Oleh: MAULA | Desember 26, 2011

Moral Kapitalis; Kuasa Perusahaan Multinasional atas Hak Rakyat (Studi Kasus Papua)

Papua Yang Tertindas

Papua Yang Tertindas

“kadang saya sangat marah kepada tuhan. Dia telah menganugerahkan Papua dengan kekayaan yang begitu melimpah tetapi, tetapi orang luar datang dan mengambil semuanya dari kami. Rakyat Papua layaknya tikus yang mati di lumbung padi.”
(Dikutip dari pernyataan seorang tokoh masyarakat adat Papua)

Kedatangan Freeport di Timika, Papua Barat

Pada April 1965, empat tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat diselenggarakan, Freeport Mcmoran Gold and Copper, sebuah perusahaan tambang terbesar yang berpusat di Amerika Serikat, melalui anak perusahaannya Freeport Indonesia (kemudian: Freeport), menandatangani sebuah persetujuan awal dengan rezim Orde Baru Soeharto untuk memulai operasi di Timika, Papua Barat. Berdasarkan pada persetujuan awal ini, kontrak kerja pertama (COW—Contract of Work) ditandatangani pada 1967, dua tahun sebelum penyelenggaraan Penentuan pendapat dan hasilnya secara formal disetujui oleh PBB. Kontrak Kerja pada 1967 merupakan persetujuan pertama yang ditandatangani oleh rezim Orde Baru Soeharto dengan perusahaan multinasional asing. Kontrak ini diperpanjang untuk kedua kalinya, yang ditandatangani pada 1991. Banyak yang mengungkapkan bahwa karena Indonesia belum mendapatkan pengakuan secara formal kedaulatan teritorialnya atas Papua Barat dari PBB, kontrak kerja pertama antara Freeport dan pemerintah Indonesia adalah ilegal. NGO dan masyarakat asli juga mengatakan bahwa dua kontrak kerja ini harus dibatalkan atau diamendemen, terutama karena draft dari kontrak kerja tidak melalui konsultasi dengan komunitas lokal. Seperti dijelaskan oleh Leith, “unik dan bernilai tinggi kontrak Tahap Pertama yang diajukan oleh Freeport ditandatangani, menempatkan sulfur Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kesepakatan dengan pemerintah dan hanya satu-satunya yang ditandatangani dibawah kondisi istimewa.

Pemerintahan Soeharto terlibat di dalam kesepakatan itu hanya dua bulan setelah Soeharto dengan sukses menjatuhkan Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Salah satu prioritas utama yang ditetapkan oleh Soeharto—untuk menarik investasi asing. Undang-Undang penanaman (UU) nomor 1/1967 yang menawarkan insentif yang menarik bagi para investor asing.

COW Pertama memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Freeport. Kontrak kerja ini menjamin hak bagi Freeport untuk menggunakan tanah dan kepemilikan lainnya di wilayah tambang dan untuk memindahkan masyarakat adat dari tempat tinggal asli mereka, tetapi tidak dicantumkan syarat-syarat bahwa Freeport akan membayar kompensasi, atau berkonsultasi dengan penduduk lokal tentang aktivitasnya. Seperti dijelaskan oleh Abrash, COW juga menggbaikan hak-hak adat atas tanah dari suku Amungme dan Kamoro dan menyediakan perlindungan yang minim terhadap hak komunitas untuk kesehatan, untuk perumahan yang layak, makanan, dan kesehatan, dan untuk mempratekkan kebudayaan mereka. Disamping itu juga, COW (Contract of Work) tidak menjelaskan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam mengoperasikan tambang.

Ketika status politik dari Papua Barat menjadi tidak menentu pada penandantanganan kontrak pertama, Freeport melanjutkan operasinya di wilayah itu, mungkin bersandar pada hubungan kuatnya dengan Amerika Serika dan pemerintahan Soeharto. Menurut Leith, “setiap koneksi yang diberikan, tidak dapat dibenarkan bahwa perusahaan akan memberikan informasi yang memuaskannya, bahwa dengan dukungan dari Washington, rezim militer baru di Indonesia akan sanggup menjamin stabilitas politik. Pada saat yang bersamaan, para jenderal mendukung sistem peraturan negara dan kebijkana-kebijakan ekonomi untuk mendorong investasi asing.” Sejak Perang Dunia, Indonesia dikenal sebagai sekutu penting bagi Amerika Serikat dan hubungan antara Jakarta dan Washington tidak diragukan memberikan jalan kepada Freeport untuk memulai operasinya di Papua Barat. Abigail Abrash dan Danny Kennedy menjelaskan bahwa, “setelah rezim itu naik ke kekuasaan dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat, termasuk CIA, karena kebijakan-kebijakan ekonominya yang bersahabat terhadap investasi asing.”

Seperti dijelaskan sebelumnya, persetujuan antara Freeport dan pemerintah Indonesia disepakati sebelum kedaulatan Indonesia atas Papua Barat secara formal diakui oleh PBB. Legalitas dari kontrak kerja antara Freeport dan pemerintah Indonesia pada saat itu bagaimanapun dipertanyakan. Salah seorang anggota tim negosiasi , Nils Kindwall, mengangkat persoalan ini: “Alasan legal untuk sebuah persetujuan tidak jelas, dan status nasional Irian Jaya masih menjadi subyek pembahasan mengenai penentuan nasib sendiri di masa- masa mendatang.” Mohammad Sadly, seorang anggota kabinet Soeharto, mengekspresikan hal yang sama: “melalui ditandatanganinya persetujuan dengan Freeport, Jakarta berharap untuk memperoleh untuk dirinya dukungan militer dan ekonomi dan kebijakan politik asuransi dari penguasa ekonomi terbesar dan negara terkuat di dunia. Disamping penghargaan secara politik pragmatis, kepentingan ekonomi Indonesia merupakan faktor terpenting yang memberikan jalan kepada Freeport untuk beroperasi di Papua Barat. Leith mencatat: “tingkat pengaruh yang diberikan kepada Freeport di dalam pemerintahan Amerika Serikat, hubungan yang dibangun Jakarta melalui Freeport begitu impresif, dan tujuannya kelihatan mungkin. Dengan kontrak Freeport mengkonfirmasikan bahwa Indonesia “dibuka untuk bisnis”. Sejak saat itu dan dengan dukungan dari rezim Orde Baru Soeharto, Freeport menikmati keistimewaan dalam menggali sumber daya alam, khususnya emas dan bijih besi di Timika, Papua Barat, saat masyarakat adat di Timika termarginalisasi dari aktivitas atas tanah mereka, dan menderita kerusakan secara lingkungan dari lingkungan di mana mereka hidup. Seperti diungkapkan oleh Abrash dan Kennedy, “mereka sekarang hidup di tengah-tengah arus teknologi industri yang telah mentransformasikan tanah air mereka yang padat secara penduduk, surga bagi militer, eksplorasi tambang, pembuangan limbah yang berbahaya, dan menyingkir ke daerah tepi hutan di mana hutan hujan tropis berada”.

Amungme dan Kamoro adalah dua suku yang hidup di tanah yang akhirnya menjadi wilayah konsesi Freeport. Mereka hidup dengan kebiasaan subsistensi yang signifikan secara spiritual di luar daerah. Sebagian dari Amungme (dataran tinggi) hidup di sekitar Waa Valley di mana perusahaan Tembaga pura dioperasikan. Mereka menggunakan wilayah di sekitarnya untuk berburu dan menanam sayur-sayuran. Orang Amungme yang lain hidup di dua wilayah yang berdekatan dengan dataran rendah Tsinga dan Arwanop. Kamoro (dataran rendah) berdiam di daerah Timika dan di wilayah perusahaan Kwala Kencana. Saat pendirian pusat Freeport pada 1967, Amungme dan Kamoro diorganisir ke dalam desa yang berdasarkan pada clan sosial dan struktur pemerintahan dengan menyertakan tanah di daerah tropis hutan hujan, gunung es, dan tepi sungai. Mereka mempraktekan ekonomi subsistensi berdasaroan pada pertanian berkelanjutan dan produksi hutan, dan memancing, dan berburu. Saat Freeport tiba, penduduk yang berdiam di sekitar tambang berjumlah ribuan, membuat distrik Mimika menjadi salah satu yang berkembang pesat di Indonesia dan salah satu wilayah paling padat penduduknya di Papua Barat. Amungme dan Kamoro telah menjadi minoritas di daerah mereka sendiri karena kedatangan dalam jumlah besar orang Bali dan Jawa melalui program transmigrasi , juga sebagai akibat migrasi secara spontan penduduk dari bagian lain pulau itu.

Bagaimanapun, saat Freeport memulai Satu Persen Bantuan (One Percent Trust Fund) memunculkan ketegangan mengenai issue siapa pemilik tanah yang paling berhak di wilayah pertambangan. Merespon ketegangan ini dan setelah belajar dari pengalamanya, sekarang Freeport berhubungan langsung dengan Amungme dan Kamoro sebagai kelompok pertama di wilayah itu, sebagai penolakan atas aturan paralel dan hubungan individu dengan kelompok lain dan suku di wilayah itu. Sebagai upaya dari pendekatan ini, dan sebuah bentuk kebijakan dari Bantuan Satu Persen, pada 2001 Freeport menawarkan Tunjangan untuk Hak-hak atas Tanah untuk kelompok Amungme dan Kamoro, yang tanahnya dipakai untuk pengoperasian Freeport. Menurut Freeport, Tunjangan Untuk Hak-hak atas Tanah memberikan pengakuan khusus secara sukarela untuk pemilik tanah ulayat, atau hak kepemilikan tradisional, di wilayah tambang. Freeport menyediakan USD2.5 untuk tahap pertama dan USD500,000 per-tahunnya

Kelemahan Negara, Masyarakat Sipil dan Retorika Pertangungjawaban Korporasi

Perusahaan Multi-nasional telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan dan aturan baik di tingkat national maupun internasional. Di negara-negara berkembang, hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah terkena dampak dari operasi Perusahaan Multinasional. Dampat negatif dari operasi Perusahaan Multinasional di negara-negara berkembang telah menarik banyak perhatian perihal pertangungjawaban dari korporasi. Debat mengenai pertangungjawaban korporasi telah berkembang seiring dengan meningkatnya persoalan-persoalan yang disebabkan oleh Perusahaan-perusahaan Multinasional. Isu-isu ini muncul melalui konsep pertangungjawaban perusahaan yang muncul dari persoalan yang berbeda, meliputi etis, legal, ekonomi dan persoalan politik.

Perusahaan Multinasional kebanyakan tidak pernah ditekan untuk bertindak dengan pendekatan yang bertangungjawab secara sosial di banyak negara di mana aturan hukum itu sendiri sangat lemah dan kebanyakan pemerintah tidak sanggup atau tidak punya kemauan untuk memperkuat standar-standar itu. Sangat tidak mengharapkan bahwa Perusahaan Multinasional akan beroperasi dengan pendekatan yang bertangungjawab ketika mereka berhubungan dengan kebanyakan pemerintahan yang tidak demokratis. Kapstein mengungkapkan dengan sangat jelas dilemma ini: “yang jelas pada awalnya bahwa perusahaan-perusahaan tidak dijangkau oleh hukum pertanahan ketika mereka menjalankan bisnis. Tetapi seringkali hukum terlalu lemah untuk melindungi para pekerja dan lingkungan, dan kelemahan ini membuka pintu untuk melegitimasi persengketaan atas interpretasi dan penerapan.

Menghadapi dilema ini, orang mungkin berharap bahwa standar-standar hukum internasional akan diterapkan. Walaupun, tidak semua pemerintahan berkemampuan atau mempunyai kemauan untuk mengembangkan atau menerapkan standar-standar hak-hak asasi manusia internasional yang relevan untuk pengoperasian perusahaan di wilayah mereka. Dilema ini mungkin berkaitan langsung dengan kepentingan dari negara dan perusahaan. Prioritas negara adalah kepentingan ekonominya, khususnya ketika berusaha untuk menarik para investor, disamping itu mengabaikan pertangungjawabannya secara sosial dan hak-hak asasi manusia. Perusahaan-perusahaan di pihak lain, berusaha untuk menggunakan kelemahan peraturan lokal dan implementasinya dalam bentuk biaya operasional yang rendah dan meningkatkan keuntungan. Michael K. Addo menjelaskan bahwa;

“sebagian pemerintahan mungkin benar-benar tidak efektif dalam hal ini demi alasan-alasan ketamakan politis mereka sendiri tetapi mungkin juga tidak mempunyai kemauan untuk menekankan pada standar-standar hak-hak asasi manusia karena ketakutan mereka akan kehilangan investasi yang berlawanan dengan juridiksi. Persoalan penerapan aturan hukum ini bisa membuktikan kesulitan khususnya Negara pada saat ini di mana hukum internasional yang mana hanya Negara yang mematuhi mendapat sebutan sebagai patuh. Perusahaan Transnasional bisa memilih bersembunyi dibalik pemerintah di tingkat internasional.”

Di pihak lain, pengoperasian perusahaan di wilayah yang dikontrol oleh sebuah rezim yang tidak demokratik akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh kebanyakan penguasa. Craig Forseca, seorang Professor hukum dari Canada dan ahli tentang bisnis dan hak-hak asasi manusia, menjelaskan bahwa sebuah perusahaan bisa memperkuat sebuah rezim dengan secara sistematis melanggar hak-hak asasi manusia melalui empat cara berikut:

1. Perusahaan itu bisa menghasilkan barang-barang yang digunakan oleh regim yang akan meningkatkan kemampuan represif dari rezim
2. Perusahaan itu bisa menjadi sumber utama yang akan meningkatkan kapasitas represif dari sebuah rezim
3. Perusahaan itu bisa menyediakan infrastruktur dalam bentuk jalan-jalan raya, rel kereta api, pusat energi, pengeboran minyak atau hal-hal seperti itu yang akan meningkatkan represifitas dari sebuah rezim
4. Perusahaan di sebuah negara akan menawarkan kredibilitas internasional yang pada akhirnya akan mendiskreditkan rezim

Singkatnya, Perusahaan Multinasional di beberapa negara berkembang kemungkinan mendapatkan ‘dukungan’ yang luas melalui kebijaka-kebijakan dari sebagian besar pemerintah yang tidak melindungi, atau yang secara langsung melanggar, hak-hak dari warga negaranya.

Wacana tentang pertangungjawaban perusahaan mencuat dalam responya terhadap ketidakmampuan atau ketidakmauan dari sebagian pemerintah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang adil yang memproteksi warga negaranya dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas dari perusahaan. Isi dari konsep pertangugnjawaban perusahaan tidak didefinisikan, tetapi dari bentuknya, diusulkan bahwa perusahaan harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa standara-standar internasional diterapkan, atau kurang lebih, tidak secara perkecualian melanggar,dalam menghargai hal-hal yang ditimbulkan oleh operasi mereka di negara di mana pemerintah kekurangan sumberdaya atau insentif untuk mengambil tindakan protektifnya sendiri. Konsep pertangungjawaban korporasi bagaimanapun memunculkna isu-isu besar yang meluas dibalik konsepsi tradisional etika bisnis. Michael K. Addo membedakan antara tradisional dan munculnya debat mengenai pertangungjawaban korporasi:

“Tidak seperti pendekatan tradisional untuk etika berbisnis, debat yang muncul lebih banyak mengambil fokus secara global (ketimbang lokal atau keprihatinan lokal) dan menyentuh isu-isu moral dan sosial. Di pihak lain, subyek dari pertangungjawaban korporasi kebanyakan memfokuskan kepada hal-hal kecil dalam norma-norma ekonomi seperti direktur’ kewajiban-kewajiban dari pemegang saham, melaporkan obligasi kepada pihak-pihak yang berwenang atau atura-aturan kerja. Pertangungjawaban perusahaan saat ini didefinisikan melalui norma-norma keberlanjutan lingkungan secara global, keterbukaan dan transparensi dari entitas korporasi, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, perdagangan bebas, dan ketidakterpisahan tangungjawab global korporasi.

Organisasi-organisasi internasional yang lain, termassuk PBB, Amnesty Internasional, dan Human Rights Watch, telah menawarkan berbagai standar tentang pertangungjawaban korporasi dalam rangka untuk mendorong Perusahaan Multi Nasional untuk bertindak serta bertangungjawab dengan pendekatan sosial terhadap komunitas-komunitas lokal, namun mengakui bahwa kepentingan korporasi dalam menghasilkan keuntungan tidak bisa dikesampingkan seluruhnya. Semua syarat ini diajukan dengan pertimbangan bahwa regulasi secara individual oleh Perusahaan Multinasional tidak menunjukkan kesanggupann untuk memastikan sikap yang bertangungjawab secara sosial oleh korporasi di negara-negara berkembang. Organisasi-organisasi resmi mengungkapkan bahwa standar-standar kolektif berhubungan dengan pengawasan atau monitoring, walaupun secara sukarela diadopsi dan diterapkan, memberikan insentif yang kuat bagi korporasi-korporasi untuk bertindak serta bertangungjawab secara sosial, khususnya dalam industri-industri di mana jenis produk dan respon pemakai mempunyai dampak signifikan dalam penjualan di pasar. Salah satu prinsip Norma-norma PBB tentang Pertangungjawaban dari Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis lainya dengan berdasarkan pada Hak-hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

“Korporasi Transnasional dann usaha bisnis lainnya harus mengakui dan menghargai norma-norma penerapan dari hukum internasional, hukum nasional dan regulasi-regulasi, juga praktek-praktek administratif, aturan hukum, kepentingan publik, tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan-kebijakan ekonomi dan budaya termasauk transparansi, akountabilitas dan pencegahan korupsi, dan kewenangan dari negara di mana perusahaan beroperasi.”

Perusahaan Multinasional mengadopsi berbagai strategi sebagai respon terhadap tuntutan ekonomi dan sosial dari penduduk lokal, termasuk mengambil beberapa peranan yang dianggap sebagai pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah, seperti menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan kontribusi dalam hal infrastruktur seperti membangun jalan dan menyuplasi berbagai fasilitas. Addo menjelaskan, “beberapa perusahaan sebagai contoh, mempunyai struktur kekuasaan untuk mendukung dan mengembangkan fasilitas sosial seperti rumah sakit dan sekolah-sekolah untuk komunitas di mana bisnis mereka berada.”

Menyadari ketidakmampuan dari kebanyakan pemerintahan, perusahaan-perusahaan harus, pada prinsipnya, mengimplementasikan standar-standar hak-hak asasi manusia mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh operasi mereka, sejak semua orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dihargai dan dilindungi. Sebagai tambahan, berbagai konsumer dan organisasi-organisasi publik mulai lebih menyadari pengaruh yang ditimbulkan oleh perusahaan transnasional yang beroperasi di dunia berkembang, implementasi dari standar-standar hak-hak asasi manusia oleh Perusahaan Multinasional, harus, kurang lebih di beberapa negara industri, menjadi sebuah strategi yang bagus untuk mempertahankan kepentingan dari perusahaan. Harold Hongju Koh, Asisten Sekertaris Negara Amerika Serikat Untuk Demokrasi, Hak-hak Asasi Manusia, dan Buruh, dalam penyampaianya mengenai Pertangungjawaban Sosial Internasional di New York pada 7 Desember 2000, menjelaskan, “pertangungjawaban sosial dari korporasi tidak hanya baik, juga baik untuk bisnis”. Hongju Kho mengguraikan bahwa walaupun beberapa Perusahaan Multinasional kemungkinan menjalankan kebijakan tentang Hak-hak Asasi Manusia secara umum dalam menjawab tuntutan dari penduduk asli, kepentingan utama dari Perusahaan Multinasional masih terfokus pada bagaimana meningkatkan keuntungan. Menghadapi dilema di mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk menerapkan prinsip aturan hukum, dan perusahaan sangat kuat menjalankan kepentingan ekonomi mereka sendiri, masyarakat sipil bisa memainkan peranan yang penting dalam menciptakan sebuah keseimbangan. Dalam berbagai kesempatan, organisasi-organisasi masyarakat sipil, baik nasional maupun internasional, bekerja salong bahu-membahu dengan komunitas lokal, bisa mempengaruhi kebijakan korporasi dalam soal Hak-hak asasi manusia.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi lokal, dengan dukungan dari pemerintah (jika sebagian besar pemerintahan mempunyai kemampuan), sangat penting dalam mendorong korporasi untuk bertindak secara bertangungjawab. Menurut Loomis, “tidak ada yang bisa mempengaruhi dengan baik manajemen perusahaan dan direktur perusahaan ‘untuk berpikir tentang fungsi mereka’ selain NGO (Organisasi Non Pemerintahan), konsumer, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.”

Aktor yang terlibat dalam operasi Freeport

Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat memainkan peranan yang sangat penting setelah Soeharto naik kekuasaan pada 1965. Undang-undang investasi yang disetujui oleh pemerintahanya menawarkan sebuah insentif yang kuat untuk perusahaan-perusahaan multinasional agar menjalankan usahanya di Indonesia, dan merupakan bentuk utama dari usaha pemerintah untuk menarik dukungan internasional dan mendorong sebanyak mungkin investasi asing di Indonesia dalam waktu singkat. Disamping undang-undang investasi, pemerintahan Soeharto juga mengeluarkan Undang-undang Pertambangan, UU No. 11/1967, yang memberikan hak kepada Freeport untuk beroperasi di Timika. Ifdhal Kasim, Direktur Lembaga Advokasi Kebijakan dan Penelitian, di Jakarta, menjelaskan bahwa undang-undang Pertambangan menawarkan insentif yang bernilai bagi para investor, dan tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah itu atau terhadap sumberdaya alam mereka. Kasim juga menjelaskan bahwa undang-undang Pertambangan tidak menyebutkan partisipasi dari masyarakat lokal dalam negosiasi-negosiasi kesepakatan kontrak antara pemerintah dan aktor-aktor swasta. Sebaliknya pemerintah pusat juga mengeluarkan regulasi tambahan yang kontradiktif dengan penerapan dari Undang-undang Pertanahan No.5/1960 yang dikeluarkan oleh pemerintahan di era Soekarno, sebuah undang-undang yang banyak pihak mengatakan bahwa akan, jika diimplementasikan, memberikan perlindungan yang signifikan terhadap hak-hak atas tanah ulayat. Undang-undang ini bagaimanapun tidak mendefinisikan secara jelas hubungan antara hak-hak ini, Hak prerogatif negara dan peranan dari perusahaan swasta. Pemerintahan lokal (baik tingkat propinsi maupun tingkat distrik) dilibatkan secara langsung dengan Freeport dalam menerapkan kebijakan-kebijakan dari Jakarta dalam kaitanya dengan operasi Freeport di Papua Barat. Pemerintah propinsi dari pemerintahan distrik dilibatkan dalam penerapan Bantuan Satu Persen. Freeport tidak bisa menjalankan proyek-proyek pembangunan sosialnya di wilayah pertambangan tanpa kerjasama dari pemerintahan lokal.

Militer Indonesia (TNI)

TNI selalu menjadi partener yang dekat dalam menjalankan bisnis Soeharto. Disamping keterlibatan dari sebagian Jenderal berpangkat tinggi di dalam bisnis pertambangan, langsung maupun tidak langsung, TNI bertangungjawab terhadap keamanan di Freeport. Freeport membayar untuk para personel militer di wilayah itu berdasarkan sebuah laporan terkini bahwa telah diberikan USD 5.6 juta untuk TNI pada 2002, dan tuntutan atas bukti-bukti telah dilakukan. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional untuk Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap aktivitas yang berlangsung disekitar wilayah pertambangan sejak Oktober 1994-Juni 1995 mendokumentasikan pembunuhan tanpa diskriminatif, penyiksaan dan pelayanan yan gtidak manusiawi, penangkapan diluar hukum dan penahanan tanpa alasan yang jelas, penculikan, penahanan rumah, dan penghancuran harta milik pribadi.

TNI memiliki menempatkan struktur institusi yang luas yang terorganisir di sekitar KODAM (Komando Daerah Militer), yang meliputi Koter (Komando Teritorial) di tingkat desa, diwakili oleh Babinsa yang ditempatkan di antara komunitas lokal. Komando Teritorial jiga terlibat dalam proyek-proyek regional, seperti memberikan perlindungan kepada perusahaan daerah atau “proyek-proyek penting”, yang dalam beberapa hal mereka dikoordinasikan melalui sebuah unit khusus, yang disebut PAM Provit (Pasukan Pengaman Proyek Vital). Struktur ini memudahkan militer untuk terlibat di dalam usaha komersial dan melakukan kejahatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Walaupun pemerintah telah berusaha untuk mereformasi peranan militer sejak jatuhnya Soeharto banya pihak mengatakan bahwa reformasi ini hanya lip service, dan dalam kenyataanya militer masih mempertahankan strukturnya yang luas, khususnya di daerah-daerah yang bergolak seperti Aceh dan Papua Barat, di mana pos-post militer menyebar ke seluruh pelosok wilayah dalam rangka untuk memerangi “gerakan separatis”.

Organisasi-organisasi Masyarakat Lokal dan Kelompok-kelompok Komunitas lain

Sejak kedatangan Freeport di Timika, masyarakat lokal telah mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap Freeport dan telah melakukan protes terhada operasi tambangnya. Kelompok masyarakat yang paling aktif berasal dari dua suku: masyarakat Amungme dan Kamoro. Adalah dari tanah tradisional mereka freeport menggali sumberdaya alam. Masyarakat Amungme akhirnya meresmikan kelompok tradisional mereka dalam sebuah organisasi yang dinamakan LEMASA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme). LEMASA menjadi sangat kuat dan organisasi masyarakat adat terpenting yang mengangkat persoalan-persoalan hak-hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh Freeport. Pada awal 1996 pimpinan LEMASA mengajukan gugatan hukum terhadap Freeport di sebuah pengadilan Amerika Serikat di New Orleans menuntut bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh Freeport melanggar hukum adat internasional. Akhirnya LEMASA bekerjasama dengan Freeport melalui kontribusi pentingnya di dalam Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM-IRJA), lembaga ini dibentuk untuk mengatur pemakaian dana pembangunan yang diberikan oleh perusahaan. Suku yang lain, Kamoro juga memiliki organisasi sendiri yang dinamai LEMASKO (Lembaga Masyarakat Adat Kamoro). LEMASKO sering mendukung usaha yang dilakukan oleh LEMASA. Dua organisasi masyarakat ini telah terlibat dalam melakukan kritik terhadap retorika pertangungjawaban Freeport, dalam kaitanya dengan operasinya khususnya di Timika, Papua Barat. NGO-NGO lain seperti, Lembaga Bantuan Hukum Irian Jaya dan YALI (Yayasan Lingkungan Irian Jaya), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan ELS-HAM (Lembaga Advokasi Masyarak dan Hak Asasi Manusia) dan TAPOL (Kampanye Hak-hak Asasi Manusia di London), telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan terhadap perjuangan Kamoro dan Amungme. Ada pihak-pihak penting lainnya yang terlibat di dalam debat mengenai operasi Freeport, dan khususnya berjuang melawan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Organisasi-organisasi ini termasuk gereja, khususnya gereja Katholik, dan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia. Organisasi-organisasi ini terlibat dalam memperjuangkan penghentian pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia penduduk lokal.

Protes Komunitas dan Kesadaran Publik: Reaksi terhadap Tindakan Korporasi

Meskipun Freeport telah memiliki sejarah panjang operasinya di Papua Barat, upaya-upaya untuk menjawab persoalan-persoalan pembangunan sosial ekonomi yang melanda wilayah Timika dan respons untuk tuntutan-tuntutan dari penduduk asli baru di mulia pada awal 1990an. Upaya-upaya ini ditempuh oleh Freeport sebagai hasil dari tekanan-tekanan oleh berbagai kelompok mengenai pelanggaran baik terhadap hak-hak sipil maupun politik juga akibat-akibat sosial, akibat-akibat ekonomi dan budaya yang diderita oleh penduduk lokal sebagai konsekwensi dari aktivitas tambang di tanah mereka. Sampai awal tahun 1990an, kesadaran publik sangat sedikit mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlangsung di wilayah pertambangan. Secara signifikan, pada 1999 Freeport memperkenalkan kebijakan yang luas dari perusahaan mengenai hak-hak asasi manusia.

Pada tahap pertama operasi Freeport, perlawanan terhadap Freeport dalam pelanggaran hak-hak Asasi manusia hanya datang dari masyarakat adat. Komunitas Amungme dan Kamoro melakukan protes terhadap operasi Freeport di Timika sejak perusahaan itu memulai aktivitasnya di sana. Berbagai macam protes dilakukan oleh Amungme, termasuk menempatkan tongkat kayu menentang ijin menyeberang di sekitar dataran tinggi Freeport, demonstrasi publik, mengibarkan Bendera Bintang Kejora di sekitar area pertambangan, dan sabotase teradap aliran pipa perusahaan pada 1977.

Ini merupakan usaha-usaha luar biasa dari masyarakat lokal dan para pembela hak-hak asasi manusia yang akhirnya mengangkat isyu-isyu pelanggaran hak-hak asasi manusia seperti pembunuhan, penyiksaan, penculikan, pemerkosaan, dan penghancuran lingkungan ke pada perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai hasil dari tuntutan publik dan kritikan, dan protes lokal, pada awal 90an Freeport menjalankan beberapa program sosial seperti: membangun jalan dan perumahan, membangun fasilitas kesehatan, menyediakan pelatihan kejuruan, dan menjalankan kampanye anti-malaria. Ada kritikan yang mengatakan bahwa sebagian dari keuntungan, seperti jalan raya, pada kenyataanya sebagai usaha untuk memenuhi keperluan perusahaan sendiri.

Pelanggaran hak-hak asasi manusia yang didokumentasikan oleh NGO lokal dan Gereja Katholik di Papua Barat, akhirnya menjadi pengetahuan umum dan diketahui secara internasional setelah Dewan Australia untuk Bantuan Seberang lautan (ACFOA, Australian Council for Overseas Aid), mengeluarkan laporanya mengenai wilayah itu pada 1995. Laporan ini mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar yang dilakukan oleh Freeport, melalui kerja sama langsung maupun tidak langsung dengan militer Indonesia. Abigail Abrash dan Danny Kennedy juga menjelaskan kenyataan:

“Dalam 20 tahun berikutnya, proses pemakaian tanah yang tidak transparan—dan pemindahan paksa komunitas lokal—berlanjut pada 1995, anggota-anggota masyarakat memahami untuk pertama kalinya bahwa, menurut sumber-sumber pemerintah, mereka telah menyerahkan tanah-tanah ulayat di wilayah Timika (hampir 1 juta hektaar) kepada pemerintah untuk penempatan transmigrasi, termasuk kota Timika dan lokasi Freeport yang baru, Kuala Kencana.”

Menurut Abrash dan Kennedy, penduduk lokal dalam berbagai kesempatan telah mengajukan tuntutan mereka baik kepada pemerintah maupun Freeport perihal hak-hak mereka atas tanah mereka sendiri. Mereka menjelaskan bahwa “dalam sebuah surat formal kepada pemerintah dan militer mulai tahun 1995, dalam pernyataan publik dan dalam pertemuan tatap muka, perwakilan komunitas menuntut:

• Kompensasi oleh Freeport untuk semua tanah yang telah diduduki
• Assesment dari lembaga lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia yang independen untuk mengetahui luasnya kerusakan ;
• Pertangungjawaban oleh personel militer yang menjadi pelaku pelanggaran Hak-hak assasi manusia
• Penjelasan dari Freeport dan pemerintah Indonesia mengenai rencana dari Perencanaan perusahaan tambang dan aktitivats dibawah kontrak kerja
• Penghentian oleh pemerintah program transmigrasi dan ‘migrasi spontan;
• Pertangungjawaban oleh Freeport untuk reklamasi tanah dan degradasi oleh aktivitas pertambangan
• Penghentian oleh Freeport limbah yang dibuang ke dalam sungai
• Penghentian oleh pemerintah keterlibatan militer dalam manajemen sumber daya alam
• Kompensasi oleh pemerintah kerugian-kerugian yang diderita di masa lalu sebagai akibat dari perluasan tanah dan eksploitasi tanah Amungme;
• Dikembalikan oleh pemerintah dan Freeport tanah-tanah tradisional Amungme yang diduduki tanpa seijin komunitas; dan
• Ijin dan persetujuan dari Amungme untuk semua aktivitas di atas tanah Amungme

Menyusul laporan ACFOA, pada Maret 1996 sekitar 300 penduduk lokal mengadakan demonstrasi di sekitar area pertambangan yang berujung pada kekacauan, dan berakibat pada penghancuran sebagian aset Freeport, termasuk gedung, truk-truk dan fasilitas lainnya. Kekacauan menyebabkan penghentian sementara operasi Freeport di Timika, dan menarik perhatian besar dari komunitas nasional dan internasional, disamping itu, tindakan lainnya, sebuah investigasi oleh Komisi Nasional Untuk Hak-hak Asasi Manusia Indonesia. Setelah kekacauan, Freeport mengevaluasi kembali pendekatan yang telah diambil dan mencari cara-cara alternatif untuk merespon tuntutan-tuntutan dari para penduduk lokal.

Sebagai bagian dari usaha untuk membangkitkan kesadaran publik mengenai kekerasan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh Freeport di sekitar wilayah pertambangan, pada 1996, para pemimpin LEMASA mengajukan dua tuntutan terhadap Freeport di kantor pusatnya, New Orleans, Amerika Serikat. Dalam merespon kritik-kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, pada 5 Mei 1999, perusahaan cabang, Freeport Mcmoran Copper and Gold Mines (FCX) mengeluarkan kebijakan hak-asasi manusianya. Kebijakan ini mendapatkan kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk RFK Center dan Amnesty Internasional.

Bulan-bulan setelah kekacauan pada 1996, sebuah negosiasi yang panjang dan sulit antara Freeport dan penduduk lokal Timika diadakan, secara khusus melibatkan suku Amungme dan Kamoro, bekerja sama dengan berbagai macam NGO nasional dan internasional. Akhirnya, pada akhir 1996, Freeport menawarkan kebijakan untuk membagi pendapatan dari tambang, Freeport Partnership for Community Development, yang dikenal dengan Bantuan Satu Persen (One Percent Trust Fund). Yaluwo, mahasiswa lulusan Universitas Sam Ratulangi di Indonesia melakukan penelitian tentang NGO-NGO yang menjadi partner Freeport dalam mengimplementasikan Bantuan Satu Persen di Timika. Dia menjelaskan:

“Diberikanya Bantuan dana Satu Persen merupakan hasil dari perjuangan panjang oleh rakyat Papua Barat, khususnya Amungme dan Kamoro yang telah mengbiskan satu periode untuk menarik perhatian dari pemerintah Indonesia dan Freeport perihal kekerasan terhadap hak asasi manusia yang berlangsung di Timika, Papua Barat”.

Respons Freeport terhadap Tuntutan dari Komunitas—Bantuan dana Satu Persen

Peresmian relasi pertama antara Freeport dan kelompok-kelompok lokal berlangsung pada tahun 1974, dengan ditandatanganinya Persetujuan January. Persetujuan Januari mengembangkan sebuah relasi tiga pihak antara kelompok-kelompok lokal, Amungme, Freeport, dan pemerintahan propinsi Irian Jaya. Persetujuan ini sebagai hasil dari tuntutan masyarakat Amungme untuk menghargai penggunaan tanah mereka untuk operasi-operasi Freeport. Isi dari persetujuan ini, Freeport setuju untuk: (1) mendirikan sebuah sekolah, termasuk ruang penginapan untuk para guru, (2) membangun sebuah klinik kesehatan, termasuk peruamahn untuk para perawat; (3) membangun sebuah pasar dan pusat perbelanjaan; (4) membangun beberapa rumah sebagai “model dan untuk melanjutkan pembangunan perumahan; (5) menyediakan fasilitas dan kesempatan kerja yang lebih untuk penduduk lokal berdasarkan pertumbuhan ekonomi; dan (6) menyediakan fasilitas kepada pemerintah propinsi, meliputi, sebuah kantor dan sebuah rumah.

Walaupun pemerintahan lokal (baik distrik dan tingkat propinsi) tidak menjadi bagian COW (Contract of Work), dalam proses penerapan program-program sosial, Freeport menandatangani beberapa persetujuan dengan pemerintah lokal. Persetujuan Januari dan Bantuan dana Satu Persen dalam persetujuan itu menetapkan relasi Freeport dengan pemerintahan lokal. Bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa pemerintahan lokal Papua Barat benar- benar dikontrol oleh pemerintah pusat Indonesia. Tentu saja, kontribusi langsung Freeport kepada pemerintah daerah membedakanya dari propinsi yang lain di Indonesia, dan menciptakan insentif kepada pejabat pemerintah di tingkat distrik untuk terlibat di dalam program Freeport.

Bagaimanapun, Persetujuan Januari dicurigai dan dikatakan sebagai hasil dari taktik manipulatif di pihak Freeport, sejak penduduk lokal tidak memahami sepenuhnya bahkan isi atau akibat-akibat dari Persetujuan. Lebih dari itu, walaupun kewajiban-kewajiban Freeport seperti ditetapkan di dalam Persetujuan Januari sangat minimal, perusahaan, bagaimanapun, tidak sepenuhnya menerapkan itu. Pada 13 April 1996, segera setelah periode kekerasan antara kesatuan keamanan dan penduduk lokal di dan sekitar wilayah pertambangan, Presiden Freeport Indonesia, Mr. Adri Magribi, mengajukan sebuah proposal kepada komunitas lokal, yang terdiri dari tiga elemen: (1) Freeport akan terlibat dalam usaha-usaha pembangunan lokal melalui Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2), dengan menyediakan dukungan dana dan bantuan teknis; (2) Freeport akan memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat asli untuk bekerja di perusahaan, khususnya selama lima sampai sepuluh tahun mendatang; (3) Freeport akan mereorganisasi perusahaan dengan cara mengakomodasi komitmen-komitmen sosial perusahaan.

Komitmen perusahaan untuk membiayai pembangunan lokal bermuara pada dibentuk oleh Freeport kebijakan Bantuan dana Satu Persen, di mana satu persen dari pemasukan tahunan akan digunakan untuk program-program pembangunan propinsi. Freeport melaporkan bahwa: “Kontribusi untuk dana kerjasama mencapai $18.3 juta pada 2002, dan total sumbangan untuk dana itu hampir $95 juta sejak permulaan, termasuk saham dari Rio Tinto sebagai partner usaha kami”.

Dalam konsepsi aslinya, Bantuan dana Satu Persen, yang diurus melalui Dana Freeport untuk Pembangunan Irian Jaya (FFIJD), ditetapkan untuk sepuluh tahun. Dana yang disimpan di FFIJD dialokasikan untuk beberapa sektor seperti pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi; dan prioritas lain seperti pembangunan perumahan dan air bersih.

Sebagai respon terhadap perlawanan dari penduduk lokal, peranan NGO untuk melakukan tekanan terhadap Freeport merupakan sebuah pengaruh yang signifikan dalam proses yang bermuara pada pembentukan Bantuan dana Satu Persen. Seperti dikatakan Leith, “sebagian penghargaan perlu diberikan kepada NGO, tanpa mereka penduduk asli di wilayah kontrak Freeport tidak akan pernah sanggup untuk melakukan tekanan atas perusahaan.”

NGO Versus Organisasi Lokal dalam Pengaturan Bantuan

Sebelum dicairkannya Bantuan Dana Satu Persen, Freeport mendorong komunitas adat untuk mengembangkan ‘organisasi non-pemerintahan’ dalam rangka mengontrol kucuran dari Bantuan Dana. Tujuh NGO, setiap NGO dengan yayasannya sendiri, dibentuk, sama dengan tujuh suku di wilayah Timika. Mereka adalah: (1) LEMASKO (Lembaga Masyarakat Adat Kamoro); (2) Amungkal Foundation; (3) YPMN (Yayasan Pembangunan Komunitas Nduga); YPPSEBN (Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Budaya Nogey); (5) YAPEMAL (Yayasan Pengembangan Masyarakat Lani); (6) YPMD (Yayasan Pengembangan Masyarakat Damal); (7) YAPEMMO (Yayasan Pengembangan Masyarakat Moni).

Menurut Yaluwo, beberapa NGO ini “dibentuk dan didukung” oleh pemerintahan lokal dan militer bekerjasama dengan Freeport. Dia mengusulkan bahwa para pemimpin NGO ditunjuk oleh rakyat setempat yang menjadi bagian dari perlawanan, disamping para pemimpin asli suku. Dia mencatat bahwa munculnya berbagai NGO ini mengakibatkan kebingungan yang signifikan di dalam komunitas, sejak penduduk lokal tidak memahami asal-usul dan karakter dari setiap organisasi atau bagaimana mereka berhubungan dengan struktur-sturuktur tradisional. LEMASA menolak sejak awal untuk menjadi bagian di dalam Bantuan Dana Satu Persen. walaupun, dalam rangka membuka jalan untuk mengimplementasikan program, Freeport mendampingi dan mendukung pembentukan dari Amungkal Foundation sebagai tandingan untuk LEMASA uang ditunjuk sebagai perwakilan dari masyarakat Amungme.

Dalam rangka untuk menerapkan Bantuan dana Satu Persen, akhirnya Gubernur Irian Jaya mengeluarkan keputusan Gubernur No. 352/1996 mengenai pembentukan Unit Koordinasi Proyek, untuk mengatur apa yang kemudian dikenal sebagai Pembangunan Wilayah Timika Terpadu (PWT2) . Bantuan dana ini diatur melalui PWT2 dibawah kontrol Unit Koordinasi Proyek (UKP). Para NGO menerima uang melalui UKP, UKP sendiri terdiri dari perwakilan-perwakilan dari Distrik Mimika, perwakilan dari Freeport, pengusaha lokal di Timika, dan NGO suku lainnya. Tugas dari UKP adalah mendampingin gubernur Irian Jaya (Papua Barat) untuk memperkuat perencanaan pembangunan di Distrik Mimika, dan mengkoordinasikan semua perencanaan, implementasi dan evaluasi program pembangunan di Distrik Mimika.

Keputusan akhir yang berhubungan dengan program pembangunan dibuat oleh bagian eksekutif pemerintah pusat dan Freeport. Ketujuh NGO merupakan subyek untuk kebijakan pemerintah dan Freeport pada prinsipnya, dan tidak mempunyai keleluasaan untuk megembangkan program yang tidak sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan Freeport.

Salah satu persoalan utama yang muncul sebagai konsekwensi dari Bantuan dana Satu Persen adalah perpecahan di antara suku. Walaupun Bantuan dana Satu Persen sejak awal didistribusikan langsung kepada ke tujuh kelompok di wilayah itu, Bantuan dana untuk Hak-hak atas Tanah hanya dialokasikan kepada masyarakat Amungme dan Kamoro. Kebijakan Freeport mengenai bantuan dana untuk hak-hak atas tanah juga menyebabkan ketegangan antara suku-suku di wilayah itu. Ketegangan memuncak antara kelompok-kelompok masyarakat lokal menyusul dikucurkannya Bantuan dana Satu Persen, dan bentrokan antara penduduk Amungme dan kelompok etnis Dani menyebabkan matinya sebelas orang penduduk. Konflik ini menyebabkan LEMASA—organisasi masyarakat lokal yang paling berpengaruh—menolak Bantuan dana Satu persen dan menarik diri program. Resolusi LEMASA pada Juni 1996 mendeklarasikan bahwa;

“LEMASA tanpa dan secara absolut menolak Bantuan dana Satu Persen yang ditawarkan, mendekalarasikan bahwa dengan bantuan tuhan kami tidak akan (menyerah) pada tawaran sogokan, intimidasi atau ketidakjujuran dalam pendekatan untuk menyetujui perjanjian penempatan Freeport Indonesia.”

Singkatnya, Bantuan dana ini dipakai untuk tujuan sosial dan budaya, dan untuk mengembangkan kemampuan perekonomian dan mendukung pengembangan fasilitas-fasilitas komunitas lain. Dana untuk mendukung pemberian bea siswa, fasilitas sekolah, dan bantuan untuk mengembangkan perikanan, pengoperasian pertanian dan usaha bisnis kecil. Bagaimnapun, ada sebuah jurang perbedaan perspektif antara masyarakat lokal dan Freeport . menurut komunitas, Bantuan Dana tidak boleh dikontrol oleh pemerintah dan Freeport, disamping itu uang dari dana bantuan harus langsung diberikan kepada mereka untuk mengatur sesuai dengan prioritas mereka sendiri. Seperti dijelaskan oleh ICG, “masyarakat asli menggangap Bantuan dana Satu Persen sebagai kompensasi atas kehancuran yang disebabkan oleh tambang, bukan sebagai sebuah pemberian, dan memandang proyek-proyek itu sebagai milik mereka.”

Korupsi dan kesalahan manajemen oleh pejabat lokal dan kurangnya kapasitas di bagian NGO seringkali menghambat implementasi Bantuan pada tahun-tahun pertama operasinya. Akibatnya, PWT2 dihentikan pada Desember 1998. Setelah diadakan evaluasi, Freeport mendirikan institusi lain yang dinamai Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPM-IRJA) . Ini adalah sebuah langkah yang signifikan dari Freeport, seperti melibatkan orang-orang kunci dan berbagai lembaga di Timika. Belajar dari beberapa pengalamanya, khususnya boikot yang dilakukan oleh LEMASA, Freeport akhirnya berusaha untuk mendekati para pemimpin LEMASA untuk terlibat di dalam proyek yang baru, di mana hanya LEMASA dan LEMASKO yang mewakili komunitas lokal secara umum. Kelima NGO yang lain keculai LEMASKO, bertindak sebagai sub-unit dalam menjalankan program yang diputuskan oleh kepemimpinan LPM-IRJA. Freeport dan pemerintahan lokal ‘sukses’ dalam melibatkan sebagian besar pemimpin-pemimpin berpengaruh dan organisasi-organisasi lokal ke dalam program ini. Sebagai contoh, Tom Beanal yang merupakan pemimpin LEMASA ditunjuk menjadi Wakil Presiden LPM-IRJA, juga menjadi komisioner Freeport. Dia adalah pemimpin LEMASA yang mengajukan gugatan melawan Freeport di New Orleans. Contoh lain adalah Yoppy Kilangin, juga seorang anggota LEMASA yang berpengaruh, ditunjuk sebagai direktur eksekutif LPM-IRJA.

Beberapa orang menggangap ini merupakan kesuksesan dari strategi Freeport dalam mengkooptasi para pemimpin lokal dengan tujuan mendapatkan dukungan untuk kelanjutan dari operasi mereka. Pemimpin komunitas lokal seperti Tom Beanal dan Yoppy Kilangin, bagaimanapun, mengakui ini sebagai strategi yang terbaik untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan Freeport dalam kaitanya dengan penduduk lokal di area pertambangan. Seperti diutarakan oleh Beanal:

“apa yang telah dilakukan Freeport terhadap saya dengan menawarkan sebuah pilihan yang sangat terbatas, yang disiapkan oleh perusahaan, maka saya tidak bisa memilih dengan bebas, tetapi harus selalu memilih apa yang diinginkan oleh Freeport. Rakyat menggangap saya bekerja dengan Freeport sekarang. Mungkin itu benar! Bagaimanapun, dalam lubuk hati saya yang dalam, saya merasa bahwa saya harus melakukan apa yang terbaik untuk rakyat saya.”

Dalam perkembanganya, Freeport melakukan pendekatan terhadap para pemimpin komunitas lokal untuk melangkah maju dan mengkonsolidasi relasi dengan perusahaan. Pada Juli 2000, Freeport menandatangani Memorandum saling pengertian (MOU) dengan LEMASA dan LEMASKO. Singkatnya, seperti di tulis dalam Down to Earth, MOU ini bertindak sebagai ‘dasar untuk disusul dengan persetujuan secara kontrak’ antara Freeport dan komunitas-komunitas lokal. Ini meliputi tiga proyek penting:

• Pendirian Perusahaan Kelabuma Permai, sebuah Perusahaan terbatas yang dimiliki oleh LEMASA mempekerjakan orang-orang Papua untuk mengangkut limbah dan bekerja membangun saluran dari tambang.
• Mengembangkan pertanian, aquakultur dan proyek peternakan di dan sekitar wilayah limbah, disponsori oleh freeport dengan kepemilikan saham dari LEMASA dan LEMASKO.
• Membangun sebuah kantor untuk LEMASA dan sebuah gedung untuk para pemimpin suku.

MOU itu, seperti dijelaskan oleh Down to Earth, telah menimbulkan beberapa friksi di dalam komunitas adat Amungme, yang telah menentang Freeport dalam waktu yang lama. Jhon Rumbiak, pembela hak asasi manusia ternama dari Papua Barat, mengutarakan pandanganya mengenai MOU dalam Rapat Tahunan Freeport 3 Mei 2001 Freeport Mcmoran Copper adn Gold Inc. Di Washington:

“Memorandum saling pengertian ini ditandantangani antara Freeport dan Tom Beanal, Komisioner Freeport, yang mengklaim dirinya mewakili LEMASA pada July 13, 2000 tetapi tidak diketahui oleh rakyat LEMASA. Beberapa protes telah terjadi sejak ditandatanganinya MOU. Rakyat mengatakan bahwa mereka tidak dikonsultasi.”

Menyusul MOU, pada 2001 LPM-IRJA di restrukturisasi dan diganti namanya menjadi LPMAK (Lembaga Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro). Sesuai dengan namanya Yayasan ini secara spesifik hanya melayani dua suku utama yang berdiam di sekitar wilayah eksplorasi Freeport. Suku-suku lainnya yang terlibat secara langsung pada proyek sebelumnya dari Bantuan Dana Satu Persen seperti Dani, Moni, Ekari/Mee, Damal, dan masyarakat Nduga diwakili di LPMAK oleh gereja dan para pejabat pemerintah. Berdasarkan Freeport, LPMAK diatur oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari perwakilan pemerintahan lokal; para pemimpin regional Papua; para pemimpin dari suku Amungme dan Kamoro dan PT Freeport Indonesia sendiri. Secara teori, menurut Freeport anggaran yang berdasarkan pada prioritas pembangunan ditentukan oleh para dewan LPMAK. Program-program ini mejangkau beberapa area seperti kesehatan, pendidikan dan pembangunan. Aktivitas-aktivitas dari LPMAK diselenggarakan lewat biro-biro program, yang terdiri dari para fasilitator ahli dan pemimpin-pemimpin komunitas, yang juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintahan lainnya. Tim ini menilai usulan-usulan proyek yang diajukan dalam kaitanya dengan aturan-aturan dan angaran yang ditetapkan oleh LPMAK. Proposal-proposal ini kemudian di-review oleh dewan Direktur LPMAK. Seperti diungkapkan oleh Freeport dalam laporanya, program-program LPMAK dikoordinasikan secara tertutup dengan pemerintahan lokal untuk memastikan impak maksimum dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdiam di sekitar di wilayah Mimika.

Yang lain memprotes bahwa Bantuan Dana telah menyebabkan beberapa kesulitan di komunitas. Kritik lain mengenai akibat dari bantuan, banyak yang mengatakan bahwa ini telah menciptakan budaya ketergantungan dan telah menciptakan perpecahan diantara komunitas lokal. John Rumbiak, pejuang hak asasi manusia Papua Barat menegaskan: “Bantuan dana Satu Persen telah menyebabkan akibat negatif yang mendalam untuk masyarakat lokal, dan khususnya telah menyebabkan disintegrasi di dalam LEMASA. Pembentukan tujuh NGO lainya yang berdasarkan pada perbedaan kesukuan, dilihat sebagai strategi Freeport untuk menantang legitimasi dari LEMASA. Para pemimpin lokal beranggapan bahwa Freeport dan TNI beroperasi berdasarkan strategi memecah dan menguasai. Isu-isu ini muncul ketika LEMASA, melalui ke dua pemimpinya, Tom Beanal dan Yosepha Alomang, melakukan gugatan secara hukum mengugat USD 6 juta terhadap Freeport di pusatnya US State of Louisiana pada 1996. Rumbiak juga menjelaskan bahwa “Bantuan dana Satu Persen telah menyebabkan problem-problem sosial lain seperti korupsi karena rakyat tidak dipersiapkan dengan baik untuk mengatur uang dalam jumlah besar. Disamping prostitusi di sekitar wilayah itu.” Pendapat yang sama diungkapkan oleh Sam Rumbrar dari ELSHAM, sebuah NGO hak asasi manusia terkemuka di Jayapura, Papua Barat,

“Bantuan dana Satu Persen adalah sebagai mesin penghancur yang dioperasikan untuk menghancurkan etnis Amungme dan Kamoro. Disamping menyebabkan perpecahan dan bentrokan di komunitas, juga menciptakan banyak ketergantungan komunitas. masyarakat lokal seperti petani-petani telah meninggalkan pekerjaan mereka mengharapkan Bantuan dana Satu Persen.”

Yoppy Kilangin mantan Direktur Eksekutif LPM-IRJA mengungkapkan pendapat yang hampir sama. Dia menjelaskan, “Bantuan dana Satu Persen telah menciptakan ketergantungan untuk masyarakat lokal. Rakyat kelihatan “khawatir’ jika tidak ada kucuran bantuan dana. Disamping melakukan aktivitas-aktivitas rutin mereka seperti menanam sayuran dan aktivitas keseharian mereka, mereka membawa proposal mereka berkeliling mencari bantuan dari kantor ke kantor.” Kilangin juga mengkritik peranan LEMASA dalam hubungannya dengan Bantuan dana Satu Persen. Dia mengatakan, “sejak pembentukan LPMAK, LEMASA, telah, secara luas menjadi ‘bagian’ dari Freeport, disamping mempertahankan dirinya sendiri sebagai sebuah organisasi masyarakat asli yang independen.” Bantuan dana Satu Persen juga menciptakan dampak-dampak sosial lain seperti prostitusi dan meningkatnya alkoholisme, dan menyebabkan dampak negatif terhadap sikap-sikap komunitas terhadap perempuan pada umumnya.

Berdasarkan pada kejadian-kejadian saat ini dan dalam lingkungan sosial di mana bantuan diimplematasikan, tidak diragukan lagi bahwa mental ketergantungan akan meningkat, dan kelihatanya akan menyebabkan persoalan-persoalan yang signifikan setelah berakhirnya masa Bantuan dana Satu Persen pada 2006, seperti diamati nampaknya masih belum ada komitmen dari Freeport untuk melanjutkan bantuan. Juga tidak jelas apakah Bantuan Dana memiliki ikatan dengan pembaharuan Kontrak Kerja. Sebuah review dari perencanaan proyek menjelaskan rencana pembaruan hanya akan berguna bila itu menjawab persoalan-persoalan penting yang melanda wilayah itu, seperti kekerasan terhadap hak asasi manusia, Bantuan dana Satu Persen tidak bisa dipisahkan sebagai satu proyek tersendiri dari semua proses pembangunan di wilayah Timika. Freeport telah mengungkapkan bahwa bukanlah tangungjawab dari perusahaan untuk menjalankan proses pembangunan, itu harus menjadi tangungjawab dari pemerintah. Seperti dijelaskan oleh Leith,

“perusahaan terus-menerus bertanya mengapa perusahaan tambang diharapkan untuk menjalankan pembangunan dan program-program sosial, penjelasan bahwa lebih tepat untuk menyalahkan pemerintah mengenai persoalan pembangunan di sekitar tambang.”

Freeport sangat menyadari bahwa sebagian besar uang yang dibayar kepada pemerintah Indonesia tidak digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan yang baik dan adil dalam pembangunan. Disamping itu sebagian besar menjadi sumber korupsi dan nepotisme.

Yang menjadi dilema adalah sebagai berikut: bila Indonesia sebagai pemerintahan secara keseluruhan sangat lemah untuk melindungi hak-hak rakyatnya, Freeport berupaya untuk menemukan solusi yang bisa disepakati dalam merespons tuntutan dari penduduk lokal. Leith menjelaskan,

“dengan absenya pemerintah pusat, (Freeport) akan teruskan peranan ini dan berhubungan kepentingannya sendiri untuk pembangunan di dalam wilayah kontraknya baik kegunaanya dan disetujui. Karena itu, sebaliknya sebagian besar dari program-program pembangunan Freeport sebelumnya bisa dikategorikan sebagai mencoba dan gagal, belajar dari pengalaman dan berupaya untuk memformulasikan program-program yang mendapatkan banyak persetujuan.”

Kesimpulan: Kemana harus melangkah?

Fakta-fakta menunjukkan bahwa Bantuan dana Satu Persen bukanlah berdasarkan pada pemberian yang ‘murni’ secara sukarela dari Freeport, sebaliknya ini muncul sebagai hasil tekanan dari berbagai kelompok, khususnya mereka yang berada di komunitas lokal. Berkaitan dengan hal ini, Freeport perlu lebih terbuka terhadap komunitas lokal, menjelaskan prioritas-prioritas dari programnya. Walaupun, Bantuan dana Satu Persen hanya akan dianggap sebagai strategi yang tidak murni yang bertujuan utnuk mengurangi ketidakpuasan dari penduduk lokal.

Kebijakan Bantuan dana Satu Persen yang diadopsi oleh Freeport, seperti dijelaskan dalam artikel ini, muncul dari sebuah perspektif yang luas mengenai pertangungjawaban korporasi. Meskipun, kebijakan itu sendiri mempunyai dampak yang besar terhadap komunitas. Tidak ada yang bisa membantah (minimal) impak-impak positif dari kebijakan ini seperti membangun fasilitas di wilayah Timika dan beberapa program pembangunan lainnya. Bagaimanapun, catatan dari dampak-dampak negatif akan termasuk sebagai berikut: perpecahan di dalam komunitas lokal, termasuk perpecahan di dalam suku, sebagian berakibat pada benturan kekerasan, mental ketergantungan dari penduduk lokal terhadap Bantuan dana Satu Persen, dan problem sosial lainnya, seperti korupsi di tingkat komunitas dan diantara para pejabat pemerintah, prostitusi dan lainnya.

Kebijakan Bantuan dana Satu Persen, akan, di satu pihak, dianggap sebagai sebuah upaya oleh Freeport untuk mengimplementasikan praktek terbaik dalam merespons tuntutan-tuntutan dari komunitas lokal. Di pihak lain, tanpa sebuah “dialog murni’ semua hasil dari kebijakan ini hanyalah negatif bagi komunitas lokal. Sebuah dialog yang murni harus melibatkan semua “pemilik saham” yang relevan khususnya komunitas lokal, dalam sebuah dialog yang murni berkaitan dengan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Freeport dan rencana Freeport di masa depan untuk Timika. Masyarakat lokal harus dilibatkan dan mengekspresikan pandangan-pandangan mereka dalam segala aspek dari proses eksploitasi sumberdaya mereka. Inisiatif ini harus meliputi negosiasi ulang dari kontrak kerja dengan keterlibatan dari komunitas, seperti telah diusulkan oleh berbagai kelompok. Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah dampak dari ketidakpastian menyangkut masa depan politik Papua Barat terhadap kelanjutan dari operasi Freeport di wilayah itu. Persoalan bahwa apakah Undang-undang Otonomi Khusus akan diterapkan , atau apakah kemerdekaan sebagai alternatif yang dipilih akan berakibat pada kelanjutan dari proyek Freeport di wilayah itu dan juga reaksi dari rakyat Papua Barat mengenai persoalan ini. Status hukum dari Papua Barat akan menjadi sebuah hambatan baik bagi Freeport dan rakyat Papua, dalam menghargai relasi antara rakyat Papua dan korporasi, dan dalam menghargai masa depan dari Papua Barat secara umum.

Aderito de Jesus Soares | jurnal LIBERTASAUN V/2005

Source


Responses

  1. biarkankah negara ini terjajah, tak ada yang bisa kita lakukan saat ini, selain berharap kiamat segera datang


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: