Oleh: MAULA | Mei 5, 2010

Membangun Moral di Negeri Krisis

MENARIK ketika menyimak wacana krisis yang melanda negeri ini, karena pewacanaan krisis itu sendiri tak kunjung tamat. Bahkan ketika kata “krisis” itu ditariktarik ke ranah politik, semakin memperparah kesan bahwa kondisi ekonomi dan pranata sosial di Tanah Air sangat parah.

Para pihak yang merasa berkepentingan akan dunia politik ramairamai mengeksploitasi kata “krisis “. Secara tak langsung mereka gambarkan demikian parahnya dampak krisis di negeri ini, lalu seakan- akan merekalah yang paling mampu mencari jalan keluarnya. Pada Pemilu Legislatif kata “krisis” didengung-dengungkan, dan menjelang Pilpres pun capres-cawapres tak enggan-engan mengumbar janji akan mampu mengentaskan krisis.

Sesekali penulis heran ketika menyaksikan banyaknya mobil mewah, melimpahnya kendaraan bermotor, membludaknya calon jamaah haji, berebutnya masyarakat memasukkan anaknya sekolah favorit walau dengan “mahar” teramat mahal, menjamurnya handphone yang hampir semua orang memilikinya, dan lainlain.

Simbol-simbol kemakmuran ekonomi semakin nyata di pelupuk mata kita. Sementara sesekali juga penulis temukan warga masyarakat yang payah mencari sesuap nasi, yang tak malu-malu mendaftarkan diri sebagai peserta penerima BLT, kuantitas pengangguran terus bertambah, dan sebagainya.

Dari sisi ekonomi, kemakmuran memang belum merata, tetapi apa pun upayanya, pada kebanyakan “korban krisis” masih tetap bisa makan. Sebenarnya krisis yang tergolong parah adalah pada sisi moral. Lalu, entah bagian mana yang memulainya, krisis moral terlebih dahulu atau krisis ekonominya. Pertanyaan ini seperti lebih dulu mana keberadaan ayam dan telur.

Yang jelas antara krisis moral dan ekonmi saling mempengaruhi. Banyaknya pelaku korupsi hingga maling ayam di kampung sangat mungkin karena mereka ingin mencari jalan pintas mengatasi periuk di dapur. Kenyataan itulah yang menyebabkan krisis ekonomi semakin akut. Dan tidak mustahil rendahnya mutu pendidikan “moral” di negeri kita menjadi salah satu penyebab karut marut berbagai persoalan di negeri ini.

Para pihak yang seharusnya menjadi teladan pembentukan moral tidak lagi memberikan contoh berperilaku yang baik. Para elit politik, khususnya dewan terhormat anggota lembaga legislatif bereforia korupsi, tak sedikit pejabat yang tidak amanah, pemimpin agama lupa mempunyai umat binaan karena kuatnya kooptasi kepentingan duniawi dan sibuk dengan urusan parpol, sekelompok umat juga sibuk dengan memperteguh egonya dengan menganggap ajaran/aliran yang dianut adalah yang paling benar, sehingga persoalan ukhuwah hanya terwacanakan, tak pernah menuju sebuah realita.

Yang pasti bangsa ini belum mempersiapkan kader penegak moral. Potensi rusaknya moral bangsa sudah semakin terbaca. Dari kejadian- kejadian yang menyiratkan bukti krisis moral sudah tampak; lahirnya geng pelajar, dan yang menampar bangsa yang santun ini adalah munculnya geng pelajar putri.

Spesifik
Krisis di Indonesia sangat nyentrik dan spesifik. Ketika semua kalangan merindukan kesejahteraan, justru para elit berebut kakuasaan. Ketika semua kalangan menginginkan kedamaian, tindak kekerasan dan anarki malah dipertontonkan oleh kelompok berlatar belakang pendidikan. Lihat saja tawuran antarpelajar ada di mana-mana, geng-geng yang beranggotakan pelajar tumbuh subur, anarki mahasiswa pada kampusnya sendiri kian menjadi tren. Yang sangat nekad lagi adalah orang-orang terhormat seperti kepalad daerah dan anggota DPR/DPRD “ternyata” harus bersentuhan dengan urusan hukum, bahkan berakhir di jeruji besi.

Kini sudah sangat sulit kita mencari sosok dan lembaga yang kompeten menggarap moral anak bangsa. Pendidikan yang selama ini didambakan akan mampu membentuk moral tampak sudah abai. Para guru di kelas tidak lagi menjadi pendidik, tetapi lebih pada seorang pengajar yang dalam aktivitasnya selalu berhitung berapa nilai per jam pelajaran.

Materi ajar pun sudah sangat minim yang concern terhadap persoalan moral dan tata krama. Akhirnya guru BP menjadi TPA (tempat pembuangan akhir); menjadi muara terakhir siswa-siswa nakal. Itu pun sering tak efektif, karena guru yang bersangkutan lebih bersifat menerima bola, hanya siswa yang nakal yang ditanganinya.

Pernah pada suatu saat pendidikan moral mempunyai nilai terhormat di antara mata pelajaran lain. Di sana ada pelajaran Moral Pancasila (PMP), pelajaran Bahasa Jawa yang penuh petuah, dan pelajaran Agama yang mempunyai jumlah jam cukup untuk membentuk moral yang baik siswa. Sosok pendidik pun menjadi terhormat di mata masyarakat.

Tetapi kini sudah berubah. Para siswa tak lagi bangga ketika bisa menyapa seorang guru, apalagi mau uluk salam. Perilaku bertata krama siswa sudah sangat minim.

Siswa tak lagi pekewuh dan takut berbuat salah di luar sekolah. Wilayah petuah pendidik diangapnya sudah tak menjangkaunya. Bahkan di lingkungan sekolah sendiri seringkali kenakalan itu mereka perlihatkan secara demonstratif. Mereka beranggapan di sekolah ia sudah membayar segala iuran.

Fenomena ini terjadi sejak kurikulum tidak lagi menyentuh pendidikan moral. Ia diarahkan untuk menciptakan siswa pandai pada bidang mata pelajaran umum, khususnya dikonsentrasikan kepada materi yang akan diujikan dalam Ujian Nasional.

Memang hasilnya, tingkat kelulusan siswa terus meningkat, tetapi jumlah siswa berperilaku menyimpang juga meningkat pesat. Realitas itu tak bisa dibantah lagi. Apalagi saban hari media massa menyajikan peristiwa-peristiwa yang pelakunya para pelajar; dari tawuran, maraknya penyebaran video porno, pemalakan, keberadaan geng, dan lainnya. Fakta sudah berbicara demikian. sangat mengerikan.

Jika mereka kelak berkesempatan menjadi seorang pejabat, betapa birokrasi akan berpotensi bobrok, yang ada di otak mereka bisa jadi adalah bagaimana bisa menendang dan memakan siapa di lingkungan instansinya. Jika masuk di ranah politik, tatanan di negeri ini pun akan kacau balau. Pihak-pihak yang tak mempunyai kompetensi memimpin sebuah lembaga pun akan bisa tampil sebagai pemimpin. Kita bisa membayangkan jika ada satu pekerjaan yang tidak dikerjakan bukan oleh ahlinya, “fantadziris sa”ah”, kita tinggal menunggu waktu kehancuran.

Para elit di Senayan hasil Pemilu 2004 adalah sebuah bukti bahwa terdapat segerombolan politisi yang bukan berjiwa dan berperilaku politisi. Yang ada dibenak mereka adalah bagaimana mengembangakan kiat mengeruk uang rakyat dengan cara yang aman. Permintaan kenaikan gaji DPR itu saja sudah menyakitkan hati rakyat, karena mereka sering mangkir rapat, kursi rapat kosong saat sidang, dan sesekali kita lihat di media massa, mereka juga enak-enakan tidur di kursi empuk itu. Kasus pengadaan laptop, hujan rekening, calo proposal, dan lainnya cukup sebagai bukti bahwa kepentingan pribadi dewan terhormat lebih penting mereka perjuangkan.

Melihat kenyataan ini sudah seharusnya semua pihak mengkaji ulang sistem pendidikan kita. Ia memang tak bisa dikambinghitamkan dalam kasus kebobrokan moral bangsa, karena memang ada unsur lain yang juga tak kalah penting, yaitu peran keluarga.

Bagaimana peran keluarga akan bisa maksimal jika anggota keluarga juga tak punya bassic moral. Bisa jadi mereka abai terhadap pendidikan moral anak-anak mereka. Menyimak kasus ini, maka lingkungan pendidikanlah yang akhirnya mempunyai peran besar, sehingga tidak lagi terjadi estafetisasi kenakalan. Dan kelak, insya Allah, segala krisis akan bisa teratasi. Kemerdekaan yang hakiki pun akan mudah kita gapai. Wallahu A”lam bisshawab. hf

Puji Handayani SPd
Pengajar MA NU Nurul Huda
Mangkangkulon Semarang

Sumber: http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30887&Itemid=62

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: