Pada tanggal 19 Maret 1977, Kongregasi Suci untuk Pendidikan Katolik (semacam Departemen Pendidikan Kepausan di Vatikan) mengeluarkan dokumen tentang “Sekolah Katolik” (SK). Dokumen tersebut  yang terdiri 93 artikel, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Deklarasi Konsili Vatikan II tentang  “Maha Pentingnya Pendidikan” (Gravissimum Educationis). Gravissimum Educationis (GE) sendiri hanya terdiri dari 12 artikel dan dideklarasikan tanggal 28 Oktober 1965.

Dalam dokumen tentang SK tersebut pada artikel 58 dikatakan sbb.: ” Didorong oleh nilai-nilai kristiani, SK peka akan seruan dari segala penjuru dunia mengenai masyarakat yang lebih adil dan SK berusaha untuk memberikan sumbangan untuk itu. SK tidak hanya berhenti pada mengajarkan tuntutan akan keadilan, walaupun menghadapi tantangan dari situasi setempat, tetapi berusaha untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan tersebut dalam hidup sehari-hari di komunitas sekolah“.

Di beberapa negara, karena peraturan perundang-undangan dan kondisi ekonomi setempat, SK mengambil resiko memberikan kesaksian sebaliknya dengan menerima sejumlah besar anak dari keluarga kaya. Sekolah-sekolah telah melakukan hal tersebut karena mereka harus berswasembada  dalam hal keuangan.

Keadaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan Katolik, karena  mestinya Gereja memberikan pelayanan pendidikan terutama kepada “orang miskin atau mereka yang kehilangan bantuan dan kehangatan keluarga atau mereka yang jauh dari iman”.

Karena pendidikan merupakan suatu sarana yang penting untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi perorangan maupun masyarakat,, maka bila SK mencurahkan perhatiannya secara khusus dan menonjol kepada mereka yang berasal dari kelas sosial yang kaya, SK akan membantu mereka mempertahankan kedudukan istimewa mereka dan dengan begitu akan terus-menerus mendukung masyarakat yang tidak adil”.

DILEMA SK DI INDONESIA

SK di Indonesia tidak ada yang negeri. Bahkan di Indonesia bagian timur khususnya NTT yang mayoritas warga masyarakatnya beragama Katolik pun tidak ada Sekolah Katolik Negeri (SKN). Walau pun tidak ada SKN namun ada beberapa SK yang lebih taat dan tunduk pada Dinas Pendidikan setempat dari pada Yayasan yang menjadi tuan dan badan hukumnya. Mestinya keduanya harus ditaati secara proporsional.

Dalam bahasa UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pasal 55, sekolah swasta disebut “Lembaga pendidikan berbasis masyarakat”.  Itu tidak berarti bahwa sekolah negeri tidak berbasis masyarakat, sebab sekarang ini sekolah-sekolah negeri amat berbasis masyarakat dan berbasis pemerintah atau negara, sehingga menjadi amat kuat.

SK di Indonesia sebagai sekolah swasta amat tergantung kepada masyarakat, lebih tegasnya amat tergantung pada orang tua siswa dalam bentuk SPP. Kalau di Singapore, SK  dan swasta lainnya yang disebut autonomous atau  independent mendapat bantuan  dari Pemerintah sebesar 80-90% dari seluruh pembiayaan, baik gaji guru dan karyawan, biaya operasional bahkan pembangunan gedung dan perlengkapannya, tetapi di Indonesia tidaklah demikian.

Karena SK amat tergantung pada SPP dari siswa maka bila SK memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu, tentu akan  kesulitan untuk memberi kesejahteraan kepada guru dan karyawan. Kalau guru dan karyawannya tidak sejahtera bagaimana mungkin bisa mengabdi dengan sepenuh hati dan jiwa. Belum lagi untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang amat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu dari mana dana harus diperoleh? Kita semua memang gampang mengriktik SK kok mahal. Tetapi coba bayangkan bagaimana para penyelenggara dan pengelola bisa menyelenggarakan pendidikan yang baik bila tidak ada dana yang cukup.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak SK termasuk kategori miskin sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai apalagi optimal untuk mendukung proses belajar-mengajar. Karena kekurangan dana, maka kesejahteraan guru dan karyawan juga kurang memadai dan pada gilirannya tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal. Tentu saja tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan. Ujung-ujungnya kualitas sekolah merosot, jumlah murid juga merosot. Dalam keadaan semacam itu tidak mengherankan kalau cukup banyak SK yang gulung tikar atau dilikuidasi. Dan memang harus kita akui bahwa di era globalisasi ini sekolah yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif akan gulung tikar.

Untuk bisa eksis dan berkembang, SK perlu memiliki dana yang cukup. Untuk bisa memiliki dana yang cukup, sekolah berusaha untuk menjaring siswa yang mampu baik secara finansial maupun intelektual. Ujung-ujungnya menjadi sekolah “favorit” dalam artian “elit” yang dalam bahasa “ajaran Gereja” ikut melestarikan ketidak-adilan sosial.

Di sinilah letak dilema SK. Kalau mengutamakan anak-anak miskin, sekolahnya bisa gulung tikar. Sebab sebagai sekolah swasta sumber dana hanyalah dari siswa atau orang tua siswa. Kalau mau eksis dan berkembang, SK terpaksa harus mencari dana yang cukup. Untuk itu memilih siswa-siswi yang mampu.

LALU HARUS BAGAIMANA?

Jawaban utama atas pertanyaaan itu adalah “solidaritas”. Solidaritas kristiani bersumber pada Yesus Kristus yang solider terhadap kita sehingga rela menjadi manusia seperti kita dan ikut mengalami segala kelemahan manusia, kecuali dosa. Di dalam tubuh Gereja Katolik Indonesia ada DSAK ( Dana Solidaritas Antar Keuskupan).

Solidaritas di lingkungan pendidikan Katolik bisa meliputi solidaritas antaYayasan; solidaritas antarSatuan Pendidikan dalam satu Yayasan yang sering disebut dengan istilah “subsidi silang”. Bisa juga solidaritas antarSiswa (dari siswa untuk siswa).

Di Keuskupan Agung Semarang ada gerakan “lima roti dua ikan”. Gagasan lima roti dua ikan bersumber pada Kitab Suci (Mk 6:30-44) di mana Yesus memberkati dan membagikan lima roti dan dua ikan sehingga mencukupi untuk lima ribu orang laki-laki dan masih sisa dua belas bakul penuh.

Lima roti dan dua ikan berarti tujuh. Maka tiap tanggal tujuh dalam bulan, semua anggota KS, khususnya anak-anak diminta kerelaannya untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan disumbangan kepada sesama siswa yang membutuhkan. Gerakan ini adalah gerakan dari siswa untuk siswa. Walaupun masih sering mengalami banyak kendala, tetapi gerakan ini merupakan gerakan yang sangat bagus untuk mendidik dan melaksanakan solidaritas antara siswa, sebagai bagian dari pendidikan keadilan sebagaimana dianjurkan oleh dokumen Gereja tersebut di atas.

Gerakan lima roti dua ikan, adalah sebuah contoh kongkrit pendidikan solidaritas. Tentu masih ada bentuk-bentuk yang lain. Yang penting semua SK perlu mengajarkan dan melaksanakan solidaritas sebagai bagian pendidikan keadilan. [Penulis, Anggota Pengurus Komisi Pendidikan KWI]

Source: http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4845

Bagaimana reaksi seorang bunda Palestina yang anaknya tewas karena jantungnya tertembus peluru ? Apa yang dilakukan seorang putra Palestina setelah ibunya meninggal dalam peledakan bis? Kedua tragedi itu membuka jalan kebencian dan dendam. Tapi warga Palestina dan Israel yang kehilangan orang-orang tercinta, ternyata, masih bisa dipersatukan.

Naser meninggal saat ulang tahun ke 16. Semalam sebelum tewas, ia duduk di depan rumah dan menatap langit, tutur ibunya mengenang. Menurut Rahma, kini berusia 73 tahun, putranya waktu itu merasa akan segera berpulang: ‘Naser berkata kepada saya, langit begitu indah dan ingin sekali menggapai seluruh angkasa. Dunia begitu cantik, tukasnya’.

Berang
Semasa puncak Intifada pertama, Naser berang. Demikian cerita ibunya di rumahnya di kamp pengungsi Dheisheh, kota Betlehem, Tepi Barat Sungai Yordan. Naser marah karena bangsanya ditekan, marah karena kerabat keluarganya ada yang mati gara-gara tentara Israel, dan ia ingin melakukan sesuatu. Pas ulang tahun ke 16, dalam aksi turun ke jalan memperingati kawan satu desanya yang meninggal, ia melempari tentara dengan batu. Ia kemudian lari, tapi peluru menghentikan nyawanya.

Rahma mengenang Naser sebagai ‘anak yang ramah dan baik. Ia sayang kepada para abangnya dan adik-adik perempuannya, dan selalu membantu di rumah’. Sang ibu masih tinggal di kamp pengungsian. ‘Sekalipun mereka telah membunuh anak saya, saya tidak membenci mereka. Demi Allah, saya tidak membenci orang Israel. Karena mereka manusia seperti saya. Tapi saya benci tembok isolasi dan kekerasan. Saya yakin, kita bisa menyelesaikan masalah ini, jika kita menyikapi mereka sebagai manusia’.

Beberapa tahun lalu, untuk pertama kali, ia bertemu dengan seorang ibu Israel yang mengalami situasi serupa. Perjumpaan tersebut membantu pemulihan Rahma. ‘Ia menangis dan saya menangis. Dan saya merasakan tangisan dan sakit yang sama pada ibu Israel itu’. Pertemuan itu diselenggarakan oleh Parents Circle (Lingkaran Orangtua) Forum Keluarga, PCFF. Organisasi Israel-Palestina ini memusatkan kegiatannya pada rekonsialiasi keluarga-keluarga Israel dan Palestina.

Aksi bunuh diri
Nir, 47 tahun, adalah kepala cabang Israel organisasi tersebut. Seperti kebanyakan anggota lainnya, ia pun kehilangan orang tercinta. Ibunya 12 tahun lalu tewas dalam serangan bom bunuh diri terhadap sebuah bis di Tel Aviv. Zeheva - keluarga memanggilnya Golda - adalah seorang perempuan luar biasa, penuh humor, kata Nir. Ia kala itu baru saja pensiun dan hobi main akordeon. Semasa mudanya, si ibu juara nasional dan meraih hadiah ke Belanda, ikut dalam mars musik. Ia main akordeon bersama kelompoknya, keliling Belanda.

Sewaktu berusia 60 tahun, belum lama menjalani pensiun sebagai guru, ia pergi ke rumah temannya untuk bermain kartu dan ngobrol. Ia punya mobil, tapi karena alasan ekonomi, itulah dugaan Nir, hari tersebut tak dipakai. Nir bercerita di kantornya di Tel Aviv, bahwa ia masih ingat betul suasana ketika mendengar kabar tersebut. ‘Saya merasa marah dan murka. Saya ingat gejolak yang saya rasakan, tuntutan ingin melakukan sesuatu’.

Saling merasakan

Keluarganya hari itu juga dibanjiri politisi dan wartawan. Media mencoba memancing ucapan kutukan semacam ‘Bunuh semua orang Arab’. Tapi Nir dan keluarga memutuskan untuk tidak mengarahkan sakit hatinya kepada pihak lain. Bahkan tidak kepada otak yang mendalangi serangan yang belakangan ditangkap. ‘Saya tidak percaya pada dendam, ibu saya tetap meninggal,’ kata Nir. ‘ Saya merasa sulit melihat bagaimana orang lain mengejar dendamnya. Konfusius pernah berkata, jika Anda hidup dengan dendam, maka galilah terlebih dahulu dua liang kubur’.

Nir menyebut pertemuan pertama dengan warga Palestina senasib, sebuah pencerahan, karena mereka saling merasakan sakit itu. Nir berpendapat organisasinya membawa pengharapan dan meletakkan dasar untuk perdamaian di masa depan. Karena kedua pihak kini saling belajar mengenali sisi kemanusiaan, maka kelak ketika perdamaian tiba, akan lebih mudah, ujarnya menjelaskan.

Ibu Palestina, Rahma, yang menderita sakit jantung, berharap bisa melakukan sesuatu sebelum meninggal. ‘Saya mengetuk setiap pintu yang bisa membawa saya ke perdamaian. Tunjukkan pintu itu dan saya akan masuk ke dalamnya’.[]

Link:http://www.theparentscircle.org/

Source: http://www.ranesi.nl/arsipaktua/timurtengah/tangisan_sakit_sama080509

Beberapa hari setelah tertembaknya Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, Habib Rizieq menyatakan (dalam hal ini membenarkan ungkapan) bahwa pelaku terorisme di Indonesia itu akan masuk surga. Ia menyampaikan rasa simpati dan menilainya sebagai orang yang mati syahid. Pernyataan ini seolah memperkuat pendapat seorang teroris yang direkam dalam kepingan CD, mati dalam pemboman di Bali akan masuk surga. Ini tentu karena si teroris yakin akan hal itu. Dengan demikian jelas bahwa motif tindakannya dianggap melaksanakan ajaran agama Islam. Ungkapan ini sudah tentu dalam membenarkan dan menyetujui tindak kekerasan atas nama Islam. Benarkah demikian?

Pertama-tama, harus disadari bahwa tindak teroristik adalah akibat dari tidak efektifnya cara-cara lain untuk ‘menghadang’, apa yang dianggap sang teroris sebagai, hal yang melemahkan Islam. Bentuk tindakan itu dapat saja berbeda-beda namun intinya sama, yaitu anggapan bahwa tanpa kekerasan agama Islam akan ‘dikalahkan’ oleh hal-hal lain, termasuk modernisasi ‘model Barat’. Tak disadari para teroris, bahwa respon mereka bukan sesuatu yang murni dari agama Islam itu sendiri. Bukankah dalam tindakannya para teroris juga menggunakan penemuan-penemuan dari Barat? Ini terbukti dari berbagai alat yang digunakan, seperti perkakas komunikasi dan alat peledak. Bukankah ini menunjukkan hipokritas yang luar biasa dalam memandang kehidupan?

Demikian kuat keyakinan itu tertanam dalam hati para teroris, sehingga sebagian mereka bersedia mengorbankan jiwa sendiri dengan melakukan bom bunuh diri. Selain itu juga karena adanya orang-orang yang mendukung gerakan teroris itu. Patutlah dari sini kita memeriksa kebenaran pendapat itu. Tanpa pendekatan itu, tinjauan kita akan dianggap sebagai ‘buatan musuh’. Kita harus melihat perkembangan sejarah Islam yang terkait dengan hal ini sebagai perbandingan.

Dalam sejarah Islam yang panjang, ada tiga kaum dengan pendapat penting yang berkembang. Kaum Khawarij menganggap penolakan terhadap setiap penyimpangan sebagai kewajiban agama. Dari mereka inilah lahir para teroris yang melakukan pembunuhan demi pembunuhan atas orang-orang yang mereka anggap meninggalkan agama. Lalu ada kaum Mu’tazilah, yang menganggap bahwa kemerdekaan manusia untuk mengambil pendapat sendiri tanpa batas dalam ajaran Islam. Mereka menilai adanya pembatasan apapun akan mengurangi kebebasan manusia. Di antara dua pendapat yang saling berbeda itu, ada kaum Sunni yang berpandangan bahwa kaum muslimin memiliki kebebasan dengan batas-batas yang jelas, yaitu tidak dipekenankan melakukan tindakan yang diharamkan oleh ajaran agama Islam, salah satunya bunuh diri.

Mayoritas kaum muslim di seluruh dunia mengikuti garis Sunni ini dan menggunakan paham itu sebagai batasan perlawanan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karenanya, penulis yakin bahwa orang yang membenarkan terorisme itu berjumlah sangat kecil. Itulah sebabnya, dalam sebuah keterangan pers penulis menyatakan bahwa Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Habib Rizieq, adalah kelompok kecil dengan pengaruh sangat terbatas. Ini adalah kenyataan sejarah yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Akibat dari anggapan sebaliknya, sudah dapat dilihat dari sikap resmi aparat penegak hukum kita yang terkesan tidak mau mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap mereka itu.

Kita perlu mendudukkan persoalannya pada rel yang wajar. Pertama, pandangan para teroris itu bukanlah pandangan umat Islam yang sebenarnya. Ia hanyalah pandangan sejumlah orang yang salah bersikap melihat sejumlah tantangan yang dihadapi ajaran agama Islam. Kedua, pandangan itu sendiri bukanlah pendapat mayoritas. Selain itu, terjadi kesalahan pandangan bahwa hubungan antara agama dan kekuasaan akan menguntungkan pihak agama. Padahal sudah jelas, dari proses itu sebuah agama akan menjadi alat pengukuh dan pemelihara kekuasaan. Jika sudah demikian agama akan kehilangan peran yang lebih besar, yaitu inspirasi bagi pengembangan kemanusiaan. Selain itu juga akan mengurangi efektivitas peranan agama sebagai pembawa kesejahteraan.

Agama Islam dalam al-Qur’an al-Karim memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan keadilan, sesuai dengan firman Allah “Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan” (Ya ayyuha al-ladzina amanu kunu qawwamina bi al-qisthi). Jadi yang diperintahkan bukanlah berbuat keras, tetapi senantiasa bersikap adil dalam segala hal. Begitu juga dalam kitab suci banyak ayat yang secara eksplisit memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa bersabar. Tidak lupa pula, selalu ada perintah untuk memaafkan lawan-lawan kita. Jadi sikap ‘lunak’ dan moderat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya sikap terlalu keras itulah yang ‘keluar’ dari batasan-batasan ajaran agama.

Berbeda dari klaim para teroris, Islam justru mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam hidup kita. Al-Qur’an menyatakan “Sesungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai lelaki dan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa untuk saling mengenal” (Inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa wa ja’alnakum syu’uban wa qabaila li ta’arafu). Dari perbedaan itu, Allah Swt memerintahkan “berpeganglah kalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah” (wa i’tashimu bi habl Allah jami’an wa la tafarraqu). Berbagai perkumpulan hanyalah menandai adanya kemajemukan/pluralitas di kalangan kaum muslimin, sedangkan aksi para teroris itu adalah sumber perpecahan umat manusia.

Kebetulan, negara kita berpegang kepada ungkapan Empu Tantular ‘Bhinneka Tunggal Ika’ (berbeda-beda namun tetap satu juga). Kaum muslimin di negeri ini telah sepakat untuk menerima adanya negara yang bukan negara Islam. Ia dicapai dengan susah payah melalui cara-cara damai. Jadi patutlah hal ini dipertahankan oleh kaum muslimin. Karena itu, kita menolak terorisme dalam segala bentuk. Jika mereka yang menyimpang belum tentu masuk surga, apalagi mereka yang memberikan ‘rekomendasi’ untuk itu. [Abdurrahman Wahid]

Jakarta, 23 November 2005

Source: http://bhinneka-tunggal-ika.web.id/artikel_detail.php?act=view&id=4

Pagi itu, penulis (Abdurrahman Wahid) sudah terlentang di tempat tidur sejak jam 3 dini hari. Karena sudah tidur sejak jam 10 malam, maka penulis pun terbangun di waktu dini hari itu. Jam setengah lima pagi, penulis mendengar suara adzan subuh dari tengah-tengah kompleks Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sayup-sayup terdengar lantunan suara adzan itu, yang mengingatkan penulis kepada panggilan shalat di padang pasir. Seperti biasa, panggilan shalat itu kemudian ada yang mengikutinya, yaitu ada manusia bergegas menuju ke Mushola di tengah-tengah rumah sakit tersebut. Tetapi tidak semua penghuni rumah sakit bersikap seperti itu, ada yang langsung bangun dari tidur dan mengambil air wudlu, tapi ada pula yang justru meneruskan tidur mereka. Sikap-sikap itu ‘bebas’ dilakukan karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita.

Kebebasan menjalankan ajaran agama, memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kerangka itulah kita melaksanakan ajaran agama yang sebenarnya serba mutlak itu. Apabila dikehendaki bangsa kita tetap memiliki penghargaan terhadap keberagaman (pluralitas) yang tinggi, maka peranan sangat besar harus diberikan kepada masyarakat untuk melakukan ajakan/persuasi dalam hal-hal yang menyangkut kebenaran ajaran agama. Dalam hal ini inisiatif bukan berada di tangan negara. Di sinilah terletak kunci dari keberagaman kita sebagai bangsa. Orang boleh memilih, mana di antara ajaran-ajaran agama itu yang akan dijalankan. Memang dari situ lalu ada celah untuk pandangan fundamentalistik yang hampir-hampir tidak memberikan “ruang” bergerak bagi para penganut keyakinan lain.

****

Dalam muktamar di Banjarmasin tahun 1935, Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan bahwa Hindia Belanda -nama Indonesia waktu itu, tidak memerlukan agama Islam sebagai ideologi negara. Keputusan itu tentu saja dengan alasan-alasan yang kuat, salah satunya adalah begitu banyaknya aliran-aliran keagamaan yang hidup di masyarakat. Sudah sejak awal bangsa kita bersikap demikian ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Dinasti Mataram mengumumkan “Islamisasi terbatas”, maka dua hal “diislamkannya” yang dianggap mewakili keseluruhan ajaran agama tersebut. Padahal di kraton (pusat kekuasaan pemerintah) tidak seluruh ajaran agama itu dilaksanakan. Umpamanya saja, penari perempuan di Kraton tidak tertutup bahu mereka sewaktu menari, sesuatu yang sudah tentu menyalahi peraturan formal agama tersebut. Namun Raja Mataram itu tetap dinamai Sayyidin Panata Agama.

Ini belum lagi kalau kita melihat variasi-variasi cukup besar antara berbagai aliran dalam budaya masyarakat kita. Perbedaan antara mereka memang sudah ada sejak dahulu. Dr. Taufiq Abdullah (Mantan Ketua LIPI) membagi pola-pola hubungan antara Islam dan kekuasaan menjadi empat buah, yaitu model Aceh, model Minangkabau, model Goa dan model Jawa. Pada model Aceh kerajaan Islam berkembang dari kampung-kampung kecil yang melaksanakan fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Model kedua, terdapat dalam masyarakat matriarkal (garis ibu) di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan pusat yang mampu memaksakan kehendak kepada mereka, karena itu persatuan dan kesatuan pendapat hanya ada dalam teori melalui petatah-petitih atau ungkapan seperti: “bulat kata di mufakat”. Karena itulah masyarakat Minangkabau sangat individualistik.

Model ketiga adalah model Goa, yaitu ketika kerajaan-kerajaan Pra-Islam menerima unsur-unsur Islam melalui perkawinan dan pengangkatan, sehingga unsur-unsur itu bercampur baur dengan yang lain-lain. Contoh yang masih ada adalah Kesultanan Malaysia dan Brunei dengan para sultan yang memiliki wewenang keagamaan, tetapi bercara hidup seperti orang Barat.

Model keempat adalah model Jawa, dimana berbagai kecenderungan hidup bersama-sama dalam sebuah masyarakat. Tradisi utamanya adalah tradisi kraton yang hanya sedikit melaksanakan ajaran agama. Tradisi ke-Islaman dikembangkan di pesantren-pesantren sebagai “kraton kecil”, tapi ia hidup berdampingan dengan tradisi-tradisi lain termasuk tradisi “kraton besar” yang tidak berdasarkan ajaran agama Islam. Kedua tradisi itu hidup berdampingan secara damai, sampai sekarang pun masih terus berlanjut di jaman modern ini.

“Pola Jawa” ini kemudian menjadi pola hubungan antar pusat kekuasaan (pada tingkat terbawah berada di tangan lurah/kepala desa), dengan sendirinya terjadi hubungan formal antara kekuasaan pemerintahan dengan kekuasaan non-pemerintahan, yaitu kekuasaan para pemimpin agama, merupakan sesuatu yang ada dalam masyarakat. Kita lihat kekuasaan para pengasuh pesantren akibat pengaruh mereka di masyarakat, merupakan sebuah kenyataan sejak kita mencapai kemerdekaan. Pola ini beralih menjadi kekuatan politik gerakan Islam yang semakin bertambah besar. Tentu pada akhirnya kekuatan itu akan menurun, tetapi pada saat ini ia sedang mengalami kenaikan yang pesat. Itulah yang pada sepuluh tahun terakhir ini diusahakan sementara pihak, menjadi kekuatan politik Islam yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Kekuatan politik Islam itu diusahakan agar berkembang menjadi kekuatan terbesar, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan Partai Golkar.

Di sini terlihat, kekuatan politik Islam digunakan untuk mendukung kekuatan politik lain. Dari sebab ini merupakan salah satu kunci kemunculan fundamentalisme Islam di negeri kita. Pada tiap manivestasi munculnya kelompok fundamentalis, selalu ada usaha untuk mengecilkan arti gerakan agama. Karena itulah, langkah-langkah yang mereka ambil selalu berbau kekerasan seperti di Ambon, Poso maupun Banyuwangi.

Kalau di Mesir gerakan-gerakan oposisi seperti Ikhwan al-Muslimin, selalu berbau penolakan terhadap pembaharuan, maka di Indonesia ‘pembaharuan’ muncul dalam bentuk gerakan radikal dan senantiasa menggunakan tindak kekerasan. Pembaharuan semacam itu ada sebagai sebuah protes sosial. Kemungkinan seperti itu tidak dapat dianggap ringan.

Sementara itu, “tindakan balasan” terhadap tindak kekerasan itu biasanya hanya berbentuk kekerasan juga. Seperti tindak kekerasan oleh DI/TII yang berbuah kekerasan pula terhadap mereka. Ini tentu tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya memperpanjang persoalan belaka. Karena itu, dalam upaya membasmi tindak kekerasan itu, kita tidak cukup bertindak keras belaka, seperti yang diusulkan oleh negeri-negeri lain. Kita harus mengembangkan cara-cara kita sendiri untuk “mengatasi” tindak-tindak kekerasan yang terjadi secara meluas semenjak kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Dengan kata lain, tindak kekerasan di negeri kita tidak dapat diselesaikan dengan tindak kekerasan balasan. Kita berpikir lebih mendalam jika ingin menemukan jawaban yang dimaksudkan.

Memang, kita harus arif dan bijaksana dalam mengemudikan masyarakat. Proses besar yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan tindakan serba keras, melainkan dengan tindakan-tindakan yang berprespektif jangka panjang dengan mencari jawaban yang tepat. Ini adalah bagian dari proses melestarikan dan mmebuang, yang ada dalam sejarah manusia, bukan?

RSCM, Jakarta 19 Juli 2005

[Abdurrahman Wahid]

Source: http://bhinneka-tunggal-ika.web.id/artikel_detail.php?act=view&id=5

Aku berharap Indonesiaku juga Indonesiamu. Memang belum sangat jelas apakah Indonesiaku sama dengan Indonesia yang diteriakkan penyair Taufiq Ismail di dalam puisinya “Kembalikan Indonesia Kepadaku”. Juga belum jelas apakah Indonesiaku sama dengan Indonesia yang dimaksud Bung Karno dalam “Indonesia Menggugat”.

Banyak hal, ternyata, yang belum cukup jelas di dalamnya. Indonesiaku hasil sebuah dialog dan negosiasi politik yang lama, melelahkan, dan menyita kesabaran, dan membutuhkan toleransi terhadap semua kemungkinan aspirasi yang bermunculan dari sana sini. Tiap aspirasi harus diakomodasi dengan baik di dalam dan oleh semangat multikulturalisme yang tak henti-hentinya kita bangun.

Indonesiaku bukan hanya milikku, melainkan juga Indonesiamu, milikmu. Indonesiaku pelan-pelan kita dirikan di atas impian-impian dan aspirasi kultural yang sangat beragam, penuh variasi, penuh nuansa, dan membuat kita kaya, bagaikan taman bunga yang semarak dan harum dalam benak dan alam ideal kita.

Indonesiaku, pendeknya bukan sebutir kelereng, yang padat dan jelas sosoknya. Dengan akal pikiran aku bisa membayangkan bagaimana kira-kira rumusan politiknya. Tapi, aku belum bisa merasakannya dengan hati dan jiwaku karena rumusan-rumusan akal boleh jadi hanya bersifat teknis politis, dan itu pun di dalamnya bukan mustahil ada unsur “akal-akalan”.

Selebihnya, konsensus politik sering tidak tulus mengabdi kepentingan bersama. Dalam tradisi kenegaraan kita, yang masih muda usianya, politik sering hanya berarti “tipu muslihat” untuk meraih kemenangan jangka pendek, dan tak peduli akan pentingnya membangun keadilan semesta alam bagi segenap warga negara dan manusia-manusia yang hidup di dalamnya.

Kerja politik sering agak sedikit dungu karena merasa sudah puas melihat “hasil” berupa terciptanya sosok besar sebuah “struktur” yang bagus wujudnya, tapi kering dan kosong, tanpa jiwa. Padahal, yang kita rindukan, dan hendak kita wujudkan, ialah “jiwa” ke-Indonesia-an, untuk memberi makna lebih riil pengertian “adil dan beradab” bagi semua kalangan. Juga, dan terutama, bagi mereka yang selama ini tertindas sepatu tentara, polisi, birokrat, pedagang, dan para politisi keparat yang telah menggadaikan jiwa mereka kepada semua setan yang membunuh kemanusiaan.

Indonesiaku hasil sebuah kerja kreatif, hasil imajinasi tentang apa yang luhur dan mulia, dalam ukuranku dan ukuran-ukuranmu semua, yang bukan hanya berbeda, melainkan juga berkebalikan satu sama lain. Tapi, tak berarti aku boleh, dengan barisan massa milikku, mengusirmu pergi dari bumi milik Tuhan ini.

Kau pun tak akan bisa mengusirku dari tiap jengkal tanah di mana aku berpijak, karena di mana pun aku berada, aku tak menjejak di atas tanah warisan Engkong dan Kakek moyangmu, melainkan di atas bumi milik Tuhan kita, yang ramah dan serba akomodatif terhadap semua makhluk-Nya. Adaku di bumi ini merupakan wujud “Titah-Nya”, “Kehendak-Nya” dan “Tanggung Jawab-Nya”.

Jadi, bagaimana mungkin di antara kita, sama-sama umat beragama, sama-sama makhluk beriman, bahkan satu agama dan satu iman, tapi hendak singkang-menyingkang dan usir-mengusir? Bukankah dialog dan negosiasi kita tentang Indonesiaku, dan Indonesiamu, belum lagi selesai?

Aku tidak tahu adakah generasi demi generasi di atas kita sudah gagal merumuskan ke-Indonesia-an yang teduh, enak, dan membawa rasa nyaman bagi kita semua? Aku hanya tahu mereka sudah berusaha dengan segenap cinta, tanggung jawab dan kesediaan berkorban. Dan, generasi kita, yang mungkin lembek dan kurang wawasan, akan bersedia gagal mewujudkan Indonesiaku, dan Indonesiamu, yang kita inginkan bersama, dan kita lalu memilih baku bunuh seperti binatang di rimba raya?

Indonesiaku memang bukan sorgaloka, dan seharusnya juga bukan rimba raya. Maka, siapa bilang ia tak mungkin diubah menjadi sejenis sorgaloka yang bersedia memberi tempat bagi kita semua untuk bisa merasa aman dan nyaman di dalamnya.

Indonesiaku, sekeping negeri yang diciptakan Tuhan dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Dengan kasih sayang dan tanggung jawab-Nya, diciptakan kita dalam corak yang berbeda warna kulit, etnisitas, tradisi, dan bahasanya, cara pandang dan sikap-sikapnya terhadap hidup. Dan, Tuhan memelihara semua jenis perbedaan itu.

Lalu apa hak kita, yang bukan nabi, bukan wali, dan bukan orang suci, untuk bersikap seolah kita nabi dan orang suci, atau wali, hingga di mata kita perbedaan menjadi musuh dan barang terkutuk serta harus dimusnahkan dari muka bumi? Siapa yang memberi kita hak, bersikap seolah kita Tuhan?

Kita tahu urusan “halal-haram” dengan baik, tapi mengapa yang “haram” hanya mereka, sedang bagi kita segala kebejatan yang paling haram kita bungkus dengan jubah putih agar tampak seperti halal? Adakah kau kira Tuhan terpesona melihat kelicikan seperti itu?

Politik memang bisa, dan selalu, menipu. Orang banyak, yang lemah status sosial-politiknya, mudah pula ditipu. Dan, kita puas melakukan penipuan demi penipuan selama Indonesiaku berdiri. Tapi, mengapa Tuhan pun kita tipu?

Di mana nafsu muthmainah, kecenderungan mulia, dan agung dalam hidup kita? Mengapa kebudayaan tak memberinya tempat? Mengapa politik membunuhnya?

Apa yang terbayang dalam benakmu ketika kita bicara Ketuhanan Yang Maha Esa? Kita mempreteli Ketuhanan, yang universal dan agung, menjadi kecil-kecil sesuai konsep Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, Kejawen, Sunda Wiwitan, Islam dan mengklaim yang lain salah, dan hanya tafsir kita yang benar. Kemudian, yang dianggap salah harus dibikin mati.

Adakah arti Ketuhanan di situ? Jangan nodai Indonesiaku karena ia juga Indonesiamu. Indonesiaku ini, aku tahu, Indonesia kita semua.[Mohamad Sobary]

Source: KOMPAS, Minggu, 14 Mei 2006

(Sebuah Dukungan Dari Psikologi Sosial)

Pada saat kita mengadakan seminar ini, selain berita bencana tsunami di Aceh yang meremukkan hati, kita masih terus dihujani headlines lain semacam berikut: korban Amerika Serikat dalam perang terhadap Irak terus berjatuhan, Kristen fundamentalis menyerang Islam setelah serangan teroris 9/11, kelompok militan Hindu dan Muslim saling bunuh di Ayodha-India, konflik antara Israel dan Palestina terus bergolak memakan korban, prasangka rasial kulit putih terhadap kulit hitam di Amerika Serikat menyulut kerusuhan berdarah, diskriminasi kekerasan terhadap minoritas Cina terjadi lagi di Pekalongan, penggunaan bangunan sebagai gereja di Depok diprotes keras warga Muslim, sebuah gereja di Palu dibom menjelang Natal, waspadai praktek adopsi anak korban tsunami di Aceh bermotif kristenisasi, workshop Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah dibubarkan paksa oleh kelompok yang mengatasnamakan KOKAM Muhammadiyah Kartasura.

Daftar contoh kekerasan dalam interaksi sosial bernuansa intoleransi dan permusuhan terhadap kemajemukan dan perbedaan ini –mulai dari skala inter-faith dan internasional sampai pada skala intra-faith dan lokal— masih bisa dibuat amat panjang. Banyaknya fenomena-fenomena seperti itu kian menegaskan bahwa kita hidup dalam dunia yang sangat majemuk, tetapi sebagian dari kita memiliki toleransi dan respek yang rendah terhadap kemajemukan tersebut. Akibatnya, ketegangan dan bahkan konflik sosial penuh kekerasan yang kerap destruktif pun terjadi.

Makalah ini mencoba menilik persoalan prasangka (prejudice) antarkelompok dari perspektif psikologi, khususnya psikologi sosial, untuk melengkapi kajian dari perspektif keilmuan lainnya mengenai multikulturalisme. Saya memilih topik prasangka sebagai pijakan dasar membincangkan multikulturalisme, karena banyak literatur psikologi sosial menengarai bahwa prasangka memiliki atribusi penting terhadap intoleransi, kebencian (hatred), permusuhan (enmity) dan kekerasan (violence) antar-kelompok dalam masyarakat multikultur. Saya juga akan lebih berfokus pada angle teoritis, karena menyadari bahwa seminar ini merupakan forum pematangan gagasan untuk merancang dan melaksanakan workshop, pelatihan pelatih, dan Serambi Kajian Multikultural yang akan diselenggarakan PSB-PS UMS dalam tahun ini juga.

Untuk sekedar mempersegar ingatan kita mengenai definisi cakupannya, psikologi sosial adalah disiplin yang mengkaji perilaku individual atau kelompok sebagaimana ia dipengaruhi  oleh  pikiran,  perasaan, dan  perilaku  orang-orang lain, komunitas serta masyarakatnya. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang termasuk paling awal dalam mengkaji persoalan stereotip, prasangka, diskriminasi, konflik dan perdamaian. Namun perlu dicatat, pastilah psikologi hanya mampu menyediakan sebagian saja dari  penjelasan tentang persoalan prasangka maupun relasi antarkelompok multikultur yang kompleks ini –persoalan penting yang kian hari kian aktual dan relevan dikaji dalam masyarakat global dewasa ini.

Pengantar: Pseudo-speciation

Erik H. Erikson, seorang tokoh psikologi perkembangan-sosial terkemuka, mengintodusir terma pseudo-speciation. Species berarti klasifikasi mahluk hidup kedalam ciri-ciri biologis yang sama, dimana anggota kelompok yang sama dapat saling mengawini dan beranak-pinak, tetapi anggota kelompok yang  berbeda tidak bisa  melakukannya. Pseudo berarti  palsu atau semu. Berdasarkan spesiasi biologisnya (genetic-speciation), manusia adalah spesies yang sama. Tetapi menurut Erikson, secara sosial-budaya (psychosocial-speciation), spesies manusia yang satu ini lalu memecah diri menjadi ribuan bahkan ratusan ribu suku bangsa, kasta, kelas, agama, ideologi, dan seterusnya. Terma pseudo-speciation atau spesiasi-semu karenanya menunjuk pada fakta bahwa, meskipun umat manusia berasal dari satu jenis spesies, manusia terus-menerus membuat pemilahan-pemilahan kedalam berbagai kelompok berdasarkan proses dan kategori sosial, yang mewujud dalam kotak-kotak clan, suku, kebangsaan, kasta, kelas sosial, agama, dan ideologi.

Pengkotakan ini memberi sense of identity yang membuat para anggota suatu kelompok merasa berbeda dan memiliki kelebihan/ superioritas dibanding kelompok-kelompok lain. Setiap kelompok merasa bahwa kelompoknya adalah istimewa; merasa diciptakan untuk hadir ke tengah semesta oleh kehendak supranatural dengan tujuan paling mulia. Masing-masing mereka merasa memiliki lokus geografis, ekonomi, sosial-budaya dan teokrasi yang berbeda dan lebih unggul dari kelompok-kelompok lainnya. Perasaan ini pada gilirannya membuat setiap kelompok ingin mendapatkan ruang dan momentum yang tepat dalam berada (to exist) dan menjadi (to be) di tengah alam semesta. Perasaan menjadi “pusat alam semesta” (center of the universe) ini makin mengafirmasi superioritasnya di atas segala kelompok-kelompok lain.

Spesiasi-semu mendorong manusia untuk membekali diri, kelompok dan semestanya dengan peralatan dan senjata, peran dan aturan, legenda, mitos, dan ritus. Semua ini berfungsi untuk mengikat anggotanya dalam kebersamaan, dan memberi anggotanya identitas jadi diri sebagai individu yang superior, serta memiliki arti penting di dunia. Pada urutannya, secara positif  identitas jati diri mampu melahirkan loyalitas, heroisme, seni susastra. Pendek kata, identitas jati diri kelompok mampu memberi kontribusi penting dalam menggerakkan peradaban manusia. Ini adalah sisi terang dari spesiasi-semu.

Namun, spesiasi-semu juga memiliki sisi gelap. Sejarah menunjukkan bahwa hanya sedikit suku bangsa dan kelompok budaya yang berhasil menjalankan proses spesiasi-semu ini secara damai dalam kurun waktu lama. Ketika terjadi periode perubahan yang penuh goncangan, maka idea menjadi spesies paling unggul dipertahankan melalui ketakutan yang fanatis dan kebencian terhadap kelompok lain. Kelompok lain dianggap sebagai ancaman yang akan mengurangi kedigdayaan, kesejahteraan dan keunggulan kelompok sendiri, dan karenanya, harus dilemahkan atau dihilangkan dengan cara menyerang dan menaklukkan (perang), atau dengan membuat aturan, adapt, dan perundangan yang diskriminatif terhadap “kelompok lain” dan “orang asing”.

Dinamika survival dasar ini dimiliki oleh umat manusia secara universal. Sisi gelap spesiasi-semu dapat menjadi lebih intens dan dominatif di bawah pengaruh displasi sejarah dan deprivasi ekonomi, yang membuat idealisasi-diri (self-idealization) masing-masing kelompok lebih eksklusif dan defensif. Sejarah modern pun mencatat bahwa mentalitas spesiasi-semu tidak secara otomatis hilang, walaupun manusia telah banyak mengalami kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Bahkan negara-negara yang dianggap paling beradab dan “maju” pun dapat dicengkeram oleh mentalitas spesiasi-semu yang fanatik, brutal dan banal. Kemenangan cengkeraman mentalitas ini dicontohkan oleh Nazi Jerman di bawah kekuasaan Hitler. Sisi gelap spesiasi-semu semacam ini, sedihnya, kini semakin kerap terjadi dan menjadi obsesi resiprokal dari banyak kelompok, seiring dengan semakin berkurangnya sumberdaya yang mampu mencukupi kebutuhan semua umat manusia di bumi yang makin renta ini.

Sifat dan Dinamika Psikososial dari Prasangka dan Intoleransi

Definisi stereotip, prasangka dan intoleransi, dan diskriminasi.

Stereotip, prasangka, intoleransi dan diskriminasi memiliki dinamika psikososial yang kontinuum dan dinamis. Stereotip adalah pendapat dan pikiran yang menggeneralisir ciri-ciri sifat dari seseorang atau sekelompok orang berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Jadi, stereotip bersemayam dalam alam kognitif atau pikiran kita. Stereotip bisa berupa pendapat negatif (misalnya, si Tuti adalah perempuan Jawa, karena itu ia pastilah pasif-submisif), maupun pendapat positif (misalnya, si John adalah orang Ingrris, karena itu pastilah ia independen dan berpengetahuan luas). Orang yang berpandangan stereotip negatif biasanya akan memiliki prasangka atau prejudice, yaitu perasaan atau sikap negatif (misalnya tidak suka, benci) terhadap orang/kelompok yang dilekati stereotip negatif tersebut. Jadi, prasangka bersemayam dalam alam afektif atau emosi kita. Selanjutnya, prasangka ini dapat menjadi diskriminasi jika diwujudkan dalam perilaku kongkrit yang membedakan secara tak adil terhadap orang/kelompok tersebut, misalnya si Tuti tidak diterima di Fakultas Teknik karena ia diasumsikan tak akan mampu di bidang keilmuan maskulin ini, sedangkan si John mendapat gaji lebih tinggi dibanding para koleganya yang non-Barat untuk posisi kerja yang sama). Jadi, diskriminasi berlokus dalam tingkah laku nyata kita.

Sementara itu, toleransi adalah kemampuan untuk menahankan hal-hal yang tidak kita setujui atau tidak kita sukai, dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. Toleransi mensyaratkan adanya penerimaan dan penghargaan terhadap pandangan, keyakinan, nilai, serta praktik orang/kelompok lain yang berbeda dengan kita. Intoleransi  –ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk bertoleransi–, muncul karena kita tak bisa atau tak mau menerima dan menghargai perbedaan. Intoleransi bisa terjadi pada tataran hubungan interpersonal (misalnya antara kakak dan adik, orangtua dan anak, suami dan istri, antarteman) maupun antarkelompok (suku, agama, bangsa, ideologi).

Berikut saya akan memaparkan beberapa penyebab munculnya prasangka dan intoleransi yang paling relevan dengan konteks Serambi Kajian Multikultural.

Sumber Emosional dari Prasangka:
Scapegoat theory: Prasangka terjadi karena kita mengalihkan frustrasi, kekecewaan dan kemarahan kepada pihak lain (redirecting hostility & aggression displacement), padahal penyebabnya bukan mereka. Contohnya adalah tuan-tuan tanah kulit putih pada masa perbudakan di AS lebih banyak menggantung mati budak kulit hitam saat terjadi depresi ekonomi besar pada 1930-an. Contoh lainnya: saat sebagian Muslim merasa terpinggirkan oleh peradaban modern, maka pihak lain (“Barat”, “kafir”) menjadi sasaran kekerasan.

Authoritarian personality: Prasangka dan intolerasi ditujukan kepada pihak yang lemah atau berbeda, karena pelaku memiliki kepribadian otoriter yang bercirikan sifat punitive (sifat gemar menghukum, meski kadang dijustifikasi dengan “alasan edukatif”), dan respek submisif atau kepatuhan membuta pada otoritas ingroup (misalnya pada pemimpin kelompok atau pada aturan eksklusif yang dibuat kelompoknya sendiri). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Theodor Adorno (1950) berdasarkan analisisnya terhadap Nazi Jerman di bawah Hitler.

Sumber Sosial dari Prasangka:
Ketimpangan Sosial: Menurut teori ini, status sosial yang tak setara akan melahirkan prasangka. Pihak yang lebih tinggi status sosialnya memiliki prasangka berdasar superioritasnya  terhadap pihak yang statusnya lebih rendah, demikian pula sebaliknya. Disini juga terjadi proses resiprokal: prasangka atas dasar superioritas akan melegitimasi diskriminasi, dan pada gilirannya diskriminasi memperkuat prasangka atau melahirkan prasangka baru.

Kelompok Dalam dan Kelompok Luar: Proses pendefinisian sosial tentang siapa-diri-kita –seperti yang dipaparkan dalam bagian mengenai psesiasi-semu di atas–, berdasarkan kategori sosial (suku, jenis kelamin, profesi, agama, ideologi) akan secara otomatis mengimplikasikan pendefinisian tentang siapa-bukan-kita. Lingkaran yang memasukkan (include) kita akan menjadi kelompok dalam bagi kita (ingroup, us), dan dalam tarikan nafas yang sama akan mengeluarkan (exclude) mereka menjadi kelompok luar atau kelompok lain (outgroup, them).

Konformitas: Sekalinya tercipta, prasangka biasanya akan menetap oleh inersia, sulit berubah karena orang yang bersangkutan merasa sudah nyaman dan aman berada di dalam kotak atau kelompoknya sendiri. Penelitian menemukan bahwa orang-orang yang berprasangka bukanlah orang berkepribadian “sakit” tetapi orang normal yang memilih melakukan konformitas atau penyamaan dan penyetujuan pada norma kelompok. Supaya diterima oleh kelompoknya, orang cenderung mengikuti sikap kelompok. Harga yang harus dibayar jika orang tidak mau melakukan persetujuan dengan kelompoknya sering bisa mahal, dari dikucilkan sampai “dibuang” (misalnya, anak yang diusir karena memilih jodoh berbeda agama yang tak disetujui orangtua, aktivis yang ditahan atau dibunuh karena menolak ideologi dari rezim yang berkuasa).

Dukungan Institusional: Lembaga-lembaga agen sosialisasi semacam sekolah, rumah ibadah, pemerintah dan media sangat berpengaruh dalam mengurangi atau menguatkan prasangka. Aho (1994) mengintrodusir terma library of infamy untuk mengatakan bahwa bacaan pun dapat menjadi sumber prasangka. Aho mencontohkan para pendukung gerakan agama ekstrimis sayap kanan belajar mencintai pahlawan dan membenci musuh melalui apa yang mereka baca, misalnya buku-buku anti-Islam, anti-Kristen, anti-barat, anti-zionism, anti-komunis, dan semacamnya.

Prasangka dan Intoleransi Agama: Mengapa Relevan Dikaji?

Pada bagian ini, saya akan secara khusus memberi penekanan pada prasangka dan intoleransi agama, untuk sebab yang sesungguhnya self-explanatory: karena akhir-akhir ini fenomena prasangka dan intoleransi bernuansa agama menguat, terutama setelah peristiwa pengeboman WTC New York pada 11 September 2001. Dengan demikian, konflik yang terjadi dewasa ini bukan hanya konflik realistik berdasar perebutan sumberdaya yang terbatas, tetapi juga konflik identitas, termasuk identitas agama, meski konflik realistik dan konflik identitas tak dapat dipisahkan oleh garis batas yang jelas, bahkan keduanya kerap saling mempengaruhi.

Tak dapat dibantahkan bahwa agama memainkan peran sangat penting dalam memajukan peradaban manusia. Dalam upayanya mencari kedamaian dan kebahagiaan, banyak manusia mengandalkan agama sebagai jalan menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri, maupun sebagai jalan menciptakan perdamaian bagi kemanusiaan di muka bumi. Lebih dari membentuk manusia memiliki kesadaran moral dan etika sosial, sejarah sosial juga menunjukkan bahwa agama mampu menjadi inspirasi dan sumber penggerak bagi perubahan sosial positif, termasuk untuk civil rights (Giddens, 2001). Sebagai misal, di Jerman pada 1934,  45% pemimpin agama bergabung dengan Confessing Church melawan rasisme Nazi. Contoh lain, Martin Luther King Jr. dan Malcolm X mendobrak penindasan kulit putih terhadap kulit hitam di AS, masing-masing berlandaskan teologi liberatif dari Kristen dan Islam (Myers, 1994).

Namun, pada saat yang sama, agama dan ajaran agama juga dipakai untuk melegitimasi penganiayaan dan penghukuman terhadap orang dan kelompok yang tak memiliki keyakinan yang sama. Jadi, ada juga bahaya yang mengintai dari balik wajah indah agama, antara lain berupa prasangka dan intoleransi, yang pada gilirannya menjustifikasi kekerasan dan kekejaman. William James, psikolog yang meletakkan fondasi psikologi agama, menyatakan: “Piety is the mask” (1902). Kesalehan adalah topeng. Ia merujuk pada agama yang kadang menampilkan ekspresi indah sambil menyembunyikan motif buruk. Adagium ini tetap relevan hingga saat ini. Sebagai contoh, pastor G. Zabelka saat pemboman Hiroshima di akhir PD II, dan George W. Bush saat menyerbu Irak di 2003, sama-sama menyatakan: “God is on the side of our country; God is our friend.” Tetapi, kalimat serupa juga diucapkan oleh Osama Bin Laden, para pelaku pengeboman Bali, dan separatis Chechnya saat menyandera dan membunuh anak-anak sekolah di Beslan-Russia.

Penelitian psikologis banyak menemukan hubungan korelatif antara agama dan prasangka, meski hubungan itu tidak selalu berupa kausalitas. Penelitian Allport (1954), misalnya, mendapati pemeluk yang menganggap agama sebagai pandangan hidup (beragama secara intrinsik) kurang berprasangka dibanding pemeluk yang keberagamaannya bermotifkan penerimaan sosial (beragama secara ekstrinsik). Ini menunjukkan bahwa orang yang beragama secara mendalam kurang memiliki prasangka disbanding orang yang keberagamaannya superfisial. Sedangkan Batson & Ventis (1982), mendapati jema’at yang jarang menghadiri misa gereja lebih berprasangka daripada jema’at yang rajin ke gereja. Hal ini ternyata disebabkan karena ajaran keagamaan dari gereja yang diteliti tersebut menyebarkan paham egalitarianisme.

John M. Hull dari Birmingham University, Inggris, menciptakan terma religionisme (1992, 2000), yang dimaksudkannya sebagai sebuah isme atau ideologi –serupa seperti rasisme— yang meyakini bahwa agama milik sendirilah yang satu-satunya benar dan valid, sedangkan agama orang lain salah. Religionisme –saya menterjemahkannya sebagai ‘agamaisme’—, menurut Hull, cenderung mendorong para penganutnya pada solidaritas tribalistik. Identitas yang digunakan oleh agamaisme bersandar pada sikap penolakan dan eksklusifisme atau ketertutupan: “kami lebih baik dari mereka; kami terselamatkan, mereka terlaknat; kami shaleh, mereka murtad; kami beriman, mereka kafir”. Mereka adalah orang asing, orang lain, yang mengancam kita dan mengancam jalan hidup kita.

Menurut Hull, agamaisme terbentuk bukan semata-mata karena tipe kepribadian atau corak beragama individu. Agamaisme memiliki akar sosio-historis dalam ideologi yang dianut masyarakat dan dikuatkan serta dilanggengkan oleh lembaga-lembaga agen sosialisasi. Struktur agamaisme merengkuh jauh melampaui batas-batas yang ada di benak dan kalbu individu. Secara spesifik, Hull mengarahkan kritiknya pada pelajaran agama di sekolah yang mengajarkan pada murid hanya tentang agama yang dipeluk oleh murid yang bersangkutan, bukan tentang berbagai agama yang ada di lingkungan sekitar murid, atau lebih luas lagi, yang ada di dunia. Akibatnya, muncullah pandangan dan sikap self-glory (kami lebih mulia), self-righteous (kami lebih benar), dan holier-than-thou (kami lebih saleh). Sikap-sikap ini perlu diwaspadai karena cenderung memperburuk konflik sosial, bukan menyelesaikannya.

Senada dengan Hull, Johan Galtung (1996) mengemukakan terma hard religion sebagai lawan dari soft religion. Setiap agama memiliki elemen keras dan lembut, dalam berbagai derajatnya. Dengan elemen lembut atau lunak agama, dimaksudkannya sebagai “warm, compassionate, reaching out horizontally to everybody, to all life, to the whole world.” Sedangkan sisi keras agama diidentifikasikan melalui “its simple, primitive sentiments and a sense of chosenness: ‘my religion is right, yours is simply wrong; the world would be better without you’.” Dalam agama keras: “Hati menjadi beku, cinta tak lagi mendapat jalan; yang mampu dilihat hanyalah apa yang memecah-belah, bukan apa yang menyatukan atau merengkuh yang lain, semua yang lain. Eksklusivitas terbangun dalam pikiran mereka melalui dogma yang aksiomatis, dan dalam perilaku mereka melalui lembaga agama vertikal. Dogma, dan lembaga kuil/sinagog/gereja/masjid merampas hidup mereka dan membawanya jauh dari pesan persatuan, kesatuan, dan kesetaraan; mereka makan dari jiwa yang dingin, yang membeku. Kebencian, kekerasan, dan perang sangat mudah tumbuh subur manakala cinta telah mati.”

Di tengah konteks penguatan agamaisme dan hard religion dewasa ini, makin penting bagi penganut agama yang pacifist (cinta damai) dan inklusif untuk melakukan upaya-upaya eliminasi prasangka dan intoleransi beragama melalui berbagai program strategis secara sistemik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir prasangka dan intoleransi beragama, terutama melalui paradigma pendidikan multikultural, dipaparkan pada bagian berikut.

Multikulturalisme: Respon Pendidikan Menantang Prasangka dan Intoleransi

Prasangka dan intoleransi yang dibentuk oleh sosialisasi melalui sistem pendidikan yang berjalin-berkelindan dengan pemahaman agama dogmatis-divisif semacam di atas, jelaslah tidak mengapresiasi dan menyantuni multikulturalitas dan pluralitas, melainkan justru menegasikannya sehingga ikut mempertajam segregasi sosial dan mengeskalasi konflik sektarian. Dalam konteks masalah seperti ini, maka amat mendesak dan strategis bagi kita untuk segera merumuskan dan mengimplementasikan paradigma, pendekatan, dan metode pendidikan yang mampu menyantuni multikulturalisme dan pluralisme, sehingga ketegangan dan pertikaian etnoreligius antarkelompok dapat dikurangi, digantikan oleh kehidupan bersama yang lebih adil, damai, dan menebarkan berkah bagi seluruh warga masyarakat. Karena itu, salah satu tugas utama lembaga pendidikan dan agama yang strategis dan mendesak adalah membentuk karakter pasifis atau cinta damai di kalangan peserta didik, serta menginternalisasikan sikap toleran dan apresiatif terhadap perbedaan dan keanekaragaman (diversity).

Dasar pemikirannya adalah bahwa lembaga agama dan lembaga pendidikan mempunyai peran besar dalam membentuk karakter para jamaah/penganut dan peserta didiknya secara klasikal, dimana lembaga-lembaga ini secara langsung maupun tak langsung mengajarkan dan mentransmisikan muatan budaya tertentu, berupa nilai-nilai, sikap, peran, dan pola-pola perilaku. Lembaga agama dan pendidikan seharusnya mampu menjadi guiding light yang berfungsi menuntun manusia berakhlak dan berbudi pekerti luhur, misalnya mampu mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dan keadaban (civility), seperti menghargai pandangan dan hak asasi orang lain, menghindari kekerasan, menghormati keanekaragaman, dan mematuhi hukum. Sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi pluralitas harus dipandang sebagai salah satu indikator integral dari akhlak atau budi pekerti luhur. Banyak literatur menyatakan (Mays, 1998; Stephan,1996; St. John, 1975; Allport, 1954), salah satu prasyarat bagi terwujudnya hubungan antarkelompok yang lebih harmonis adalah menghilangkan stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok lain.

Lembaga agama dan pendidikan dapat membantu mengurangi prasangka antarkelompok ini dengan menerapkan dakwah dan sistem pendidikan yang mengapresiasi pluralitas dan multikulturalitas. Tak kurang dari UNESCO menegaskan bahwa fungsi utama pendidikan bukanlah hanya terbatas pada learning to know, learning to do dan learning to be, tetapi juga learning to live together. Artinya, pendidikan seharusnya mengajarkan kepada setiap anggota masyarakat untuk menghargai kemajemukan dan membekali mereka dengan kemampuan untuk hidup bersama secara rukun sebagai sesama umat manusia. Ini sejalan pula dengan Aho (1994), bahwa karena konstruksi “musuh” terjadi secara sosial, maka imaji musuh pun harus didekonstruksi secara sosial pula. Artinya, upaya mengeliminir permusuhan, kebencian, dan intoleransi perlu dilakukan di tingkat institusional-kelembagaan, tremasuk institusi pendidikan dan agama. Aho menganggap terapi dan konseling individual tidak akan efektif menetralisir imaji tentang “musuh” yang telah dibangun secara sosial.

Langkah strategis pertama yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita besar ini adalah merubah paradigma dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan budaya dalam lembaga keagamaan dan sistem pendidikan. Wawasan pluralisme dan multikulturalisme yang inklusif, toleran, dan non-sektarian perlu dikembangkan sebagai wujud nyata motto kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang telah lama diingkari melalui uniformitas yang dipaksakan melalui dominasi sosial-politik Orde Baru yang berlanjut hingga sekarang. Pendekatan truth-claim dogmatis dalam dakwah dan pendidikan agama, serta pendekatan sentralistik dan segregatif dalam pendidikan selama ini kurang mempertimbangkan keunikan lokal indigenous dengan nilai sosial budayanya yang kaya dan beragam, sehingga kurang memberi ruang bagi tumbuhnya apresiasi terhadap budaya-budaya “yang lain” (the others). Pendekatan semacam ini perlu diubah menjadi pendekatan desegregasi, toleransi dan apresiasi yang mengajarkan kepada penganut agama dan peserta didik untuk menghargai dan mengembangkan potensi dan sumber daya sosial-budaya yang ada dalam komunitasnya masing-masing, namun pada saat yang sama mereka juga mampu mengenali dan mengapresiasi budaya-budaya lain yang berbeda.

Langkah selanjutnya adalah melakukan reorientasi visi dan misi, serta restrukturisasi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan mata pelajaran agama, yang sejalan dengan wawasan multikulturalisme. Berkaitan dengan ini, juga diperlukan merumuskan kembali shared concerns dan common goals dari berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup bersama dalam payung kebangsaan Indonesia dan paying kemanusiaan yang satu, untuk kemudian mengimplementasikannya bersama-sama. Tugas besar berikutnya adalah menyusun kurikulum yang berpendekatan lintas-budaya (cross-cultural), dan merumuskan metode belajar-mengajar alternatif yang bertujuan menghasilkan warga masyarakat yang mempunyai sikap inklusif dan toleran terhadap kemajemukan masyarakat di sekelilingnya (Mays, 1998). Beberapa gagasan dasar yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan untuk menyusun metode pendidikan yang menyantuni multikulturalisme akan dikemukakan berikut ini:

Pertama, menjadikan program pendidikan apresiasi multikulturalisme/pluralisme sebagai kebijakan resmi oleh institusi pendidikan dan institusi agama, untuk kemudian diterjemahkan dan dijabarkan melalui prinsip-prinsip otonomi pendidikan dan manajemen pendidikan berbasis kompetensi sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan komunitas lokal di daerah masing-masing. Materi program ini berisi pengetahuan dan kompetensi interrelasi antarbudaya, yang menekankan pada pembelajaran untuk tinggal dan hidup bersama dengan orang-orang yang berlatar budaya berlainan. Program ini memiliki dua fokus: pelestarian budaya dan partisipasi budaya.

Kedua, mengembangkan proses dan metode belajar-mengajar yang memanfaatkan sebanyak mungkin potensi sosial yang ada pada komunitas lokal setempat, untuk menumbuhkembangkan social competence anak didik (secara individual) dan social capital (secara kolektif), dengan tujuan menciptakan dan memelihara harmoni dalam relasi sosial. Untuk ini perlu dikembangkan materi ajar yang mengadopsi pengetahuan lokal dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Curriculum-based education harus diimbangi dengan community-based education yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas lokal, penghargaan pada pluralitas, pemecahan masalah secara kreatif, penyelesaian konflik secara damai, dan penumbuhan moralitas publik serta akhlak sosial.

Ketiga, menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten dalam menerjemahkan muatan etika relasi sosial, dan berfungsi sebagai role model yang nyata (living model) dalam menanamkan sikap tepa slira (empathy) dan toleransi serta apresiasi yang inklusif pada anak didik. Tenaga pendidik harus mampu memberi teladan penegakan asas demokrasi yang mengakomodasi perbedaan, baik dalam interaksi vertikal (antara guru dan murid) maupun interaksi horizontal (murid dengan murid atau guru dengan guru). Metode pengajaran otoriter-dogmatis yang menuntut kepatuhan buta harus dihindari, karena ia hanya menghasilkan manusia-manusia robotik yang tidak memiliki sensitivitas terhadap lingkungan sosialnya. Sebagai gantinya, perlu dikembangkan metodologi pengajaran yang dialogis dan interaktif, serta mampu mengembangkan daya pikir, daya nalar, dan empati anak didik. Tenaga pendidik harus membekali anak didik tidak saja dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional (Daniel Goleman, 1995) dan kecerdasan moral (Robert Coles, 1997).

Keempat, memodifikasi kurikulum agar lebih banyak berisi muatan toleransi dan apresiasi terhadap budaya dan kelompok lain. Menanamkan sikap toleran dan apresiatif-inklusif dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, disisipkan pada mata pelajaran Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dasar pemikirannya adalah karena toleransi dan apresiasi terhadap kemajemukan dan perbedaan adalah bagian integral dari sikap keberagamaan yang inklusif dan sikap sebagai warga negara yang santun-beradab, sehingga mata pelajaran Agama dan PPKn tidak dapat menanggalkan pendidikan toleransi. Kedua, diberikan secara mandiri dalam mata pelajaran tersendiri, misalnya dengan nama pelajaran Pendidikan Damai (Peace Education). Dasar pemikirannya adalah karena jika hanya disisipkan pada mata pelajaran lain maka dikhawatirkan penanaman sikap toleran dan inklusif kurang mendapat prioritas dan reinforcement.

Kelima, mempopulerkan program-program pertukaran budaya (cross-cultural exchange program), seperti program Schools Combat Racism di Amerika Serikat misalnya, yang memfasilitasi kontak, komunikasi, interaksi, dan kerja sama di antara anak didik yang berasal dari kelompok etnis dan agama yang berbeda-beda (Slovan, 1997). Exchange program perlu disemarakkan terutama pada sekolah-sekolah yang berafiliasi agama yang cenderung divisif-segregatif. Sekolah yang berbasis agama tertentu perlu difasilitasi untuk banyak melakukan kontak, interaksi, dan kerja sama dengan sekolah berbasis agama berbeda. Dasar pemikirannya adalah bahwa dalam kegiatan pertukaran budaya biasanya terjadi sharing perasaan, pengalaman, dan memori kolektif. Terjadi pertukaran harapan, kecemasan, kerinduan, dan visi tentang masa depan bersama. Juga terjadi komunikasi dan dialog empatik mengenai keserupaan dan keragaman sehingga mampu mengeliminir bias, stereotip dan prasangka, yang pada gilirannya membuat kerukunan dalam kehidupan bersama lebih mudah terwujud. Menurut Allport (1954) dalam bahasannya tentang contact hypothesis, prasyarat agar kontak antarkelompok dapat memberi hasil efektif adalah: a) didukung oleh otoritas –misalnya lembaga agama atau pemimpin masyarakat—secara konsisten; b) frekuensi kontak harus sering supaya anggota kelopmpok mengenal satu sama lain secara lebih utuh, tidak sepenggal-sepenggal; c) setiap kelompok harus menganggap kelompok-kelompok lainnya mempunyai status sederajat dalam situasi kontak; d) terutama pada fase perkenalan, situasi kompetisi harus dihindari sedangkan iklim kooperatif perlu didorong, khususnya antar kelompok yang memiliki ketegangan sosial.

Penutup

Mentalitas spesiasi-semu, merujuk kembali pada terma dari Erik Erikson, dapat dijinakkan melalui pengembangan identitas yang lebih luas dan inklusif (wider, inclusive identities), disertai dengan realisme dan kekuatan spiritual agar manusia mampu hidup berdampingan dengan sesamanya dengan rasa saling hormat. Dengan identitas inklusif, manusia tidak hanya mampu melakukan identifikasi empatik dengan orang lain, tetapi juga memiliki kerelaan untuk memahami the otherness (perbedaan) dan persamaan diantara sesamanya dengan mentransendir kotak-kotak dan kategori-kategori sosial yang artifisial. Spesiasi-semu misalnya dapat dieliminir dengan belajar menghargai budaya lain, menanggalkan arogansi nasionalisme dan glorifikasi budaya sendiri yang berlebihan, serta mengakui dan menghargai norma dan tradisi budaya lain dengan menganggapnya memiliki hak hidup dan kesakralan yang sama dengan norma dan tradisi kita sendiri.

Prasangka dan intoleransi agama, merujuk pada John Hull, dapat dieliminir oleh strategi pendidikan yang menghargai perbedaan dan pluralitas agama dan budaya di sekolah-sekolah dan agen-agen sosialisasi penting lainnya, seperti gereja/masjid/ sinagog/kuil/pura, keluarga, dan juga media massa dalam artiannya yang luas. Hull merekomendasikan tiga strategi: 1) mengganti agamaisme dengan tradisi spiritual yang genuine dan otentik, sambil mengupas bias politik dan sejarah yang divisif, 2) menekankan bahwa tujuan universal agama-agama adalah sama, bahwa semua agama bekerja untuk tujuan yang sama (common goals), yaitu menghadirkan spirit Tuhan di bumi, menciptakan surga di muka bumi, 3) mengganti dakwah agamaisme yang cenderung menghujat agama lain dan bertujuan mengkonversi pemeluk agama lain dengan dakwah agama otentik yang bertujuan menegakkan keadilan dan perdamaian, serta menghadirkan Tuhan dalam kehidupan fana manusia.

Terakhir, meminjam Johan Galtung tentang soft religion, maka upaya menciptakan perdamaian di dunia dapat pula dicapai dengan melakukan dialog intra-agama dan antar-agama, yang mengedepankan aspek lembut dari keberagamaan dan agama yang otentik. [Yayah Khisbiyah]

BACAAN LANJUT:
Adorno, T.W., Frenkel-Brunswick, E., Levinson, D.J., and Sanford, R.N. (1950/1982) The Authoritarian Personality. New York: Harper.
Aho, J.A. (1994). This Thing of Darkness: A Sociology of the Enemy. Seattle: University of Washington Press.
Allport, G.W. (1954). The Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley.
Altemeyer, B. (198 Enemies of Freedom: Understanding Right-Wing Authoritarianism. San Francisco: Jossey-Bass.
Augoustinos, M. and Reynolds, K. (2001). Prejudice, racism, and social psychology. In Augoustinos, M. and Reynolds, K. (eds.), Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict (pp. 1-23).  London: Sage Publications.
Barnes, L. P. (2002). The Representation of Religion in Education: A Critique of John Hull’s Interpretation of  and Religious Intolerance. IJER III, 2, 97-116.
Billig, M., Condor, S., Edwards, M., Middleton, D., and Radley, A. (1988). Ideological Dilemmas: A social Psychology of Everyday Thinking. London: Sage.
Brewer, M.B. and Sneider, M. (1990). Social identity and social dilemmas: A double-edged sword. In D. Abrams and M. Hogg, (eds.), Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances, (pp. 169-184). London: Harvester Wheatsheaf.
Brewer, M.B. (1999). “The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?” Journal of Social Issues, 55 (3), p. 429–444.
Brown, R.J. (1995). Prejudice. Its Social Psychology. Oxford, UK: Blackwell.
Davey, A.G. (1983). Learning to be Prejudiced: Growing Up in Multi-Ethnic Britain. London: Edward Arnold.
de la Rey, C. (2001). Reconciliation in Divided Societies. In D.J. Christie, R.V. Wagner,  and D.D. Winter, Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21th Century. New Jersey: Prentice Hall.
Deutsch, M. (1985). Distributive Justice: A Social Psychological Perspective. New Haven: Yale University Press.
Duckitt, J. (1989). Authoritariansm and group identification: A new view in an old construct. Political Psychology, 10, 63-84.
Ellens, J.H. (2002). Psychological Legitimation of Violence by Religious Archetypes. In C.E. Stout, The Psychology of Terrorism, (pp. 149-162), Westport: Praeger.
Erikson, E. [tanpa tahun]. Pseudo-speciation. Makalah yang diberikan sebagai bahan kuliah Sociology of Peace, oleh Kai Erikson, di European Peace University, Stadtschlaining, Austria, 1994.
Fowers, B., and Richardson, F. (1996). Why is multiculturalism good? American Psychologist, 51, 609-621.
Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. PRIO: International Peace Research Institute of Oslo and Sage Publications.
Giddens, A. (2002). Sociology (4th ed.). Cambridge: Polity Press.
Hogg, M.A. and Abrams, D. (1993). Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes. London: Routlegde.
Horowitz, D. (1985) Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press.
Hull, J. M. (1992). The Transmission of Religious Prejudice. British Journal of Religious Education, 14(2), 69-72.
——– (2000).  and Religious Education. In M Leicester and S. Modgil (eds.), Spirit and Religious Education (pp. 75-85). London: Falmer Press.
James, W. (1997, cetakan asli: 1902). The Varieties of Religious Experience. New York: Simon & Schuster Inc.
Juergensmeyer, Mark. (2003). Terror in the Mind of God. Berkeley: University of California Press.
Myers, D.G. Social Psychology. (1993). New York: McGrawHill.
Pettigrew, T.F. (1958). Personality and socio-cultural factors in intergroup attitudes: A cross-national comparison. Journal of Conflict Resolution, 2, 29-42.
Pettigrew, T.F. (1997) Intergroup contact theory. Annual Review of Psychology, 49, 65-85.
Platow, M.J. and Hunter, J.A. (2001) Realistic intergroup conflict: Prejudice, power and protest. In Augoustinos, M. and Reynolds, K. (eds.), Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict (pp. 195-214).  London: Sage Publications.
Rockeah, M., Smith, P., and Evans, R. (1960). Two kinds of prejudice or one? In M. Rockeah (ed.), The Open and the Closed Mind, (pp. 132-168). New York: Basic. Books.
Sherif, M. (1966/1967). Group Conflict and Co-operatuon: Their Social Psychology. London: Routledge and Kegan Paul.
Staub, E. (1989). The Roots of Evil: The Origin of Genocide and Other Group Violence. Cambridge: Cambridge University Press.
Stephan, W.G. and Stephan, C.W. (1985) Intergroup Anxiety. Journal of Social Issues, 41, 157-175.
Stephan, W.G. and Stephan, C.W. (1996). Intergroup Relations. Boulder: Westview.
Tajfel, H. (1982). Introduction. In H. Tajfel (ed.), Social Identity and Intergroup Relations, (pp. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press.
Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behaviour. In S. Worchel and W. G. Austin (eds.), Psychology of Intergroup Relations, (pp. 7-24). Chicago: Nelson Hall.
Vogt, W.P. (1997). Tolerance and Education: Learning to Live with Diversity and Difference. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

SUPLEMEN:
Eight keys of UNESCO’s Culture of Peace:
1. Respect for all life: Respecting the rights and dignity of each human being
2. Non-violence: Rejection of violence, obtaining justice by convincing and understanding
3. Sharing: Developing attitudes and skills for living together in harmony, putting an end to exclusion and oppression
4. Listening to understand: Giving everyone a chance to learn and share through the free flow of information
5. Preserving the planet: Making sure that progress and development are good for everyone and for the environment.
6. Tolerance and solidarity: Appreciating that people are different and that everyone has something to contribute to the community
7. The equality of women and men: Ensuring an equal place for women and men in building society
8. Democracy: Participation by everyone in making decisions

Peace is more than the absence of war.
-”Building Peace Where I Live”
A Culture of Peace Teaching Pack for 7 -14 year olds from the National Peace Council
http://www.peacecouncil.org.uk/
-Universal Forum of Cultures.
Forum 2004 Barcelona. The Education Project.
- Education, in the words of Koichiro Matsuura, Director-general of UNESCO, “is an absolute priority, because it is the precondition for sustainable development, the reduction of unemployment and poverty, social and cultural progress, and for the promotion of democratic values, i.e. for the full development of human potential”.
-The Universal Forum of Cultures, in accord with the assessment of UNESCO and its Director-general, has developed the present education project as an opportunity to promote new educational ideas and methods all over the world. These will give future citizens the knowledge they need to confront the requirements of societies in rapid evolution, growing in their respect for diversity without losing their roots in their immediate environment.
http://www0.barcelona2004.org/serveis/00000209.nsf/public/home_en (English, Catalan, Spanish, French)

The Culture of Peace Project.
For teachers and students to explore the themes of a Culture of Peace, the Australian UNESCO Associated Schools Project (ASP) is coordinating a simple Culture of Peace project through which we invite schools across the world to participate in and contribute to. This project will highlight and support the work of students and teachers in their involvement in this, the year for a “Culture of Peace.”
http://www.cultureofpeace.org
You can download the Culture of Peace Teachers’ Booklet with a lot of activities and other resources.
There is also the possibility to have access to these activities in
http://www.cultureofpeace.org/activit.htm

* Makalah dibentangkan pada seminar Serambi Kajian Multikultural, diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada 8 Januari 2005, di Surakarta.

** Yayah Khisbiyah adalah Staf pengajar pada Fakultas Psikologi, dan pendiri-penggiat di Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kini sedang menempuh studi S3 di Departemen Psikologi, bidang Psikologi Perdamaian dan Resolusi Konflik, di University of Melbourne, Australia.

Meminjam sistem klasifikasi Robinson (dalam Ekstrand, 1997: 350), kita dapat membedakan adanya tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan (1) perspektif “cultural assimilation”; (2) perspektif “cultural pluralism”; dan (3) perspektif ”cultural synthesis”.

Yang pertama merupakan suatu model transisi di dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subyek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat sub-nasional ke dalam suatu “core society”.

Yang kedua suatu sistem pendidikan yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing.

Yang ketiga merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, yang menekankan pentingnya proses terjadinya eklektisisme dan sintesis di dalam diri anak atau subyek didik dan masyarakat, dan terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub nasional.

Di dalam konteks suatu sistem politik kesukuan (ethnic politics), proses politik memiliki kecenderungan kuat untuk memilih ujung-ujung ekstrim diantara polarisasi pilihan perspektif pendidikan “asimilionis pluralis”. Oleh karena tekanannya pada pergumulan integrasi nasional sebagai konsekuensi dari kuatnya potensi konflik etnik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia di bawah pemerintahan orde lama dan orde baru, misalnya, sistem pendidikan nasional kita selama ini diselenggarakan dengan memberikan tempat sangat penting pada aplikasi perspektif pendidikan asimilasionis di atas argumen tentang pentingnya pembentukan “satu” kebudayaan nasional bagi pembangunan institusi-institusi koalisi dan brokerage multietnik yang sangat kuat bagi proses integrasi nasional.

Pemberian tempat yang berlebihan pada fungsi pendidikan “integratif” melalui aplikasi perspektif asimilasionis itu telah terbukti gagal menciptakan institusi-institusi koalisi dan brokerage sebagai bangunan yang kokoh bagi berkembangnya proses integrasi nasional.

Sebaliknya, yang berhasil kita ciptakan melalui kebijakan pendidikan yang demikian tidaklah lebih dari suatu bangunan institusi-institusi koalisi dan brokerage semu yang sangat rapuh bagi pengembangan proses integrasi nasional.

Gerakan reformasi Mei 1998 untuk mentransformasikan otoritarianisme orde baru menuju transisi demokrasi sebaliknya telah menyemaikan berkembangnya kesadaran baru tentang pentingnya otonomi masyarakat sipil yang oleh Ektransd disebut sebagai perspektif multikulturalisme radikal’(radical multiculturalism) sebagaimana yang kini agaknya telah diakomodasi oleh UU_SISDIKNAS baru menggantikan Undang-undang no 2 Tahun 1989.

Di dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat ini, pilihan perspektif pendidikan yang demikian memiliki peluang kan semakin menguatnya ketidakmampuan kita sebagai bangsa untuk membangun institusi-institusi koalisi dan brokerage multikultural yang justru sangat diperlukan sebagai landasan bagi pengembangan sistem politik rasional yang kuat. Sebagaimana sudah disebutkan di muka, perspektif pendidikan pluralis radikal sangat menekankan [pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional.

Menurut hemat saya, yang diperlukan sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan sistem demokrasi di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini adalah aplikasi pilihan perspektif pendidikan yang ketiga, yang sebagaimana sudah disebutkan di muka merupakan sintesis dari aplikasi perspektif pendidikan asimilasionis dan pluralis.

Sebagaimana sudah dikemukakan pula, perspektif pendidikan yang demikian memberikan peran pada pendidikan multikultural sebagai instrumen bagi pengembangan eklektisisme dan sintesis beragam kebudayaan sub-nasional pada tingkat individual dan masyarakat dan bagi promosi terbentuknya suatu “melting pot” dari beragam kebudayaan dan masyarakat sub nasional.

Pilihan perspektif pendidikan “sintesis multikultural” memiliki rasionalnya yang paling dasar di dalam hakekat tujuan suatu pendidikan multikultural, yang dapat diidentifikasikan melalui tiga tujuan berikut (Ekstrand, 1997:349): tujuan “attitudinal”; tujuan”kognitif”: dan tujuan “instruksional”.

Pada tingkat attitudinal, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan terhadap identitas kultural, pengembangan sikap budaya responsif, dan keahlian untuk melakukan penolakan dan resolusi konflik.

Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan kemampuan untuk membangun kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri.

Pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan untuk melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotype-stereotype, peniadaan-peniadaan, dan mis-informasi tentang kelompok-kelompok etnik dan kultural yang dimuat di dalam berbagai buku dan media pembelajaran; menyediakan strategi-strategi untuk melakukan hidup di dalam pergaulan multikultural, mengembangkan keterampilan-keterampilan komunikasi inter-personal, menyediakan teknik-teknik untuk melakukan evaluasi, dan membantu menyediakan klarifikasi dan penjelasan –penjelasan tentang dinamika– dinamika perkembangan kebudayaan. [DR. Nasikun]

Source: Makalah ini dipresentasikan pada seminar “Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman” oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada Sabtu 8 Januari 2005, di Ruang Seminar Fakultas Ekonomi UMS.

http://psbps.org/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=71