Oleh: MAULA | November 8, 2009

National Summit: Solusi atau Pencitraan?

Kwik Kian GieKARENA luasnya cakupan yang dibicarakan dalam National Summit yang digelar pada 29 Oktober 2009-31 Oktober 2009, saya akan membatasi pada bidang ekonomi yang menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa difokuskan pada enam bidang, yaitu (1) pemantapan otonomi daerah, (2) pelayanan publik, (3) reformasi birokrasi, (4) pemberantasan dan pencegahan korupsi, (5) reformasi hukum, (6) pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Dalam berbagai penjelasan lisannya di berbagai media, Hatta Rajasa sangat menekankan infrastruktur, tetapi dalam enam bidang yang menjadi fokusnya tidak disebut secara eksplisit. Mungkin dimasukkan ke pelayanan publik. Bahwa dari butir pelayanan publik yang dijadikan fokus utama adalah infrastruktur sudah tepat. Namun, ini sudah dibicarakan berkali-kali, dan bentuknya setiap kali dengan gegap gempita bagaikan perhelatan besar.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dengan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengadakan Infrastructure Summit I. Ketika Menko Perekonomiannya digantikan, Boediono menyelenggarakan lagi dengan judul Infrastructure Summit II. Presiden saat itu ialah SBY, sekarang presidennya masih SBY dan Boediono jadi wapres. Menko Perekonomiannya juga bukan orang baru karena Hatta Rajasa dalam KIB I menjabat Mensesneg. Mestinya kan tinggal membongkar data dari dua Infrastructure Summit sebelumnya dan menyimak apa yang salah kok infrastruktur semakin memburuk cukup drastis. Namun, yang dilakukan menyelenggarakan summit lagi. Maka tidak dapat dihindarkan adanya kesan bahwa summit ini hanya pencitraan.

Namun, baiklah, kita jangan hanya mengkritik, tetapi juga memberikan masukan. Menurut pendapat saya, kita harus mengawali dengan pertanyaan, “Pelayanan publik harus diberikan dengan cuma-cuma kepada seluruh rakyat, ataukah rakyat harus membayar untuk memperoleh jasa-jasa pelayanan publik itu?”

Mari kita ambil contoh yang sangat konkret supaya permasalahannya menjadi tajam. Prinsip-prinsip yang kita bicarakan berlaku juga buat pengadaan barang dan jasa publik lainnya. Jalan raya bebas hambatan yang di seluruh dunia disediakan pemerintah dan dipakai dengan cuma-cuma oleh seluruh rakyatnya dibiayai dari uang pajak. Yang diterapkan di sana prinsip gotong royong. Yang memperoleh pendapatan membayar pajak. Hasil pajaknya dipakai untuk membangun jalan raya bebas hambatan yang bagus, nyaman dan mulus guna dipakai dengan cuma-cuma oleh seluruh rakyatnya. Memang ada jalan tol, tetapi jumlahnya hanya sekitar 3%.

Di Indonesia tidak. Jalan raya bebas hambatan harus dibangun swasta yang mengadakannya dengan motif mencari laba. Kalaupun ada BUMN yang memilikinya, motifnya juga laba, karena ketika hasil pengenaan biaya tol sudah dapat mengembalikan investasinya berlipat ganda, tarif tetap saja diberlakukan, bahkan dinaikkan. Maka sebelumnya harus jelas dari studi kelayakan bahwa akan banyak yang menggunakan dan akan bersedia membayar dengan tarif yang besarnya mampu memberi laba yang diharapkan dari investasinya.

Mengapa pemerintah Indonesia bersikukuh mempertahankan prinsip bahwa barang dan jasa publik harus disediakan swasta kalau bukan ideologinya KIB I dan KIB II ialah ideologi liberalisme dalam bentuknya yang masih sangat kuno dan primitif? Kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar tanpa pengaturan oleh pemerintah seperti yang digambarkan Adam Smith pada 1776 itulah yang masih mendominasi jalan pikiran para menteri KIB I dan lebih-lebih lagi KIB II. Di Eropa, kapitalisme dan mekanisme pasar masih berlaku, tetapi sudah dipagari dengan berbagai peraturan dan pengaturan yang oleh para pendiri bangsa, kita digambarkan dengan istilah kapital harus berfungsi sosial. Yang kita lihat di Eropa adalah negara kesejahteraan dan keadilan atau welfare states, sedangkan mereka tidak mempunyai slogan-slogan dan terutama tidak pernah menyelenggarakan summit ini dan summit itu.

Yang mengemuka dalam National Summit ialah akan dibentuknya lembaga penjaminan untuk pembangunan infrastruktur. Apa yang dijamin? Bahwa investor swasta yang ingin menginvestasikan uangnya dalam pembangunan infrastruktur pasti memperoleh laba yang sesuai dengan tingkat return on investment (ROI)? Kalau pemerintah harus menjamin, mengapa tidak dilakukan pemerintah sendiri?

Ada dua kendala. Yang pertama adalah pendanaan. Selalu dikatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai uang untuk itu. Pertanyaan yang paling mendasar dan menyangkut semua materi yang dibicarakan dalam berbagai summit itu ialah, “Mengapa negara yang dikaruniai Tuhan dengan kekayaan alam yang demikian melimpahnya bisa menjadi miskin seperti ini setelah 64 tahun merdeka?” Presiden Yudhoyono hanya bisa menjawab, “Kalau China bisa kita bisa. Kalau India, Singapura dan Malaysia dan Brasil bisa kita juga bisa.”

Nyatanya posisinya pada saat ini tidak bisa. Semoga National Summit akan membuat keajaiban sehingga kita bisa.

Kekurangan dana oleh pemerintah dapat diatasi dengan penerbitan obligasi yang jelas penggunaannya hanya untuk membangun jalan tol. Pembayaran bunga dan cicilan utang pokoknya dapat dilakukan dari hasil jalan tol. Kalau utang sudah lunas, penggunaan jalan tol seharusnya gratis. Mengapa tidak dilakukan? Bukankah karena KIB II berpendapat bahwa menurut ideologi mereka tidak layak rakyat diberi kenikmatan menggunakan jalan raya bebas hambatan gratis? Pertanyaan itu berlaku juga buat barang dan jasa publik lainnya seperti irigasi, air bersih, transportasi umum dan sebagainya? Tentu tidak harus gratis semuanya, tetapi dengan harga yang terjangkau, dan tidak bermotifkan laba semata.

Pemberantasan korupsi

Mari kita analisis mengapa kondisinya pada saat ini kita ketinggalan? Tidak dapat diragukan bahwa faktor utamanya adalah korupsi, yang tidak sebatas mencuri uang, tetapi sudah merasuk ke dalam pikiran yang terkorupsi atau corrupted mind.

Maka pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama. Memang hal itu masuk ke enam bidang yang menjadi fokus dalam bidang ekonomi. Namun, sangat ironis bahwa saat dimulainya National Summit juga sama dengan terjadinya penangkapan Bibit Samad Riyanto-Chandra Hamzah dari KPK yang menjadi kehebohan nasional. Tidak dapat dibantah apa pun alasan, betapapun kuatnya landasan hukumnya, kenyataannya bagian terbesar dari rakyat (kalau tidak seluruhnya) mempunyai perasaan penangkapan Bibit-Chandra adalah upaya pelumpuhan KPK kalau tidak menuju pada pembubarannya. Ini berarti bahwa pemerintah tidak mempunyai kemampuan menjelaskan secara transparan tentang apa yang sedang terjadi, sedangkan transparansi juga menjadi slogan dalam National Summit.

Menyoal stakeholders yang dilibatkan, banyak pertanyaan yang segera saja muncul, yaitu di mana tempatnya buruh, tani, nelayan, dan pedagang asongan yang jumlahnya merupakan mayoritas dari rakyat kita?

National Summit bermaksud mendapatkan masukan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Namun, pemerintah di bawah KIB I sudah mempunyai rencana konkret dalam bentuk Undang-Undang 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang didasarkan atas sebuah undang-undang juga, yaitu Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.

Jadi apa yang mau dicari dalam berbagai summit itu? Yang mengumandang dalam National Summit ialah istilah debottlenecking. Walaupun dalam kamus bahasa Inggris tidak ada, yang dimaksud dengan istilah ini jelas, yaitu menghapus hambatan. Pemerintah mengartikannya menyapu bersih hambatan. Presiden KIB II yang mempunyai dukungan sekitar 80% di parlemen bisa melakukan apa saja. Maka silakan lakukan. Mengapa lantas ramai-ramai menyelenggarakan National Summit yang gegap gempita dan makan tenaga, waktu serta biaya yang besar?

Reformasi birokrasi

Tentang reformasi birokrasi, sebelum National Summit juga banyak dikumandangkan KIB I dan KIB II. Namun, tidak ada pengurangan jumlah menteri dalam KIB II, bahkan ditambah lagi dengan lima wakil menteri dan West Wing supaya demokrasinya persis seperti di Amerika Serikat.

Menurut hemat saya, inti dari reformasi birokrasi adalah (1) menciutkan birokrasi; kita mengenal bekerjanya Hukum Parkinson bahwa setiap organisasi cenderung membengkak karena setiap fungsionaris ingin dianggap dirinya penting. Untuk itu, dia mengangkat pembantu. Pembantunya ingin merasa dirinya penting, mengangkat pembantu lagi dan seterusnya. Maka dari waktu ke waktu harus pembengkakan struktur organisasi diciutkan sampai pas dengan apa yang ingin dicapai organisasi yang bersangkutan sampai efisien dan optimal. (2) Gaji dan keseluruhan take home pay harus didasarkan atas asas meritokrasi dan keadilan. Bukankah selama ini gaji Presiden RI sekitar Rp70 juta dan gaji Presdir BUMN Rp200 juta dianggap normal. (3) Setelah perbandingan gaji adil, lalu dinaikkan sampai tidak dapat diragukan lebih daripada cukup untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan jabatan dan martabatnya. (4) Kalau masih berani korupsi, ditembak mati saja. Selama ini yang diteriakkan hanya slogan reformasi birokrasi dan sekarang ditambah dengan debottlenecking. Namun, tidak ada rencana tentang langkah-langkah yang konkret dan memang bisa dilaksanakan. Seperti mayoritas elite bangsa kita, KIB II bisanya hanya merumuskan tentang what to achieve, tetapi kurang mampu merumuskan how to achieve.

Oleh Kwik Kian Gie, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/03/103618/68/11/National-Summit-Solusi-atau-Pencitraan

Iklan

Responses

  1. Usulan dan pembidik masalah di atas cukup bagus dan to the point, terutama pernyataan sbb :
    a. ….. summit ini hanya pencitraan. Kalau pernyataan ini benar, maka rakyat harus diposisikan di mana ? Sebagai salah satu persyaratan negara atau sebagai sapi perahan ? Jadi bukan demokrasi tetapi monarki versi Indonesiana. Jika memang kenyataannya seperti itu, maka tidak salah nama “Istana Kepresidenan” bukan Kantro Kepresidenan.

    b. …. rakyat harus membayar untuk memperoleh jasa-jasa pelayanan publik itu?” Sebenarnya negara ini adalah negara kerakyatan atau negara kepenguasaan rakyat untuk memperkaya para pejabat ? Kalau rakyat harus mebayar, siapa yang harus menerima dan menggunakannya untuk siapa ? Berarti rakyat harus waspada kena tipuan “atas nama”. Seharusnya pembayaran rakyat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat sehingga istilah demokratisasi tepat pengaplikasiannya. Rakyat adalah stakeholders terbesar dan harus diutamakan jika diamati berdasarkan sebuah bisnis patungan seperti perseroan terbatas.

    c. … jalan tol (jln bebas hambatan). Pengamatan sy tidak mungkin bisnis jalan bebas hambatan itu rugi. Bayarannya pun sangat mahal. Lalu labanya untuk siapa ya ? Perlu kajian dari sudut pandang GDP dan PAD masing-masing wilayah ekonomi di dalam jaringan perekonomian Indonesia.

    d. …. pemberantasan korupsi. Sy sekali lagi setuju. tetapi pertanyaan paling besar adalah siapa yang harus memberantasnya ? Rakyat lewat peradilan massa, atau aparat pemerintah saling mengadili ? Inilah utopia paling konyol dari bangsa ini. Tidak jelas pemberantasnya tetapi pelakunya ada dalam rumah sendiri.

    e. …. birokrasi. Birokrasi memang cocok untuk negara yang besar seperti Indonesia. Namun sayang di Indonesia pengelolanya adalah manusia-manusia yang memiliki unbility to think more sehingga hanya menuntut gaji besar tetapi hasil sangat minim. Bisakah calon PNS atau PNS itu diuji kemampuannya sehingga pas dengan kebutuhan ? Jika tidak maka bangsa ini harus siap makin terpuruk keadaannya. Mereka inilah yang menadah habis-habis uang rakyat.

    f. Akhirnya, sy mengusulkan agar seorang menteri atau dirjen harus diuji kompetensinya oleh para akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat sebelum dilantik. Kalau tidak ya seperti inilah sekarang ini. SBY katekutan menghadapi rakyat dan ekonomi kerakyatan hanya kembali sebagai sebuah pencitraan belakan. Kasihan bangsa kita, hanya hidup dari pencitraan melulu tanpa batas.

    Jika mau berhasil baik, SBY harus melakukan perombakan kabinetnya. Kalau tidak, maka marilah kita memperpanjang penderitaan yang makin menyengsarakan di masa yad, tks.

  2. saya hanya mampu mengatakan begini :
    a. Jika rakyat tidak diberi ruang di dalam negara ini, maka tidak perlu lagi ada negara karena syarat kenegaraan adalah ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintah.
    b. Jika pemerintah berkuasa sendiri dan bertindak menurut maunya, maka seharusnya pemerintah tahu diri. Dia berasal dari masyarakat dan akan kembali ke dalam masyarakat. Lalu orang numpang menjadi pejabat seharusnya tidak boleh kembali ke dalam masyarakatnya. Cari masyarakat yang masih mau menerimanya di negara lain.
    c. Soal pencitraan itu hanya semboyan mengenakkan. Tidak ada makna kebersamaannya sebagai suatu negara.
    Akhirnya, memang kita harus syukuri bahwa untunglah masih ada orang Indonesia yang mau menjadi presiden, menteri, atau dirjen apa pun di negeri ini.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: