Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (Bila Masih Perlu)

SEBAGAI bangsa serumpun, Malaysia merupakan negara terdekat bagi Indonesia. Baik dari segi geografis maupun budaya, banyak kesamaan di antara kedua negara. Namun, meskipun sebagai bangsa serumpun yang hidup bertetangga, hubungan bilateral Republik Indonesia (RI) dengan Malaysia tidak selamanya berjalan harmonis.

Hubungan Indonesia-Malaysia selalu mengalami pasang surut. Kadang mesra, kadang penuh ketegangan. Jika kita mempelajari kembali sejarah, ketegangan hubungan bilateral Indonesia- Malaysia pertama kali terjadi pada tahun 1960-an. Pada saat itu, presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia. Soekarno menganggap Federasi Malaysia merupakan wujud neokolonialisme Inggris. ”Ganyang Malaysia” pun dengan lantang diserukan oleh Soekarno.

Akhir-akhir ini, di pertengahan tahun 2007, seruan ”Ganyang Malaysia” kembali dikumandangkan oleh sebagian warga Indonesia. Demonstrasi anti-Malaysia terjadi dihampir seluruh kota di tanah air. Bahkan, aksi sweeping terhadap warga Malaysia di Indonesia nyaris dilakukan.

Pemicu dari semua ini adalah terjadinya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi Diraja Malaysia terhadap wasit karate asal Indonesia, Donald Luther Colopita. Akibat dari penganiayaan tersebut Donald terpaksa harus dirawat secara intensif di rumah sakit.

Kekecewaan dan kemarahan warga Indonesia semakin memuncak ketika Pemerintah Malaysia sulit sekali mengucapkan permintaan maaf atas kasus penganiayaan yang menimpa Donald. Alasannya, Pemerintah Malaysia lebih mementingkan proses hukum daripada sekadar meminta maaf kepada Indonesia.

Setidaknya ada empat isu yang selama ini memicu ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia. Keempat isu tersebut yakni masalah perbatasan, kabut asap, pembalakan liar, dan TKI. Sikap Malaysia yang mengklaim Blok Ambalat di Laut Sulawesi, yang diduga kaya minyak, sebagai bagian dari wilayahnya sempat menimbulkan gelombang anti-Malaysia.

Khusus untuk masalah TKI, cerita menyedihkan akibat perlakuan buruk terhadap TKI sering datang dari Malaysia. Disiksa, diperkosa, dan dibunuh adalah fakta yang sering menimpa para TKI di Malaysia. Para TKI seakan-akan tidak lagi dianggap sebagai manusia oleh sebagian warga Malaysia.

Menurut penulis, ada dua faktor yang menyebabkan semakin maraknya perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI dan WNI di Malaysia. Pertama, adanya stereotip terhadap TKI. Stereotip merupakan gambaran atau anggapan- anggapan yang bersifat mengejek terhadap objek tertentu. TKI seringkali dianggap sebagai pekerja yang tidak kompeten, bodoh, tidak terdidik, dan tidak memiliki dokumen (ilegal). Stereotip seperti ini kemudian dilekatkan secara umum untuk menilai Indonesia sebagai bangsa. Akibatnya, semua WNI yang berada di Malaysia, termasuk wasit karate, dianggap dan diperlakukan sama seperti TKI.

Kedua, persepsi negatif tersebut diperkuat dengan sikap pemerintah Malaysia yang tidak serius memproses secara hukum para pelaku kekerasan terhadap TKI. Dengan membayar uang jaminan, para pelaku kekerasan dapat terbebas dari jeratan hukum. Kenyataan ini memicu timbulnya tindakan- tindakan kekerasan yang lain.

Penulis sependapat untuk mengutuk dan mengecam segala bentuk penganiayaan yang terhadap WNI yang terjadi di Malaysia. Kita berhak untuk marah dan menuntut Pemerintah Malaysia memproses secara hukum para pelaku tindakan kekerasan terhadap warga Indonesia. Namun, kita tidak boleh larut dalam kemarahan dan terus menerus menyalahkan pihak lain. Jauh lebih bijaksana jika kita melakukan koreksi kepada diri sendiri.

Kendati ancaman terjadinya tindakan kekerasan sangat tinggi, pengiriman TKI ke Malaysia tidak pernah berhenti.Sedikitnya ada 1,5 juta TKI resmi yang menggantungkan hidupnya di Malaysia. Jumlah tersebut belum ditambah dengan jumlah TKI yang tidak resmi.Alasan mendasar mengapa warga Indonesia tetap tertarik untuk bekerja di Malaysia adalah adanya perbedaan pendapatan. Pendapatan perkapita Malaysia saat ini mencapai 12.000 dolar As (Rp 114 juta) per tahun. Sedangkan pendapatan perkapita Indonesia hanya mencapai 4.000 dollar AS per tahun.

Jika pemerintah Indonesia masih ingin memanfaatkan peluang kerja yang ada di Malaysia untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri, maka harus menghilangkan persepsi negatif TKI di luar negeri. Cara yang dapat adalah dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki TKI sebelum mereka dikirim ke luar negeri.

Para calon TKI hendaknya dibekali dengan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan keterampilan kerja calon TKI, kemampuan penguasaan bahasa sebelum mereka bekerja di luar negeri. Ini penting karena kekerasan seringkali terjadi ketika TKI tidak mampu bekerja sesuai dengan harapan majikan.  hf
Berbudi Bowo T
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Sumber: http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9802&Itemid=62

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s