Oleh: MAULA | Februari 26, 2008

Melihat Kembali Sekularisme Ala Prancis – Sebuah Wawancara dengan Catherine Kintzler

arton6044.jpg

 Bonn, Jerman – Menanggapi tantangan gigih Presiden Prancis Nicolas Sarkozy terhadap prinsip-prinsip pemisahan agama dan negara, Catherine Kintzler, seorang profesor filsafat dari Universitas Lille dan penulis Qu’est-ce que la laïcité? (Apa yang Dimaksud dengan Laisisme? ) mempertahankan sekularisme bergaya Prancis sebagai satu-satunya pelindung sejati bagi hak-hak keagamaan dan kebebasan pribadi.

Apakah Laisisme, atau sekularisme bergaya Prancis, merupakan sebuah dogma yang perlu ditinjau kembali?

Kintzler: Dalam buku saya, Apa yang Dimaksud dengan Laisisme?, saya menjelaskan bahwa laisisme bukanlah sebuah doktrin yang diyakini atau tidak diyakini seseorang. Orang dapat menjadi Muslim, Katholik atau atheis, namun tetap menjadi seorang laisis. Laisisme adalah sebuah konsep filosofis yang, tidak seperti “toleransi”, tidak menanyakan bagaimana kebebasan yang bertentangan dapat hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat tempat berbagai kelompok masyarakat hidup saling berdampingan. Laisisme adalah pembangunan sebuah ruang a priori yang memungkinkan setiap orang menikmati kebebasan berpendapat.

Ruang ini ditetapkan oleh kewenangan publik. Ia menghasilkan dan mendorong terbentuknya undang-undang. Dan seseorang tidak perlu menjadi anggota sebuah kelompok tertentu untuk menikmati kebebasan berpendapat dalam sebuah masyarakat madani, karena seluruh kewenangan publik tidak terpengaruh dalam pendekatannya, baik terhadap segala bentuk keyakinan keagamaan maupun bukan.

Prinsip ini memiliki keterkaitan besar dengan keadaan dewasa ini, dan merupakan sebuah tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang mendesak dewasa ini. Dalam pandangan saya, segala upaya untuk mengkualifikasi atau mengubah prinsip ini merupakan sebuah kesalahan politik.

Mengapa toleransi sederhana saja tidak cukup, seperti halnya diberbagai negara liberal?

Kintzler: saya bisa memberikan alasan-alasan sejarah mengapa Prancis mengembangkan sebuah sistem laisis dalam rangka menerapkan toleransi. Tetapi saya lebih memilih untuk memberikan sebuah jawaban konseptual: toleransi telah ada dalam masyarakat sipil Prancis. Sejauh menyangkut hal itu, tidak ada bedanya dengan sistem-sistem lainnya. Tetapi Laisisme memungkinkan terciptanya sebuah unit politik tanpa rujukan kepada agama.

Ini adalah sebuah sistem yang tak memberikan ruang bagi sebuah agama resmi. Prinsip ini buta terhadap keyakinan dan praktik agama secara pribadi (kecuali ketika mereka berlawanan dengan undang-undang). Ia adalah sebuah prinsip yang memberikan arti penting kepada pribadi seseorang. Tidak ada persyaratan bagi siapapun untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok agama.

Percayakah Anda bahwa Laisisme tetap menjadi kekhasan bangsa Prancis, atau apakah Anda pikir bahwa konsep itu dapat diekspor?

Kintzler: pada tahun-tahun belakangan ini, negara-negara yang telah secara tradisional bergantung pada prinsip toleransi – terutama Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat – telah melihat model Prancis dengan penuh ketertarikan, karena sebuah sistem politik yang bergantung semata kepada kebaikan toleransi terlalu lemah untuk bersaing dengan sebuah dogmatisme garis keras, fundamentalis dengan ambisi-ambisi hegemonis.

Laisisme jauh lebih lengkap untuk hal ini, karena ia membentuk unit politiknya berlandaskan dasar yang tidak memerlukan pernyataan keagamaan. Dalam sebuah negara laisis, komitmen politik tidak membutuhkan tindak keagamaan.

Apakah laisisme anti-agama?

Kintzler: Sekularisme bergaya Prancis telah sering disalahwakilkan. Ada upaya-upaya untuk menunjukkan bahwa ini merupakan suatu bentuk pernyataan anti-agama. Tetapi prinsip laisisme mendorong kebebasan berekspresi mengutarakan pendapat dalam masyarakat sipil.

Laisisme sama sekali tidak menentang agama. Ia hanya menolok tuntutan-tuntutan agama sebagai dasar hukum atau keanggotaan politik. Lawan dari laisisme adalah “agama sipil”, yaitu mengubah agama menjadi hukum sipil, atau sebaliknya, mengubah hukum sipil menjadi sebuah ayat agama. Sebuah sikap anti-agama ekstrem akan terdiri dari penerapan sebuah kedudukan tidak terikat terhadap masyarakat sipil yang harus hadir dalam wahana kewenangan publik. Ini akan menyebabkan pembatasan ekspresi agama ke wilayah pribadi, yang jelas menentang tujuan laisisme – untuk menegakkan kebebasan berekspresi.[]

* Rachid Boutayeb adalah seorang penulis lepas yang tinggal di Berlin. Catherine Kintzler adalah seorang profesor filsafatdan estetika pada Universitas Lille-III dan penulis Qu’est-ce que la laïcité? (Apa yang Dimaksud dengan Laisisme?). Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di http://www.commongroundnews.org.

Sumber: Qantara.de, 12 Pebruari 2008, http://www.qantara.de
Telah memperoleh hak cipta.

Iklan

Responses

  1. asik. Bahwa negara menciptakan sekularisme bukan religius fundamentalis. sebuah negara harus berani tegas menolak kepentingan2 absolutisme apapun bentuknya. Laisisme salah bentuk saluran kemanusian. Indonesia mestinya mencari lebih, yakni post laisisme atau post moden dlm arti bagaimana mengubah toleransi menjadi solidaritas, baru perdamaian bisa kita wujudnya tanpa ikatan dogma. salam sukses laisisme… hidup…

    bulan depan buku saya berjudul :COK PUTU GETIH GETAH BALI MERDEKA akan terbit. berbicara tentang matinya agama dan negara, sebuah artifak manajemen ekonomi politik. Tks


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: