Oleh: MAULA | November 1, 2011

Revrisond Baswir: Indonesia Benar-Benar TERJAJAH!

TIADA kabar yang amat menggembirakan, selain pernyataan World Bank yang dilansir pekan lalu. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah sama baiknya dengan masa sebelum krisis pada 1997. Salah satu indikasinya adalah pemerintah telah berhasil mengurangi utang luar negeri. Digambarkan pula bahwa kondisi keuangan pemerintah saat ini sudah seperti pada kondisi di akhir 1970-an. Karena kenaikan harga minyak dunia, secara finansial juga mendongkrak kemampuan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan pendidikan penduduk.
Sungguh pernyataan yang menghanyutkan. Soalnya, apakah yang dinyatakan itu sudah sesuai dengan kondisi obyektifnya? Tak kurang dari Revrisond Baswir pun meragukannya. Pujian yang dilayangkan oleh Bank Dunia itu, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada ini, seyogianya disikapi secara kritis. ”Bisa jadi hanya kamuflase agar pemerintah Indonesia mau berutang lagi,” katanya.
Seperti diketahui, pada akhir Januari lalu, tanpa keraguan, pemerintah membubarkan CGI (Consultative Group on Indonesia), tak lain forum negara dan lembaga kreditor untuk Indonesia. Kebijakan ini pun langsung disambut dengan suka cita oleh banyak kalangan di negeri ini. Soalnya, bubarnya CGI, berarti pula kita mulai mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Paling tidak, seperti itulah harapannya.

Tapi, Revrisond punya dalil yang berbeda. Katanya, langkah yang telah diambil oleh pemerintah itu menyebarkan juga gelagat yang tak sedap. ”Kebijakan itu hanya sebatas membubarkan lembaganya saja. Soalnya, keinginan untuk berutang tetap saja ada,” ujarnya. Bahkan lebih bersemangat. Buktinya, beberapa hari setelah itu, sejumlah departemen justru mengajukan rencana pinjaman (notabene untuk membiayai berbagai proyek yang harus berjalan pada dua tahun ke depan) yang skalanya luar biasa besarnya—bahkan memecahkan rekor tertinggi utang luar negeri selama ini, yakni US$ 40 miliar.
Nah, terkait dengan masalah itu, serta mengingat pengalaman buruk di masa lalu, tampaknya kebijakan pemerintah menyangkut pinjaman luar negeri harus dikritisi lebih cermat. Untuk itu, pekan lalu, Revrisond Baswir berkesempatan diwawancarai oleh Diah Amelia dari TRUST. Berikut petikannya:

SETELAH CGI DIBUBARKAN, TIBA-TIBA SAJA SEJUMLAH DEPARTEMEN BERANCANG-ANCANG MENGAJUKAN UTANG BARU DARI KREDITOR ASING. BAGAIMANA INI?
Utang luar negeri itu, selain merupakan sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman, ternyata juga digunakan sebagai sarana untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Lembaga-lembaga keuangan seperti ADB, IMF, ataupun World Bank, jelas-jelas memiliki kesamaan dalam menetapkan kriteria dan syarat pinjaman. Di belakang lembaga-lembaga itu ada pihak-pihak yang berencana menjual berbagai produk dan komoditi ke Indonesia. Saya kira sense of crisis di departemen-departemen itu sudah tidak ada. Mereka tetap melihat utang-utang tersebut semata-mata sebagai proyek, dan itu merupakan kesempatan bagi mereka.

KABARNYA, JUMLAH UTANG YANG SEDANG DISIAPKAN ITU SEBESAR US$ 40 MILIAR?
Itu jumlah yang sangat luar biasa. Sekarang ini, utang baru yang dicairkan pemerintah rata-rata US$ 3 miliar per tahun. Saya kira, itu jumlah yang tidak masuk akal. Masing-masing departemen seperti berlomba-lomba mengajukan angka. Setelah berkolaborasi dengan para kreditor, mereka (departemen) berusaha untuk mengegolkan proyek-proyeknya. Makanya, jumlah yang masuk ke Bappenas bisa mencapai US$ 40 miliar.

KEPUTUSAN MEMBUBARKAN CGI
BERARTI ADA KEINGINAN DARI PEMERINTAH UNTUK TIDAK BERUTANG. TAPI KINI,
KOK MALAH DEPARTEMEN YANG BERSEMANGAT INGIN BERUTANG?
Justru itu, pembubaran CGI hanya lebih pada pembubaran kelembagaan saja. Pembubaran CGI tidak menjamin berkurangnya ketergantungan pada utang luar negeri, sebab utang itu tetap bisa dibuat secara bilateral. Bahkan, seperti yang pernah saya dengar, ada rencana untuk membuat forum pengganti CGI yang fungsinya tetap saja sama.

TAPI, LANGKAH MEMBUBARKAN CGI
INI BANYAK DIPUJI?
Sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi CGI itu hanya lembaga kreditor, agar pemerintah tidak perlu presentasi di depan kreditor. Supaya syarat-syarat antarnegara bisa berbeda dan tidak seragam. Jadi hanya faktor-faktor kelembagaan saja.

APAKAH MEMANG DIPERLUKAN DANA UTANGAN SEBESAR ITU UNTUK MEMBIAYAI PROYEK-PROYEK MEREKA?
Dari besarnya utang itu bisa terlihat bahwa ada beberapa pejabat di departemen sudah berkolaborasi dengan para kreditor, atau sudah berhasil di-approach dan dilobi oleh kreditor agar tetap berutang.

JIKA AKHIRNYA PEMERINTAH MENYETUJUI KEINGINAN ITU, KONDISI SEPERTI APA YANG KELAK AKAN TERJADI DI INDONESIA?
Kalau memang pemerintah menyetujui pengajuan utang itu maka Indonesia benar-benar terjajah. Sebenarnya pula, besar atau kecilnya jumlah pinjaman, tidak menjadi masalah bagi para kreditor asing.

LEMBAGA KEUANGAN ATAU NEGARA MANA YANG MAMPU MEMBERIKAN PINJAMAN
SEBESAR ITU?
Jadi hubungan internasional terkait dalam utang, pada dasarnya negara-negara maju selalu berusaha memperlakukan negara miskin sebagai pecundang. Pemerintah saja yang berpikir naif, beranggapan bahwa mereka bermaksud baik. Padahal, mereka itu jahat. Bayangkan, 350 tahun dijajah masih tidak memiliki sense seperti itu.

SEBENARNYA UTANG INI MERUPAKAN TAWARAN KREDITOR ATAU PEMERINTAH YANG BUTUH?
Satu hal yang sama-sama harus dipahami jika bicara soal utang luar negeri adalah pemerintah tidak menerima uang. Sebab mayoritas utang yang diterima itu bentuknya berupa proyek, atau diistilahkan dengan belanja kredit. Dalam hubungan antara kreditor dan debitor, yang lebih agresif biasanya kreditornya. Karena mereka mau jualan sehingga melakukan lobi atau pendekatan sampai dengan cara-cara yang ekstrem.

CARA-CARA EKSTREM SEPERTI APA?
Mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga sama sekali. Salah satunya penyuapan, bahkan bisa juga sampai penggulingan rezim. Dengan kata lain, ada unsur pemaksaan untuk memberi.

JADI KREDITOR ASING YANG SELALU MENAWARKAN DIRI?
Sudah pasti. Silakan saja datang ke departemen-departemen teknis, seperti ESDM, Perhubungan, dan Pertanian, di sana SPG-SPG (sales promotion girl) dari kreditor asing banyak berkeliaran.

BAGAIMANA POSISI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA SAAT INI?
Saat ini sekitar US$ 66,8 miliar, atau sekitar Rp 600 triliun. Sedangkan utang luar negeri swasta sekitar Rp 400 triliun.

BAGAIMANA DENGAN PROSES PELUNASANNYA?
Tidak bisa diprediksi, karena pada kenyataannya utang baru tetap dibuat. Pembayaran utang ke luar negeri setiap tahunnya rata-rata sekitar US$ 5 miliar. Tapi kalau menggunakan kurs rupiah yang ada di APBN sekitar Rp 54 triliun. Jadi posisinya adalah pemerintah meminjam utang baru Rp 30 triliun dan bayar Rp 54 triliun. Sehingga mengalami defisit transaksi sebesar (minus) Rp 14 triliun. Itu terjadi sejak 1984, ketika transaksi utang luar negeri kita selalu negatif .

JADI TIDAK ADA GUNANYA INDONESIA MENGANDALKAN PINJAMAN DARI LUAR NEGERI?
Saya melihat pinjaman luar negeri tidak lain sebagai akal-akalan negara-negara besar kepada negara kecil. Mereka memberikan utang kepada negara lain bukan untuk membantu pembangunan, tapi untuk memanfaatkan kekayaan alam negara-negara itu, seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi tidak ada ceritanya utang luar negeri untuk membantu pembangunan negara. Hal ini, tak lain, merupakan proses pembohongan publik. Kita harus lebih kritis dengan sikap pemerintah yang terus-menerus mengandalkan utang asing untuk pembangunan infrastruktur negara.

APAKAH ANDA YAKIN PEMBANGUNAN
MASIH TETAP BERJALAN TANPA ADANYA
UTANG LUAR NEGERI?
Tentu saja bisa. Caranya kita harus berusaha meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Dengan kata lain harus lebih mendayagunakan sumber daya lokal. Sehingga tidak harus menggunakan devisa dan tidak harus utang. Saya kira sama sekali tidak benar kalau dikatakan pemerintah tidak punya dana untuk mengerjakan proyek-proyek penting. Lihat saja di perbankan nasional, loan deposit ratio (LDR) baru 60%. Itu tergolong rendah, sehingga banyak uang menganggur yang akhirnya terpaksa disedot ke SBI atau SUN.

SEBENARNYA SEBERAPA BESAR PERBANKAN DAPAT MEMBIAYAI PEMBANGUNAN?
Ambil saja contoh sebelum krisis, LDR-nya sekitar 80%, sementara sekarang baru 60%. Berarti masih ada kira-kira potensi 20%. Jumlah dana yang ada di perbankan mencapai Rp 1.300 triliun. Jadi hitung saja jumlahnya, 20% dari Rp 1.300 triliun. Itu jumlah yang amat sangat besar.

JIKA MELIHAT FAKTA ITU, TENTU PEMERINTAH SUDAH MENYADARINYA, TAPI MENGAPA TIDAK ADA PERUBAHAN?
Ha…ha…ha… Jika orang-orang yang berperan dan duduk di pemerintahan turut diperjuangkan jabatannya oleh pihak kreditor, bagaimana lagi. Saya kira World Bank, ADB, dan IMF ikut serta dalam memengaruhi itu, karena mereka punya kepentingan bisnis. Kita harus waspada bahwa ada pejabat pemerintah yang merupakan kaki tangan mereka.

PEKAN LALU WORLD BANK MELANSIR BAHWA KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA SEKARANG ADALAH YANG TERBAIK SEMENJAK KRISIS 1997?
Saya kira laporan World Bank itu tidak bisa dipercaya. Karena target mereka adalah untuk memasarkan kreditnya, sehingga memuji-muji kondisi ekonomi kita baik. Supaya kita mengambil kredit lebih banyak. Faktanya jumlah pengangguran dan masyarakat miskin terus bertambah.

ANDA TIDAK SETUJU DENGAN PERNYATAAN ITU?
Tidak setuju. Sebab World Bank sendiri tidak bisa memprediksi ketika Indonesia tertimpa krisis. Mereka adalah bankir yang memasarkan kreditnya sehingga mengatakan yang baik-baik saja. Dengan begitu pemerintah Indonesia akan menerima tawaran mereka. o

EKONOM DAN 1.000 KASET ROCK

PRIA kelahiran Pekanbaru, yang kini genap berumur 49 tahun itu, memang dikenal sebagai ekonom yang blakblakan jika berbicara mengenai utang luar negeri Indonesia. ”Banyak hal dalam hidup ini yang membuat saya bisa berani seperti sekarang,” ujar Revrisond Baswir, yang lebih akrab disapa Sony. Bukannya ingin tampil beda, bapak tiga anak ini memang melihat ada kaitan antara utang luar negeri dengan semangat imperialisme. ”Para kreditor itu sering melakukan hal-hal yang tak terduga, seperti memaksa sebuah negara untuk meminjam kepada mereka,” tambah penerima penghargaan Mahasiswa Teladan UGM tahun 1983 itu.
Kesehariannya, Sony adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi UGM. Pengabdiannya di sana sudah berjalan selama 20 tahun. Ia juga kerap tampil di berbagai acara seminar atau diskusi. Dan untuk mengurangi kepenatannya setelah bekerja, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini kerap mengimbanginya dengan mendengarkan musik. Musik kegemarannya pun tergolong unik: rock progresif. Tak percaya? Lihat saja koleksi lagu-lagu cadas yang dimilikinya, tak kurang dari 1.000 kaset, plus 400 cakram CD.

Source


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: