Hari: Desember 26, 2011

Moral Kapitalis; Kuasa Perusahaan Multinasional atas Hak Rakyat (Studi Kasus Papua)

Papua Yang Tertindas

Papua Yang Tertindas

“kadang saya sangat marah kepada tuhan. Dia telah menganugerahkan Papua dengan kekayaan yang begitu melimpah tetapi, tetapi orang luar datang dan mengambil semuanya dari kami. Rakyat Papua layaknya tikus yang mati di lumbung padi.”
(Dikutip dari pernyataan seorang tokoh masyarakat adat Papua)

Kedatangan Freeport di Timika, Papua Barat

Pada April 1965, empat tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat diselenggarakan, Freeport Mcmoran Gold and Copper, sebuah perusahaan tambang terbesar yang berpusat di Amerika Serikat, melalui anak perusahaannya Freeport Indonesia (kemudian: Freeport), menandatangani sebuah persetujuan awal dengan rezim Orde Baru Soeharto untuk memulai operasi di Timika, Papua Barat. Berdasarkan pada persetujuan awal ini, kontrak kerja pertama (COW—Contract of Work) ditandatangani pada 1967, dua tahun sebelum penyelenggaraan Penentuan pendapat dan hasilnya secara formal disetujui oleh PBB. Kontrak Kerja pada 1967 merupakan persetujuan pertama yang ditandatangani oleh rezim Orde Baru Soeharto dengan perusahaan multinasional asing. Kontrak ini diperpanjang untuk kedua kalinya, yang ditandatangani pada 1991. (lebih…)