akan segera diwujudkan. Sedangkan jika proposal AS yang disepakati Dewan Keamanan PBB, maka perusahaan-perusahaan AS-lah yang akan mendapatkan keuntungan. Terutama pada pembukaan ladang-ladang baru di Padang Hijau (ChevronTexaco dan ExxonMobil dapat menjadi kontraktor manajemen cadangan minyak) ataupun perbaikan infrastruktur untuk mengembalikan kapasitas produksi Irak. Halliburton, misalnya, sewaktu di bawah kepemimpinan Dick Cheney (sekarang Wapres AS) mendapatkan keuntungan dari rehabilitasi fasilitas minyak Irak yang sebelumnya dihancurkan oleh serangan AS, yang juga melibatkan Cheney sebagai salah satu perencana.

Wilayah Irak merupakan wilayah konsentrasi minyak kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi, dengan cadangan minyak yang telah diukur mencapai 110 milyar barel (Arab Saudi mencapai lebih dari 250 milyar barel). Bahkan, eksplorasi lebih lanjut diperkirakan akan menemukan cadangan minyak hingga lebih dari 200 milyar barel. Sementara negara-negara imperialis dan non-OPEC sebagian besar memiliki cadangan minyak sekitar 50 milyar barel. Karenanya wilayah ini menjadi fokus perhatian kepentingan imperialis, dalam konteks bahwa minyak adalah komoditas yang menggerakkan mesin-mesin kapitalisme global.

Pertama, kapitalisme global benar-benar bergantung kepada minyak, baik sebagai sumber energi maupun sumber kapital. Minyak adalah sumber energi yang masih dominan dalam masyarakat kapitalis, dan perdagangan minyak menyediakan sumber kapital untuk memperbesar kekuasaan oligarki finans.

Kedua, jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup kapitalisme sangat bergantung kepada kepastian pasokan dan harga minyak yang menguntungkan negara dunia pertama. Harga minyak yang mahal ataupun aliran pasokan minyak yang terganggu jelas akan mendorong krisis semakin dalam.

Ketiga, penguasaan yang lebih besar atas pasokan minyak akan jauh melemahkan posisi negeri-negeri dunia ketiga, terutama jika perlawanan rakyatnya terhadap neoliberalisme melahirkan pemerintahan-pemerintahan yang berpihak kepada rakyat miskin (seperti Chavez, Castro, dan Lula dalam batasan tertentu).

Selanjutnya, selain kebutuhan mengamankan (baca: merampas) suplai minyak tersebut, tatanan imperial dunia yang saat ini terjadi juga berada dalam krisis. Desakan negara-negara imperialis terhadap negara-negara dunia ketiga untuk menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal telah melahirkan ketidakstabilan sosial politik di berbagai belahan dunia. Baik reaksi maupun perlawanan progresif telah mempersempit keleluasaan rejim-rejim kapitalis dunia ketiga. Gelombang-gelombang aksi massa anti globalisasi meningkat, bahkan terutama di negara-negara kapitalis induk.

Bentuk lain dari krisis sosial politik ini adalah runtuhnya rejim-rejim di Afrika dan Asia Tengah, yang kemudian melahirkan pemerintahan-pemerintahan semi-bandit ataupun ultra reaksioner. Rejim-rejim ini justru menyulitkan perluasan pasar, bahkan melahirkan ancaman baru terhadap kelancaran proses perampokkan melalui mekanisme pasar bebas. Munculnya Farah Aideed di Somalia dan Taliban di Afghanistan, jelaslah bukan gambar indah neoliberalisme yang diimpikan oleh Barat.

Perluasan usaha pertambangan mineral di Afrika, melahirkan konflik-konflik berdarah yang diwarnai pembantaian massal atas suku tertentu, ataupun seperti saat ini, percampuran konflik antar agama dengan antar negara di Afrika Barat (Guinea, Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading) yang telah menyingkirkan ratusan ribu pengungsi. Di Indonesia, tersingkirnya faksi-faksi kapitalis domestik dalam persaingan nasional, melahirkan konflik-konflik SARA berdarah, ketika mereka berupaya mendapatkan tanah dan sumber daya alam di beberapa daerah (misalnya, Ambon, Poso, dan Sambas).

Agresivitas imperialis AS ini juga berlanjut dengan upaya-upaya untuk menyelamatkan kredibilitas sistem kapitalisme yang diusung. Negara-negara yang terang-terangan menolak masuknya pengaruh AS, terutama yang memang lahir dari pemberontakkan terhadap dominasi AS (Kuba, Libya, Korea Utara), menjadi sasaran serangan berikutnya. Bukan hanya pencaplokan langsung, tetapi kapitalisme juga membutuhkan simbol-simbol kemenangan ideologis. Negara-negara tersebut, kecuali Korea Utara, memberikan sistem alternatif terhadap kapitalisme-neoliberalisme, meski jauh dari sempurna. Tujuan dari langkah ini adalah mematahkan perlawanan yang tumbuh di dalam negeri, yang kini mulai berani menawarkan alternatif terhadap pemerintahan kapitalis yang berkuasa.

Militerisme AS: Angkatan Perang Canggih demi Ambisi Imperial

Dalam perang kali ini untuk pertama kalinya manusia sedunia dapat menyaksikan jalannya pertempuran secara langsung melalui televisi. Laju gerak merangsek pasukan-pasukan ‘kolonial’ menghantam posisi-posisi pertahanan para patriot Irak. Monster-monster yang sering membuat banyak orang terpana, menunjukkan kemampuan mereka. Tank-tank M1A2 Abrams dan M2A3 Bradley bergerak dengan dukungan helikopter serbu AH-64 Apache dan pesawat anti-tank A-10 Thunderbot II. Sementara kita juga melihat begitu lengkapnya peralatan yang dibawa setiap prajurit Koalisi “Mereka Yang Berkemauan”, baik Inggris ataupun AS. Patriot-patriot Irak yang terpaksa diposisikan melindungi Saddam sang Tiran-bekas agen AS itu, jelas-jelas hanya bergantung kepada kemujuran peluru-peluru senapan AK-47 yang mereka miliki. Benar-benar sebuah pertempuran yang tak seimbang; meski sesekali monster-monster itu sanggup dijatuhkan oleh seorang petani, atau seorang prajurit biasa.

Dalam epos imperialisme abad 20, ketika kapital finans melalui negara-negara adidaya dan lembaga-lembaga internasional yang mereka ciptakan menguasai manusia (kelas pekerja) dan sumber daya alam untuk menjadi sumber akumulasi kapital, pembangunan senjata menjadi begitu intensif, malampaui corak-corak produksi yang telah ada sebelumnya. Perlombaan senjata (proliferasi) tidak lagi sebatas ambisi individu-individu penguasa, melainkan sudah menjadi fondasi bertahannya sebuah ekonomi negara kapitalis maju (imperialis). Kekuatan militer menjadi faktor yang jelas-jelas dapat memaksa pemerintahan-pemerintahan negara kapitalis terbelakang untuk tunduk kepada negara kapitalis maju. Apalagi militerisme ini disebarluaskan kepada petinggi-petinggi militer negara dunia ketiga, terutama di saat-saat memuncaknya Perang Dingin.

Siapa yang tidak tahu, bahwa banyak jenderal-jenderal TNI dididik di West Point (AS), atau bahwa jenderal-jenderal negara persemakmuran dididik di Sandhurst (Inggris). Tanpa perlu mendatangkan Armada ke 7 AS di Pasifik ke Indonesia, jenderal-jenderal TNI itu sudah pasti akan bergidik ketakutan, dan dengan oportunisnya serta-merta menjadi agen imperialis AS.

Militerisme imperialis AS ini dapat dilihat dari struktur angkatan perang dan jenis senjata yang mereka pakai dan kembangkan. Sebelum penyusunan kekuatan menjelang serangan ke Irak saja, sudah tercatat sekitar 60.000 serdadu ada di 100 negara. Angkatan Perang AS meliputi 40% dari pembiayaan angkatan perang di seluruh dunia. Sebanding dengan jumlah seluruh biaya angkatan perang 8 negara urutan di bawahnya. Bahkan, Angkatan Perang AS telah membagi dunia menjadi 5 teritorial komando, Komando Utara, Komando Selatan, Komando Eropa, Komando Tengah, dan Komando Pasifik. Dalam laporan deploymen kekuatan yang diterbitkan oleh www.globasecurity.org, sangat jelas terlihat bagaimana kapal-kapal perang AS berpatroli “mengamankan” negeri-negeri yang akan, atau dalam proses dirampok oleh mereka.

Grup-grup tempur AS yang terdiri dari kapal induk dan belasan kapal perang permukaan serta kapal selam, dengan pesawat-pesawat tempur yang mereka bawa, pada esensinya tidak berbeda dengan kapal-kapal ekspedisi militer yang dipakai negara-negara imperialis kuno seperti Inggris pada abad 18-19. Tugasnya sangat jelas, mengamankan akses kepentingan AS atas suatu negeri, dan tentunya mendikte negara manapun yang menentang kepentingan AS. Dalam Quadrennial Defense Report Review 2001, laporan rencana kebijakan militer AS yang dibuat oleh Donald Rumsfeld, sangat jelas menyatakan bahwa salah satu sasaran kerja Departemen Pertahanan AS adalah bagaimana “mengirimkan dan mempertahankan kekuatan AS di lingkungan anti akses (AS) dan penolakan wilayah, serta mengalahkan ancaman-ancaman anti akses dan penolakan wilayah.”

Jika dalam masa Perang Dingin AS mengggunakan pertahanan gertak (deterrence) dengan persenjataan nuklir, maka kini imperial AS menggunakan serangan militer mendahului ancaman (preemptive strike), seperti yang ditegaskan George W. Bush. Kalangan moralis mungkin akan mengajukan tuduhan bahwa Bush sudah kurang waras dan membahayakan tatanan global. Jelas tidak, ini bukan karena ketidakwarasan Bush ataupun sebatas arogansi AS sebagaimana yang dituduhkan banyak pihak. Ini adalah suatu pilihan yang logis bagi sebuah negara imperialis.

Dominasi AS di Amerika Latin, secara militer dan terang-terangan, telah dilakukan jauh sebelum Perang Dunia I. Begitu konsolidasi kapitalisme dalam negerinya dituntaskan melalui Perang Saudara (1861-1865), kapitalisme AS segera memperluas pasarnya, baik melalui penguasaan teritorial dengan agresi maupun dengan membuka paksa pasar-pasar negeri-negeri jauh. Armada Angkatan Laut dan Angkatan Darat AS telah berada di pantai utara Afrika, Filipina, Kepulauan Karibia, dan Cina. Militer AS juga sangat sering terlibat dalam upaya penindasan gerakan-gerakan rakyat miskin, jauh sebelum Perang Dunia I terjadi.

Namun berbeda dengan awal masa imperialisme, pencaplokkan yang saat ini terjadi bukan hanya menitikberatkan pengambilalihan sumber daya alam untuk menyokong pertumbuhan industri kapitalis. Pencaplokkan langsung tersebut adalah upaya menyelesaikan krisis kelebihan kapasitas dan akumulasi kapital yang menjadi tidak produktif. Melalui pembacaan yang mendalam akan terjelaskan mengapa jalan perang diambil pada titik-titik yang penting, sambil menjaga keutuhan hubungan penghisapan internasional yang sudah menguasai kapital finans.

Perluasan yang dilakukan kapital finans jelas adalah sumber kekacauan sosial ekonomi politik, melalui program-program penyesuaian struktural (SAP) maupun melalui pembelian aset-aset sumber daya alam, seperti yang terjadi di Afrika. Tidaklah mengherankan dalam paper Globalization and US Navy Forces (Henry Gaffney, Jr.), terdapat sebuah bagan geopolitik yang menjelaskan hubungan dari negara-negara di dunia terhadap globalisasi, yang dengan jelas menggambarkan daerah-daerah yang mengalami kehancuran sosial ekonomi politik; yang meski kaya akan sumber daya alam akan tetapi dibiarkan pemerintahan-pemerintahan semi-bandit-yang merupakan kepanjangan tangan perusahaan-perusahaan multinasional-terus mengacau. Namun, paper tersebut juga mengajukan sebuah peta geopolitik sehubungan dengan sebuah konsep yang disebut “negara-negara yang gagal”, “daerah tak berfungsi”, yang dianggap sebagai sumber “ketidakstabilan”.

Di tengah krisis kapitalisme yang dalam dan ketidakstabilan sosial-ekonomi-politik menjelang keruntuhan kapitalisme seperti saat inilah, sebuah kekuatan militer imperial dikembangkan kembali untuk mendukung perang-perang kolonial ( yang mereka sebut “Perang Melawan Teror”). Kebijakan militerisme ini, jelas bukanlah yang pertama kalinya. Karena hal itu dapat terlihat beberapa pengulangan, sebagai bukti kebuntuan kapitalisme, peran dari kecenderungan ini.

Pertama, sangat jelas sebagai kekuatan pemaksa dan pencaplokan aset kesejahteraan rakyat dunia ketiga.

Kedua, adanya Perang “Melawan Teror” juga menyediakan pembenaran untuk mengkonsentrasikan kapital ke tangan faksi-faksi kapital yang menumpuk kekayaan dari industri berat, senjata, dan dirgantara, yang kini menjadi bagian dari pemerintahan George Bush.

Ketiga, situasi perang juga memberikan alasan perampasan yang lebih besar dari pendapatan masyarakat, melalui pemotongan subsidi kesehatan, pendidikan, peningkatan pajak, dan lain sebagainya, untuk dialihkan ke sektor-sektor pembelanjaan negara yang memungkinkan perluasan modal, seperti proyek-proyek “kemanusiaan” paska perang (contohnya di Afghanistan, Balkan, dan Irak), belanja militer ataupun proyek-proyek luar angkasa/dirgantara.

Kita dapat melihat, desakan perang juga diperlihatkan dengan anggaran belanja militer yang terus meningkat (tahun 2003 sebesar USD 396 milyar dan saat tahun 2007 sebesar USD 470 milyar). Jumlah kontrak proyek militer yang besar dan hanya dikuasai oleh lima perusahaan, sampai kepada mempersenjatai tentara kolonialnya untuk bertempur di kota-kota besar. Termasuk untuk menghadapi ancaman “klas-klas sosial yang berbahaya” di kota-kota induk kapitalisme global.

Dalam beberapa tahun belakangan, aspek dominasi militer juga telah memasuki ruang luar angkasa, di mana AS telah menghidupkan beberapa proyek “Perang Bintang”nya. Dalam Dokumen Vision 2020 yang disusun USAF dan juga Quadrennial Report 2001, sangat terlihat bagaimana ambisi imperial AS akan terpenuhi setelah adanya penempatan senjata-senjata strategis di luar angkasa. Sebelum peristiwa 11 September, AS telah menguji sistem anti rudal balistiknya (National Missile Defense, NMD) yang akan menghabiskan dana USD 50 milyar dalam tujuh tahun sejak 2001.

Inilah kesimpulannya; bahwa ketika kapitalisme mengalami stagnasi, ketika secara obyektif, satu-satunya syarat kemajuan aspek-aspek kehidupan manusia hanyalah terciptanya hubungan-hubungan sosial/relasi klas yang baru (bukan kapitalistik), maka dengan jelas kita melihat brutalitas militerisme menjadi jawaban mereka.

Setelah Perang, Rekolonialisasi

Kota Bagdad kini telah jatuh. Sementara negara Republik Irak sudah tidak jelas wujudnya dengan kaburnya para elit politik yang sebelumnya memerintah. Kini, terjadi kembali perdebatan antar negara-negara imperialis atas dua isu: pembangunan kembali Irak paska perang dan pemerintahan sementara. Kembali, kita melihat PBB yang sebelumnya “mengecam” serangan militer AS, sekarang menuntut hak untuk mendirikan pemerintahan transisi di Irak, dan sebagai elemen utama pembangunan kembali Irak.

AS sendiri sudah memiliki organisasi pemerintahan sementara yang akan berada di bawah Komandan Koalisi Jenderal Tommy Franks dan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld. Organisasi ini bernama Kantor Bantuan Kemanusiaan dan Rekonstruksi (Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance-ORHA) yang akan dipimpin Jenderal Jay Garner, bekas salah satu pimpinan pasukan sekutu pada perang Teluk tahun 1991. ORHA bahkan sudah didirikan jauh-jauh hari sebelum Bagdad jatuh.

Dengan situasi demikian, kita dapat kembali melihat sifat dasar dari PBB, yang tidak lebih dari lembaga yang mencoba “menertibkan” negara-negara yang baru merdeka agar tidak keluar dari rel nilai-nilai kapitalisme, dan kemudian menjadi alat “pasifikasi” negara-negara imperialis. Misi-misi perdamaian yang dilakukannya hanya sebatas menyapu sampah-sampah akibat pertempuran jarak jauh (proxy wars) antar imperialis sendiri, ataupun antara imperialis dengan negara dunia ketiga.

Selama 12 tahun krisis Irak, sangatlah terlihat bagaimana negara-negara imperialis dengan semena-mena menghukum rakyat Irak (embargo) atas dosa yang dilakukan Saddam Hussein. Lebih parah lagi, PBB dijadikan alat pemerasan terhadap rakyat Irak dengan Program Minyak untuk Pangan, di mana 2 juta barel minyak per hari dirampas sebagai imbalan dibukanya embargo pangan oleh PBB. Organisasi ini bahkan menggunakan 1/3 dana hasil penjualan-paksa tersebut untuk membiayai operasional PBB di Irak, termasuk inspeksi senjata. Kita juga dapat melihat bahwa tanpa restu PBB sekalipun, tindakan AS-Inggris-Australia sudah dapat dianggap sah oleh PBB karena telah didasari oleh Resolusi 1441 PBB.

Belajar Dari Irak, Belajar Dari Vietnam

Tak lebih dari tiga minggu, akhirnya Bagdad jatuh ke tangan pasukan koalisi. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan kaum patriotik Irak dan pendukung Saddam tidak berarti, di tengah-tengah keraguan dan keputusasaan massa rakyat Irak. Kesetiaan prajurit-prajurit Irak dengan mudahnya terhempas oleh kekuatan pasukan koalisi yang super lengkap. Apalagi jika kita melihat pengalaman mereka Perang Teluk 1991, ketika Saddam memerintahkan perwira-perwira dan arsenal persenjataan terbaiknya untuk segera meninggalkan medan pertempuran, meninggalkan ratusan ribu prajurit biasa dihadapan taring pembantaian pasukan Sekutu. Sangat jelas terlihat begitu banyaknya omong kosong yang dikeluarkan para purnawirawan TNI yang menjadi “pengamat” militer tentang jebakan perang kota di Bagdad.

Jatuhnya Bagdad juga mengejutkan dunia ketika muncul aksi-aksi penjarahan yang dilakukan oleh warga Irak sendiri, terutama terhadap kantor-kantor pemerintahan, perwakilan negara asing, dan pemukiman kalangan elit pemerintahan Saddam yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Kondisi putus asa akibat embargo 12 tahun, di bawah kediktatoran yang memang menindas dan merampok rakyatnya adalah sumber dari kekacauan yang kini terjadi.

Apa yang terjadi di Irak jelas sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di Vietnam tiga dekade silam. Perjuangan rakyat Vietnam untuk mengusir AS dari tanah air mereka jelas menghadapi kondisi yang jauh lebih ekstrim. Pasukan AS menghancur leburkan kota-kota Vietnam Utara, dan bertahun-tahun melakukan represi dan membangun benteng-benteng pertahanan di desa-desa. Namun kegigihan dan keuletan rakyat Vietnam pada akhirnya berhasil “menggulung” pasukan AS.

Kesetiaan rakyat Vietnam jelaslah bukan karena kultus individu terhadap figur Ho Chi Minh, bukan juga karena represi yang dilakukan pemerintahnya, tetapi karena keyakinan atas harapan-harapan kemerdekaan, harapan-harapan atas masa depan program-program kerakyatan yang sedari awal dijalankan oleh pemerintah Vietnam Utara. Kegigihan dan keuletan itulah yang mendapatkan simpati dari rakyat AS.

Simpati yang kemudian menjadi gerakan menolak perang dan mendorong situasi pergolakan massa di dalam negeri, sehingga memaksa pemerintahan Nixon berunding dengan pemerintah Vietnam Utara. Inilah yang tidak bisa diperoleh Saddam, meskipun gerakan menolak perang sudah cukup kuat di dalam negeri AS. Saddam lah yang bertanggung jawab atas ketidaksetiaan rakyatnya, Saddam lah yang mematikan demokrasi di Irak.

Hal yang kedua yang bisa ditarik dari pengalaman Vietnam dan Irak adalah bahwa kemenangan sesungguhnya dari perlawanan menghadapi perang imperialisme bukanlah sebatas kemenangan militer di negeri-negeri yang mengalami serangan, tetapi adalah bagaimana memenangkan solidaritas rakyat pekerja di negeri-negeri imperialis. Tindakan-tindakan politis mereka di pusat imperialis lah yang jauh lebih menentukan, dan tepat di jantung dari monster besar yang mengancam nyawa rakyat miskin dunia ketiga.

Perang Vietnam terhenti akibat meluasnya gerakan anti-perang yang mendorong terjadinya situasi revolusioner di sebagian besar negeri di dunia. Begitu juga perang kolonial di Aljazair terhenti karena desakkan revolusioner di dalam negeri Perancis. Di tengah menguatnya gerakan anti-imperialisme saat ini, seruan-seruan aksi internasional haruslah terus-menerus disambut, untuk memberikan konteks dan arahan pada gerakan perlawanan terhadap rejim neoliberal.

Ketiga, sebagai suatu perspektif perlawanan global terhadap kekejian kapitalisme, tidak sedikitpun kita dapat membiarkan keleluasaan politik yang dialami rejim-rejim neoliberal di negeri-negeri dunia ketiga. Merekalah yang sebenarnya merupakan ujung tombak lainnya dari imperialisme. Kemunafikan rejim di Indonesia harus terus-menerus disebarluaskan agar rakyat mengerti siapa sebenarnya elit politik yang berkuasa di lembaga-lembaga negara.

Justru kekuatan dan ancaman imperialisme yang sedang dalam krisis akan semakin melemah jika rakyat miskin mengambil alih kekuasaan politik dan menghentikan program-program neoliberal. Dibandingkan hanya mengajukan isu boikot produk AS, atau lebih parah lagi, Jihad, menanamkan kepada rakyat perspektif perlawanan global terhadap imperialis dengan menghancurkan kaki-kaki mereka di dunia ketiga akan lebih berarti.[]

Source: http://geopolitik.org/

ABSTRAK 

Zionisme menemukan kekuatan dari perbedaan monoteistis dalam jaringan organisasi Kristen yang subur dan berkuasa, terutama di Amerika Serikat. Zionis Kristen memandang Israel sebagai bagian ketentuan suci yang ditakdirkan Tuhan, yang berpuncak pada kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Jumlah mereka mencapai puluhan juta dan telah berusaha mempengaruhi berbagai generasi politis Amerika. Namun demikian, cara pandang mereka bersandar pada kesalahan interpretasi fundamental terhadap kitab suci, yang justru bertentangan dengan pesan sejati ajaran Kristen.

Zionisme Kristen: Peta Jalan Menuju Armageddon?

Stephen Sizer

MENGAPA hari ini tercipta hubungan yang sedemikian dekat antara Amerika dan Israel? Mengapa sangat sulit menemukan anggota kongres AS yang bersedia mengkritik Israel di muka umum? Walaupun sebenarnya Israel harus lebih tunduk pada sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dibandingkan dengan negara lain di dunia ini, mengapa Amerika Serikat selalu memveto nyaris setiap pasalnya?

Mengapa setelah hampir 40 tahun, Israel masih saja menduduki Teritori Palestina dan Dataran Tinggi Golan, sedangkan Suriah telah dipaksa mundur dari Libanon? Mengapa Israel diizinkan untuk mempertahankan senjata biologis, kimia, dan nuklir, sedangkan Iran diancam dengan serangan pendahuluan karena berupaya mengembangkan teknologi nuklir?

Mengapa Kesepakatan Damai Oslo dan Wye gagal mewujudkan perdamaian? Alih-alih memperoleh kesepakatan dari Rusia, Masyarakat Eropa, Amerika Serikat, dan PBB, mengapa belum ada itikad politik untuk menerapkan Peta Jalan Damai (Road Map) dan menciptakan negara Palestina yang merdeka di dekatnya?

Alih-alih ketentuan Mahkamah Internasional, mengapa Israel masih bisa melanjutkan pembangunan Tembok Pemisah tanpa memperoleh sanksi, dan membangun ghetto untuk warga Palestina? Mengapa Amerika dan Inggris begitu dibenci mayoritas dunia Arab dan menjadi sasaran aksi kekerasan umat Islam? Jawaban untuk semua pertanyaan itu kebanyakan tetap misterius tanpa mempertimbangkan peran gerakan yang mungkin saat ini paling berpangaruh dan paling kontroversial dalam kekristenan, yakni Zionisme Kristen .

Pengertian Zionisme Kristen

Dalam definisi yang paling sederhana, Zionisme Kristen adalah kelompok Kristen yang mendukung Zionisme. Artinya, kelompok ini merupakan sebuah sistem politik yang membenarkan sebentuk kolonialisme apartheid berdasarkan Injil, dengan mengutamakan hak kaum Yahudi di atas hak bangsa Palestina, juga mengklaim hak eksklusif atas sebuah wilayah yang sampai kini belum jelas di Timur Tengah. Dalam hal ini, pada dasarnya Zionis Kristen mendukung Negara Israel.

Grace Halsell, misalnya, bertanya, “Apa makna Zionis Kristen? Katakan saja begini: setiap tindakan Israel adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan karenanya harus dimaafkan, didukung, dan bahkan dipuji oleh kita semua.”¹

Dale Crowley, seorang penyiar Washington yang berlatar belakang religius, menggambarkan kelompok ini sebagai ‘sekte yang paling cepat berkembang di Amerika’:

Anggota utama kelompok ini bukanlah “orang-orang gila,” melainkan warga Amerika kelas menengah hingga menengah ke atas. Mereka memberikan jutaan dollar setiap minggunya kepada pengabar-pengabar di TV yang memaparkan prinsip-prinsip dasar sekte ini. Mereka membaca karya Hal Lindsey dan Tim LaHaye. Mereka punya satu tujuan: menjadi  tangan Tuhan untuk mengangkat mereka ke surga, terbebas dari semua masalah, dan dari sana mereka akan menyaksikan Armageddon—perang akhir zaman, dan kehancuran planet bumi.²

Makna Gerakan Zionisme Kristen

Sebagai gerakan, Zionisme Kristen sangat berbeda. Setidaknya, ada tiga elemen pembeda yang bisa diamati: evangelistis, apokaliptis, dan politis.³

Zionisme Kristen menyebar terutama melalui denominasi evangelistis, karismatik, dan independen, termasuk Sidang Jemaat Allah, Pantekosta, dan Baptis Selatan, maupun kebanyakan jemaat mega (mega church) yang independen. Crowley mengklaim bahwa kelompok ini dibimbing oleh 80.000 pastor fundamentalis. Pandangan para pastor itu disebarkan oleh 1.000 radio Kristen maupun 100 stasiun TV Kristen.⁴

Diperkirakan, secara keseluruhan gerakan ini memiliki pendukung sebanyak 25 juta hingga 100 juta.⁵ Di bulan Maret 2002, dalam sebuah survey besar terhadap pendapat umat Kristen, Pusat Riset Pew menemukan bahwa 44% umat Protestan Amerika dan 72% Evangelis Kulit Putih bisa dikaitkan dengan gerakan Zionis Kristen.⁶

Mungkin Unity Coalition for Israel adalah jaringan Zionis Kristen yang paling berperan dalam menyatukan 200 organisasi Yahudi dan Zionis Kristen yang berbeda-beda, termasuk International Christian Embassy, Christian Friends of Israel dan Bridges for Peace. Mereka mengklaim memiliki dukungan dari 40 juta anggota aktif.⁷ Organisasi-organisasi ini, dengan cakupan yang berbeda-beda, dan dengan alasan yang bermacam-macam, dengan kontradiksi yang ada, membentuk sebuah koalisi besar yang mewarnai agenda Zionis Kristen hari ini.

Walaupun akar Zionisme Kristen sebagai sebuah gerakan bisa ditelusuri hingga awal abad ke-19, dan yang kemudian dikenal sebagai Dispensasionalisme—pemikiran bahwa Tuhan telah memilih dua kaum: Gereja dan Israel—gerakan ini baru mengemuka sejak tahun 1967, ketika perang antara bangsa Arab-Israel dianggap sebagai wujud nyata dari ramalan Injil.

Tanpa dukungan finansial dan politis Zionis Kristen di Amerika, yang telah memastikan tersedianya anggaran dana pemerintah dalam jumlah besar, sangat diragukan bahwa Negara Israel masih bisa bertahan sejak 1948, apalagi terus menerus menduduki dan menjajah Teritori Palestina sejak 1967.

Agenda Politis Zionisme Kristen

Zionis Kristen memperlihatkan tingkat antusiasme yang berbeda-beda untuk menerapkan enam keyakinan dasar yang berasal dari pemahaman literal mereka terhadap Injil.

1. Orang-orang Terpilih: Mendukung Kolonialisme Israeli

Keyakinan bahwa Tuhan menjadikan Yahudi sebagai ‘kaum terpilih’ yang dalam beberapa hal terpisah dari Gereja sepenuhnya berakar kuat dalam Zionisme Kristen. Hal itu diungkapkan dengan bermacam cara. Di bulan Oktober 2000, misalnya, hanya beberapa hari setelah kunjungan provokatif Sharon ke Haram Al-Sharif, sebuah iklan muncul di New York Times berjudul ‘Surat Terbuka kepada umat Kristen Evangelis dari umat Yahudi demi Yesus.’ Di dalamnya mereka menghimbau kalangan evangelis untuk menunjukkan solidaritas dengan Negara Israel di saat yang kritis ini:

‘Kini saatnya berpihak pada Israel. Saudara Saudari dalam Kristus, berat hati kita menyaksikan terjadinya kekerasan dan pertumpahan darah di Timur Tengah….Sahabat-sahabat Kristen “Tuhan tak menyesali karunia dan panggilan-Nya” (Roma 11:29). Karena itu, dukungan kita bagi bertahannya Israel di saat-saat gelap ini tak perlu dibantah lagi. Kini saatnya umat Kristen berpihak kepada Israel.’⁸

Hingga 1980an, kebijakan AS terhadap Timur Tengah secara umum tak sebanding dengan kebijakan tentang ancaman global yang lebih luas, yang berasal dari pengaruh Soviet. Perlindungan terhadap Eropa Barat melalui NATO adalah prioritas. Namun demikian, tumbangnya Komunisme menciptakan kekosongan kekuasaan di Timur Tengah, yang kemudian diisi oleh AS. Setelah Perang Teluk untuk menyingkirkan pasukan Irak dari Kuwait, selanjutnya Taliban dari Afghanistan, dan Saddam Hussein dari Irak, jelas bahwa AS telah memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Di saat yang sama, terjadi peningkatan dalam gelombang lobi pro-Israel. Konsekuensinya, Timur Tengah, khususnya Israel, telah menjadi pusat kebijakan luar negeri AS. Sama sekali bukan karena serangan al-Qaeda ke New York dan Washington.

Di 1980, Kedutaan Kristen Internasional didirikan di Yerusalem dengan tujuan mengkoordinir secara langsung berbagai aktivitas lobi politik yang bekerja sama dengan pemerintah Israel. Salah satu tujuan utamanya adalah menyaksikan keluarnya delegasi Palestina dari negara-negara Barat dan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Di acara Doa Buka Puasa Nasional bulan Februari 1991, Ed McAteer, Presiden Religious Roundtable,meluncurkan Christian Israel Public Affairs Committee (CIPAC), mencontoh American Israel Political Affairs Committee (AIPAC) yang berkuasa, yang telah melakukan lobi-lobi atas nama hak bangsa Israel.⁹ Tujuan-tujuan CIPAC sama persis dengan AIPAC. Salah satu tujuan pertama CIPAC adalah melobi Kongres agar memastikan tersedianya jaminan hutang AS sebanyak 10 miliar dollar untuk mendanai penataan ulang pemukiman bangsa Yahudi dari bekas Uni Soviet di Israel dan di Tepi Barat.

Pemerintahan Bush menghubungkan jaminan utang tersebut dengan berhentinya pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Jan Willem van der Hoeven dari ICEJ berkata pada Jerusalem Post, bahwa “Komunitas Kristen menganggap kebijakan pemerintah tentang jaminan utang itu sama sekali tak bisa diterima.” Dia mengklaim bahwa 80% umat Kristen Evangelis Amerika mendukung jaminan utang tersebut.¹⁰ Mungkin inilah sebabnya di kemudian hari, George Bush Senior mengeluh bahwa “ada 1.000 pelobi di Hill saat ini yang tengah melobi Kongres agar memberikan jaminan utang kepada Israel, dan aku hanyalah lelaki kecil yang sendirian meminta Kongres untuk menunda pertimbangan pinzaman itu selama 120 hari.”¹¹

Zionis Kristen juga begitu dermawan menyediakan dukungan finansial kepada Israel. Zeev Chafets, dalam tulisannya di New York Times tahun 2005, memaparkan dengan sedikit sinis, betapa kelompok Kristen evangelis telah membiayai pekerjaan Rabbi Yechiel Eckstein di Israel:

Dalam delapan tahun terakhir saja, diperkirakan 400.000 donatur baru telah mengirimi Eckstein sekitar seperempat miliar dollar untuk kepentingan Yahudi—terserah dia mau digunakan dengan cara apa. Tak ada orang Yahudi sejak zaman Yesus yang pernah memerintahkan kemuliaan semacam ini.¹²

Zionis Kristen juga sudah begitu berpengaruh dalam meneguhkan hubungan yang lebih dekat dengan Israel dengan memfasilitasi berbagai ziarah solidaritas dan kunjungan pendidikan ke Tanah Suci.

2. Restorasionisme: Memfasilitasi Aliyah dari Bekas Uni Soviet

Dengan runtuhnya Komunisme di Bekas Uni soviet (Former Soviet Union—FSU) dan Eropa Timur, sejak 1980, sebuah koalisi agen-agen Zionis Kristen telah mengambil inisiatif mendorong orang-orang Yahudi berimigrasi ke Israel, dan menganggapnya sebagai bukti kebenaran ramalan.

Mungkin Exobus adalah agen Zionis Kristen pertama yang mengubah doktrin Restorasionisme menjadi kenyataan dan membantu kaum Yahudi di FSU membentuk aliyah. Exobus didirikan tahun 1984 oleh Phil Hunter, direktur Good News Travels Bus Company, bermarkas di Hull, Inggris. Tujuan agensi ini adalah memfasilitasi perpindahan kaum Yahudi di FSU ke Israel.

Tim Exobus pertama dikirim ke Ukraina tahun 1991, dan mengklaim bahwa sejak saat itu organisasi ini telah membantu 80.000 orang Yahudi berimigrasi ke Israel dengan kerja sama yang kuat dengan agen Yahudi. Mungkin saat ini Exobus adalah agen Kristen terbesar yang memfasilitasi aliyah, terdiri dari 80 anggota tim dari 13 negara dan mengoperasikan 40 kendaraan. Exobus mengangkut sekira 1.200 Yahudi dari 16 lokasi di FSU setiap bulannya.¹³ Dukungan keuangan utama Exobus berasal dari sebuah agen mitra bernama Christians for Israel International, yang mengembangkan Exobus di AS.

Sejak 1991, ICEJ juga telah membiayai pengangkutan 40.000 imigran, 15.000 di antaranya dibawa ke Israel dengan 51 penerbangan yang disponsori ICEJ. Anggota tim ICEJ Rusia secara khusus aktif di wilayah yang lebih terpencil di FSU. Seperti Exobus, ICEJ dan Bridges for Peace menggambarkan tugas mereka dengan istilah ‘mengail ikan’ untuk umat Yahudi, berdasarkan Jeremiah 16:16. Mereka menemukan kaum Yahudi, membujuk mereka untuk pindah, membantu mereka memperoleh dokumen yang membuktikan asal-usul keyahudian mereka, membagikan paket kemanusiaan dan membayar izin keluar, paspor, pelunasan utang, transportasi dan akomodasi selama pengajuan mereka diproses oleh Agen Yahudi di kota-kota Rusia yang lebih besar. Begitu tiba di Israel , ICEJ maupun BFP membantu imigran dengan biaya pemukiman, menyediakan makanan, pakaian, selimut, persediaan dapur dan sekolah, maupun perlengkapan kesehatan.

3. Eretz Israel: Mendukung Pemukiman Tepi Barat

Bagi Zionisme, Yahudi, dan Kristen religius, batas absah bagi Israel jauh lebih luas daripada dengan yang kini diperdebatkan dengan Suriah, Yordania, dan Otoritas Palestina. Keyakinan bahwa seluruh Tepi Barat merupakan bagian integral dengan Israel telah membuat banyak Zionis Kristen ‘mengadopsi’ pemukiman khusus Yahudi untuk memperkuat klaim mereka atas wilayah tersebut.

Christian Friends of Israeli Communities (CFOIC), yang didirikan oleh Ted Beckett tahun 1995, menjalin kerja kemitraan dengan Christian Friends of Israel (CFI) dan mendefinisikan pemukiman sebagai:

Sebidang tanah untuk tempat tinggal pionir kaum Yahudi yang pemberani. Sebagian besar didirikan di puncak bukit berbatu kosong, dibangun untuk membentuk komunitas Yahudi yang belum pernah ada selama ribuan tahun. Sebagian lagi, seperti Shiloh, pemukiman dibangun di sebuah situs asli kota Yahudi kuno.¹⁴

Sejauh ini, ‘progress meter’ CFOIC menunjukkan bahwa 39 pemukiman ilegal penduduk Israel telah ‘diadopsi’ oleh 50 denominasi maupun gereja independen di AS, Afrika Selatan, Jerman, Belanda, dan Pilipina.

Selain memfasilitasi imigrasi Yahudi ke Israel, sejumlah agen Zionis Kristen juga aktif mendanai pemukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Program ‘Bis Anti Peluru untuk Efrat,’ misalnya, juga mengeluarkan 150.000 dollar untuk membeli sebuah bis lapis baja anti peluru untuk mengangkut warga pemukiman keluar dan masuk Tepi Barat dari pemukiman Efrat.¹⁵ Bridges for Peace (BFP) punya skema serupa bernama ‘Operation Ezra‘ yang mendanai lebih dari 50 proyek yang sedianya terancam gagal seperti ladang pemukiman, Sde Bar, dekat Beit Jala dan Herodian.¹⁶

Anglicans for Israel mewakili wajah baru Kristen Zionis di Inggris.¹⁷ Website mereka memuat banyak artikel yang menyangkal pendudukan di Palestina, menjustifikasi Tembok Pemisah dan pembangunan pemukiman,

Selama  bangsa Palestina masih berpegang pada pemahaman keliru bahwa mereka “diduduki,” dan Israel berperan sebagai “penindas,” mereka tak akan bisa bertanggung jawab pada diri sendiri.¹⁸

Saat mengunjungi Israel belum lama ini, aku melihat pagar pengaman dalam banyak peristiwa, dan pagar itu sangat panjang. Kecuali di sejumlah kecil lokasi—dan hanya untuk melindungi pengendara motor dari penembak jitu—bukan tembok.¹⁹

Efek lobi pro-Israel terhadap kebijakan luar negeri Amerika tentang pemukiman nampaknya memang membuahkan hasil. Selama pemerintahan Carter, pemukiman dianggap ‘ilegal’; di bawah pemerintahan Reagan dipandang sebagai ‘penghalang’ perdamaian’; saat pemerintahan Clinton menjadi ‘faktor yang rumit’; sedangkan di masa George W. Bush, pemukiman adalah bagian dari Israel.

4. Jerusalem: Melobi untuk Pengakuan Internasional

Inti dari dukungan Zionis Kristen terhadap klaim Israel atas Wilayah Pendudukan adalah keyakinan bahwa Jerusalem adalah, dan harus tetap menjadi, pusat Yahudi yang eksklusif dan tidak terbagi-bagi. Sejauh ini, berbagai upaya untuk mencapai kesepakatan dalam konflik Arab-Israel yang kian luas ini tertahan atau terbentur pada status akhir Jerusalem.  Zionis Kristen dengan tegas menolak setiap pengajuan apapun tentang kedaulatan bersama atau pembentukan pusat pemerintahan Palestina di Jerusalem Timur.

Senator Bob Dole kemudian mengumumkan sebuah perundangan di Senat Amerika yang memerintahkan kedutaan besar AS membangun kembali Yerusalem sebelum 31 Mei 1999, dan mengesahkan 100 juta dollar untuk membiayai pengeluaran ‘awal.’²⁰ Di bulan Oktober 1995 dia menyatakan, “Pusat Israel bukan ditentukan di meja proses perundingan damai, dan memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem tidak berpengaruh sedikitpun untuk memprediksi hasil negosiasi apapun di masa mendatang.”²¹ Sambil menyesalkan kegagalan Presiden  AS untuk meratifikasi keputusan Senat tersebut, Dole berkomentar:

Yerusalem hari ini, dan sudah sejak tiga ribu tahun yang lalu, menjadi jantung dan jiwa kaum Yahudi. Kota ini juga harus tetap, selamanya, menjadi pusat Negara Israel yang abadi dan tak terbagi-bagi…Saatnya telah tiba…untuk melangkah lebih dari sekadar kata-kata, ungkapan dukungan, dan bermacam resolusi Kongres. Saatnya telah tiba untuk menjalankan perundangan yang bisa menuntaskan pekerjaan.²²

Di tahun 1992, ICEJ mensponsori berbagai perayaan untuk menandai ulang tahun ke-25 peristiwa yang mereka sebut sebagai ‘Reunifikasi Yerusalem.’²³ Di tahun  1996, dalam Kongres Zionis Kristen Internasional, pemikiran ini dikemukakan kembali di hadapan 1.500 peserta yang menandatangani sebuah pernyataan sikap:

Karena tujuan mutlak Tuhan bagi Kota ini, maka Yerusalem harus tetap tidak terbagi-bagi, di bawah kedaulatan Israel, terbuka bagi semua orang, pusat negara Israel saja, dan karenanya semua bangsa harus sepakat dan menempatkan kedutaan mereka di sini…kebenaran Tuhan adalah mutlak dan tertulis bahwa Tanah yang dijanjikanNya untuk kaum-Nya itu bukan untuk disekat-sekat.²⁴

ICEJ juga telah memberikan dukungan berupa satu halaman penuh di New York Times untuk iklan yang berjudul ‘Umat Kristen menyeru untuk Yerusalem yang Utuh.’

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini adalah para pimpinan spiritual Kristen yang setiap minggu melayani lebih dari 100 juta umat Kristen Amerika, begitu bangga bisa bergabung bersama-sama mendukung keberlangsungan kedaulatan Negara Israel atas kota suci Yerusalem. Kami mendukung upaya-upaya Israel untuk mencapai rekonsiliasi dengan tetangga Arab, namun kami percaya bahwa Yerusalem, atau bagian manapun darinya, seharusnya tidak lagi ditawar-tawar dalam proses perdamaian. Yerusalem harus tetap utuh sebagai pusat abadi kaum Yahudi.²⁵

Para pembaca juga diseru:

Bergabunglah bersama kami dalam misi suci untuk memastikan bahwa Yerusalem akan tetap menjadi pusat Israel yang utuh dan abadi.’ Mereka mengklaim, ‘perang demi Yerusalem telah dimulai, dan kinilah saatnya umat yang beriman kepada Kristus untuk mendukung saudara mereka bangsa Yahudi dan Negara Israel. Saat persatuan dengan kaum Yahudi kini telah tiba.’²⁶

Namun demikian, yang dirasa lebih penting bagi Zionis Kristen berkaitan dengang ramalan yang mereka yakini adalah membangun kembali Kuil Yahudi.

5. Kuil: Memihak pada Zionisme Religius

Zionis Kristen masa kini begitu aktif membantu banyak organisasi Yahudi yang bertujuan membangun kembali Kuil Yahudi dengan memproklamirkan berbagai organisasi Temple Mount; mencari lokasi situs Kuil; memfasilitasi program pembangunan ulang; mengembangbiakkan lembu merah dan mendanai Lembaga Keuangannya.

Randall Price adalah ahli aliran dispensational terkemuka dalam rencana pembangunan ulang Kuil Yahudi dalam waktu dekat. Di halaman 735 bukunya, The Coming Last Days Temple, dia menyajikan rincian lengkap  dan alamat semua organisasi Yahudi yang turut memfasilitasi pembangunan ulang Kuil Yahudi.²⁷ Gershon Salomon adalah tokoh kontroversial dalam gerakan ini dan pendiri The Temple Faithful. Ketika berbicara sebagai tamu ICEJ, dalam Kongres Zionis Kristen tahun 1998, Salomon bersikukuh bahwa:

Misi generasi masa kini adalah membebaskan Temple Mount dan menyingkirkan—saya ulangi, menyingkirkan—kebencian yang menodai tempat itu…kaum Yahudi tak akan diberhentikan di gerbang-gerbang menuju Temple Mount… Akan kita kibarkan bendera Israel kita di Temple Mount, yang bakal berdiri tanpa Kubah Batu dan masjidnya, dan yang akan ada di sana hanyalah bendera kita dan Kuil kita. Itulah yang harus dilaksanakan oleh generasi kita.²⁸

Namun demikian, Sam Kiley menulis di The Times untuk memberikan perspektif lain. Dia mengklaim Salomon sebagai “wajah paling tepat untuk berbagai sekte di milenium ini.” Dalam sebuah wawancara dengan Salomon bersikeras bahwa tempat ibadah umat Islam harus dihancurkan:

Pemerintah Israel harus melakukannya. Kita harus berperang. Akan banyak bangsa yang menentang kita, Tapi Tuhan akan memimpin kita. Aku yakin ini adalah ujian, dan Tuhan mengharapkan kita menyingkirkan Kubah itu tanpa rasa takut kepada bangsa-bangsa lain. Al-Masih tak akan datang dengan sendirinya; kita harus menghadirkanya dengan berjuang.’²⁹

Sejak 1967 sudah terjadi lebih dari 100 serangan bersenjata terhadap al-Haram al-Sharif oleh kaum Yahudi militan, seringkali dipimpin para rabbi. Tak sekalipun Perdana Menteri Israel atau kepala rabbi Sephardic pernah mengecam serangan-serangan itu.³⁰ Seperti yang pernah dikemukakan Lawrence Wright, “kerinduan Yahudi akan Kuil, harapan Kristen akan Kegembiraan, dan paranoia Muslim terhadap perusakan masjid mereka tengah diaduk dalam sebuah mangkuk apokaliptik.”³¹

6. Masa Depan: Menentang Perdamaian dan Menyegerakan Armageddon

Permusuhan yang diperlihatkan Zionis Kristen terhadap kompromi apapun tentang pembagian Tanah, atau Yerusalem, atau situs-situs suci, sama sekali bukan karena pesimisme yang inheren dalam eskatologi mereka.

Aliansi AS-Israel

Saat Zionis Kristen secara umum sepakat untuk berpihak pada Israel, secara khusus ada hubungan dekat antara Israel dan Amerika. Jerry Falwell menjelaskannya secara sederhana. Tuhan begitu baik kepada Amerika karena ‘Amerika baik kepada Yahudi.’³² Mike Evans adalah salah seorang yang menemukan dasar-dasar Injili tentang hubungan antara Israel dan Amerika:

Tuhan hendak memberkati Amerika maupun Israel…Jika Israel runtuh, maka Amerika Serikat tak akan mampu lagi menjaga demokrasinya…Uang Arab digunakan untuk mengendalikan dan mempengaruhi banyak Perusahaan besar di AS, sehingga membuat Amerika Serikat kian dan kian sulit menentang terorisme dunia.³³

Bagi Zionis Kristen seperti Jerry Falwell dan Mike Evans, ‘Sabuk Injil’ Amerika dipandang sebagai ‘Sabuk Pengaman’ Israel.³⁴ Amerika dianggap sebagai penyelamat besar mereka, perannya sebagai negara adidaya di dunia sudah diramalkan dalam kitab suci³⁵ dan memang sudah ditakdirkan Tuhan.³⁶ Para kritikus memperingatkan bahaya logika semacam ini karena cara pandangnya yang dualistik dan Manichaean terhadap politik global. Amerika dan Israel bersama-sama melawan dunia yang keji.’³⁷

Antipati terhadap Bangsa Arab

Zionis Kristen adalah pecinta Israel, dan mereka jarang memperlihatkan perasaan yang sama terhadap bangsa Arab. Bahkan, antipati mereka seringkali sangat berlawanan dengan empati mereka terhadap Israel. Stereotipe prasangka anti-Arab dan Orientalis lazim dijumpai dalam tulisan-tulisan mereka.³⁸ Menurut Orientalis, Barat dipandang sebagai kalangan yang liberal, damai, rasional, dan mampu menerima nilai-nilai yang ‘hakiki’ sedangkan Timur Tengah tidak.

Ramon Bennett menjelaskan betapa prasangka semacam itu tetap lazim hingga hari ini dengan menggambarkan bangsa Arab modern sebagai bangsa ‘barbar’³⁹ Dia mengklaim bahwa ‘kebiasaan mereka dalam hal keramahtamahan dan kedermawanan hanya sedikit berubah dalam 4.000 tahun ini, begitupun kebiasaan menyerang orang lain (mencuri, bersikap kasar), mengagungkan harga diri, dan kebuasan mereka.⁴⁰ Mengutip John Laffin, Bennett berpendapat bahwa bangsa Arab bukan kejam atau pembohong yang penuh perhitungan; mereka adalah orang-orang yang natural.⁴¹ Ketika anti-Semitisme dianggap tabu di Amerika, nampaknya saat ini sedang ‘musim berburu’ untuk prasangka anti-Arab.

Ethnic Cleansing di Palestina

Dick Armey, mantan pimpinan Senat Republik, melansir kabar mengejutkan dengan membenarkan ethnic cleansing terhadap bangsa Palestina dari Wilayah Pendudukan. Dalam sebuah wawancara dengan Chris Matthews di CNBC 1Mei 2002, Armey menyatakan bahwa:

Kebanyakan penduduk yang kini menghuni Israel sebelumnya diangkut dari seluruh penjuru dunia ke tanah yang kini menjadi kampung halaman mereka. Bangsa Palestina juga bisa melakukan hal yang sama, dan kami sepenuhnya akan senang membantu Palestina untuk melakukannya. Kami tak hendak mengorbankan Israel demi pendapat tentang tanah air bangsa Palestina…Aku yakin bahwa Israel harus menguasai seluruh Tepi Barat…Begitu banyak bangsa Arab yang punya tanah ratusan ribu hektar tanah, lahan, dan harta benda, juga peluang untuk mendirikan sebuah negara bagi bangsa Palestina.’⁴²

Matthews memberi Armey beberapa kali kesempatan untuk mengklarifikasi pernyataannya bahwa dia tak sedang menganjurkan ethnic cleansing terhadap seluruh bangsa Palestina dari Tepi Barat, namun Armey tak bergeming. Ketika ditanya, “Pernahkan Anda memberitahu George Bush, Presiden dari negara bagian Anda, Texas, tentang pendapat Anda bahwa seluruh bangsa Palestina harus bangkit dan pergi meninggalkan Palestina; dan itulah solusinya?”

Armey menyahut, “Mungkin sekarang ini sedang kuberitahukan padanya …Aku yakin bahwa Israel harus memperoleh tanah yang kini dikuasainya dan orang-orang yang menyerang melawan Israel harus pindah ke wilayah lain.”⁴³

Pendapat Armey bahwa bangsa Palestina harus ‘pergi’ hanyalah bagian terakhir dari serangkaian seruan yang jadi isu utama media AS dan Inggris tentang ethnic cleansing terhadap bangsa Palestina dari Wilayah Pendudukan.⁴⁴

Menentang Proses Damai

Zionis Kristen selalu membenarkan klaim sepihak Israel atas Wilayah Pendudukan, sedangkan di saat yang sama mereka menentang aspirasi bangsa Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri, karena secara hakiki keduanya memang berlawanan. Banyak yang memandang perjanjian damai sebagai pengkhianatan pada kehendak Tuhan bagi kaum Yahudi. “Perdamaian…adalah kesalahan dan ada orang-orang yang percaya bahwa akarnya adalah dari kejahatan.”⁴⁵ Clarence Wagner dari BFP juga sepakat dengan pendapat tersebut. Dia juga tidak sepakat dengan dengan perjanjian damai:

Kita perlu mendorong bangsa-bangsa lain untuk memahami rencana Tuhan, bukan rencana-rencana PBB, AS, MEE, Oslo , Wye, dsb. yang berasal dari pemikiran manusia. Tuhan sama sekali tak menetapkan rencana untuk merebut Kota Tua Yerusalem, termasuk wilayah Mount Temple dan Gunung Zaitun (Mount of Olives), kemudian memberikannya ke dunia Islam. Al-Masih tak akan kembali ke kota umat Islam bernama Al-Quds, tapi untuk mengumpulkan kembali, membangkitkan kembali kota Yahudi, Yerusalem.⁴⁶

Karena itu, bahasan tentang perdamaian bukan hanya dianggap buang-buang waktu, tetapi juga sangat memperlihatkan kurangnya keimanan, dan yang paling buruk, merupakan pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Pernyataan semacam itu berasal dari pimpinan tingkat tinggi umat Kristen, yang jadi tak jauh beda dengan pandangan ekstrimis Muslim yang menyeru ‘perang suci’ melawan Barat. Bahaya teologi semacam itu nampaknya tak separah hingga menyebabkan kematian, namun seperti kisah ‘chicken little,’ begitu menular.⁴⁷ Karen Armstrong tak sendirian dalam menelusuri bukti keabsahan Perang Salib dalam Zionisme Kristen Barat. Berdasarkan pengamatannya, kelompok fundamentalis seperti itu kini ‘kembali ke konsep perang suci zaman kuno dan ekstrim.’⁴⁸

Penilaian Kritis terhadap Zionisme Kristen

Sebagaimana telah dibahas, Zionisme Kristen sebagai sebuah gerakan telah menyebabkan banyak konsekuensi politis yang dalam dan jangka panjang. Zionis Kristen telah menunjukkan berbagai tingkat antusiasme untuk menerapkan enam keyakinan teologis fundamental yang muncul dari hasil pemahaman mereka yang literal dan futuris terhadap Injil:

1.      Keyakinan bahwa Yahudi tetaplah kaum yang dipilih Tuhan membuat Zionis Kristen menjustifikasi pendudukan militer Israel atas Palestina.

2.      Sebagai kaum pilihan Tuhan, kembalinya seluruh bangsa Yahudi ke Israel secara aktif dianjurkan dan difasilitasi melalui kemitraan antara organisasi-organisasi Kristen dan agen Yahudi.

3.      Eretz Israel, dari Mesir hingga Irak, adalah milik bangsa Yahudi sepenuhnya; karenanya, tanah tersebut harus diambil alih dan pemukimannya dijaga sekaligus diperkuat.

4.      Yerusalem dianggap sebagai pusat abadi dan eksklusif bagi kaum Yahudi, dan tak bisa dibagi-bagi dengan bangsa Palestina. Karena itu, secara strategis pemerintah negara-negara Barat di bawah tekanan Zionis Kristen harus memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem, yang berarti mengakui kebenarannya.

5.      Kuil Ketiga tetap harus dibangun, kerahibannya disucikan, pengorbanan dihidupkan kembali. Sebagaimana yang diyakini oleh Zionis Kristen, khususnya dispensational, bahwa hal ini telah diramalkan, mereka memberikan berbagai macam tingkat dukungan kepada sejumlah organisasi Jewish Temple Mount yang bertekad mewujudkannya.

6.      Karena Zionis Kristen yakin bahwa akan terjadi perang apokaliptis antara kebaikan dan keburukan dalam waktu dekat, maka perdamaian jangka panjang antara bangsa Arab dan Yahudi tak lagi bisa diharapkan. Sesungguhnya, menyarankan Israel untuk berkompromi dengan Islam atau hidup berdampingan dengan bangsa Palestina berarti menyamakan diri dengan orang-orang yang ditakdirkan untuk melawan Tuhan dan Israel dalam perang Armageddon yang sudah dekat.

Jelas bahwa tidak semua Zionis Kristen meyakini keenam butir doktrin di atas, atau berkeyakinan dan melibatkan diri dengan derajat yang sama. Namun demikian. Sebagaimana telah dibahas, secara umum, konsekuensi dukungan tanpa pertimbangan kritis terhadap Negara Israel, khususnya dari kalangan Evangelis Amerika, pada hakikatnya sangat merusak, bahkan bagi kaum Yahudi yang mereka klaim sebagai orang-orang terkasih.

Umumnya, Zionisme Kristen telah ditolak oleh sejumlah denominasi utama Kristen.

Misalnya, dalam Koferensi Sabil Internasional ke-5 di Yerusalem bulan April 2004, sekitar 600 anggota dari 30 negara mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengecam Zionisme Kristen sebagai bid’ah:

Zionisme Kristen adalah gerakan teologis dan politis modern yang menganut pandangan ideologis yang paling ekstrim tentang Zionisme, karenanya jadi sangat merugikan bagi perdamaian yang adil antara Israel dan Palestina. Program-program Zionis Kristen menyajikan cara pandang bahwa Kitab Injil dinisbahkan pada ideologi kekaisaran, kolonialisme, dan militerisme. Dalam bentuk ekstrimnya, paham ini mengutamakan berbagai peristiwa apokaliptis yang mengarah pada berakhirnya sejarah, bukan menghidupkan cinta kasih Kristus dan kadilan di masa kini.

Kami juga menolak bentuk Zionisme Kristen yang lebih berbahaya, yang mewarnai kebijakan banyak gereja besar sehingga mereka tetap diam saat menyaksikan pendudukan Israel atas Palestina. Oleh karena itu, dengan tegas kami menolak doktrin-doktrin Zionis Kristen, menyatakannya sebagai ajaran palsu yang merendahkan pesan kasih, pengampunan, dan keadilan yang ada dalam Injil…

Kami menolak ajaran-ajaran bid’ah Zionisme Kristen yang memfasilitasi dan mendukung kebijakan ekstrimis ini. Alih-alih mengabarkan cinta kasih universal, pertaubatan dan persatuan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, mereka justru tengah mengkampanyekan eksklusivitas rasial dan perang tiada akhir.⁴⁹

Zionisme Kristen hanya menghidupkan keyakinan terhadap masa depan apokaliptik yang didasarkan pada pemahaman hermeneutik literal, dengan menisbahkan janji yang disebutkan dalam Perjanjian Lama bagi kaum Yahudi kuno itu pada Negara Israel saat ini. Asumsi literal mereka itu menafikan kemungkinan apapun untuk memaknai Injil dengan cara lain, untuk memaknai sejarah, atau hasil perundingan damai yang adil dan jangka panjang di Timur Tengah.

Akhirnya, Zionisme Kristen harus ditolak karena tanpa sikap kritis telah memberlakukan agenda rasis eksklusif untuk mewujudkan hak politis Israel. Selain itu, kurangnya rasa kasih mereka kepada tragedi bangsa Palestina sungguh tak bisa dimaafkan. Baik sengaja maupun tidak, kelompok ini telah melegitimasi penindasan terhadap bangsa Palestina atas nama Tuhan. Di saat yang sama, kepada kaum Yahudi, mereka memberikan masa depan apokaliptik yang jauh lebih mengerikan, bahkan lebih dari Shoah–Holocaust.[Stephen Sizer] 

Catatan Kaki:

1.      Grace Halsell, ‘Israeli Extremists and Christian Fundamentalists: The Alliance’, Washington Report , Desember 1988, h. 31.

2.      Dale Crowley, ‘Errors and Deceptions of Dispensational Teachings.’ Capital Hill Voice, (1996-1997).

3.      Lihat Stephen Sizer, Christian Zionism: Road-map to Armageddon (Leicester, IVP, 2004).

4.      Halsell, ibid., h. 50.

5.      ‘Christians Call for a United Jerusalem’ New York Times , 18 April 1997, http://www.cdn-friends-icej.ca/united.html

6.      The Pew Research Center, Americans Struggle with Religion’s Role at Home and Abroad , http://people-press.org/reports/display.php3?PageID=388 , Maret 2002.

7.      http://www.israelunitycoalition.com

8.      ‘Open Letter to Evangelical Christians from Jews for Jesus: Now is the Time to Stand with Israel .’ The New York Times, 23 Oktober 2000.

9.      Ibid., h.108.

10.  Jerusalem Post , 11 Oktober 1991, dikutip dalam Wagner, op.cit., h.108.

11.  Lind, op.cit.

12.  Zev Chafets, ‘The Rabbi Who Loved Evangelicals (and Vice Versa).’ New York Times, 24 Juli 2005. Rabbi Yechiel Eckstein adalah pendiri dan presiden International Fellowship of Christians and Jews. Dia juga wakil direktur nasional untuk urusan antar agama di Anti-Defamation League. http://www.ifcj.org

13.  http://www.christiansforisrael.org

14.  http://www.cfoic.com

15.  International Christian Embassy, pengadaan ‘Bulletproof Bus for Efrat’, Word from Jerusalem, Mei 2002.

16.  Bridges for Peace, ‘New Life on the Farm’ Despatch from Jerusalem , January (2000), h. 5.

17.  www.anglicansforisrael.com

18.  Asaf Romirowsky, ‘ David & Goliath’ , http://www.anglicansforisrael.com/docs/2006/05/10/david-and-goliath

19.  Simon Mcllwaine, ‘ Our complaint to the URC ‘ http://www.anglicansforisrael.com/docs/2005/09/12/our-complaint-to-the-urc/

20.  ‘Undang-undang untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem’, http://www.usdoj.gov/olc/s770.16.htm  

21.  Middle East Realities ‘Lie of the Week’, MiddleEast@aol.com, 01/11/95.

22.  Donald Neff, ‘Kongres tidak bertanggung jawab terhadap isu Yerusalem’, Washington Report , January (1998), hh.90-91.

23.  International Christian Embassy Jerusalem (Jerusalem, ICEJ, 1993), h.24.

24.  ‘Pernyataan Kongres Zionis Kristen Internasional,’ Kedutaan Kristen Internasional, Yerusalem, 25-29 Februari 1996.

25.  ‘Christians Call for a United Jerusalem’ New York Times , 18 April 1997, http://www.cdn-friends-icej.ca/united.html

26.  Ibid.

27.  Randall Price, The Coming Last Days Temple , (Eugene, Oregon, Harvest House, 1999), hh. 616-644; Randall Price, ‘Time for a Temple? Jewish Plans to Rebuild the Temple.’ Friends of Israel Gospel Ministry http://www.foigm.org/img/timetemp.htm

28.  Nadav Shragai, ‘Dreaming of a Third Temple’, Ha’aretz , 17 September 1998, h.3, dikutip di Price, Coming , op.cit., h. 417.

29.  Sam Kiley, ‘Yang saleh akan bertahan dan yang lainnya akan lenyap’ The Times, 13 Desember 1999, h.39.

30.  Grace Halsell, ‘The Hidden Hand of the Temple Mount Faithful’ The Washington Report , January 1991, h.8.

31.  Lawrence Wright, ‘Forcing the End’, Frontline, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/apocalypse/readings/forcing.html  

32.  Dikutip dari Halsell, Forcing , op.cit., h. 100.

33.  Mike Evans , Israel , America ’s Key to Survival , (Plainfield, New Jersey, Haven Books, 1980), halaman belakang, xv.

34.  Jeff Halper, Israel as an Extension of America’s Empire, (Israeli Committee Against House Demolitions) makalah yang tidak dipublikasikan.

35.  Noah Hutchings, U.S. in Prophecy, (Oklahoma City, Hearthstone Publishing, 2000); Arno Froese, Terror in America, Understanding the Tragedy, (West Columbia, Olive Press, 2001); Mark Hitchcock, Is America in Prophecy? (Portland, Oregon, Multnomah, 2002); Hal Lindsey, Where is America in Prophecy? video (Murrieta, California, Hal Lindsey Ministries, 2001).

36.  Michael Lienesch, Redeeming America: Piety and Politics in the New Christian Right , (Chapel Hill, North Carolina, University of North Carolina, 1993), h.197.

37.  Rosemary Reuther & Herman J. Ruether, The Wrath of Jonah, (San Francisco, Harper, 1989), h.176. Lihat juga Robert Jewett & John Shelton Lawrence, Captain America and the Crusade against Evil (Cambridge, Eerdmans, 2003).

38.  Edward Said, Orientalism , (New York, Vintage, 1978); Ramon Bennett, Philistine, The Great Deception , (Jerusalem, Arm of Salvation, 1995).

39.  Bennett, op.cit., h.23.

40.  Ibid., h.21.

41.  Ibid., h.23; John Laffin, The Arab Mind , (London, Cassell, 1975), h.70

42.  Dick Armey, ‘Hardball with Chris Matthews’, CNBC, 1 Mei 2002, dikutip dalam ‘Republican Party Leader calls for Ethnic Cleansing of Palestinians on Prime Time Talk Show’ The Electronic Intifada, http://electronicintifada.net/actionitems/020502dickarmey.html  Lihat juga ‘Rep. Dick Armey calls for Ethnic Cleansing of Palestinians’ Counterpunch disunting oleh Alexander Cockburn dan Jeffrey St. Clair, http://www.counterpunch.org/armey0502.html .

43.  Ibid.

44.  Charles Krauthammer, ‘Mideast Violence: The Only Way Out’, Washington Post, 15 Mei 2001; Emmanuel A. Winston menulis di USA Today, ‘called for the ‘resettling the Palestinians in Jordan’ USA Today , 22 Februari 2002; John Derbyshire, ‘Why don’t I care about the Palestinians?’, National Review , 9 Mei 2002.

45.  Walter Riggans, ‘The Messianic Community and the Hand Shake’ Shalom, 1, (1995), termasuk sebuah kutipan dari Benjamin Berger, pimpinan di Kehilat HaMashiach, Jerusalem.

46.  Wagner, ‘Driving’, op.cit., h.9.

47.  Dave MacPherson, cited in Halsell, Forcing , op.cit., h.10.

48.  Karen Armstrong, Holy War, The Crusades and Their Impact on Today’s World , (London, Macmillan, 1988), h.377.

49.  www.sabeel.org

Note:

Stephen Sizer adalah Vicar Gereja Kristus, di Virginia Water. Dia juga kepala Komunitas Injil Internasional di Inggris, dan anggota dewan pengawas sejumlah organisasi termasuk Amos Trust. Selain menjadi anggota Interfaith Group for Morally Responsible Investment dan Institut Kajian Zionisme Kristen, dia juga menjabat kepala pengurus di Sekolah Kesehatan St Ann’s, di Virginia Water. Tesis doktoralnya tentang Zionisme Kristen. Ia menulis sejumlah buku dan artikel.

Artikel ini dialihbahasakan dengan izin penulis oleh Anna Farida dari “Christian Zionism: Road-map to Armageddon?” dalam Volume 1 Issue 4, http://www.palint.org/article.php?articleid=16. Hak cipta pada Palestine Internationalist.