Mahalnya Biaya Pendidikan

Keluhan tingginya biaya pendidikan tinggi bukan hal baru. Yang baru adalah pengakuan publiknya, sementara selama ini dianggap taken for granted.

Terasa mencekik ketika lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi negeri (PTN), didorong jadi komersial. Ketika Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

(UU BHP) dibatalkan, napas komersialisasi mulai hinggap di beberapa PTN. Ada kepanikan karena harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan.

Kalau sarjana yang dihasilkan harus bermutu, butuh biaya besar. Untuk fakultas eksakta, satuan biayanya lebih besar daripada noneksakta. Ada masa di mana kita kebanjiran lulusan jurusan ilmu sosial politik dan hukum. Mengapa? Sebab, biaya untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu sosial lebih murah daripada ilmu eksakta.

Jumlah sarjana jadi salah satu kriteria kemajuan. Ada periode keharusan setiap provinsi setidaknya punya satu PTN. Karena potensi dan kesiapan daerah berbeda-beda, mutu sarjana yang dihasilkan pun berbeda-beda. Banyak PTN lebih jelek mutu lulusannya dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta di wilayah yang sama.

Napas komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan digenjot antara lain di bidang otonomi pembiayaan. Mereka dipaksa bisa menghidupi diri. Tridarma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat—dititikberatkan untuk menghasilkan uang.

Penelitian pesanan diburu, tidak untuk pengembangan ilmu, tetapi demi uang yang dibungkus sebagai tanggung jawab sosial akademik. Pragmatisme Anglo Saxon yang menjadi napas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berbeda dengan mazhab kontinental.

Tampaknya Indonesia cenderung ke mazhab pragmatisme AS. Lembaga pendidikan analog sebagai kegiatan komersial. Mutu dinomorduakan demi mengejar pemasukan lewat penelitian pesanan dan pencarian dana dengan nama pengabdian kepada masyarakat.

Batalnya UU BHP jadi kesempatan memurnikan kembali konsep pendidikan dari yang komersial ke yang pemanusiaan. Tuntutan anggaran 20 persen perlu dibarengi pembenahan birokrasi departemen pendidikan nasional agar dana bisa diserap dan digunakan sebaik-baiknya.

Kegiatan pendidikan adalah investasi manusia. Karena itu, perlu biaya dan jadi hak semua warga negara. Yang kaya lewat pemajakan dibebani tanggung jawab dana lebih besar daripada yang miskin. Pemerintah pun wajib memenuhi hak asasi warga negaranya. Dengan tidak direcoki pragmatisme, yang ingin dihasilkan masa depan penerus yang pintar, terampil, dan berkarakter. Keluhan publik beberapa PTN perlu ditanggapi serius dalam hal menyelenggarakan pendidikan sebagai hak asasi sekaligus menempatkannya sebagai proses humanisasi dan bukan komersialisasi.

Titik krusial perubahan paradigma adalah mendidik itu berinvestasi. Artinya, membangun infrastruktur. Wajar perlu dana besar. Sekali kita pelit, apalagi dibungkus akal berkelit, artinya kita menggali kubur generasi penerus.
***

Pergolakan di Atap Dunia

Pemogokan dan gerakan protes yang digalang kaum Maois telah melumpuhkan Kathmandu, ibu kota Nepal, dalam tiga hari terakhir.

Gelombang pemogokan dan protes itu dilakukan untuk mendramatisasi tuntutan kaum Maois guna menggantikan pemerintahan Perdana Menteri Madhav Kumar. Partai Maois merasa lebih berhak memimpin pemerintahan sebagai konsekuensi hasil pemilihan umum pada tahun 2008. Partai Maois gagal meraih mayoritas suara, tetapi lebih dari partai yang lain, berhasil menduduki 40 persen kursi parlemen.

Partai Maois pernah memimpin pemerintahan koalisi, tetapi hanya berlangsung singkat karena koalisi cepat ambruk. Kaum Maois meninggalkan pemerintahan dan dianggap gagal. Tidak lama di luar kekuasaan, Partai Maois yang berlatar belakang sebagai pemberontak tergoda ingin kembali memerintah dengan menuntut pembubaran pemerintahan koalisi pimpinan Partai Komunis. Namun, PM Kumar menolak tuntutan itu dan menyerukan penyelesaian yang bersifat perundingan.

Ketegangan tidak terhindarkan karena kaum Maois tidak bersedia berunding serta menggalang pemogokan dan aksi protes yang membuat kehidupan ekonomi Nepal terancam lumpuh. Manuver politik kaum Maois menimbulkan sorotan tajam karena memperlihatkan cara-cara berpolitik yang tidak demokratis. Sudah menjadi pertanyaan, jika kaum Maois ingin kembali berkuasa, mengapa tidak menunggu pemilihan umum yang demokratis.

Muncul dugaan, jangan-jangan kaum Maois tidak percaya diri lagi bertarung melalui pemilu demokratis karena dinilai gagal menjalankan kekuasaan. Ketika berada di luar kekuasaan sebagai pemberontak, kaum Maois mengumbar banyak janji muluk, tetapi gagal mewujudkannya ketika berkuasa. Sekalipun sudah meletakkan senjata, kaum Maois mengintimidasi pemerintah dan masyarakat melalui aksi mogok dan gerakan protes.

Aktivis pendukung Maois, Minggu lalu di Kathmandu, misalnya, telah melumpuhkan kehidupan kota itu. Kaum Maois mengancam akan melanjutkan pemogokan sampai pemerintahan koalisi 22 partai pimpinan PM Kumar dibubarkan. Gerakan kaum Maois ini tidak hanya mengancam pemerintahan PM Kumar, tetapi juga stabilitas politik Nepal untuk jangka panjang. Sangat dikhawatirkan krisis politik saat ini akan membahayakan kesepakatan damai tahun 2006 yang mengakhiri pemberontakan kaum Maois, yang menewaskan 13.000 orang.

Keheningan Nepal sebagai negeri di atap dunia, yang ratusan tahun hidup di bawah tradisi asketik dan meditatif Hindu, benar-benar buyar sejak kaum Maois melancarkan pemberontakan pada tahun 1996. Keadaan negeri berpenduduk 22 juta itu tidak lebih baik karena kaum Maois terus bertingkah meski sudah meletakkan senjata.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/05/04123846/tajuk.rencana

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s