Oleh: MAULA | Juni 1, 2010

Sinergitas Moral Pancasila dan Moral Agama

1 Juni 2010 ini bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila yang ke-65. Dasar negara yang diajukan Prof. Mohamad Yamin dalam pidatonya pada sidang hari pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945 itu dan dideklarasikan oleh Ir. Soekarno dengan nama Pancasila pada 1 Juni 1945 menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) sebagai sila (dasar) pertama dari lima sila negara Indonesia.

Penempatan Ketuhanan YME sebagai sila pertama menunjukan bahwa prinsip-prinsip Ketuhanan yang diwujudkan dalam bentuk ajaran-ajaran dan moral agama menjiwai empat sila yang lain.  Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 dengan tegas mengatakan : “ Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!”.Moral Ketuhanan YME sebagai landasan moral Pancasila sama dengan moral agama karena keduanya mempunyai nilai moral yang bersift universal. Namun demikian Pancasila bukanlah agama, tapi Pancasila tidak bertentangan dengan agama sepanjng moral Ketuhanan YME menjadi landasannya.

Dalam mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pembuatan peraturan dan undang-undang, maka moral Ketuhanan sebagai inti dari dasar negara itu seharusnya  juga menjiwai peraturan dan perundang-undangan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D) sebagai lembaga yang berfungsi untuk membuat undang-undang (legislasi)  mempunyai kewenangan merealisasikannya dengan menjadikan ajaran agama dengan nilai moralnya yang universal dapat menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang.

Karena itu kita prihatin dengan penolakan terhadap sejumlah rancangan undang – undang (RUU) dan undang-undang (UU) yang menjadikan nilai-nilai moral agama sebagai landasan dan acuannya. Demikianlah pula dengan reaksi yang berlebihan dan penolakan terhadap peraturan daerah (Perda) yang bernuansa aplikasi ajaran agama (syariah).  Penolakan tersebut tidak hanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh-tokoh sekuler tapi juga dari kalangan anggota DPR/D yang seharusnya paham dengan makna Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila pertama sebagai jiwa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia.

Sebagai contoh betapa alotnya meloloskan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi menjadi UU beberapa tahun lalu. Selain penolakan dari LSM dan tokoh sekuler serta liberal, juga ditolak oleh salah satu fraksi besar di DPR yang ketika berkampanye seolah-olah membela kepentingan ummat.  Sekarang ini juga terjadi penolakan terhadap RUU tentang Jaminan Produk Halal dan RUU tentang Pengelolaan Zakat  sebagai wujud dari penerapan nilai moral agama (Islam) yang berlaku khusus untuk ummat Islam itu.

Menolak nilai-nilai ajaran agama dalam peraturan perundang-undangan selain menolak Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan negara secara nyata, juga menyumbat aspirasi yang bisa menimbulkan frustasi dan kekecewaan ummat. Apalagi kalau mereka merasa diperlakukan tidak adil, maka sangat rentan terhadap provokasi termasuk provokasi radikalisasi agama yang diidentifikasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) sebagai salah satu akar pemicu terorisme.

Karena itu  wajar kalau kita berharap agar anggota legislatif  lebih peka terhadap nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan dan pembuatan UU, khususnya sila pertama dengan nilai moral agama yang universal. Pengabaian terhadap nilai moral agama dalam pembuatan undang-unang selain bertentangan dengan dasar negara Pancasila, juga rentan terhadap provokasi radikalisasi agama sebagai salah satu akar pemicu terorisme tersebut.  ***

Iklan

Responses

  1. Keren tulisannya Mas Maulana…
    salam

  2. Assalmkm,, nm sy inur mas maulana.
    makasi ya utk design Pancasila-nya. klw blh tahu, yg mendesign sp??
    trims:-)

  3. koreksi 🙂
    1 juni itu bukan hari lahirnya Pancasila tetapi hari lahirnya ”nama” Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan diterapkan sejak jaman kerajaan dulu. :)) salam.. artikelnya bagus sekali 😀

  4. ketuhanan yang maha esa itu hadiah utk komunal pragmatis kala itu , yang mau di usung harusnya ketuhanan yang berkebudayaan , yah wajar UU pornografi susah di keluarkan . saudara kita yang di papua bali dan lainya mau di dogmatiskan ? umat beragama juga jangan egois seolah karna islam itu mayoritas jadi menafikan hak hak kebudayaan dan beragaama umat lainya , salam dari saya penganut AGAMA perdamaian –

  5. contoh kasus pancasila sebagai etika moral dalam sehari2 sndiri sprti ap?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: