Oleh: MAULA | Maret 27, 2008

Hatta dan Kaderisasi

hatta.jpg 

TAHUN 1927, dan tahun-tahun berikutnya, selepas pemberontakan komunis yang gagal di Sumatera Barat dan Banten adalah masa-masa sulit bagi kaum pergerakan, baik di Indonesia maupun di Belanda. Pemberontakan itu bukan saja membuat pemerintah kolonial terkejut, tetapi juga merupakan awal malapetaka bagi pergerakan nasional. Sebab sejak itu aparat keamanan semakin bertindak keras terhadap semua kegiatan politik kaum nasionalis.

Akibatnya, banyak pemimpin partai yang ditangkap dan dibuang ke Digul, Papua. Mohammad Hatta (1902-1980) dan mahasiswa aktivis Indonesia di Belanda juga ikut kena getahnya. Bulan September 1927 Hatta dan tiga orang temannya (Nazir Sutan Pamoentjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdoel Madjid Djojodiningrat) ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dua tahun berikutnya Soekarno dengan beberapa orang temannya di Bandung juga mengalami nasib yang sama.

Tidak terhitung jumlah mereka yang ditangkap di daerah. Peristiwa ini, berikut sikap represif penguasa kolonial Belanda menjadi alasan utama mengapa Hatta akhirnya sampai kepada kesimpulan tentang perlunya kaderisasi.

Namun, gagasan kaderisasi Hatta juga berkaitan erat dengan visinya tentang pentingnya menyiapkan pemimpin bangsa di masa depan. Bagaimana Hatta merumuskan konsep kaderisasi dan mengamalkannya dalam perjalanan karier politiknya dan dalam perjalanan hidupnya sebagai rakyat biasa? Pada akhirnya akan ditunjukkan, sesungguhnya warisan Hatta yang paling diabaikan oleh generasi sesudahnya ialah cara baik Bung Hatta dalam pengaderan ini. Mengapa bisa demikian? Inilah yang akan dibahas dalam tulisan sederhana ini.

Moral pemimpin bangsa

Kebanyakan tokoh nasionalis dan pemimpin partai sejak zaman pergerakan awal abad ke-20 sampai zaman merdeka dan bahkan di zaman Orde Lama dan Orde Baru menaruh cukup perhatian terhadap masalah pengaderan. Hiruk-pikuk acara “temu kader” di zaman Orde Baru bahkan masih terngiang-ngiang di zaman Orde Reformasi sekarang ini.

Namun, tidak ada tokoh bangsa yang paling konsisten dan paling intens mengabdikan diri dan partainya demi kaderisasi pemimpin bangsa, kecuali Hatta. Sebagai seorang yang sangat terpelajar sejak usia mudanya, dan aktivis politik yang tak kenal menyerah (atau minta ampun) dalam perjuangannya, Hatta mulai menyaksikan gejala yang kurang menguntungkan dalam kepemimpinan pergerakan nasional sejak pertengahan 1920-an.

Meskipun Hatta tak meragukan nasionalisme mereka, ia mulai kecewa terhadap gerakan nasionalis waktu itu. Dua partai terbesar di Tanah Air saat itu, Sarekat Islam (SI, kemudian PSII) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) makin radikal dan menyuarakan ideologi parokial. Hatta sebenarnya menaruh harapan terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) Soekarno.

Namun, ia juga tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ia tentu tak hendak menyindir, ketika mengatakan bahwa “kita tidak perlu tepuk dan sorak, kalau kita tidak sanggup berjuang … di luar ruangan rapat. Indonesia Merdeka tidak akan tercapai dengan agitasi.”

Hatta tidak suka bila rakyat dikondisikan membeo kepada pemimpin, apalagi menjadi obyek tipu daya (dan pembodohan diam-diam) demi kepentingan pemimpin sehingga segala sesuatu keputusan pemimpin harus diterima dengan sukarela.

“Negeri yang rakyatnya hanya tahu menerima perintah dan tidak pernah turut memperhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya,” tulis Hatta, “tidak memiliki kemauan dan tidak melakukan kemauan itu dengan rasa tanggung jawab penuh.” Jika demikian, rakyat tidak akan pernah insyaf akan harga diri dan kedaulatannya sehingga ia mudah tunduk ke bawah kekuasaan apa dan siapa saja.

Dengan begitu, “bila Indonesia merdeka, rakyat akan tetap tertindas oleh orang yang berkuasa.” Dalam pengamatannya, Hatta menyaksikan tiga macam “kebangsaan” atau nasionalisme yang berkembang di Hindia Belanda (Indonesia) waktu itu dan ketiganya diyakininya merupakan gejala universal. Ketiga jenis kebangsaan itu, dalam bahasanya sendiri ialah (i) kebangsaan “cap ningrat”, (ii) kebangsaan “cap intelek”, dan (iii) kebangsaan “cap rakyat”. Hatta membentangkan ciri-ciri masing-masingnya.

Pertama, kebangsaan “cap ningrat” mengukur kebangsaan menurut golongannya sendiri. Dari zaman kerajaan dulu sampai zaman penjajahan Belanda kaum ningrat (bangsawan) termasuk golongan yang memerintah. Penguasa Belanda mengerti betul, rakyat Indonesia lebih mudah diperintah oleh Inlandsche Hoofden, yaitu para kepala-kepala pribumi yang berkuasa sebelumnya.

Jadi, dalam kebanyakan alam pikiran kaum ningrat, tertanam jiwa kebangsaan “cap ningrat”, yang merasa bahwa kalau Indonesia sudah merdeka, merekalah yang berhak berkuasa. Menurut mereka, itu sudah merupakan historisch recht (hukum sejarah). Sebab itu “mereka mencita-citakan kembalinya Kerajaan Majapahit ke atas Indonesia ini.” Dalam faham kebangsaan semacam itu, rakyat banyak tak dihitung, kecuali untuk mengabdi kepada penguasa, alias “Daulat Tuanku”.  

Kedua, faham kebangsaan “cap intelek”, mirip dengan “cap ningrat”, berpandangan bahwa jika Indonesia suatu saat mencapai kemerdekaannya, merekalah yang akan diprioritaskan untuk berkuasa. Bagi mereka orang yang duduk di pemerintahan bukan karena keturunan, melainkan karena kecakapannya sendiri. Bukan bangsawan karena darah, tetapi bangsawan baru karena otak dan kecakapan. Sebab itu, nasib rakyat dan urusan negeri biar diserahkan saja ke tangan kaum intelek.

Dalam pikiran mereka tertanam anggapan bahwa rakyat banyak itu bodoh, malas, miskin, dan suka menurut. Oleh karena rakyat hidupnya sengsara, tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkan politik. Jadi, tak perlu ikut campur dalam mengurus negeri. Kebangsaan “cap intelek”, seperti halnya dengan “cap ningrat” memperlakukan rakyat sebagai “perkakas” kaum intelek atau cerdik pandai saja.

Akan halnya kebangsaan yang ketiga, yaitu “cap rakyat”, adalah tipe yang langka. Bukan kebangsaan “cap intelek” dan bukan pula “cap ningrat”, melainkan kebangsaan “cap rakyat” itulah menurut Hatta yang harus dibangun. Mengapa? Sebab, rakyat itulah badan dan jiwa bangsa. Rakyatlah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat suatu bangsa. Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Dalam bahasa kias Minangkabau, “ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun”.

Tegasnya, hidup matinya Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak bisa dilepaskan dari rakyat, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bisa membaca rakyat dan meletakkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas lain-lain kepentingan.

Konsep kebangsaan “cap rakyat” adalah temuan Hatta yang unik, karena “kebangsaan” tidak bisa dipisahkan dari “kerakyatan”. Kedua kata itu merupakan butir pemikiran Hatta yang paling mendasar dalam satu tarikan napas dan sekaligus melintasi semua gagasan Hatta tentang persatuan, kemerdekaan, demokrasi, ekonomi dan sejumlah gagasan politiknya yang lain, termasuk kaderisasi.

Tak syak lagi, konsep kebangsaaan “cap rakyat” adalah gagasan otentik Hatta yang diinspirasikan oleh kombinasi pengalaman belajar dari masyarakatnya sendiri, Minangkabau dan Indonesia secara keseluruhan serta dari Barat saat ia menjadi mahasiswa di Belanda. Memang Hatta adalah tokoh yang mampu menjadi rasional tanpa harus kebarat-baratan. Pada saat yang sama ia tak perlu terjebak dengan mentalitas kebangsaan “cap intelek”, meskipun ia termasuk kaum terpelajar yang menempuh pendidikan terbaik pada masanya.

Sudah barang tentu ajaran merantau Minangkabau juga ikut menolongnya. Bukankah adat memesankan “ingat-ingat kampung halaman supaya menjadi orang berguna”. Kampung halaman Hatta yang sudah tercerahkan itu ialah Indonesia. Ia tak takut dibuang ke mana pun di Hindia Belanda karena menurut dia, semuanya adalah “kampung halaman kita juga”.

Kerisauan Hatta ketika menjadi mahasiswa di Belanda, justru memikirkan “bagaimana mencari jalan pulang ke masyarakat sendiri bagi ontworteling der Indonesiche intellectuelen, kaum terpelajar yang tercerabut dari masyakaratnya sendiri.

Dengan kaderisasi, mereka justru bisa menjadi kekuatan. Ini pertama-tama harus lewat partai karena, menurut Hatta, partailah tempat penggodokan pemimpin. Pernyataan bahwa kesetiaan pemimpin kepada partainya harus berakhir ketika kesetiaannya kepada negara dan bangsa dimulai, bukan dari Hatta, melainkan dari Soekarno, tetapi Hatta-lah yang melaksanakannya.

Partai kader

Digagas di Belanda dan didirikan di Yogyakarta di pengujung tahun 1931, Pendidikan Nasional Indonesia (PNI), atau sering disebut PNI Hatta untuk membedakannya dengan PNI Soekarno yang telah dibubarkan sebelumnya dan menggantinya dengan partai baru, Partindo, lebih menekankan kegiatannya pada pendidikan kader pemimpin.

Hatta dan Sutan Sjahrir sepakat untuk tidak menyinggung-nyinggung kata partai dalam partai baru mereka. Salah satu alasannya ialah, kalau sikap politik kolonial terus-menerus semakin represif dan menangkapi semua pucuk pimpinan partai, siapakah yang akan meneruskan perjuangan? Tetapi, argumen Hatta lebih dari sekadar alasan praktis demikian.

Kaderisasi erat kaitannya dengan kesinambungan kepemimpinan bangsa, atau dalam idiom politik Orde Baru, suksesi. Sebab, di mata Hatta muda, kemerdekaan pada akhirnya pasti datang. “Cepat atau lambat setiap bangsa yang ditindas pasti memperoleh kemerdekaannya kembali, itulah hukum sejarah yang tidak dapat dimungkiri. Hanya soal proses [waktu] dan cara bagaimana mereka memperoleh kembali kemerdekaan itu ….” Karena itu perlu disiapkan pemimpin di masa depan.

Sehubungan dengan itu, maka kaderisasi anggota partai, bagi Hatta, sama artinya dengan menanam bibit. Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada zamannya harus menanam. Bibit yang baik akan menghasilkan buah yang bernas, terutama kalau dilakukan dengan pengkaderan yang benar.

Pengaderan yang benar ialah meletakkan nilai-nilai “kebangsaan” dan “kerakyatan” sebagai roh atau suluh moral kepemimpinan. Jadi, meskipun partai baru itu keluarnya tampil dalam bentuk pendidikan, tetapi pada saat yang sama berusaha menciptakan kerangka kerja organisasi partai di pusat dan di daerah.

Calon anggota dipilih dengan hati-hati, tidak sembarangan yang berminat. Mereka hanya diterima menjadi anggota penuh setelah melalui masa percobaan. Para calon anggota mula-mula dituntut mengikuti kursus-kursus dan menunjukkan kesetiaan dan pengertian tentang prinsip-prinsip partai. Bahan kursus antara lain didasarkan pada sebuah pamflet yang ditulis oleh Hatta pada akhir 1932 berjudul Ke arah Indonesia Merdeka.

Selain mengadakan kursus-kursus pendidikan untuk calon anggotanya, partai baru itu juga mengadakan rapat umum, kongres, menerbitkan majalah dan “kitab-kitab sebaran” (brosur) dan mendirikan majelis-majelis “pemberi keterangan” (informasi). Nama majalah partai PNI Hatta ialah Kedaulatan Rakyat. Hampir setiap pagi, setelah shalat subuh, Hatta menyisihkan waktunya untuk membuat karangan di Kedaulatan Rakyat atau di penerbitan partai lain, meskipun tidak sehaluan dengan partainya.

Hatta, seperti kebanyakan pemimpin segenerasi dengannya adalah pemimpin yang mampu menulis baik, tajam, tetapi mudah dicerna pikiran awam. Bacaannya luas dan sewaktu menjadi mahasiswa ia dikenal sebagai mahasiswa yang memiliki buku paling banyak di antara mahasiswa Indonesia di Belanda. Ini menjadi referensi baginya untuk memikirkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan terutama masalah politik di Tanah Airnya.

Pemimpin adalah orang yang mendidik

Bagi Hatta, kaderisasi sama artinya dengan edukasi. “Pendidikan! belum atau tidak politik”, tulis Hatta tahun 1932. “Politik di negeri terjajah terutama berarti pendidikan”. Akan tetapi, pendidikan di sini tidak mesti diartikan pendidikan formal, atau dalam istilah Hatta “sekolah-sekolahan”, melainkan pendidikan dalam arti luas.

Tugas pemimpin pertama-tama ialah mendidik rakyat, dan bukan memperalatnya. Memimpin berarti menyelami perasaan dan pikiran rakyat serta memberi inspirasi agar rakyat bisa keluar dari kesulitan yang membebaninya, baik karena sistem kolonial itu sendiri maupun karena keterbatasan mereka dalam memecahkan persoalan sehari-hari. Untuk itu, fondasi pendidikan kader pemimpin ialah “kebangsaan” dan “kerakyatan”.

“Membangun semangat kebangsaan pada bangsa yang tidak merdeka,” demikian Hatta, “ialah membangun kemanusiaannya.” Selanjutnya membangkitkan kegembiraan dan keberanian hati [jadi tidak mesti otot] pada rakyat banyak yang dulunya sudah kehilangan sifat dan budi!” Mereka memerlukan bimbingan dan penerangan setidaknya dalam tiga aspek berikut.

Pertama, pendidikan politik diperlukan agar rakyat insyaf dan sadar terhadap hak dan kedaulatannya. Begitu juga supaya pengetahuannya tentang politik, hukum dan pemerintahan negeri bertambah luas.

Kedua, pendidikan ekonomi bagi rakyat dimaksudkan agar membuka mata mereka terhadap kondisi keterbelakangan selama ini, seraya memberi jalan terhadap kemungkinan berkembangnya suatu perekonomian baru, seperti koperasi dan bentuk-bentuk usaha baru lainnya.

Ketiga, pendidikan sosial bagi rakyat diperlukan agar mereka dapat mempertinggi keselamatan penghidupan bersama. Ini antara lain dengan memberi pelajaran umum dan memajukan kesadaran tentang arti disiplin, hemat, jujur, bersih, baik dalam arti kesehatan fisik maupun bersih secara moral dan batiniah. Akan tetapi, semua ini tidak mungkin dilakukan kalau pemimpin itu sendiri tidak terpelajar dan mendapat gemblengan dalam organisasi. Sebelum mendidik orang lain, “pemimpin itu sendirilah yang terlebih dulu mendidik dirinya sendiri”.

Hatta tidak menolak kehadiran koloniaal onderwijs (pendidikan kolonial) karena, menurut dia, pendidikan Barat itu superieur, ilmunya teratur [maju] dan tekniknya tinggi. Ia sendiri belajar di sekolah Belanda mulai sekolah dasar Belanda (ELS) di Padang sampai ke perguruan tinggi di Rotterdam, Belanda, (1922-1932). Yang ditolak tegas-tegas oleh Hatta dari pendidikan kolonial adalah sistemnya.

Sistem pendidikan kolonial didasarkan pada asas utiliteit, atau “siap pakai” dalam jargon pendidikan Indonesia sekarang. Konsep pendidikan semacam itu, menurut Hatta, lebih berorientasi pada keperluan penjajah Belanda dan bukan kepada peningkatan kualiteit kamanusiaan dalam arti luas. Selaku demikian, pendidikan akhirnya tak lebih dari sekadar perkakas kaum penjajah, atau sebaliknya hanya untuk kepentingan pribadi kaum terdidik sendiri.

Pendidikan kolonial hanya melahirkan ontworteling der Indonesiche intellectuelen dan pada gilirannya hanya akan menjadi kaum borjuis baru, orang yang cenderung memikirkan senangnya sendiri tanpa peduli dengan lingkungannya. Inilah aspek moral yang dikhawatirkan Hatta.

Dalam pengamatannya, tidak sedikit kaum terpelajar Indonesia yang terjebak di antara dua pusat gravitasi, yakni antara kepentingan penguasa dan pengusaha kolonial di satu pihak dan kepentingan individual di lain pihak. Dengan demikian, pada saat yang sama di situ terdapat rongga kosong yang ditelantarkan, yaitu masyarakat bangsa dan/atau rakyat banyak. Ke sanalah pemimpin partai yang sudah dikaderkan itu diterjunkan.

Karena Hatta lebih memikirkan pendidikan untuk rakyat banyak ketimbang politik an sich, maka berpolitik di negeri yang sedang terjajah tidak terutama berarti urusan kekuasaan, atau soal parlementaire srijd (perjuangan di parlemen), melainkan mendidik rakyat agar mereka insyaf akan kesadaran dirinya dan kondisi riil yang membelenggunya. Kondisi riil yang dimaksudkan Hatta ialah bahwa rakyat Indonesia dalam keadaan terjajah dengan segala keterbelakangan yang ditimbulkannya.

Meskipun penjajahan Belanda di Indonesia, di mata Hatta, tampak luarnya lebih senonoh karena mempergunakan instrumen wet (hukum), tetapi batin dan praktiknya tidak. Mentaliteit kolonial ialah otoriter karena asas pemerintahan kolonial menurut Hatta ialah “perkosa” (paksaan?). Pada abad-abad sebelumnya, kekuasaan kolonial dilawan dengan kekerasan. Tetapi karena senjata mereka lebih unggul, begitu juga administrasinya, maka segala perlawanan di masa lalu ditundukkan dengan “perkosa-buta”, lalu diperintah dengan memperalat penguasa pribumi juga.

Hatta mengkhawatirkan berkembangnya kebangsaan “cap ningrat” di kalangan kaum pergerakan. Untuk itulah perlunya kaderisasi. Inti asasi dari pendidikan kader pemimpin menurut Hatta ialah membentuk budi dan pekerti serta memperkuat iman. Di situ pendidikan watak lebih diutamakan.

Dengan kaderisasi, para pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya memiliki kemampuan, tidak hanya dalam arti kecerdasan intelektual, tetapi yang lebih dipentingkan ialah memiliki pijakan moral dan emosional yang tercerahkan dengan suluh moral “kebangsaan” dan “kerakyatan”.

Krisis kepemimpinan

Pada masa perjuangan kemerdekaan (1945-1950) Hatta dan para the founding fathers (para pendiri bangsa) masih dapat menyaksikan buah yang mereka tanam sebelumnya. Para pemimpin pada masa ini tidak hanya mampu memberi visi, inspirasi, semangat kepada rakyat, tetapi juga teladan dan arah yang nyata untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan bangsa. Ucapan para pemimpin meresap ke dalam hati, bahkan masih diingat dan dikutip oleh rakyat di pelosok yang paling jauh sekalipun.

Perang melawan Belanda dimenangkan bukan karena keunggulan senjata juga bukan karena kecerdasan bangsa ini, tetapi lebih ditentukan oleh keuletan dan kekuatan mental pemimpin dan rakyat yang telah ditempa dalam berjuang di medan gerilya dan di meja perundingan di bawah suluh moral kebangsaan dan kerakyatan, sekalipun dalam serba berkekurangan.

Namun, pada masa Orde Lama kaderisasi semakin identik dengan indoktrinasi. Orde Lama yang diawali dengan “Dekrit Presiden 1959 menguburkan demokrasi dengan demokrasi, yaitu “Demokrasi Terpimpin”. Atas nama “Demokrasi Terpimpin” semua lembaga demokrasi yang tak disukai Presiden Soekarno dibubarkan, termasuk parlemen, partai-partai besar sekalipun (seperti Partai Masyumi dan partai sosialis Sjahrir), di samping pemberedelan surat kabar dan penangkapan sejumlah pemimpin terkemuka. Dalam iklim yang semakin represif dan otoriter semacam itu tak ada yang dapat dinamakan kaderisasi, kecuali indoktrinasi.

Obsesi Soekarno yang berlebihan terhadap persatuan versinya sendiri lewat “Nasakom” dan dengan pelbagai idiom dan konsepsi politik yang diciptakanya, menyita perhatian dan energi ke pusat kekuasaan yang terkonsentrasi di tangannya.

Sementara itu, Hatta yang sudah menjadi rakyat biasa sejak pengunduran dirinya dari kursi wakil presiden akhir 1956, tidak bisa menyembunyikan kegusarannya. Ia melihat langkah-langkah yang diambil Soekarno sudah terlalu jauh. Dengan santun ia sering mengingatkan Presiden lewat surat-surat pribadinya. Sekali-sekali Soekarno membalasnya juga, tetapi karena tidak ada tanda-tanda diindahkan, Hatta sekali waktu terpaksa menyurati dengan agak tajam. “Apa yang kita cela dan tantang di zaman kolonial Belanda [dulu] sekarang berulang kali terjadi, dilakukan atas nama Saudara. Harap Saudara renungkan sedalam-dalamnya hal ini….”

Ironisnya, kejatuhan Soekarno justru karena kegagalannya mengelola bara api di bawah kakinya, militer di satu sisi dan komunis di sisi lain. Lebih ironis lagi, kejatuhannya harus dibayar dengan mengorbankan ratusan ribu anak bangsa. Orde Baru sedikit banyak adalah kelanjutan dari Orde Lama.

Pelan-pelan tapi pasti, rezim Soeharto juga membunuh demokrasi dengan demokrasi. Dulu “Demokarsi Terpimpin, sekarang “Demokrasi Pancasila” dengan monopoli penafsiran di tangan penguasa. Di masa Orde Lama adalah militer dan komunis (PKI) sebagai mesin politiknya. Orde Baru juga menggunakan militer dan Golkar, seperti halnya PKI, berperan sebagai mesin politik kekuasaan Orde Baru. Sampai tingkat tertentu, Orde Baru Soeharto menduplikasikan secara cerdas watak politik kolonial dan Orde Lama.

Dulu di zaman kolonial, khususnya selepas pemberontakan PKI 1927, setiap pemimpin yang “berbahaya” dicap komunis. Praktik semacam ini juga dilakukan rezim Soeharto. Sikap represif penguasa, depolitisasi masa lewat formula “massa mengambang,” pendekatan rust en orde yang dalam bahasa politik Orde Baru disebut “stabilitas da keamanan” mematahkan tunas pemimpin yang tumbuh di luar lingkaran kekuasaan (baca Golkar).

Namun, keliru mengatakan Orde Baru tak mengenal kaderisasi. Apa yang disebut dengan “temu kader” berlangsung secara teratur. Tidak hanya menjelang Pemilu. Golkar khususnya karena didukung dana yang melimpah hampir sepanjang tahun dan di setiap tingkat mengadakan “temu kader” dengan biaya yang tidak sedikit.

Dengan sistem yang monolitik dan “komando” dari atas, “temu kader” bukan untuk mendidik bagaimana menjadi pemimpin sejati seperti yang dibangun Hatta, melainkan menggalang massa untuk mengejar mayoritas tunggal. Tidak heran jika pemimpin yang dihasilkannya adalah para pemimpin medioker dan oportunistik yang memperoleh posisi-posisi tertentu karena restu dari atasan.

Untuk kelompok militer sebagai salah satu sumber pemasok pemimpin selain Golkar keadaannya agak sedikit berbeda. Militer atau ABRI yang dianggap “superior” dan memiliki sistem pengaderan terbaik di masa rezim Orde Baru, cukup puas dengan memerankan dirinya sebagai sumber legitimasi pemimpin sipil dan sekaligus pangeran di sekitar Soeharto.

Meskipun banyak jenderalnya, rezim militer Orde Baru bukan hanya tidak mampu melahirkan pemimpin besar, kecuali “jenderal besar”, tetapi juga menggeser posisinya yang di masa perjuangan kemerdekaan menjadi “benteng terakhir” dalam melindungi negara dan bangsa menjadi alat kekuasaan orang yang berkuasa.

Kini di gerbang abad ke-21, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka apa yang tersisa dari kaderisasi Hatta. Dalam periode panjang interupsi otorianisme Orde Lama dan Orde Baru, tunas pemimpin bangsa telah patah tanpa bisa tumbuh lagi.

Dalam keadaan semacam itu bangsa ini kehilangan kepemimpinan yang akarnya merambat kokoh ke bumi pertiwi. Suluh moral “kebangsaan” dan “kerakyatan” yang menerangi perjalanan bangsa ke depan sebagaimana dicita-citakan Hatta semakin redup. Pragmatisme hidup telah menjadi nilai baru yang dominan bagi generasi masa kini, termasuk para pemimpinnya.

Mereka yang tak suka dengan pemikiran Hatta mungkin akan mengatakan globalisasi terlalu tangguh untuk dilawan dengan nasionalisme. Dibutuhkan kekuatan dan kepintaran dan bukan nasionalisme.

Tetapi globalisasi moralnya apa? Bila tantangan terbesar bangsa ini, hic et nunc (di sini dan sekarang), adalah krisis kepemimpinan, maka tidak ada jalan lain kecuali membangun kader pemimpin bangsa sebagaimana yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Hatta, guru bangsa yang sejati, yang memberikan pencerahan terhadap rakyatnya. [Mestika Zed, Tamatan Vrije Universiteit Amsterdam, kini staf pengajar Universitas Negeri Padang]  

Source: Kompas, Jumat, 9 Agustus 2002

Iklan

Responses

  1. terimakasih artikelnya..
    saya saat ini diamanahi menjadi kepala divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota HMFT-ITB, yang salah satu prosesnya adalah kaderisasi..

    terimakasih atas artikel yang menginspirasi..
    salam pembelajaran,
    salam kenal.

    regards,
    faris

  2. Generasi muda….ini saatnya kita berbuat untuk lingkungan hidup dengan berpartisipasi dalam lomba dan festival Foto Lingkungan Hidup. Selengkapnya di http://www.greenviart.org


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: