Oleh: MAULA | April 19, 2010

Sejarah Globalisasi dan Korporasi

South Sea Company adalah sebuah korporasi yang didirikan pada 1710 di Inggris, dengan kegiatan aneka perdagangan, termasuk perdagangan budak. Daerah tujuan perdagangannya adalah Amerika Selatan yang merupakan koloni Spanyol. Direktur South Sea Company mengumbar janji kepada para investor, bahwa mereka akan meraup “fabulous profits” berikut segunung emas dan perak. Tertarik oleh reklame ini saham South Sea Company pun lekas laris keras, bahkan harganya naik enam kali lipat dalam setahun. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Harga saham korporasi ini merosot terus dan akhirnya ambruk karena tiba-tiba para pembeli saham menyadari bahwa saham korporasi itu tidak bernilai. Para direktur South Sea Company ternyata punya sedikit sekali pengetahuan tentang Amerika Selatan, dan tak punya koneksi di benua itu. Bukan hanya itu, Raja Spanyol menolak memberi izin korporasi itu untuk berdagang di koloninya.
South Sea Company runtuh pada 1720. Orang-orang terkejut dan panik. Mereka menyerbu kantor korporasi itu dan menembak mati salah seorang direkturnya, John Blunt. Kerumunan orang meneruskan perjalanan ke Westminster, dan raja harus cepat-cepat kembali ke London. Para direktur South Sea Company dipanggil di depan Parlemen, didenda dan dihukum. Pada tahun 1720, Parlemen mengesahkan Bubble Act, yang memutuskan adalah sebuah tindakan kriminal mendirikan sebuah perusahaan yang “presuming to be a corporate body” (Carswell, 1960). Inilah sebuah keputusan bersejarah di Inggris dan di dunia. Mendirikan korporasi dinyatakan sebagai tindakan kriminal!
Tapi 150 tahun kemudian di Amerika Serikat, gudangnya korporasi, terjadi skandal yang identik. Sebuah korporasi besar, Enron, runtuh akibat penipuan dan korupsi. Pemegang saham beserta buruh dan pegawainya juga terhempas tak berdaya, sementara para CEO dan kawan-kawannya kabur dengan mengantongi miliaran dollar. Pemerintah Federal Amerika Serikat mengecam praktik kotor dari Enron itu dan mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act pada 2002 untuk mengatur dan mengendalikan gerak korporasi. Hingga tahun 2004, perkara Enron ini masih belum selesai dan orang-orang menengarai bahwa Pemerintah Federal tidak serius menangani kasus yang memalukan negara Paman Sam ini.
Korporasi memang berbeda dari perusahaan biasa yang didirikan oleh sekelompok orang, entah karena hubungan kekerabatan atau karena perkawanan. Dalam korporasi, digabungkan modal dari banyak orang yang tidak kenal satu sama lain, lewat penjualan saham. Di situ dengan jelas dipisahkan antara kepemilikan (ownership) dan pengelolaan (management). Korporasi memang mempunyai keunggulan dibandingkan bentuk perusahaan lain, karena ia mampu menggalang dana yang tak terbatas dari masyarakat. Tidak heran jika “korporasi” menarik banyak pengusaha yang ingin mengadakan ekspansi dalam usahanya.
Dalam sejarahnya, korporasi bukanlah hal yang baru. Ia telah dikenal sejak abad ke-16. Pada 1564, misalnya, didirikan The Company of the Mines Royal, yang dibiayai dengan 24 helai saham yang dijual £1.200 per lembarnya. Pada 1688, di Inggris terdapat 15 korporasi dan jumlah ini terus meningkat pada abad ke-17. Pada tahun 1825, Bubble Act dicabut dan bersama dengan itu bermunculan korporasi dalam jumlah besar. Di Amerika Serikat, setelah memisahkan diri dari Inggris, antara 1781 dan 1790 jumlah korporasi meningkat 10 kali lipat, dari 33 menjadi 328.
Kendati terjadi perkembangan yang sangat pesat, ruang gerak korporasi masih terbatas. Pada umumnya, sampai abad ke-19, korporasi bergerak di bidang pembangunan rel kereta api, sebuah bidang usaha yang amat menjanjikan pada masa itu. Ini terjadi baik di Inggris maupun di Amerika Serikat. Hal ini dapat dimaklumi karena pembangunan rel kereta api membutuhkan modal amat besar yang tidak mungkin dibiayai oleh sekelompok orang saja. Pada akhir abad ke-19, korporasi mengalami mutasi yang luar biasa yang membuatnya semakin perkasa.
Pemicunya adalah persaingan antarnegara bagian di Amerika Serikat. New Jersey dan Delware mengambil langkah dramatis dengan menghilangkan berbagai restriksi pada korporasi. Misalnya, dengan dihapuskannya peraturan yang memerintahkan bisnis harus mempunyai tujuan yang didefiniskan secara sempit, hanya boleh hidup untuk jangka waktu tertentu, dan beroperasi di wilayah tertentu. Hapusnya peraturan ini membuat korporasi seakan mendapat tambahan sayap besar dengan jarak jelajah wilayah yang besar dan waktu yang tidak terbatas. Bukan hanya itu, peraturan yang mengatur merger dan akuisisi juga diperlonggar, sehingga memungkinkan terjadinya monopoli (Bakan, 2004: 13-14).
Gonjang-ganjing “Depresi Besar” (great depression) pada tahun 1930-an mendorong Presiden Franklin D. Roosevelt mengambil tindakan merantai gerak korporasi. Sebelumnya memang telah muncul ketakutan besar di antara rakyat yang menyaksikan sepak-terjang korporasi. Kebijakan New Deal memenuhi aspirasi rakyat Amerika tapi dihujat oleh para pebisnis. Meski demikian kebijakan ini berhasil bertahan selama hampir 50 tahun, sampai sekitar tahun 1980-an ketika Ronald Reagan menempuh kebijakan neoliberal, membiarkan korporasi bebas berkiprah lagi.

***

Perhatian kepada perkembangan korporasi di Inggris dan di Amerika Serikat memang tak terelakkan jika orang ingin mengetahui latar belakang historis pertumbuhan korporasi global karena di dua wilayah bumi inilah korporasi bermula dan kemudian menyebar. Perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, jauh sebelum mendapat saingan serius dari perusahaan Jerman dan Jepang, berkembang menjadi besar dan kemudian ke luar dari batas wilayahnya untuk menjelma menjadi multinational corporations atau MNC.
Gejala munculnya korporasi yang multinasional ini sebenarnya sudah ada sejak Abad Pertengahan, seperti Bank Medici di Florence pada abad ke-15. Pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dikenal adanya perusahaan dagang seperti “East India Company” baik yang berkebangsaan Inggris maupun Belanda, tak ketinggalan “Hudson’s Bay Company.” Mereka beroperasi dalam lingkungan wilayah empire dan menjalankan perdagangan ke seluruh dunia. Bahkan mereka juga giat dalam menjalankan produksi. Namun, kesemuanya itu belum diperhitungkan sebagai MNC dalam arti yang kita punyai sekarang, bukan hanya karena faktor kecepatan, tetapi juga kegiatan perdagangan mereka pada umumnya terbatas pada produk-produk mewah dan merupakan bagian kecil dari kegiatan ekonomi dunia (Held et al., 1999: 239). Sebagaimana dihitung oleh Kuznets (1967), ekspor dunia pada awal abad ke-19 itu hanya menduduki 1-2 persen dari GDP dunia. Kecuali itu dapat dianggap sebagai prototipe dari MNC (MNC di sini dipahami sebagai korporasi yang tidak hanya terlibat dalam perdagangan di seluruh dunia, tetapi juga investasi di tingkat global. Bahkan tidak hanya memiliki kekayaan (asset) di mancanegara, tetapi juga ikut masuk dalam kegiatan yang bersifat value-added di mancanegara. )
Para sejarawan sepakat bahwa MNC dalam arti di atas muncul pada akhir abad ke-19, terutama di bidang pertambangan dan pertanian. Pada masa yang dikenal dengan sebutan “Gold Standard” (1870-an sampai Perang Dunia I), muncul korporasi-korporasi yang mengumpulkan modal di dalam negeri dan menanamkannya di mancanegara. Pada tahun 1914, Inggris sebagai negara yang paling maju pada waktu itu menyumbang 45 persen dari total penanaman modal asing dunia, disusul oleh Amerika Serikat (14 persen), Jerman (14 persen), Prancis (11 persen), Belanda (5 persen) (Cohn, 2002: 325). Umat manusia kemudian terjerumus dalam dua kali perang dunia, dan sekali “depresi besar,” yang menyebabkan kegiatan bisnis internasional amat terganggu.
Tahun 1945 sering dilihat sebagai tahun pembatas, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II. Setelah tahun ini muncul sebuah percepatan luar biasa dalam kegiatan ekonomi internasional, bertepatan dengan bangkitnya ekonomi di seluruh dunia dalam rangka ke luar dari reruntuhan perang. Kalau pada akhir abad ke-19 Inggris menjadi pemimpin dan pelopor dalam hal MNC, maka pada masa sesudah Perang Dunia II peran itu diambil alih oleh Amerika Serikat. Menurut catatan, pada tahun 1967 perusahaan-perusahaan Amerika menguasai lebih dari separo (53,8 persen) dari total penanaman modal asing dunia (Cohn, 2002: 327). Sebagian besar perusahaan Amerika bergerak di bidang pertambangan dan pertanian, terutama industri minyak.

Keunggulan Amerika Serikat tidak bertahan lama. Jerman dan Jepang yang semula mendapat bantuan dari Amerika Serikat, pada tahun 1960-an mampu bangkit dan menjadi pesaing Amerika Serikat. Kalau pada tahun 1967 Amerika Serikat masih dapat membusungkan dada karena menyumbang lebih dari separo dari aliran saham untuk penanaman modal asing, maka pada tahun-tahun berikutnya angka itu terus menyusut. Pada tahun 1980, misalnya, angka untuk Amerika Serikat turun ke 42,9 persen sementara angka untuk Jepang naik dari 0,5 persen (1960) menjadi 3,7 (1980), demikian pula Jerman dari 0,8 persen (1960) menjadi 8,4 persen (1980) (Cohn, 2003: 327).
Namun perkembangan ini masih dianggap lambat kalau dibandingkan dengan perkembangan pada tahun 1980-an. Angka rata-rata pertumbuhan penanaman modal asing adalah 14 persen per tahun, yang tercepat sejak abad ke-19. Jumlah MNC non-Amerika makin banyak yang menghimpit MNC Amerika. Diukur dengan aliran saham untuk penanaman modal asing, pada akhir tahun 1980-an, MNC Amerika cuma memberi sumbangan sebesar 25,8 persen (Cohn, 2003: 327). Pada akhir tahun 1990-an angka itu lebih kecil lagi menjadi 24,1 persen (ibid.). Memasuki abad ke-21, MNC tidak lagi bermarkas di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang, seperti Mexico, Cile, Brazil, Cina, Korea Selatan, India, Filipina.

Sementara itu ada kenaikan dramatis jumlah MNC di dunia. Pada abad ke-17 ada sekitar 500 MNC (sekurangnya dalam bentuk prototipe), pada abad ke-19 naik menjadi 1.500, memasuki abad ke-20 sudah menjadi 2.500. Pada awal Perang Dunia I (1914) terdapat 3.000, selang 55 tahun kemudian melonjak dua kali lipat menjadi 7.258. Seperti diutarakan di atas, tahun 1980-an adalah tahun suburnya MNC. Pada tahun 1988 tercatat 18.500 MNC, belum sampai 10 tahun angka itu sudah melambung menjadi 59.902. Pada tahun 2000 ada 63.000 MNC. Begitu pula dalam hal jumlah negara yang menjadi asal (home) atau penerima (host) bertambah dari 62 negara pada 1900 menjadi 220 negara pada tahun 2000 (Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003: hlm. 3).
Apakah ini berarti bahwa MNC Amerika telah hilang dari panggung dunia? Tidak sama sekali. Pada tahun 2000, dari 500 MNC terbesar 185 di antaranya masih bermarkas di Amerika Serikat, Jepang di tempat kedua dengan 108 MNC, sementara Inggris dan Jerman masing-masing menyumbang 34 MNC dan Prancis 32 MNC (Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003: 4-5). Kalau diukur menurut nilai aset yang dikumpulkan, MNC asal Amerika juga masih menduduki papan atas. Laporan dari Business Week (4-11 Agustus, 2003) menyebutkan, delapan dari sepuluh MNC terbesar di dunia bermarkas di Amerika Serikat, yaitu Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE, Intel, Disney, McDonald’s, dan Marlboro. Dari seratus merek dunia, 62 di antaranya adalah dari Amerika Serikat.
***

Uraian di atas membeberkan perkembangan MNC menurut ukuran dan menurut wilayah asal usul. Bagaimana dengan perkembangan MNC menurut bidang usaha? Buku Global Inc., yang memetakan MNC di seluruh dunia membagi gerak MNC dalam tiga kelompok besar: (1) Korporasi di bidang industri, (2) Korporasi di bidang teknologi informasi, (3) Korporasi di bidang jasa. Kelompok-kelompok ini masih dapat dirinci lagi.

Korporasi di bidang industri:

Mobil
Minyak dan Petrokimia
Kimia dan Obat-obatan
Konstruksi dan Bahan Konstruksi
Hutan dan Produk Kertas
Perdagangan/konglomerat

Korporasi di bidang teknologi informasi:

Komputer dan elektronika
Piranti lunak dan internet
Telekomunikasi

Korporasi di bidang jasa:
Bank komersial
Pelayanan transportasi dan pos
Pelayanan di bidang hukum
Pelayanan di bidang makanan
Periklanan
Media dan hiburan
Konsultasi dan akuntansi
Retail

Nampak bahwa MNC telah menguasai seluruh bidang kehidupan manusia. Dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan kantor, semua dapat dipenuhi oleh MNC yang pada saat ini berjumlah sekitar 63 ribu. Kalau dirinci, maka makanan, pakaian, perumahan, obat-obatan, bahkan hiburan oleh MNC telah dimasukkan dalam cakupan operasi mereka. Begitu juga kebutuhan transportasi dan komunikasi saat ini tidak mungkin melepaskan diri dari MNC.
Namun, di samping dampak yang ditimbulkan oleh produk MNC, kehadiran MNC sendiri juga menimbulkan dampak, ekonomi, sosial, maupun politik. Sekurang-kurangnya ada tujuh wilayah yang terkena dampak MNC: (1) Gaji dan pekerjaan, (2) Pajak, (3) Teknologi, (4) Modal, (5) Kebudayaan, (6) Lingkungan dan (7) Standardisasi. Di bidang tenaga kerja, misalnya, MNC dan anak perusahaannya diduga mempekerjakan paling sedikit 90 juta orang, bahkan bisa mencapai 200 juta orang jika memperhitungkan mereka yang dipekerjakan secara tidak langsung (Medard Gabel dan Henry Bruner, 2003: hlm. 122). Meskipun diakui bahwa MNC memberi gaji yang tinggi, tempat kerja yang aman dan juga benefit yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lokal, tapi MNC juga kerap dituduh karena mempekerjakan orang dalam sweatshops, dengan gaji yang sedemikian kecil sehingga eksploitatif.
Ambillah contoh lain, yaitu dampak pada lingkungan. Banyak MNC yang terlibat dalam kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan seperti pertambangan, kehutanan, listrik, dan petrokimia. MNC dipandang sebagai sumber dari limbah beracun dunia (di Amerika Serikat dua pertiga dari limbah beracun berasal dari perusahaan kimia). Karena penebangan kayu gelondong dan penggalian tambang-tambang mereka menyebabkan penggundulan hutan, polusi sungai dan air tanah, mendangkalnya sungai dan penampungan air, dan tentu saja merusak keindahan alam.
Banyak sekali studi telah dilakukan bahwa di samping manfaat yang ditimbulkan oleh MNC, masih lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Ketegangan dengan negara-negara yang didatangi oleh MNC (host country) pun tidak terelakkan, bahkan juga dengan negara asal (home country). Pada banyak kesempatan malah terjadi konflik berkepanjangan. Dalam perkembangannya, MNC tidak hanya masuk dalam hubungan konfliktual dengan negara, tetapi juga dengan organisasi internasional atau International Governemtal Organizations seperti PBB serta International Non-governmental Organizations (dalam bahasa Indonesia lebih dikenal Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mencoba untuk meredam sepak terjang MNC itu.
Namun berbagai macam konflik ini tidak menyurutkan MNC untuk terus beroperasi untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada dua strategi yang dipakai oleh MNC. Pertama, MNC dapat menggunakan strategi yang dipakai oleh layaknya sebuah kekuatan politik, yaitu ancaman (threat). Jika sederetan syarat yang diminta oleh MNC tidak dipenuhi, maka MNC dapat mengancam akan ke luar dari negara atau wilayah tertentu. Hal ini dapat dilakukan karena MNC dapat memindahkan perusahaannya di tempat mana pun di dunia (foot-loose industries).
Strategi kedua adalah dengan cara korupsi. MNC mengirimkan uang suap kepada pejabat-pejabat pemerintah agar yang bersangkutan mau meloloskan permintaan dan tuntutan MNC. Hal inilah yang telah memicu yang disebut “korupsi global.” Sebuah buku yang diterbitkan oleh Transparency International (TI), Global Corruption Report 2004, mengungkapkan data-data yang mengejutkan tentang korupsi oleh investor asing. Laporan TI tahun 2004 ini memberi ulasan lebih panjang lagi tentang korupsi oleh investor asing. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Control Risks Group pada 50 perusahaan di Inggris, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura, ditemukan bahwa suap-menyuap memang terjadi. Banyak perusahaan lokal kalah bersaing karena suap yang dilakukan oleh investor asing. Perusahaan di Hong Kong dan Singapura merupakan korban yang paling menderita, masing-masing 60 dan 64 persen perusahaan di sana kalah bersaing (Wibowo, 2004).
Untuk mendobrak negara yang “bandel,” terutama negara di Dunia Ketiga, MNC tidak segan-segan meminjam kekuatan dari negara tempat mereka berasal. Sekali lagi, menurut survei yang sama, diperlihatkan bahwa investor asing dari Amerika Serikat dan negara OECD lainnya memperoleh keuntungan lewat “tekanan politik” yang dilakukan oleh negara mereka. Hanya 7,6 persen perusahaan asal AS dan 9,2 persen perusahaan asal negara OECD yang tidak pernah memakai tekanan politik. Selebihnya terbagi antara “beberapa kali,” “secara teratur,” dan “selalu.” Yang beberapa kali melakukan tekanan politik adalah 48,4 persen untuk perusahaan Amerika dan 54,8 persen perusahaan OECD. Berapa kali yang selalu memakai tekanan politik? Ada 6 persen dari perusahaan Amerika dan 2 persen dari perusahan dari negara yang tergabung dalam OECD (ibid.).
Kalau langkah ini semua belum dianggap cukup, maka banyak MNC juga mengambil gebrakan yang lebih besar, yaitu melakukan penetrasi pada organisasi internasional, seperti World Bank, IMF dan WTO. Dua organisasi yang disebut pertama awalnya dirancang sebagai organisasi yang mempunyai misi luhur, menolong negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam arti kata tertentu, WTO juga dimaksud untuk meminimalisir sengketa perdagangan. Namun, dalam perkembangannya, organisasi-organisasi ini mengalami perubahan akibat penetrasi MNC. Seperti ditengarai oleh Richard Peet akan adanya “Washington-Wall Street Alliance” (Peet, 2003: 200-223). Kebijakan-kebijakan tiga organisasi ekonomi dunia paling berpengaruh itu pada akhirnya mengabdi kepada kepentingan MNC, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kedigdayaan MNC kini diakui bukan hanya di bidang finansial, tetapi juga dalam bidang politik. MNC telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan sendiri di dunia. Oleh John Pilger mereka dinamakan “new rulers of the world” atau penguasa-penguasa baru dunia. Pada jaman lampau masih dapat dibedakan antara penguasa di bidang ekonomi dan penguasa di bidang politik, dan masing-masing mempunyai sistem reward-punishment- nya sendiri. Kini MNC-lah yang mengendalikan dan menetapkan hadiah apa yang patut diperoleh seorang politisi atau sebuah negara, dan hukuman apa yang pantas ditimpakan.

Sumber:
Bakan, Joel, 2004, The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, New York: Free Press.
Carswell, John, 1960, The South Sea Bubble, London: Cresset Press.
Chossudovsky, Michel, 2003, The Globalization of Poverty and the New World Order, Edisi kedua, Ontario, Canada: Global Outlook.
Cohn, Theodore, 2002, Global Political Economy, Theory and Practice Edisi kedua, New York: Longman.
Elliott, Kimberley, ed., 1997, Corruption and Global Economy, Institute for International Economics.
Gabel, Medard dan Henry Bruner, 2003, Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation.
Gray, John, 2000, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism, London: Granta Books, 2000.
Greider, William, 1997, One World, Ready or Not. The Manic Logic of Global Capitalism, New York: Touchstone Book.
International Forum on Globalization, 2001, Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan. Terjemahan A. Widyamartaya dan AB Widyanta, Yogyakarta: Cindelaras.

Korten, David, 2001, When Corporations Rule the World, Edisi kedua, San Fransisco: Berret-Koehler.
Nace, Ted, 2003m Gangs of America: The Rise of Corporate Power and the Disabling of Democracy, San Fransisco: Berret-Koehler.
Peet, Richard, 2003, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, London: Zedbooks.
Spero, Joan E. dan Jeffrey A. Hart, 2003, The Politics of International Economic Relations, Wadsworth: Thomson.
Wibowo, I., 2003, “Globalisasi, Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi” dalam Bre Redana, JB Kristanto, Nirwan Ahmad Arsuka, eds., Esei-esei 2003 Bentara, Jakarta: Penerbit Kompas.
___________, 2004, “Demokrasi dan Korupsi Global,” Kompas, 2 Agustus 2004.

Sumber: http://ss-kediri.blogspot.com/2009/02/sejarah-globalisasi-dan-korporasi.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: