Oleh: MAULA | Juni 1, 2010

Pancasila dan Kesetaraan Gender

Garuda Pancasila

Garuda Pancasila

Bagi masyarakat, Pancasila sebagai Dasar Negara sudah diterima sebagai sesuatu yang final (kecuali oleh Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahir tentu saja) meski masih banyak pelanggaran terhadapnya. Adanya gap antara de jure dan de facto dari Pancasila menyadarkan kita bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila sesungguhnya lebih tepat dimaknai sebagai tantangan untuk terus membuktikan kesaktian Pancasila di tengah rongrongan ideologi kanan baik yang berbasis agama maupun pasar bebas. Salah satu tantangan adalah membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang responsif terhadap tuntutan atas kesetaraan gender dibandingkan dua ideologi tersebut.

Penerimaan bawah sadar terhadap Pancasila dari masyarakat bisa dilihat dari reaksi masyarakat terhadap kasus upaya formalisasi Islam di tanah air. Pancasila digunakan untuk argumen menolak perda-perda Islam tetapi isu diskriminasi terhadap perempuan jarang digunakan sebagai dasar penolakan. Beberapa ideolog Pancasila bahkan menyatakan Pancasila tidak ada kaitan Pancasila dengan isu gender. Sementara Sukarno, sang penggagas Pancasila, secara eksplisit mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam uraian tentang Pancasila.

Saat memberikan kuliah umum tentang Pancasila pada tanggal 22 Juli 1958 di Istana Negara, Sukarno menjelaskan bahwa isu perempuan dan laki terutama digali dari di pasal 2 perikemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila. Meski demikian, setiap saat Sukarno mengingatkan bahwa sila-sila dalam Pancasila saling menjiwai sehingga, sesungguhnya isu perempuan ada di setiap sila. Jelasnya, dalam sistem politik demokrasi perwakilan (sila 4) atau kehidupan berketuhanan maupun beragama (sila 1) isu kesetaraan gender menjiwai 2 sila tersebut.

Penjelasan Sukarno tentang kedudukan perempuan dimulai dari uraiannya tentang lambang negara Garuda Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab disimbolkan oleh gambar rantai terdiri dari gelang persegi (lambang laki-laki) yang bertautan secara dengan gelang bundar (lambang perempuan). Pertautan 2 jenis rantai tersebut selain menyiratkan kesetaraan laki dan perempuan, juga mengingatkan bahwa keberlangsungan bangsa (beranak pinak) tergantung pada kerjasama rakyat laki-perempuan.

Lebih lanjut Sukarno juga menjelaskan bahwa simbol laki dan perempuan sesungguhnya juga dicerminkan oleh warna bendera merah putih kita. Menurut Sukarno, merah – berani tidak sekedar lambang matahari dan putih – suci adalah bulan sebagai cerminan kesadaran masyarakat agraris terhadap kekuatan alam/ gaib, tetapi warna merah dan putih pada bendera kita adalah lambang untuk perempuan dan laki-laki. Menurut Sukarno, warna bendera merah putih sesungguhnya melambangkan terjadinya manusia.

Penjelasan tentang kedudukan penting perempuan dalam perkembangan masyarakat ditegaskan oleh Sukarno dengan mengatakan bahwa perempuan adalah pusat dari perkembangan bangsa-bangsa. Bukan saja perempuan dikatakan sebagai penemu ilmu  (terutama pertanian dan pakaian, di saat laki-laki pada fase berburu), tetapi perempuan dikatakannya juga sebagai pencipta hukum (matriarchal) yang bermula dari penentuan garis keturunan yang kemudian berkembang hingga ke demensi ekonomi.

Perempuan menjadi pusat karena mereka mengatur rumah tangga besar (suku maupun bangsa) terutama berkaitan dengan pemberian makanan kepada bayi dan anak-anak. Garis keturunan juga ditentukan berdasar garis ibu seperti di Minangkabau yang kelak kemudian berdampak pada pengaturan hak waris maupun hak pengelolaan dan pengembangan asset-asset ekonomi keluarga maupun komunitas. Karena mereka mengontrol alat-alat produksi maka sebenarnya perempuan adalah produsen.

Hal penting lain yang perlu dikaji adalah pembedaan kemanusiaan dan perikemanusiaan oleh Sukarno. Masih di pengupasan sila 2, Sukarno menjelaskan bahwa Kemanusiaan adalah alam manusia, de mensheid. Peri-kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan lain manusia ada hubungannya, jiwa yang hendak mengangkat sekaligus membedakan jiwa manusia itu lebih tinggi dari jiwa binatang (menselijkheid). Singkatnya, Peri-kemanusiaan adalah evolusi kalbu, batin maupun rasa yang akan menghalangi kita untuk berbuat rendah dan mencelakakan manusia lain. Sehingga, diskriminasi dengan berbasis apapun misalnya, adalah tindakan melukai prinsip kesetaraan manusia yang dijunjung oleh sila peri-kemanusiaan dalam Pancasila.

Diskriminasi merupakan persoalan utama untuk membangun masyarakat pluralis Pancasila syarat utamanya adalah kesetaraan gender dalam difinisi yang luas, tidak sebatas berdasar jenis kelamin. Debbie Budlender (Gender Budget Advocacy 2001) menjelaskan bahwa gender adalah analisis kebutuhan berbasis kepentingan personal dari kelompok yang paling membutuhkan dukungan anggaran (pro-poor). Sehingga, gender dalam arti luas bisa berbasis seksual, suku, sektor, geografis, kemampuan tubuh, umur dll. Untuk konteks Indonesia, identifikasi kelompok subordinat tersebut misalnya adalah kelompok Ahmadiyah untuk isu kebebasan beragama, penyandang cacat untuk isu akses fasilitas umum, sektor pertanian atau wilayah Indonesia Timur untuk isu alokasi investasi. Tetapi, karena struktur masyarakat masih patriarkis dan feodal maka kelompok perempuan mengalami diskriminasi yang berlapis-lapis, sehingga posisi mereka paling terpuruk di dalam masing-masing kelompok marginal di atas.

Evolusi kalbu, batin dan rasa sebagaimana diajukan Sukarno adalah satu-satunya cara untuk menghentikan praktek diskriminasi karena diskriminasi bermula dari cara menempatkan diri sendiri lebih tinggi, benar (superior) vis a vis orang lain lebih rendah dan salah (inferior). Ketika elemen power ikut diperankan, maka kelompok superior berhak mengontrol kelompok inferior dalam berbagai aspek kehidupan. Cara pandang opresif demikian dimiliki para patriach untuk mendiskriminasi perempuan atau kelompok-kelompok fundamentalis agama Islam di Sudan, Katolik di Rwanda, Hindu di India, junta militer Myanmar dan ikatan primordialisme suku dan bangsa ala Hitler terhadap kelompok yang mereka anggap subordinate. Pada tingkat ekstrim, cara berpikir opresif demikian pernah melahirkan praktek perbudakan dan apartheisme yang menjadi catatan gelap sejarah manusia.

Pemaknaan peri kemanusiaan oleh Sukarno tidak sebatas mengurus hubungan antar manusia tetapi juga digunakan sebagai prinsip untuk mengatur relasi kita sebagai bangsa dengan bangsa lain.

Sumber: http://psp.ugm.ac.id/baru/index.php/pancasila-dan-kesetaraan-gender-terbang-dengan-dua-sayap.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: