Oleh: MAULA | Januari 1, 2011

Membangun Kemandirian Ekonomi Indonesia

Hugo Chavez

Hugo Chavez

Oleh Bahrullah Akbar

PROFESOR Sarbini Sumawinata (1983) menulis, “sejarah ekonomi kita adalah sejarah tanpa perubahan.” Pernyataan demikian memang sangat satir dan terkesan hiperbolis.

Namun, apabila dikaji secara mendalam, perkembangan perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan hingga reformasi saat ini belum menunjukkan perubahan yang berarti. Hal ini bukan berarti sejarah kemerdekaan kita statis, justru sebaliknya sangat dinamis. Akan tetapi, gelombang dinamika sejarah kita selalu kembali ke titik semula. Akibatnya, sekarang kita berdiri pada titik yang tidak ada perubahan dibandingkan dengan titik permulaan. Khususnya bila melihat dari segi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.

Kalau kita membandingkan struktur ekonomi pada zaman kolonial dan masa permulaan kemerdekaan dengan struktur ekonomi sekarang, beberapa hal seolah-olah menunjukkan adanya perubahan struktur. Khususnya bila kita melihat sumbangan sektor pertanian terhadap GNP dan GDP, seolah-olah nampak perubahan struktur ekonomi yang besar. BPS (2010) mencatat sumbangan sektor pertanian pada Triwulan I Tahun 2010 sebesar 16.0 persen.

Sementara, sektor ekonomi yang lain tercatat Sektor Industri Pengolahan sebesar 25,4 persen, Sektor Perdagangan-Hotel-Restoran sebesar 13,9 persen, dan Sektor Pertambangan-Penggalian 11,2 persen, serta Sektor Konstruksi sebesar 10,0 persen. Secara keseluruhan kelima sektor tersebut mem punyai andil peranan sebesar 76,5 persen dalam PDB.

Akan tetapi, kalau kita selidiki lebih lanjut, beberapa hal menunjukkan semua kenyataan tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan yang fundamental terhadap kesejahteraan rakyat. Sebab, menurut Profesor Sarbini Sumawinata (1983), membangun ekonomi bukan semata-mata menciptakan struktur ekonomi yang sehat dan memuja angka-angka pertumbuhan.

Namun, perlu diingat pentingnya pro duktifitas masyarakat. Apabila dilihat dari sudut ini, maka yang lebih penting dari melihat sumbangan sektor ekonomi pada GDP adalah produktifitas tanaga kerja yang bekerja pada sek tor-sektor ekonomi. Dengan kata lain, proporsi pembagian angkatan kerja (man power) pada beberapa bidang ekonomi juga menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

Seperti kita pahami, proporsi pembagian angkatan kerja ini biasanya digolongkan dalam tiga bidang usaha meliputi, (1) bidang usaha primer, yang meliputi usaha pertanian, pertambangan dan seluruh industri ekstraktif; (2) bidang usaha sekunder, yang meliputi usaha industri manufaktur; dan (3) bidang usaha tertier yang meliputi jasa-jasa. Dari sudut tersebut, maka pergeseran angkatan kerja dari bidang usaha primer ke sekunderyang sesungguhnya berarti peningkatan produktifitas yang terbesartidak ada artinya. Ini terlihat pada masih sedikitnya angkatan kerja yang tertampung di bidang industri, khususnya industri manufaktur. Dengan kata lain, terlihat bahwa merosotnya proporsi angkatan kerja dari bidang usaha primer ternyata ditampung oleh bidang usaha tertier (jasa-jasa).

Kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata lapangan kerja yang menampung angkatan kerja “pelarian” dari bidang primer adalah justru lapangan kerja yang sangat tidak produktif.

Yaitu, usaha-usaha kecil atau apa yang dikenal dengan “sector informal” atau lebih jelas lagi self-employed workers. Contoh, penjual bakso, warteg, pedagang kaki lima (PKL), tukang parkir, dan lain-lain yang umumnya produktifitasnya rendah, sehingga pendapatannya pun rendah sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa struktur ekonomi kita, dilihat dari peningkatan produktifitas, tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Struktur ekonomi yang timpang tersebut jelas akan menghasilkan kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada masa kekuasaan Orde Baru, negara telah mencetak 25% orang kaya baru yang melebihi rata-rata orang kaya Malaysia, bahkan masuk dalam jajaran terkaya dunia (Suharto, 2008).

Mereka muncul di sela-sela ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang menjadi-jadi. Kemudian, sejak krisis ekonomi tahun 1999, angka kemiskinan terus menukik menjadi 37,17 juta jiwa, bahkan kini menjadi 40 juta jiwa.

Lebih lanjut, menurut majalah Forbes (2009), di antara nama-nama orang kaya kelas dunia terselip lima nama orang kaya dari Indonesia yang memiliki harta di atas US$1 miliar. Mereka adalah Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, dua bersaudara pemilik Grup Djarum. Kemudian Sukanto Tanoto, pemilik imperium bisnis Raja Garuda Mas (RGM) Grup; Martua Sitorus, pendiri Wilmar International; serta Peter Sondakh, pendiri Grup Rajawali. Mereka pula yang kini menjadi lima orang terkaya di Indonesia.

Gagasan dan realiasi kemandirian ekonomi nasional sampai kini memang masih jauh panggang dari api. Karsa untuk membangkitkan kemandirian itu kerap terhalang tembok tebal kekuasaan. Baik itu kekuasaan yang ber asal dari dalam negeri (internal), kekuasaan ekonomi-politik neoliberalisme (eksternal), ataupun penggabungan dari keduanya. Kekuasaan ekonomi-politik kolaboratif ini menjadi sa ngat dahsyat karena dukungan jaringan, kapital, serta lembaga-lembaga penopang baik dari dalam maupun luar negeri (MNC/TNC).

Tak ayal, di tengah kepungan globalisasi ekonomi saat ini, rakyat dibiarkan sendiri bergelut dengan pasar (market) tanpa intervensi dari negara. Rencana pencabutan subsidi BBM yang marak akhir-akhir ini merupakan fakta aktual ketidakberdayaan negara berhadapan dengan pasar (market).

Belum lagi serangkaian perjanjian free trade yang mulai diberlakukan Januari 2010 (misalnya ACFTA). Di tengah kepungan tersebut, seharusnya negara lebih proaktif membantu rakyat untuk bangkit dan mandiri dan bukan sebaliknya, yakni melakukan pencabutan subsidi serta membiarkan rakyat berjalan sendiri.

Akhirnya, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa kita harus mendesain ekonomi nasional yang lebih mengikuti kaidah-kaidah prorakyat yang menitikberatkan pada pemerataan dan kesejahteraan guna menghasilkan keadilan. Ekonomi nasional harus mewujudkan good governance yang prinsip-prinsipnya adalah aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek, termasuk (renegoisasi) kontrak karya. Kita harus kembali pada ajaran kemandirian (Trisakti Bung Karno), untuk mencapai peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bebasm (liberty), adil (equality, justice), dan sejahtera (prosperity). Semoga terwujud.

(Penulis adalah kandidat doktor Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung)

Sumber, klik disini


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: