Hukum

Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perrubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.  (lebih…)

Iklan

Kepolisian Kerap Lakukan Pelanggaran HAM

Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan polisi semakin meningkat. Catatan Komnas HAM pada tahun 2010 menyatakan bahwa kepolisian tercatat puluhan kali melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran itu antara lain, 30 kasus penyiksaan saat penyidikan, 32 kasus penganiayaan serta  16 kasus  kekerasan yang dilakukan polisi baik saat bertugas maupun di luar dinas.

Menurut Ketua Komnas HAM, Ifdal Kasim, peningkatan kasus pelanggaran HAM oleh polisi ini juga disumbang oleh gencarnya operasi pemburuan terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti teror. Di sejumlah tempat, menurut Ifdal, bahkan polisi langsung melakukan tembak di tempat terhadap mereka yang diduga anggota teroris. (lebih…)

10 Dosa Kejaksaan Agung versi LSM

Di usianya yang ke 50 tahun, Kejaksaan Agung semakin dihujani kritik dari berbagai kalangan menyusul banyaknya temuan masyarakat terhadap buruknnya kinerja aparatnya dalam menegakkan hukum. Hari ini, sejumlah lembaga pengiat penegakkan hukum juga membeberkan 10 keburukan kinerja Kejaksaan. Bahkan, menurut  Nurcholis Hidayat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hingga lima puluh tahun usia Kejaksaan Agung, hampir tidak ada prestasi membanggakan yang dilakukan kejaksaan.
(lebih…)

Sampai Kapan FPI harus hidup di Indonesia?

Peristiwa pembubaran secara paksa oleh FPI pertemuan para anggota DPR (dari Komisi IX, bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja) yang dipimpin Dr Ribka Tjiptaning dengan berbagai elemen masyarakat di Banyuwangi baru-baru ini
ternyata berbuntut panjang. Dr Ribka Tjiptaning telah mengadukan pembubaran sejara paksa — yang disertai kekerasan dengan berbagai ancaman – kepada Komnas HAM dan Mabes Polri. Menurut Dr. Ribka Tjiptaning, pengaduan ini merupakan pengaduan pribadi sebagai warga negara. Meski begitu, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan juga mendukung langkah Dr. Ribka. PDI Perjuangan akan mengusulkan kepada Komisi Hukum DPR untuk memanggil Kepala Kepolisian RI. “DPR sebagai institusi seharusnya merasa dilecehkan,” kata Dr. Ribka.
(lebih…)

Rekening Gendut Bintang-bintang Bhayangkara; Refleksi Dirgahayu Bhayangkara

TEMPO Interaktif, Jakarta – Markas Besar Kepolisian RI menelusuri laporan transaksi mencurigakan di rekening sejumlah perwira polisi yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikut ini sebagian dari transaksi yang dicurigai PPATK itu.

1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Kekayaan: Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)
Tuduhan:
Memiliki rekening Rp 2.088.000.000 dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius. (lebih…)

Hukuman bagi Koruptor

oleh: Toto Suparto

Lain ladang, lain belalang. Lain Taiwan, beda Indonesia. Di sana, ada koruptor yang dihukum 203 tahun karena korupsi Rp 230 juta. Di Indonesia? Ah, korupsi miliaran rupiah masih bisa tenang-tenang menghirup udara segar tanpa sengsara di balik jeruji penjara. Andai Indonesia itu Taiwan….

Yu Wei-hsiang adalah wali kota Hsikang di Provinsi Tainan, Taiwan. Oleh pengadilan distrik setempat, sebagaimana diberitakan Central News Agency, pada Kamis (6/5) dia divonis hukuman penjara 203 tahun 10 bulan lantaran terbukti menerima suap sekitar TWD 790.000 (sekitar Rp 230 juta). Sungguh, itu bukan salah cetak, 203 tahun untuk Rp 230 juta! (lebih…)

HUKUMAN MATI HARUS DIAKHIRI

Oleh : Edy Musyadad *

Hukuman mati merefleksikan bahwa insting hewan masih ada pada manusia.”

(Nelson Mandela)

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Dan hukuman mati mencuat di Indonesia akhir-akhir ini dalam merespon isu korupsi yang silih berganti. Wacana hukuman mati bagi para koruptor memberikan banyak argumentasi pro dan kontra. Apakah dibutuhkan untuk dijadikan senjata baru pemberantasan korupsi? Atau justru berbahaya, karena bertentangan dengan hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia?

(lebih…)