Oleh: MAULA | Agustus 11, 2011

Politik Transaksional

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita Rocky Gerung, yang sudah bukan nama asing lagi untuk orang yang senang mendengar obrolan menarik tapi benar. Pada dasarnya Rocky adalah seorang intelektual, dia punya pekerjaan sebagai dosen dalam logika dan etika. Dia aktif dalam pemikiran politik dan akhir-akhir ini menjadi pendorong pemikiran etis di Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI Keadilan).

Menurut Rocky Gerung, benang kusut persoalan di negeri ini dimulai dari hulu yaitu pendidikan politik di partai yang sama sekali tidak ada. Kita tidak melihat ada semacam kurikulum pendidikan publik di dalam partai. Partai dalam pikiran saya, anggotanya dididik untuk menjadi lebih sebagai debt collector daripada sebagai publik educator. Yang dimaksud debt collector adalah utang politik untuk mencari modal Pemilu berikutnya.

Rocky Gerung mengatakan koalisi partai sebetulnya semacam gabungan tukang tadah. Dia terima barang curian. Dia sebut barang curian karena politisi mendapat representasi atau mencuri representasi dari Pemilu, lalu publiknya ditinggalkan. Akibatnya, suara publik itu ditransaksikan diantara dua atau tiga orang saja, transaksi diantara para tukang tadah sebenarnya.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Rocky Gerung.

Pertanyaan pertama, apakah persoalan yang begitu banyak saat ini harus dijalin dalam satu pandangan komprehensif atau bisa melihatnya secara anekdotal sendiri-sendiri?

Makin anekdotal, makin dalam analisisnya, makin tak bisa diterangkan lagi problem kita saat ini lewat teori.

Apakah kalau kita membahas pemboman maka pemboman saja, kalau kita membahas koalisi maka koalisi saja, kita membahas orang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dituduh korupsi maka PKS saja, ataukah itu memang ada benang merahnya? Apakah ini masih yang dulu Sri Mulyani Indrawati katakan sebagai perang untuk mempertahankan etika saat ini?

Kita terikat bersama dengan nasib republik karena kita miskin etis selain miskin akal tadi, sehingga anekdot lebih cerdas diucapkan ketimbang jalan pikiran yang masuk akal. Kelihatannya politisi juga tidak bisa dibetulkan lagi jalan pikirannya karena di kepalanya tidak mau melihat lagi kebenaran tapi dia mau melihat kekuasaan. Itu menutup kemungkinan kita untuk berpikir jernih tentang republik ini. Itu dasar saya dan Anda tentu terlibat dalam srimulyani.net.

Itu karena kita sudah terlibat, dan kita juga memang tidak bisa pasrah terhadap kurang bermutunya para politisi. Bagaimana Anda memandang masalah ini kalau harus memegang atau merekomendasikan kepada Sri Mulyani Indrawati atau siapa saja orangnya, dan darimana harus dipegang masalah sekarang?

Pertama, kita mau urai benang kusut politik kita. Sebenarnya benang kusut itu dimulai dari hulu yaitu pendidikan politik di partai yang sama sekali tidak ada. Kita tidak melihat ada semacam kurikulum pendidikan publik di dalam partai. Partai dalam pikiran saya, anggotanya dididik untuk menjadi lebih sebagai debt collector daripada sebagai publik educator.

Apakah maksudnya menjadi debt collector itu utang politik?

Ya, utang politik untuk mencari modal Pemilu berikutnya. Sebetulnya kegiatan yang sangat teknis dan memuakkan. Rasa muak itu yang bisa membuat orang bikin bom, tapi bisa juga membuat orang tenang untuk memikirkan ulang fungsi dari etika publik untuk menyelamatkan republik.

Menurut Anda, apakah yang bikin bom itu adalah orang muak atau orang yang memang disuruh oleh bos-bos politik?

Saya kira semacam umpan dari orang yang tidak punya cara lain untuk mempertahankan gengsi, citra atau apa saja. Namun tetap, di dalam rangkaian bom sekarang terlalu rapi disainnya, dan biasanya kalau terlalu rapi pasti ada master mind tunggal.

Saya ingat dulu Gus Dur suka ditanya, “Mengapa banyak bom dan mengapa tidak ditindak?” Beliau menjawab, “Ya, tahu sendiri susah menindaknya karena pembomnya tingkat menteri.” Apakah hal itu berlaku juga sekarang karena katanya rapi dan bukan orang sembarang?

Mungkin yang membuatnya adalah komisaris utama dari republik.

Apakah dari republik atau dari sekretariat gabungan (Setgap) koalisi? Apa yang terjadi dengan Setgap dan koalisi karena kebetulan sedang tidak dibicarakan, dan apakah itu sudah hilang atau masih ada mengganggu kita di lain waktu?

Koalisi ini sebetulnya semacam gabungan tukang tadah. Dia terima barang curian. Saya sebut barang curian karena politisi mendapat representasi atau mencuri representasi dari Pemilu, lalu publiknya ditinggalkan. Akibatnya, suara publik itu ditransaksikan diantara dua atau tiga orang saja, transaksi diantara para tukang tadah sebenarnya.

Karena koalisi anggotanya juga partai Demokrat yang partai pemerintah, apakah itu berarti Anda mengklasifikasikan partai Demokrat sama dengan partai lain?

Datanya cukup menarik kalau kita perhatikan. Misalnya, mereka yang mempunyai masalah dengan korupsi di daerah terutama seperti bupati atau walikota akan ramai-ramai keluar dari partai awalnya lalu pindah ke partai Demokrat.

Jadi bibitnya sudah tidak begitu bagus yaitu keanggotaan oportunistik, betulkah?

Sangat oportunistik karena mau cari selamat saja. Dia pindah ke partai yang berkuasa karena melihat potensi dikejar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dia pindah partai.

Kalau dia oportunistik, mengapa partai Golongan Karya (Golkar) tidak ditinggalkan saja? Bukankah Golkar lama-lama akan tenggelam juga?

Dulu kita anti Golkar, lalu kita kasih semacam kesempatan Golkar untuk berubah dengan anggapan di dalam Golkar masih ada bibit-bibit pikiran rasional. Biasanya kita deteksi Golkar lewat argumen publik yang diucapkan oleh para aktivis. Sekarang kalau saya perhatikan, Golkar isinya betul-betul pengusaha. Jadi sangat terbatas dan tidak ada pemikiran politik, Golkar sekarang bukan Golkar yang ada strata pengambil keputusan dari rapat daerah, pusat dan kongres. Sekarang kelihatannya ketua umum ada di tengah lalu dikelilingi komponen-komponen yang setiap saat bisa dia perintahkan. Tidak ada mekanisme yang bisa meneliti apakah kebijakan itu betul kebijakan partai atau kebijakan personal. Jadi, organisasi Golkar sekarang sangat instrumental, instrumen dari ketua umumnya.

Saya pernah mendengar joke yaitu siapa yang bakalan turun duluan, Nurdin Halid atau Moamar Khadafi? Terus orang menjawab Moamar Khadafi. Mengapa? Karena dia tidak didukung Golkar. Sejelek-jeleknya Golkar, imbas dari Nurdin Halid mungkin lebih jelek lagi. Mengapa Golkar sepertinya tidak punya selektifitas dalam mendukung orang atau sesuatu?

Golkar sebenarnya tidak punya stock kader, jadi satu-satunya kader adalah siapa yang menempel secara ketat pada rekening pada ketua partai. Kelihatannya memang begitu pola di situ, jalan pikiran finansial lebih dominan daripada jalan pikiran etis dan itu yang menerangkan bahwa Nurdin Halid akan selalu di Golkar.

Ini menarik sekali karena dengan contoh populer dan Anda bisa menunjukkan segi-segi yang lebih dalam. Kalau dikatakan Golkar tidak punya kader, maka Nurdin Halid pun dianggap kader. Nurdin Halid sangat tidak populer tapi Golkar tetap terus sangat yakin mendukung dia. Apa yang menjelaskan mengenai kepercayaan diri maupun kekuatan Golkar itu, dan sampai kapan uang akan dominan terhadap pertimbangan lain?

Itu yang disesalkan bahwa Golkar berubah menjadi partai dengan satu ideologi yaitu fulusisme. Kelihatannya organisasi Golkar akan terus begitu sampai ada gempa bumi politik yang agak besar yaitu gempa bumi nasional. Kalau kita deteksi dari awal, banyak orang yang pesimis bahwa Golkar akan kembali menjadi partai modern. Pertaruhannya habis-habisan buat sang ketua partai, to be or not to be. Itu berarti seluruh instrumennya harus dia percaya betul dan semakin lama lingkarannya semakin sempit dan kohesi di dalam partai bukan lagi kohesi ideologi tetapi kohesi personal.

Saya masih mencari celah dalam pemikiran itu karena berbahaya sekali kalau saya percaya betul, bahwa senjata politik yang paling kuat adalah uang. Jadi untuk apa kita membuat SMI Keadilan dan Rumah Integritas kalau uang kita sampai kapan pun termasuk walaupun kita mengemplang pajak selama 2.000 tahun tidak akan sebanyak satu orang itu?

Kita mau membuat kontras di dalam politik dengan mengucapkan etis mendahului uang, dan sebetulnya politik itu urusan etis. Golkar yang sehari-hari partainya ditawan oleh politik uang dan ketua partai tidak bisa keluar dari itu. Involusi akan terjadi, mutar sampai ke bawah sampai akhirnya tidak bisa kemana-mana lagi dan partai itu seperti supernova dan kelihatan tidak ada lagi kader yang bisa berpikir otonom. Dalam teori blackhole, grafitasinya sangat kuat sehingga tidak ada cahaya sekalipun yang tidak bisa keluar dari pusat grafitasi.

Apakah grafitasi tersebut lebih kuat daripada orang yang dulu dianggap tokoh Golkar?

Betul. Saya kira yang disebut tokoh Golkar sekarang sudah tidak ada. Mungkin faksi terakhir dari Akbar Tanjung dan Marzuki Darusman.

Semua tersedot ke dalam black hole, hilang semua. Saya mencoba menangkap celah-celah optimisme bahwa kita harus menawarkan kontras. Ada harapan bahwa masyarakat pada satu titik tertentu akan mengatakan capai mengikuti orang-orang fulus tersebut, ini barangkali saya mengikuti pemikiran murni. Apakah ada alasan untuk percaya pada keyakinan itu?

Sebenarnya ada yang melanggar akal sehat, misalnya, gubernur yang masa jabatannya habis kemudian dia mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Itu menghina akal publik. Kelihatannya kita harus melakukan semacam penataan bahwa otonomi menghasilkan raja-raja kecil dan politik uang langsung secara personal. Misalnya dulu bupati masih dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), saat itu ada money politic tapi di dalam DPRD karena sikapnya terbuka dan saling intip terjadi. Kalau sekarang pemilihan umum langsung tanpa melalui DPRD, maka uang bekerja langsung. Mungkin itu karena kegagalan pelembagaan dari ide otonomi, sehingga seolah-olah otonomi anything cost, dan anything cost ini yang dimanfaatkan oleh investor politik.

Dari segi penjelasan politik bagus. Sekarang saya ingin mencoba dengan latar belakang penjelasan itu untuk mengamati beberapa kasus nyata seperti penggempuran terhadap Ahmadiyah dan munculnya fundamentalisme Islam. Setelah dijelaskan dengan sangat baik paling tidak bagi saya, bagaimana pengertian-pengertian politik yang muncul sehingga menjadi keadaan seperti semrawut. Sebetulnya kalau dimengerti semua barangkali tidak semrawut dan berpola. Namun ada satu isu yang ingin saya angkat yaitu soal fundamentalisme agama atau kekerasan. Ahmadiyah setelah diserang, bukannya dibela tapi malah diserang lagi secara peraturan dengan eksekusi yang luar biasa. Terus sampai hari ini, katanya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penghormatan bendera dan lagu. Saya juga paling tidak senang menghormat bendera dan lagu, tapi kalau dilarang MUI saya jadi senang bendera. Apakah ini suatu sporadis atau lama-lama memang menjadi bergeser ke arah fundamentalisme,
jangan-jangan kita menjadi seperti Iran?

Ada semacam fundamentalisme yang sedang diedarkan cicilan, dan para pencicil ini mau melihat daya tahan presiden atau daya tahan bangsa Indonesia terhadap ide pluralisme itu. Dulu kita juga membuat pikiran itu karena kita menentang monopoli pendapat dari rezim Orde Baru. Namun yang diedarkan oleh MUI adalah dasarnya fatwa. Jadi konsepnya adalah religius dan berarti MUI menganggap negeri ini diatur lewat pasal-pasal religi. Padahal kita adalah negara yang dasar konstitusinya sekuler. Itu sebetulnya semacam umpan yang berbahaya pada masyarakat kita. Kalau itu diumpankan oleh MUI maka itu bisa menjadi serius dan menghasilkan problem konflik horizontal habis-habisan. Dalam pandangan saya, agama diatur dalam posisi hak bukan kewajiban. Sebagai hak, agama bisa kita pakai atau tidak dipakai. Kita harus biasakan, setiap warga negara beragama boleh memilih memakai atau tidak memakainya. Tapi dominan value yang diedarkan bahwa negara harus beragama adalah nalar
yang betul-betul sesat.

Apakah itu artinya sekarang secara legal memang orang untuk menjadi agnostik ataupun atheis melanggar hukum?

Tidak melanggar hukum. Konstitusi tidak melarang itu. Sialnya, dua menteri yang seharusnya mengurus warga negara tapi dia sibuk mengurusi agama. Menteri Dalam Negeri sibuk mengurusi Ahmadiyah, Menteri Agama juga sibuk mengurusi Ahmadiyah. Tidak ada pandangan republik dari para penyelenggara negara, dan sangat sempit paradigma kenegaraannya.

Sejauh apa pejabat negara dan politisi yang membawakan politik ekstrim agama dari segi ketulusannya, apakah itu hanya salah arah atau pragmatisme politik?

Pragmatisme politik pasti. Di dalam keadaan dimana nilai mayoritas mulai dirasa sebagai menguntungkan, semua orang akan mencari perlindungan dalam nilai itu. Sedangkan dua menteri itu kelihatannya mencari perlindungan pada nilai itu. Buruk sekali politik bila dijaminkan pada nilai-nilai fundamental. Petinggi-petinggi, pemuka, pendahulu, atau pendiri bangsa ini justru menghindar dari politik langit semacam itu. Karena itu kita membuat konstitusi yang berbasis pada problem keadilan di bumi bukan janji di akherat.

Tadi disebut dua menteri yang menggadaikan integritasnya untuk mengikuti arus popularitas, menurut persepsi dia. Apakah di sisi lain tidak ada menteri yang mencari popularitas dengan bersikap sekuler dan pluralis. Kemudian, mengapa presidennya juga diam saja, ataukah salah kalau dibilang diam saja?

Dia terlalu lama diam sehingga naluri kepemimpinannya beku. Saya kira dia sedikit berhitung agak taktis. Dia merasa kalau terlalu lembek pada fundamentalis, maka dia tidak akan mendapat dukungan politik. Dia sudah menunggangi isu fundamentalis untuk kepentingan politik. Dia tidak ingin rasa aman kepemimpinannya diganggu lagi oleh fundamentalis walaupun dengan risiko dia sebetulnya mengkhianati konstitusi sebagai sang presiden.

Suatu sangkaan atau tuduhan yang sangat berat. Apakah itu berarti didalam order politik yang kita cari bukan orang semacam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?

Ideal kita bukan seperti itu. Pertama, pemimpin kita disumpah demi konstitusi dan bukan disumpah demi keyakinan religiusnya. Kalau dia pejabat publik, dia hanya boleh mengucapkan dalil-dalil publik, dan dalil-dalil publik itu bisa diuji ulang oleh akal sehat publik. Kalau didasarkan pandangannya pada pendapat kayakinannya, maka itu tidak bisa diuji dan tidak boleh ucapkan itu. Dia boleh ucapkan sebagai warga dari masjid, gereja atau pura tapi sebagai pejabat publik dia hanya boleh ucapkan tata bahasa publik.

Kalau yang menjadi presiden sekarang adalah Boediono, Anda, atau Sri Mulyani Indrawati, apa advice Anda untuk menghadapi Golkar atau ketua umum Golkar dan bagaimana menghadapi Golkar dengan ketua umum model begitu?

Presiden punya semacam keagungan publik karena dia dipilih secara langsung. Dia bisa maksimalkan dengan membuat pidato terbuka pada rakyat bahwa saya hanya bertanggung jawab pada rakyat dan demi itu saya pastikan bahwa tidak boleh ada bau fundamentalis di negeri ini dan tidak boleh ada bau politik uang. Nah itu langsung menyangkut pejabat-pejabat yang separuh tergoda dengan pikiran fundamentalis dan mereka yang sangat tergoda dengan pikiran finansial seperti kasus partai Golkar. Sebenarnya ini soal nyali atau karakter kepempimpinan, kalau dia berintegritas maka dia berani tampil di depan publik menyatakan hal tadi. Apalagi kalau dia dipilih oleh publik yang mayoritas, maka dia harus bisa memanfaatkan kemampuan politicking dan dia bisa juga melakukan deal yang sama di DPR. Tapi presiden yang sekarang, faktanya terpilih secara legitimasi tapi dia tidak memiliki kapabilitas untuk mengolah sumber daya politik.

Pada Pemilu 2004 SBY terpilih menjadi presiden tapi tidak dengan suara semutlak pada 2009. Mengapa kesannya periode 2004 – 2009 memiliki keadaan lebih setabil dari sekarang, ataukah itu memang stabil tapi jelek?

Saya kira harapan publik pada 2004 – 2009 lebih penuh dari sekarang. Itu karena masih ada semacam otonomi pada presiden dan setelah itu kita mulai merasa bahwa sebetulnya presiden pernah punya janji-janji politik secara rahasia dengan beberapa petinggi partai di sini dan janji itu mungkin yang sedang ditagihkan oleh sang investor politik dan presiden terdesak. Desakan itu terbaca misalkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan koalisi, ketidakmampuan untuk mengucapkan secara final mengenai apa sebetulnya problem Lapindo. Jadi dia hidup di dalam wilayah abu-abu menjelang malam atau rabun etis.

Kembali pada soal bom. Bahwa bom itu punya pola teratur sehingga tidak mungkin direncanakan oleh orang bodoh, kira-kira begitu. Bagaimana itu bisa dijelaskan?

Saya hanya mencoba mendokumentasikan pandangan para analis dan membandingkan apa yang disebut efek teror pada publik. Kelihatannya memang diatur sedemikian rupa supaya bom itu sekadar membuat orang cemas. Kalau kita membaca buku Political Economy from Terorisme, memang ada perubahan doktrim dari bom yang menghasilkan collateral damage menjadi bom sekarang yang lebih individual. Tapi kita tidak melihat bahwa bom itu dimaksudkan secara serius untuk membunuh orang. Saya kira yang membuat pola itu orang yang cukup intelektual dan dia tahu buku mana kira-kira bisa dikirim ke orang tertentu. Saya kira kecemasan ini diedarkan untuk memungkinkan kekuasaan mengolah kembali sumber daya, agar supaya seolah-olah ada kesan sedikit kedaruratan dan atas dasar itu dia melakukan political grip kembali pada masyarakat. Tentu kita bertanya, apa tukar tambahnya? Ya, karena ada legitimasi yang turun karena isu internasional misalnya wikileaks, dan isu ketidakmampuan mengatur
koalisi. Ini analisis akademi bukan analisis politik.

Tolong Anda ceritakan mengenai wikileaks.

Sebagai orang sekolahan, lalu lintas data diplomatik itu biasa. Kalau kita lihat, tidak ada bantahan formil dari para orang yang terlibat di situ. Ada dua nama yang saya catat yaitu TB. Silalahi dan Sudi Silalahi. Kedua orang tersebut betul-betul berada di ring satu istana. Jadi kalau data tersebut dari ring satu berarti ada internal struggle di dalam politik istana.

Apakah itu mungkin dari percakapan di resepsi diplomatik?

Sebagai kebenaran jangan diucapkan atau pasti ada tukar tambah internasional dalam soal ini. Tukar tambah itu yang bisa kita duga beberapa minggu ke depan, apa sebenarnya posisi Indonesia terhadap soal Libya atau posisi Indonesia terhadap human rights, dan seterusnya.

Source


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: